Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam era reformasi hubungan komunikasi antara pemerintah, DPR dan masyarakat mengalami stagnasi kemacetan atau ketidakharmonisan itu akibat biasanya visi, isi dan interpretasi tentang arti sebuah negara demokrasi. Reformasi yang ingin memposisikan "Civil Society" dalam bingkai demokrasi diterjemahkan sebagai tindakan serba 'boleh'. Bahkan elite-elite politik pun tidak memiliki ofinitas bersama baik dengan sesama penyelenggara negara maupun dengan masyarakat pihak pentingnya suatu perubahan menuju negara yang lebih demokratis. Apalagi perbedaan kepentingan begitu tajam diantara elite-elite politik yang cenderung menanggalkan aturan main konstitusi (UUD 1945), maka tak heran pakar-pakar hukum ketatanegaraan juga ikut meramaikan polemik seputar sistem pemerintahan yang kita anut.Di satu pihak, ada pakar hukum ketatanegaraan yang menyatakan Indonesia menganut sistem presidensial tidak murni. Artinya, presiden dipilih oleh MPR dan Presiden memiliki hak perogatif untuk mengangkat atau memberhentikan pembantu-pembantunya (menteri) Pasal 17, UUD 1945 hasil amandemen kedua. Sedangkan dilain pihak, ada anggapan bahwa UUD '45 menganut sistem parlementer tidak murni. Anggapan ini berangkat dari beberapa Pasal UUD '45 yang menyatakan setiap kekuasaan presiden harus mendapati persetujuan DPR. Bahkan, dalam interpretasi ini presiden harus dipilih langsung oleh rakyat, dan pembentukan kabinet harus berkonsultasi dengan DPR.Nampaknya, interpretasi para pakar menimbulkan masalah tersendiri ketika pemerintah KH Abdurrahman Wahid kehilangan legitimasinya akibat sistem hubungan komunikasi antara lembaga tinggi dan tertinggi negara yang telah terbangun ditinggalkan. Padahal, dalam sistem hubungan itu telah terjalin komunikasi yang cukup efektif seperti terlihat dalam pasal-pasal UUD '45. Apalagi, dalam pasal-pasal tersebut cukup jelas otoritas atau kewenangan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara. Dari sinilah kemudian muncul penafsiran seakan legislatif sedang membangun proses "Check and Balanced" agar eksekutif tidak terlalu 'kuat' seperti di era orde baru yang cenderung Powerful. Proses hubungan komunikasi antar lembaga-lembaga tinggi dan masyarakat di era transisi ini memang tidak terlepas dari pengaruh kultur politik. Artinya, untuk mengubah proses sosialisai politik masyarakat diperlukan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru.Berangkat dari pemikiran di atas pertikaian pemerintah versus DPR, yang berimplikasi langgsung kepada masyarakat menjadi menarik ketika presiden bersikeras untuk mengeluarkan dekrit dan respon oleh MPR/DPR dengan segera melakukan Sidang Istimewa yang dipercepat. Tentu saja, kemacetan hubungan kemacetan hubungan komunikasi jadi di saat era reformasi menjaga konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, penulisan tesis ini akan meneliti lebih jauh subtansi masalah kemacetan hubungan komunikasi antara pemerintah dan DPR, serta implikasinya terhadap mesyarakat. Penelitian ini juga akan mengkaji peran media dalam pertikaian pemerintah-DPR yang disinyalir ikut memankan peran sehingga opini publik terbentuk untuk berpihak kepada salah satu kekuatan. Dan maksud mencari temuan-temuan dibalik pertikaian pemerintah versus DPR yang diduga ada perbedaan secara subtantif mengenai aktualisasi reformasi dan implementasi kekuasaan lintas pantai."

