Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dampak dari krisis moneter ini bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dihadapkan pada: 1. Penjualan yang menurun karena daya beli masyarakat yang rendah. 2. Tingginya biaya yang disebabkan oleh beban hutang. 3. Akibat dari krisis moneter ini rasio hutang perusahaan terhadap modal melambung bahkan mungkin melebihi asetnya. Kondisi ini terjadi, juga karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh banyak perusahaan di dalam pengelolahan dana yang disebut mismatch. Baik maturity mismatch maupun currency mismatch. Oleh karena kinerja masing-masing perusahaan tersebut berbeda, untuk itu perlu dilakukan penelitian atas penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia dan mengelompokannya ke dalam kelompok yang berbeda yaitu, kelompok perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan kelompok perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Penelitian yang dilakukan bersifat eksplanatif dengan pendekatan kwantitatif melalui teknik statistik Multivariate Diskriminant Analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan Analisa Diskriminan ini dapat melakukan Penilaian Kinerja Perusahaan-perusahaan tersebut dengan akurat dan melakukan pengelompokan dalam kelompok yang berbeda secara signifikan. Hasil dari penelitian ini juga menyarankan, supaya perusahaan masuk dalam kelompok yang tidak mengalami kesulitan keuangan untuk mengindari mismatch yang mungkin terjadi. Sehingga apapun bentuk pembiayaan perusahaan harus memperhatikan pada struktur modal perusahaan, karena akan memberikan beban tetap pada keuangan perusahaan.

---

Dampak dari krisis moneter ini bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dihadapkan pada: 1. Penjualan yang menurun karena daya beli masyarakat yang rendah. 2. Tingginya biaya yang disebabkan oleh beban hutang. 3. Akibat dari krisis moneter ini rasio hutang perusahaan terhadap modal melambung bahkan mungkin melebihi asetnya. Kondisi ini terjadi, juga karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh banyak perusahaan di dalam pengelolahan dana yang disebut mismatch. Baik maturity mismatch maupun currency mismatch. Oleh karena kinerja masing-masing perusahaan tersebut berbeda, untuk itu perlu dilakukan penelitian atas penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia dan mengelompokannya ke dalam kelompok yang berbeda yaitu, kelompok perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan kelompok perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Penelitian yang dilakukan bersifat eksplanatif dengan pendekatan kwantitatif melalui teknik statistik Multivariate Diskriminant Analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan Analisa Diskriminan ini dapat melakukan Penilaian Kinerja Perusahaan-perusahaan tersebut dengan akurat dan melakukan pengelompokan dalam kelompok yang berbeda secara signifikan. Hasil dari penelitian ini juga menyarankan, supaya perusahaan masuk dalam kelompok yang tidak mengalami kesulitan keuangan untuk mengindari mismatch yang mungkin terjadi. Sehingga apapun bentuk pembiayaan perusahaan harus memperhatikan pada struktur modal perusahaan, karena akan memberikan beban tetap pada keuangan perusahaan."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kegiatan CSR dalam perspektif Islam yang digambarkan dalam pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) yang dilakukan perusahaan di Industri manufaktur dengan kinerja keuangannya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis hubungan enam tema kegiatan ISR: (1) pendanaan dan investasi, (2) produk dan jasa, (3) tenaga kerja, (4) masyarakat, (5) lingkungan, dan (6) tatakelola dengan kinerja keuangan perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan data sekunder dari hasil content analysis laporan tahunan sampel. Teknik pengujian yang digunakan adalah ordinary least square dengan regresi berganda dengan menggunakan data cross section dan software STATA 12. Dalam penelitian ini indeks pengukuran yang digunakan untuk mengukur ISR adalah penyesuaian dari indeks yang dibuat oleh Othman et al (2009). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan ISR yang dilakukan perusahaan manufaktur berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi, hubungan positif antara ISR dengan kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur hanya didukung dari adanya hubungan positif tema tatakelola perusahaan saja dan tidak dari lima tema lainnya.Minimnya hubungan antara keduanya dimungkinkan karena masih relatif kurangnya kesadaran perusahaan terdaftar di ISSI untuk melaksanakan atau mengungkapkan kegiatannya yang sesuai syariah Islam.

---

This study analyzes the correlation of CSR in Islamic Perspective called by Islamic Social Reporting and financial performance of manufacturing companies. This study also aims to provide analysis of the correlation between ISR elements: (1) finance and investment, (2) products and services, (3) employees, (4) society, (5) environment, and (6) corporate governance, and company's financial performance.The method used in this study is quantitative approach with secondary data from content analysis of companies annual reports. This study used ordinary least square test with multiple regression from cross section data and also used STATA 12. In this study, the index used to measure ISR is adopted from index arranged by Othman et al (2009). The result shows that the ISR done by manufacturing companies have positive relationship with financial performance. However, this positive correlation is supported only by the corporate governance element. The reason behind this relation mignt because of the awareness of the companies listed in the ISSI to behave and disclose their Islamic activities is relatively low."

"Penelitian ini membahas tentang hubungan antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan perusahaan dengan asurans eksternal sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode empiris yang dilakukan secara cross-section dengan menggunakan sampel 63 perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2020. Pada penelitian ini, kinerja keberlanjutan dinilai berdasarkan pengungkapan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16 tahun 2021, sedangkan kinerja keuangan diukur berdasarkan kinerja pasar menggunakan price to book value. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asurans eksternal memoderasi secara positif hubungan antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan. Maka dari itu, asurans eksternal merupakan sinyal yang kuat, kredibel, dan mampu mempengaruhi investor sehingga dapat memposisikan perusahaan pada superioritas. Sedangkan untuk hubungan antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan, hasil penelitian menunjukkan hubungan yang tidak signifikan.

---

This research discusses the relationship between sustainability performance and company financial performance with external assurance as the moderating variable. This study is quantitative research with empirical cross-section method using the sample of 63 nonfinancial companies that listed on the Indonesia Stock Exchange and published sustainability report in 2020. In this study, sustainability performance is assessed based on disclosures published by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as the financial service authoritative in Indonesia through Circular Letter No. 16 in 2021, while financial performance is measured based on market performance using price to book value. The result of this study indicates that external assurance positively moderates the relationship between sustainability performance and financial performance. Therefore, external assurance is a strong and credible signal that could influence investors, thus positioning the company on superiority. As for the relationship between sustainability performance and financial performance, the result of this study finds insignificant relationship.

"

"ABSTRAKSetiap manusia membutuhkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhannyasehari-hari, namun terkadang dalam keadaan mendesak, seseorang perlumendapatkan uang secara cepat untuk dapat mengatasi kebutuhan mendesaktersebut. Oleh sebab itu, pergadaian swasta seringkali menjadi pilihan untukmenggadaiakan barang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan uang tanpamenjual barang yang dimilikinya tersebut. Di Indonesia, sebelum adanyaPeraturan Otoritas Jasa Keuangan, tidak ada peraturan yang mengatur mengenaipergadaian milik swasta, oleh sebab itu keberlakuan peraturan ini memberikanpengaruh bagi pergadaian swasta di Indonesia, salah satunya dengan diaturnyadan diawasinya pergadaian swasta di Indonesia. Hal ini didasarkan oleh penelitianmengenai pengaturan dan pengawasan jasa usaha gadai swasta di Indonesia pascaberlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dalam penerapan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan ini, terdapat dampak hukum bagi pergadaian swasta diIndonesia.

---

ABSTRACTEvery person needs money to fulfill their daily needs, but sometimes inurgent circumstances, a person needs to get money quickly to be able to meet theimmediate needs. therefore, private pawnshops is often becomethe solution forsome person to earn money without selling their owned. in Indonesia, before theRegulation of Financial Services Authority, there are no regulations for the privatepawnshops, therefore, the encatment of these regulations, will impactthe privatepawnshops in Indonesia, one of them isthe private pawnshops regulates andsupervises in Indonesia. It is based on research on the regulation and supervisionof private pawn business services in Indonesia after the enactment of the FinancialServices Authority, as well as in the implementation of the Financial ServicesAuthority's regulation, there are legal ramifications for private pawnshops inIndonesia."

"[Pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia berhadapan dengan terbatasnya sumber daya manusia padahal beban kerjanya sangat berat. Hal ini juga terkait denganpemungutan pajak restoran di DKI Jakarta, beban kerja tersebut semakin bertambah sejalan dengan semakin berkembangnya keberadaan restoran di DKI Jakarta. Dengan adanya ketidakseimbangan antara jumlah wajib pajak yang harus dilayani dengan jumlah petugas wajib pajak dikhawatirkan akan terjadi kebocoran serta kecurangan dalam pembayaran dan pelaporan pajak restoran. Upaya yangdilakukan pemerintah untuk mengatasinya adalah dengan menerapkan sistem pajak online pada pembayaran dan pelaporan pajak restoran di DKI Jakarta. Penelitianini bertujuan untuk menganalisis efektifitas sistem online pada pembayaran dan pelaporan pajak restoran di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan system online pada pembayaran dan pelaporan pajak restoran di DKI Jakarta menurut indikator pengukur yang digunakan peneliti berdasarkan teori Campbell, yaitu adanya keberhasilan program, keberhasilan sasaran, tingkat output dan input yang efektif dan pencapaian tujuan secara menyeluruh sudah efektif.