"Ketentuan mengenai pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah desentralisasi, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur pembangunan daerah, kecuali sejumlah urusan (diplomasi luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, peradilan, agama, dan urusan lainnya) yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat.Di dalam menjalankan pemerintahan daerah tersebut, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sangat penting dan menentukan. Kepala Daerah dan DPRD berwenang menentukan pengaturan pembangunan daerah, melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan strategis daerah. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa hubungan yang baik antara pihak eksekutif (Kepala Daerah - Bupati) dan DPRD (Kabupaten) sangat menentukan kinerja pembangunan daerah.Hubungan Bupati dengan DPRD Kabupaten diwujudkan dalam komunikasi politik. Dalam penelitian akan dilakukan penyelidikan komunikasi politik antara Bupati Sidoarjo dengan DPRD Sidoarjo. Secara khusus, penelitian akan terfokus pada empat hal, yaitu : (1) sikap dan perilaku eksekutif dan legislatif, (2) perkembangan interaksi eksekutif dengan legislatif, (3) perubahan struktur (pola-pola interaksi) eksekutif dengan legislatif, serta (4) deskripsi kendala hubungan tersebut.Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung terhadap 100 orang responden yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang komunikasi politik antara pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sidoarjo. Responden terdiri dari 60 orang aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan 40 orang anggota DPRD Sidoarjo. Selain itu dilakukan juga pengumpulan data sekunder termasuk keterangan dari sejumlah tokoh masyarakat, agama dan LSM di Kabupaten Sidoarjo.Berdasarkan data yang dikumpul, ditemukan bahwa kedua pihak (eksekutif maupun legislatif) melakukan komunikasi politik terhadap publik Sidoarjo. Mengingat bahwa Sidoarjo telah mengarah menjadi daerah industri, terlihat jelas bagaimana masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan industri menjadi isu sentral termasuk dalam bidang politik. Tuntutan kenaikan gaji dari kelompok buruh merupakan isu yang popular di kalangan legislatif maupun eksekutif.Hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif sendiri memperlihatkan gejala yang cukup menarik, dimana masing-masing pihak merasa lebih superior. Sadar atau tidak, kecenderungan ini mengakibatkan adanya tarik menarik kepentingan antara kedua institusi. Masing-masing insitusi saling mempengaruhi, karena kebetulan pihak Bupati Sidoarjo berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan di DPRD Kabupaten Sidoarjo sendiri, fraksi PKB termasuk fraksi yang signifikan. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo pun sebenarnya berasal dari fraksi PKB.Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa institusi eksekutif maupun legislatif memiliki kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri. Pihak eksekutif lebih memahami kedudukan mereka sebagai pelaksana kebijakan, sehingga dengan sendirinya mereka lebih memiliki akses politik, khususnya terhadap publik. Di sisi lain, pihak legislatif merasa bahwa sesuai dengan kewenangannya, mereka dapat berada di atas pihak eksekutif. Mengingat bahwa DPRD-lah yang memilih Kepala Daerah, maka dengan sendirinya Kepala Daerah harus tunduk kepadanya. Dengan cara berfikir seperti ini, DPRD menjadi sangat kuat ketika berhadapan dengan Kepala Daerah. Hal ini sangat jelas terlihat saat Bupati Sidoarjo menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dalam beberapa hal, penilaian terhadap LPJ Bupati tersebut telah dijadikan sebagai alat tawar menawar kepentingan antara DPRD dengan Bupati.Kuatnya kedudukan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di satu sisi bermakna sebagai pemberdayaan perwakilan rakyat. Akan tetapi ternyata tidak ada jaminan bahwa kedudukan DPRD yang kuat akan meningkatkan kinerja pembangunan di daerah. Dalam kasus di Sidoarjo terlihat bahwa kuatnya DPRD pada akhirnya hanya menguntungkan anggota DPRD itu sendiri, bukan menguntungkan kepentingan publik.Ditinjau dari perspektif ketahanan nasional, kedudukan DPRD yang kuat seyogyanya akan sangat positif, karena dengan demikian DPRD dapat memperjuangkan aspirasi rakyat tanpa perlu dibayang-bayangi rasa takut, seperti di-recall. Sebagai lembaga politik yang berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat, DPRD sebenarnya dapat menjadi lembaga yang efektif untuk menentukan dan mengontrol jalannya pembangunan daerah. Berlangsungnya pemerintahan daerah yang baik pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan di daerah, dan dengan sendirinya akan meningkatkan ketahanan nasional di daerah.Kenyataannya, kewenangan yang kuat pada DPRD ternyata hanya menguntungkan anggota DPRD itu sendiri. Fakta empirik ini semakin memperkuat pendapat yang menyatakan bahwa untuk terwujudnya ketahanan nasional di daerah, kedudukan DPRD dan Kepala Daerah sebaiknya sejajar (bermitra). Dalam keadaan seperti ini, pihak eksekutif dan legislatif berada pada posisi yang seimbang dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. Di sisi lain, rekrutmen anggota DPRD perlu disempurnakan sehingga mereka yang duduk pada lembaga legislatif adalah mereka yang benar-benar memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat.