---

Implementation of the tax system in Indonesia dealing with limited human resources when their work is very hard.. It is also related to restaurant tax in DKI Jakarta, the work is increasing in line with the growing of restaurants in DKI Jakarta. With an imbalance between the number of taxpayers who should be served by the number of taxpayers officers, it would cause concern to leakage and fraud in payment and restaurants tax reporting. The government's efforts is to implement an online system in payments and restaurants tax reporting in Jakarta. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the online system on payment and restaurants tax reporting in DKI Jakarta. This study uses a quantitative approach, qualitative data collection methods and descriptive research. The results of this study conclude that the implementation of an online system in payment and restaurants tax reporting in DKI Jakarta according to indicators based on Campbell's theory, namely the success of the program, the success of the target, the level of output and input which is effective and goal attainment has been effective.;Implementation of the tax system in Indonesia dealing with limited human resources

when their work is very hard.. It is also related to restaurant tax in DKI Jakarta,

the work is increasing in line with the growing of restaurants in DKI Jakarta. With

an imbalance between the number of taxpayers who should be served by the number

of taxpayers officers, it would cause concern to leakage and fraud in payment and

restaurants tax reporting. The government's efforts is to implement an online system

in payments and restaurants tax reporting in Jakarta. The purpose of this study is

to analyze the effectiveness of the online system on payment and restaurants tax

reporting in DKI Jakarta. This study uses a quantitative approach, qualitative data

collection methods and descriptive research. The results of this study conclude that

the implementation of an online system in payment and restaurants tax reporting in

DKI Jakarta according to indicators based on Campbell's theory, namely the

success of the program, the success of the target, the level of output and input which

is effective and goal attainment has been effective;Implementation of the tax system in Indonesia dealing with limited human resources

when their work is very hard.. It is also related to restaurant tax in DKI Jakarta,

the work is increasing in line with the growing of restaurants in DKI Jakarta. With

an imbalance between the number of taxpayers who should be served by the number

of taxpayers officers, it would cause concern to leakage and fraud in payment and

restaurants tax reporting. The government's efforts is to implement an online system

in payments and restaurants tax reporting in Jakarta. The purpose of this study is

to analyze the effectiveness of the online system on payment and restaurants tax

reporting in DKI Jakarta. This study uses a quantitative approach, qualitative data

collection methods and descriptive research. The results of this study conclude that

the implementation of an online system in payment and restaurants tax reporting in

DKI Jakarta according to indicators based on Campbell's theory, namely the

success of the program, the success of the target, the level of output and input which

is effective and goal attainment has been effective, Implementation of the tax system in Indonesia dealing with limited human resources

when their work is very hard.. It is also related to restaurant tax in DKI Jakarta,

the work is increasing in line with the growing of restaurants in DKI Jakarta. With

an imbalance between the number of taxpayers who should be served by the number

of taxpayers officers, it would cause concern to leakage and fraud in payment and

restaurants tax reporting. The government's efforts is to implement an online system

in payments and restaurants tax reporting in Jakarta. The purpose of this study is

to analyze the effectiveness of the online system on payment and restaurants tax

reporting in DKI Jakarta. This study uses a quantitative approach, qualitative data

collection methods and descriptive research. The results of this study conclude that

the implementation of an online system in payment and restaurants tax reporting in

DKI Jakarta according to indicators based on Campbell's theory, namely the

success of the program, the success of the target, the level of output and input which

is effective and goal attainment has been effective]"

"Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institution (MFI) sebagai bahagian dari Lembaga Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang secara umum berada di wilayah pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata–mata mencari keuntungan. Oleh sebab itu Lembaga Keuangan Mikro haruslah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance. Dengan demikian diperlukan Lembaga Pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengeluarkan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan kegiatan usaha LKM, yang mana salah satu bahagiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi LKM di Indonesia dan implementasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro.Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan OJK dalam mengawasi LKM melakukan fungsi pengawasan dengan berkordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM dan kepada Kementerian dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Disisi lain terhadap BPR, OJK melakukan penyehatan terhadap BPR bermasalah melalui mekanisme Bail in berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