---

Political Communications Development between The Executive and Legislative in Perspective of National Resilience (Case Study in Sidoarjo District)The rule concerning regional government in Indonesia arranged in Act Number 22 of 1999. One of the principles in the running of regional government in Indonesia is decentralization, where a region is given an authority to arrange a regional development. A number of business (overseas diplomacy, security defense, monetary, jurisdiction, religion, and other business) remains to be held by central government.

In running of the regional government, governor / district head and regional legislative assembly (DPRD) play an important role. The Governor / district head and the regional parliament determine the arrangement of the regional development through the stipulating of the regional regulation (Perda) and the regional strategic policy. Therefore, a good relationship between the executive (Governor - District Head) and the district parliament (DPRD Kabupaten) determines the performance of the regional / district development.

The district head and district parliament relationship presented in political communications. There in the research will be conducted an investigation of political communications between the district head and district parliament. Peculiarly, it will be focused on the following (1) attitude and behavior of executive and legislative, (2) interaction development between executive and legislative, (3) structure change (interaction patterns) of executive and legislative, and (4) the description of the relationship constraint.

The research done by conducting a direct interview to 100 people assumed own the adequate understanding and knowledge about political communications between executive and legislative in the district of Sidoarjo. The interviewed consisted of 60 governmental the district people apparatus and 40 people as the members of Sidoarjo parliament. Additionally, there also conducted the collecting of secondary data includes a number of elite figure, religion, and self-supporting institute of society of the Sidoarjo district.

Pursuant to gathered data, found that both sides (executive and legislative) conducting political communications to the public of Sidoarjo. Considering that Sidoarjo has instructed to become the industrial area, standout how related problem with the industrial activity become the central issue included in political area. Increase salary demands from labor group represent the popular issue among legislative and also executive.

Relation between executive and legislative itself show the interesting symptom where each side feels superior. Conscious or not, this tendency result the existence of drawing to draw the importance between both sides. Each side influencing each other, since district head side come from National Awakening Party (PKB), and in Sidoarjo district parliament itself, faction PKB is a significant faction. The Chairman of Sidoarjo district parliament is in fact come from faction PKB.

The research's result also shows that executive institution and also legislative owns the tendency to agree them selves. The executive side is more comprehending to domicile them as policy executor, so that by itself they more owning to access the politics, especially to public. On the other side, legislative party feels that in accordance to its authority, they can reside in for executive party. Considering that the district parliament choosing Regional Leader, hence by itself Regional Leader have to bow to it. By way of thinking like this, the parliament becomes very strong when dealing with Regional Leader. This matter is very clear seen by moment of Sidoarjo district submit the Annual Responsibility Report before Plenary Conference of the District Parliament. In some cases, assessments to the Responsibility Report have been made as a means of drive a bargain the importance between the parliament and the district head.

Its strong position of the parliament as arranged in Act Number 22 of 1999 in one side has a meaning of as empowerment of people delegation. However in the reality there is no guarantee that such strong parliament position will improve the development performance in the region. In case of Sidoarjo district seen that the strong parliament in the end only profit the member of the parliament itself not for the profit of public importance.

Evaluated from national resilience perspective, the strong parliament position should be very positive because thereby the parliament is able to fight for the people aspiration without shadow need have cold feet, like be recalled. As the political institute which distributing the people aspiration, the parliament in fact could become the effective institute to determine and control the district development. Taking place of it good regional government in turn will improve development in the region, and by itself will improve the national resilience in the area.

In reality, the parliament strong authority is in fact only profits the member of the parliament itself. These empirical facts progressively strengthen the opinion expressing that to existing of national resilience in the region, the parliament position and regional leader should be equal in position (partnership). Under the circumstances, .the executive and legislative sides are at the well-balanced position in determining policy of regional development. On the other side, recruitment of the parliament members need to be completed so that those who sit at legislative institute are those who really owning the commitment to people importance."

"Makalah non-seminar yang bertajuk “Analisis Komunikasi Politik (Studi Kasus pada Video Rapat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama / Ahok dengan Jajaran Dinas DKI yang Diunggah di Youtube Melalui Akun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)” mengambil teori lima unsur komunikasi politik yang terdiri atas komunikator politik, pesan, media, komunikan, dan efek.Makalah ini digali melalui berbagai studi literatur dan studi kasus mengenai cara kepemimpinan yang diterapkan para pemimpin Indonesia. Pada 2012 pasangan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok pun mulai mendongkrak kinerja pemerintahan melalui cara memimpinnya yang terstruktur dan terkoneksi oleh media sosial. Setiap rapat birokrasi yang dilakukan Ahok bersama jajaran dinas, disebarluaskan melalui Youtube (media global tanpa batas) agar bisa dilihat oleh tak hanya warga Jakarta dan Indonesia, tetapi juga masyaakat dunia.Kesimpulan dari makalah ini, budaya tranparansi yang diterapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) telah membangun berbagai opini publik dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun tidak mendukung, baik yang menyukai maupun yang tidak menyukai. Memanfaatkan media baru seperti Youtube, merupakan hal mutakhir yang baru diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini Youtube menjadi salah satu media kampanye dapat mendongkrak sosok Ahok dalam meraih dukungan atau simpati massa dari berbagai kalangan, usia, kelas sosial, dan lintas batas.

---

This paper that entitled “Political Communication Analysis (case study on the Video meeting of the Vice Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama/Ahok lined with Department of DKI Services which uploaded on Youtube Through Government Accounts DKI Jakarta)” takes the five elements theory political communications unsure consisting of political communicators, message, media, receiver, and effects.

This paper was dug through the various studies of the literature and case studies on how the leadership of Indonesia previously had occurred in Indonesia's leadership crisis. In 2012 the Governor's spouse Joko Widodo and Ahok began to boost the performance of the Government through a structured and directed it connected by social media. Each meeting bureaucracies that led by Ahok, disseminated via Youtube (global media without boundaries) to be seen by not only the citizens of Jakarta and Indonesia, but also the world.

The conclusion of this paper is transparent culture applied to Vice Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama(Ahok) is builds a wide range of public opinion from many quarters, both in favor of and does not endorse, either liked or disliked. By utilizing new media like Youtube, the new cutting-edge applied a system of Government in Indonesia. In this case Youtube became one of the media campaign could boost the figure within the mass Ahok grabbed from various backgrounds, ages, social classes, and cross-border."

"ABSTRAKPada tanggal 22 Oktober 2011, Provinsi Banten menyelenggarakan Pilkada secaralangsung untuk memilih calon gubernur dan calon wakil gubernurnya padaperiode 2012-2017. Pilkada tersebut diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitupertama, Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno, kedua, Wahidin Halim dan IrnaNurulita dan ketiga, Jazuli Juwaini dan Makmun Muzakki. Pada akhirnyadimenangkan oleh pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno.Kemenangan pasangan Ratu Atut dan Rano Karno menarik untuk dikaji, olehkarena itu, penulis melakukan penelitian strategi komunikasi politik pasanganRatu Atut dan Rano Karno pada Pilkada Banten 2011.Pendekatan metodologi dalam penelitian ini termasuk kategori kualitatif dansebagai metode penelitiannya adalah studi kasus, sedangkan sifat penelitian iniadalah deskriptif. Pengambilan data menggunakan dua cara yaitu pengambilandata primer dan sekunder.Setelah dilakukan penelitian hasilnya menunjukkan, strategi komunikasi politikyang membuat pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno memenangkanPilkada Banten 2011 di antara lain: Ratu Atut masih merawat tim suksesnyadengan baik, didukung oleh 11 partai parlemen dan 22 partai non parlemen, disamping mempunyai popularitas dan elektabilitas tinggi, ia juga menggunakanfaktor ketokohan dan jaringan politiknya yang kuat dan kokoh, dan ke semuastrategi komunikasi politik berdasarkan hasil rekomendasi survei.