---

Microfinance Institutions (MFI) as part of Financial Institutions have a very important role in the development of the country's economy, especially the economy of small and medium-sized communities who are generally located in rural areas. Microfinance Institutions carry out activities of providing financial services to small and micro business actors as well as low-income communities based on Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions by providing business development services and community empowerment, both through loans and micro-scale financing. business to members. and the community, manage deposits, and provide consulting services for business development that are not solely for profit. Therefore, Microfinance Institutions must be managed properly based on the principles of prudence and Good Corporate Governance. Therefore, a supervisory agency is needed, namely the Financial Services Authority (OJK) which was established based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as the institution that issues regulation and supervision of the financial services sector. The Financial Services Authority has the responsibility to ensure the management and business activities of MFI, The Financial Services Authority has the responsibility to ensure that the management and business activities of MFI, including Rural Bank (BPR), run according to applicable regulations. The formulation of the problem in this study is about the role of OJK in monitoring MFI in Indonesia and implementation of OJK supervision on Microfinance Institutions.

This research is a normative juridical law research with analytical descriptive research type. The problem approach used is normative application. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the data analysis is carried out qualitatively.

The results of the study show that OJK in supervising MFI performs a supervisory function in coordination with the Ministry of Cooperatives and MSME and the Ministry of Home Affairs as stipulated in Article 28 of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Meanwhile, based on the provisions of Article 2 paragraph (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2014 concerning the Guidance and Supervision of Microfinance Institutions, the guidance and supervision of MFI is delegated by the OJK to the district/city government and if the district/city government the city is not ready. The Financial Services Authority may delegate the guidance and supervision of MFI to other appointed parties. On the other hand, for BPR, OJK has restructured problematic BPR through the Bail-in mechanism based on the mandate of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis."

"ABSTRAKImplikasi krisis ekonomi tahun 1998 terhadap industri jasa keuangan Indonesia melatarbelakangi perubahan struktur pengawasan jasa keuangan Indonesia menjadi pengawasan terpadu unified supervision . Melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan OJK dibentuk dengan tujuan melaksanakan regulasi, pengawasan, dan perlindungan industri jasa keuangan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, OJK didukung pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan mempertimbangkan ruang APBN yang terbatas saat ini, maka perlu dicari alternatif lain dari pembiayaan OJK. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus melalui simulasi serta analisa data dan regulasi yang berlaku. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa diperlukan adanya kontribusi dari lembaga sejenis seperti BI dan/atau LPS dalam pembiayaan OJK, sebagai salah satu upaya mitigasi pengamanan industri jasa keuangan Indonesia.

---

ABSTRACTThe implications of the 1998 economic crisis to Indonesia 39 s financial services were triggering the reform of Indonesia 39 s financial supervision structure into unified supervisory model. According to Act No. 21 of 2011, the Indonesia Financial Services Authority OJK has a duty to regulate, supervise, and protect financial industries which were formerly performed by Bank Indonesia and the Ministry of Finance. In performing these functions, OJK is financially funded by government budget APBN and or the levies from parties who conduct their businesses in the financial services sector. Considering the current budget limitation of APBN, there should be other financing alternatives to support OJK. This research is conducted by using case study methodology through simulation and analysis of data and applicable regulations. According to the result, there should be financing contribution from other institutions such as BI and LPS as a preventive mitigation to protect financial services industry in Indonesia from instability."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kinerja keuangan yang dimaksud terdiri dari kinerja berbasis akuntansi dan kinerja berbasis pasar saham. Data yang digunakan berasal dari 75 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada peride 2006 yang mewakili seluruh kategori industri. Pembuktian hubungan antara kinerja keuangan perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada slack theory dengan menggunakan lag 1 tahun.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik kinerja keuangan berbasis akuntansi maupun kinerja keuangan berbasis pasar saham tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga pengaruh kinerja keuangan berbasis akuntansi dan berbasis pasar saham terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan gagal dibuktikan secara empiris.

---

The study intends to analyze relationship between firm financial performance and corporate social disclosure. Firm financial performance in this study refers to accounting-based performance and market-based performance. Samples used in this study are 75 companies and represent all sectors that are published in Indonesia Stock Exchange 2006. Analyzing this relationship based on slack theory using lag 1 year.

The results show that accounting-based performance and market-based performance do not have significant impact with corporate social disclosure. This study fail to document the evidence of the significant impact between accountingbased performance and corporate social disclosure, and also between marketbased performance and corporate social disclosure."