---

AbstractProvince of Banten On October 22, 2011, held direct elections to choosecandidates for governor and vice governor in the period 2012 ? 2017. The electionwas followed by three pairs of candidates, the first, Ratu Atut and Rano Karno,the second, Wahidin Halim and Irna Nurulita, the third, Makmun Muzakki andJazuli Juwaini. In the end, Ratu Atut and Rano Karno won on the BantenProvincial election.The winning of Ratu Atut and Rano Karno is interested to study, therefore,researcher do research about strategy of political communication of Ratu Atut andRano Karno on Banten provincial election.Methodological approach in this study include qualitative and as method ofresearch is case study, while nature in this research is descriptive. Retrieval ofdata use two methods, namely primary and secondary data collection.Having done the results show strategy of political communication Ratu Atut andRano Karno in Banten Provincial Election include: Ratu Atut still care ?successteam?, Supported by 11 Parliamentary parties and 22 non parliamentary parties,having popularity and they also use persona factor, a strong political network andpolitical consultant."

"Pemberitaan KLB PDI-Munas PDI dan naiknya Megawati di kursi kepemimpinan PDI, menyita perhatian media massa untuk menggelar peristiwa trsebut. Momen berita KLB PDI menjadi menarik karena hadirnya Megawati, baik sebagai kandidat maupun setelah terpilih menjadi ketua umum PDI. Di mana figur Mega merupakan figur yang dianggap kontraversial dalam percaturan politik nasional.Hal ini terjadi karena, Megawati merupakan simbol perlawanan rakyat yang anti kemapanan dan mendapat dukungan arus bawah. Di samping itu juga ia merupakan tokoh yang kharismatik pada saat pasca-KLB. Hal ini merupakan tahapan yang krusial bagi Mega, terutama setelah menyatakan dirinya terpilih secara De Facto. Pemberitaan media secara kontinyu, menyebabkan media turut andil untuk membentuk opini publik, termasuk mempengaruhi atau berdampak terhadap pengambil keputusan di tingkat hirarki yang lebih tinggi dalam sistem politik Indonesia.Keberhasilan Megawati menduduki pucuk pimpinan PDI tidak terlepas dari peran media massa selama KLB-Munas PDI merupakan fokus penelitian ini, terutana tentang keperkasaan media massa dalam mengakat kasus PDI dan Megawati. Pisau analisis yang digunakan terletak pada pembentukan opini publik dengan konsep keampuhan Media Massa, khususnya dilihat dari kajian komunikasi politik. Analisis juga meminjam kerangka pemikiran dari Walter Lippman, the World Outside and The Picture in Our Heads, dihubungkan dengan media massa sebagai salah satu saluran komunikasi politik. Lebih khusus lagi analisis dipertajam dengan meminjam kerangka pemikiran Klapper (1960) dan Patterson (1980) dengan menperhatikan kepada manfaat media, potensi media, dan eksposure media dalam melihat peristiwa KLB dan Megawati.Metode yang digunakan adalah analisis isi dengan pemilihan populasi berdasarkan purporsive sampling yang meliputi harian Kompas, Republika, dan Suara Harya. Jumlah tiras dipakai sebagai acuan di dalam menentukan sample frame dengan menghasilkan 114 tiras, dan ini di amati dalam kurun waktu satu minggu sebelum KLB-PDI dan satu minggu sesudah Munas PDI.Hasil temuan thesis ini menunjukkan bahwa ada kecendrungan dari ketiga Surat kabar telah memanfaatkan saluran komunikasi politik untuk membentuk opini publik. Dalam kasus PDI dan Megawati surat kabar telah berfungsi ganda yaitu di samping berfungsi sebagai saluran komunikasi politik juga berfungsi sebagai komunikator politik. Ini menunjukkan keperkasaan media telah mampu mempengaruhi pengambil kebijaksanaan politik pemerintah, cendrung "terpaksa" mengakui kehadiran Megawati untuk memimpin PDI.Pemberitaan Megawati di arena KLB dan Munas PDI, telah menjadi berita utama, bahkan ada kecendrungan media berada dibelakang Mega. Ini terlihat dari penempatan berdasarkan letak halaman, analisa isi berita dan opini, maupun dengan memperhatikan kecendrungan berita dan opini yang bernada mendukung.Yang jelas, pemberitaan PDI dan Megawati telah memberikan nuansa baru dalam proses demokratisasi melalui media massa. Pemberitan arus bawah yang berpaham kerakyatan selain mampu membentuk opini, tetapi juga tidak lepas dari political will yang dilakukan pemerintah dalam menangkap proses demokratisasi dan keterbukaan yang telah dicanangkan sebelumnya."

"Konflik daerah di Indonesia sering kali sulit diselesaikan karena daerah tidak memiliki data yang akurat. Selain itu, data akurat dapat dipergunakan untuk melawan penindasan maupun kecurangan yang merugikan masyarakat. Pemerintah Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Sumatera Barat melakukan penyusunan kebijakan untuk melegitimasi data mandiri dan lebih akurat untuk daerahnya yang disebut sebagai data presisi melalui Peraturan Nagari Panampuang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi. Berpijak pada pemikiran Bourdieu mengenai praktik sosial termasuk habitus, kapital, dan arena diikuti kekuasaan simbolik, penelitian ini juga menggunakan konsep komunikasi politik Lilleker untuk memetakan proses penyusunan kebijakan. Penelitian bersifat kualitatif konstruktivis dengan metode studi kasus ini menemukan bahwa kapital yang dimiliki aktor politik digunakan atau ditempatkan dalam arena komunikasi politik untuk keberhasilan penyusunan Perna Data Presisi hingga mendapat pengakuan publik. Selaras dengan kepemilikan kapitalnya, wali nagari menjadi aktor politik Panampuang yang paling banyak melakukan upaya penempatan kapital selama penyusunan kebijakan pendataan. Usaha penempatan kapital yang dilakukan aktor politik nagari didukung juga oleh bentuk-bentuk kekuasaan simbolik, di mana keduanya saling mendukung untuk mencapai tujuan politik aktor, yaitu melegitimasi penggunaan data presisi dalam Pemerintahan Nagari Panampuang.

---

Regional conflicts in Indonesia are often difficult to resolve because regions do not have accurate data. Besides, accurate data can be used to fight oppression and fraud that harm society. The government of Nagari Panampuang, Ampek Angkek District, West Sumatra, is preparing a policy to legitimize its more accurate regional independent data, which is referred to as precision data, through Nagari Panampuang Regulation Number 2 of 2023 concerning the Nagari Government Administration System Based on Precision Data. Based on Bourdieu's thinking regarding social practices, including habitus, capital, and arena followed by symbolic power, this research also uses Lilleker's concept of political communication to map the policy-making process. This qualitative research found that the capital owned by political actors was used or placed in the arena of political communication for the successful preparation of the policy to gain public recognition. In line with his capital ownership, Wali Nagari is the Panampuang political actor who makes the most efforts to place capital during the preparation of data-related policy. Capital placement efforts carried out by nagari political actors are also supported by forms of symbolic power, where both support each other to achieve the actor's political goals, such as legitimizing the use of precision data in the Nagari Panampuang Government."

"Penelitian ini mendeskripsikan strategi komunikasi politik melalui media sosial yang dilakukan oleh calon independen Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Faisal Basri dan Biem Benjamin. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faisal-Biem telah menyampaikan pesan-pesan berulang di media sosial dengan metode informatif dan edukatif, namun kurang persuasif. Secara garis besar, strategi komunikasi politik yang dilakukan cukup optimal terutama dalam membangun citra politik sebagai pemain baru di kancah perpolitikan. Elemen-elemen penting dalam pembentukan citra sudah saling terintegrasi dan dibangun secara bersamaan dalam strategi yang dilakukan oleh Faisal-Biem. Citra independen dan bersih yang dikomunikasikan melalui media sosial telah diwujudkan dengan sistem penggalangan donasi online. Pemeliharaan citra tersebut dilakukan dengan penciptaan hubungan, meski masih tergolong statis. Tidak hanya independensinya, dominasi media sosial pada strategi yang dilakukan oleh Faisal-Biem juga telah menambahkan warna baru bagi demokrasi dan juga menjadi pembelajaran politik terutama dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012. Meski peran media konvensional belum tergantikan, namun keberadaan media sosial dapat menjadi senjata pelengkap dalam berkomunikasi dan membentuk citra politik. Penelitian ini hanya fokus kepada pemaparan strategi komunikasi politik dan pembentukan citra, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut pada pasca-pemilihan untuk mengukur tingkat keberhasilannya.

---

This study describes the political communication strategy through social media conducted by independent candidates for DKI Jakarta gubernatorial election, Faisal Basri and Biem Benjamin. This is a descriptive qualitative research, focus on Faisal-Biem?s strategy in communicating and building political image. Faisal-Biem had successfully delivered political verbal text messages with redundancy, informative and educative methods, but less persuasive. However, the political communication strategy in building political brand as a newcomer in the political arena was well managed. Essential elements in the personal branding concept have been integrated well with each other and built simultaneously. The online donations system became a realization of their independent image. Not only their independence, but the dominant use of social media in their strategy has brought a new atmosphere as well as a political education for the democracy system in Indonesia. Although the role of the conventional media has not been replaced, the existence of social media could be an effective complementary weapon in communicating and forming political brand. Further research after the Jakarta gubernatorial election is needed to measure the success rate."

"ABSTRAKTesis ini mendiskripsikan stategi komunikasi Presiden SBY dengan rakyatmelalui PO BOX & SMS 9949. Strategi komunikasi politik yang digunakanmelalui PO BOX & SMS 9949 adalah menjalin komunikasi dengan rakyat denganpesan persuasif yang dilakukan dengan metode penyampaian yang informativedan persuasive, yaitu bentuk dan isi pesan yang bertujuan mempengaruhikhalayak dengan cara memberi penerangan dengan menyampaikan pesan yangsesuai kepentingan politik SBY. PO BOX dan SMS 9949 menjadi salah satumedia komunikasi interpersonal Presiden SBY, yang berupaya mengelola citradiri (self image) atau pencitraan. Upaya memanfaatkan SMS dan POX 9949sebagai pencitraan, antara lain dapat dilihat dari surat jawaban Staf KhususPresiden kepada pengirim surat, dan pidato yang sangat persuasif dan menggiringopini bahwa presiden telah bekerja sesuai dengan harapan rakyat. Dalam kontekskomunikasi presiden dengan rakyat melalui media SMS dan PO BOX 9949, unsurattention (perhatian), interest (minat), desire (hasrat) sudah terpenuhi. Namun,pada tataran decision (keputusan) dan action (tindakan) sangat minim atau tidakoptimal sehingga tidak menimbulkan efek politik yang tinggi kepada rakyat.Bahkan, komunikasi interpersonal yang face to face, SBY juga tidak dapatmembuktikan decision dan action dari komunikasinya, sehingga komunikasi SBYhanya memberikan harapan belaka tapi minim realisasi.

---

ABSTRACTThis thesis describes the communication strategy of the President to the peoplethrough SMS & PO BOX 9949. The Political communication strategies used byPO BOX & SMS 9949 is to establish communication with people with persuasivemessages carried by delivery methods informative and persuasive, thatinfluencing audiences. SMS and PO BOX 9949 become the Presidentinterpersonal communication media, which seeks to manage self-image orpolitical imagery. Efforts to utilize SMS and POX 9949 as imaging, amongothers, can be seen from a letter of response to the President's special staff sendingletters, and speeches were very persuasive and lead opinion that the president hasbeen working in accordance with the expectations of the people. In the context ofpresidential communication with the people through the medium of PO BOX andSMS 9949, elements of attention, interest, desire are submitted. However, at thelevel of decision and action is minimal or not optimally. In fact, face to facecommunication, also can not prove the decision and action of the communication."

"Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 yang baru saja dilaksanakan menunjukan sakali lagi bahwa ada perubahan dalam pola perebutan kekuasaan. Komunikasi politik melalui pencitraan kandidat seolah menjadi menu wajib baik bagi Challenger maupun Incumbent. Pencitraan tersebut dijabarkan dalam retorika politik yang erat hubungannya dengan media, iklan politik dan survei. Hal tersebut sangat terkait dengan era komunikasi yang terbuka, sehingga para pemilih dan warga negara sangat mudah mengetahui apa yang sedang dan akan dilakukaon para pemimpinnya. Retorika politik yang diketahui akan digunakan warga negara untuk modal memilih para pemimpinnya ataupun menanyakan kembali tugas para pemimpin setelah mereka menjabat. Retorika poHtik yang ditakukan para challenger dan incumbent tentunya harus sesuai dengan keinginan masyarakat pemilih jika ia ingin terpilih atau dipilih kembali oleh warganya. Untuk itu tulisan ini mengemukakan beberapa pertanyaan bagaimana strategi komunikasi politik challenger dan incumbent dalam mencarl dan mempertahankan kekuasaan, selain itu retorika politik apa yang digunakan oleh challenger dan incumbent terutama yang berhubungannya dengan penggunaan media, iklan politik serta efek survei yang terjadi. Berangkat dari keinginan untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis memilih sosok Susilo bambang Yudhoyono (SBY).

---

The Presidential Election on 2009 has just done a while ago, it showed, once again, that there is a slight change in power taking patterns. Political communication by candidate image has becomes a regular and compulsory menu for Challenger and/or Incumbent. The image has been explained in political rhetoric that it has close correlation to media, surveys and political campaign. This is highly correlated to open-ended communication era, so voters and citizens can easily find out what have been done and what will be done by their leader. Known political rhetoric shall be used by citizens in order to vote their leader or to re­ questioning the tasks of their leader when he/she hold his/her position.

Political rhetoric that being made by challenger and incumbent shall certainly be adjusted to voters' needs if they want to be re-elected by their voters. Therefore, this writing is discussing several questions on what are political communication strategies for challengers and incumbent in order to take and restore their power, beside of that, what are used political rhetoric by challengers and incumbent, in particular to correlate with the usages of media, political campaign and survey effects which have been occurred. From this perspective, in order to reply questioned mentioned above, writer selects the figure of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "

"Tesis ini merupakan pengkajian komunikasi politik kelompok penekan di Indonesia. PeneUtian ini berfokus pada bagaimana komunikasi politik KASUM di tengah resistensi pihak pihak Penelitian tentang pressure group masih sangat jarang. Umumnya yang diteliti lembaga pemerintah, partai politik atau lembaga bisnis, Beberapa pertanyaan yang dicoba untuk dijawab: Bagaimana strategi komunikasi politik KASUM kepada pemerintah dan publik di Indonesia. Bagaimana lembaga ini mampu terus bertahan selama lima tahun mengkampanyekan isu Munir, HAM dan dernokrasi. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat diskriptif.

---

The focus of this study is political communication in Indonesia pressure group. The case study is in the Case Study Action and Solidarity Co:mmittee for Munit (KASUM). Not much study about political communication of pressure group fn Indonesia. Generally that study for political party, government or other political organization". The purpose of this study is to understand how KASUM stiH exist to promote Munir issue, how KASUM use media. This research is qualitative descriptive. The data were collected by means of deep interview."