Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Guna mewujudkan pertanian yang modern, tangguh, efisien dan berkelanjutan serta selaras dengan paradigma baru desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka salah satu upaya yang penting dilakukan yakni melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur melalui pengembangan diktat bagi aparat/pejabat di bidang pertanian. Sumber daya aparatur di Jajaran Depdagri dan Pemda dalam konteks melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat berperan maksimal dengan produktifitas kerja yang tinggi, efisien, cakap dan bertanggungjawab, termasuk di dalamnya memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Namun dibalik harapan itu diakui bahwa kinerja aparatur terutama para Penyuluh Pertanian di Daerah dinilai masih rendah karena kualitasnya juga relatif masih rendah. Dalam era reformasi dewasa ini nampak ada kecenderungan di kalangan birokrat pemerintahan yang mengalihkan perhatiannya pada perumusan proses pengambilan keputusan belum mengindahkan dan menghargai unsur SDM yang secara utuh akan mengakibatkan kebijaksanaan relatif tidak akomodatif dan tepat sasaran. Sehinggga upaya peningkatan SDM aparatur membutuhkan transparansi kebijakan dan relevan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Atas dasar kenyataan tersebut, upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur penyuluh pertanian melalui Pendidikan dan Pelatihan sangat dibutuhkan selain diarahkan sesuai dengan kebijakan diktat-diktat teknis yang lain dan kebijakan instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional tertentu, juga secara spesifik diarahkan pada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program Diktat Fungsional Penyuluh Pertanian dalam rangka pembinaan aparatur di Badan Diktat Depdagri dan Otonomi Daerah serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan diktat bagi Penyuluh Pertanian tersebut. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang mengungkapkan masalah-masalah yang terjadi pada saat ini dan berusaha menganalisisnya dengan didasarkan pada data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dan melakukan diskusi dengan subyek yang berkompeten (unsur pimpinan pengelola, stake holders, study user, advisor dan tenaga ahli). Berdasarkan hasil analisis tersebut permasalahan penelitian ini akan dibahas dan dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran bagi pelaksanaan kebijakan diktat fungsional bagi penyuluh pertanian tersebut di masa datang. Dari data hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kebijakan pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program diktat bagi penyuluh pertanian adalah dengan memanfaatkan hasil pengkajian terhadap aspek kebutuhan dan manfaat program, kurikulum, peserta, penyelenggara, tenaga pengajar, sarana dan prasarana diktat dan pendanaan. Ditinjau dari aspek- aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan diktat bahwa masih kurang berhasil sehingga memerlukan perhatian dari pihak pengelola dalam menetapkan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam menjamin mutu diharapkan pengelola dapat melibatkan perguruan tinggi dan pihak swasta khususnya dalam bertindak sebagai tenaga pengajar, penyusun modul maupun pengelola program. Disamping itu perlu diupayakan pengembangan strategi kebijakan pelaksanaan diktat yaitu strategi kemitraan, pengembangan kelembagaan , pengembangan kapasitas personil diktat dan strategi swadana."

"Dalarn penelitian ini mengkaji sccara spesiiik dan mencari pemecahanterhadap masalah kcbijakan dan implernentasi program diklat manajemen proyekyang dilaksanakan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah..Tenis pcnclitian yang digunakan dengan metode deskriptif analids denganmcmanfaatkan data hasil monitoring dan evaluasi diklat rnanajemen proyek sertapcnyebaran kuesioner terhadap [20 responden (sampcl pcnelitian).Hasil analisis kebumhan diklat yang dilakukan melalui penjaringaninformasi dari peserta dan pihak-pihak yang terkait diperoleh bahwa strukturkurikulum Dildat Manajcmcn Proyek yang perlu mendapat penyempurnaan, beberapamateri pelajaran baru yang perlu dikembangkan antara lain: pctunjuk pelaksanaan UUNomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, organisasi proyek, teknikpengendalian proyek serta teknik pelaporan. Dari hasil analisis terhadap 120 responden (sampel penelitian) secarasignifikan menunjukkan adanya manfaat diklat rnanajemeu proyek bagi calonpimpro/pimpro yang dapat dikategorikan dalam kdteria bermanfaat (66,6%), hasilpenjaringan data terhadap pengelolaau diklat menunjukkan bahwa masih pcrludilakukan peningkatan pada aspek pelayanan dan penyediaan fausilitas iisik. Hal iniditunjukkan dari prosentasi tanggapan responden dalam 40 % dalam kategori tidakmemuaskan dan kurang memuaskan.Menyangkut keberhasilan penyelenggaraan diklat manajemen proyekyang mencakup aspek peserta dildagtenaga pengajar'materi/bahan/ lcurikulum, sarana,metode pendekatan serta pemanfaatan lingkungan memmjukkan kelompok kategolitidak berhasil dan kurang berhasil adalah 80 responden (66,6%), sehingga BadanDik1atDEPDAGRI masih perlu melakukzm penyempumaan tcrhadap program diklatlebih lamul.Dari hasil pemeriksaan BPKP terhadap pengendalian proyekmcnunjukkan perubahan dan peningkatan kcmampuan para pemimpin proyek,Ha1 inimenunjukkan dampak diklat mauajemen proyek telah membelikan kontrlbusi yangbaik dalam meningkatkan wawasan pengetahuan, sikap dan ketcrampilan para pimprodan pimbagpro di jajaran DEPDAGR1 dan PEMDA, namun dalam implementasiprogram diklat di masa yang akan datang masih perlu ditingkatkan dandikembangkan"

"Untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, perlu adanya kerja keras dari seluruh bangsa Indonesia pada umumnya dan pegawai negeri sipil selaku pengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada khususnya. Untuk itu perlu peningkatan mutu profesionalisme kerja di kalangan pegawai negeri sipil. Di bulan April tahun 1994, tepatnya tanggal 18, Presiden Soeharto menetapkan Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang ditujukan untuk menetapkan jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil yaitu jabatan fungsional yang kriteria pengangkatan dan kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit. Dengan adanya jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil tersebut diharapkan bahwa mutu profesionalisme kerja pegawai negeri sipil akan meningkat, sehingga pegawai negeri sipil akan lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui observasi langsung ke Badan DIKLAT Departemen Dalam Negeri untuk mendapatkan dokumen-dokumen tertulis serta gambaran umum tentang Badan DIKLAT itu sendiri dan Widyaiswara, wawancara terhadap baik aparat pelaksana maupun Widyaiswara, dan pembuatan kuesioner untuk diisi oleh aparat pelaksana maupun Widyaiswara. Selama penelitian, penulis mendapatkan bahwa dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan-peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ini sudah menunjukkan kelengkapannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya juga menunjukkan pengaruh yang cukup positif, yang berarti bahwa sikap aparat pelaksana maupun Widyaiswara sudah cukup mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini. Walaupun demikian, pemerintah harus lebih banyak lagi mengeluarkan kebijaksanaannya yang berorientasi terhadap peningkatan mutu pegawai negeri sipil yang diikuti dengan pelaksanaan yang berkesinambungan dan serius."

"Dalam rangka pemberdayaan masyarakat terdapat tiga strategi yang dapat dilakukan. Salah satu strategi tersebut yaitu intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah melalui aparat birokrasinya berperan untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, mendorong kemajuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Kemajuan masyarakat tersebut dapat berwujud tatanan kehidupan masyarakat madani, yaitu suatu masyarakat yang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam proses pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.Untuk menghadapi hal itu aparatur birokrasi secara terus menerus dan terprogram harus meningkatkan dan ditingkatkan kemampuannya agar secara internal dapat melaksanakan tugas organisasi dan secara eksternal dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.Peningkatan dan pemantapan profesionalisme aparatur pemerintah (Depdagri dan Pemda) melalui pendidikan dan pelatihan aparatur merupakan salah satu fungsi yang vital hares dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dalam rangka membina dan mengembangkan kualitas profesional aparat birokrasi pemerintahan.Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan Analisis Kebutuhan Diklat sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi secara tepat kemampuan yang dibutuhkan atau yang belum dimiliki oleh aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dilapangan.Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan diperoleh fakta bahwa dalam perumusan program diklat aparatur di Badan Diktat Depdagri tidak melalui tahapan awal perencanaan yaitu melaksanakan analisis kebutuhan diklat sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal dalam perencanaan diklat aparatur.Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui mengapa program ini tidak dapat berjalan sesuai dengan normative yang ada serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan analisis kebutuhan diklat agar program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana awal kebijakan ini dikeluarkan .Penelitian ini mempergunakan pendekatan teori dan konsep tentang analisis kebutuhan diklat, perencanaan dan pendidikan dan pelatihan aparatur serta analisis kebutuhan diklat sebagai sebuah program kebijakan Badan Diklat Depdagri. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data memakai teknik wawancara studi kepustakaan serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan data yang telah terkumpul akan dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian ini.Penelitian ini berkesimpulan bahwa, pelaksanaan program analisis kebutuhan diktat tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang ada karena lemahnya unsur perencanaan pada saat program ini akan ditetapkan sehingga program ini terlihat tidak rasional, integrative dan fleksibel. Disamping itu terdapat tiga faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan program ini.Faktor tersebut berupa ada tidaknya kewenangan pelaksanaan program analisis kebutuhan diktat, karakteristik pelaku kebijakan (stakeholders) serta pengaruh lingkungan intern dan ekstern yang turut mempengaruhi kebijakan pelaksanaan program analisis kebutuhan diklat. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi dan terkait satu dan lainnya."

"TONNY ANGGORO WIBISONO. Penerapan Persyaratan Fungsional dalam Sistem Kearsipan Elektronik : Studi Kasus di Kantor Unit Pusat Kearsipan Departemen Kehutanan (Di bawah bimbingan Ibu Hani Qonitah, MIMS dan Bapak Putu Laxman Pendit, Ph.D) Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2003. Penelitian mengenai Sistem Kearsipan Elektronik dan penerapan persyaratan fungsional kearsipan Sistem Kearsipan Elektronik di Kantor Unit Pusat Kearsipan Departemen Kehutanan Cimanggis, sejak bulan Oktober 2002, tujuannya ialah untuk memberikan deskripsi penerapan persyaratan fungsional dalam Sistem Kearsipan Elektronik serta untuk mengetahui apakah sistem kearsipan elektronik layak dan memenuhi persyaratan fungsional kearsipan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung (observasi) pada subjek dan wawancara dengan objek, ditambah dengan studi pustaka atau kajian pustaka subjek dan objek. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem kearsipan elektronik yang digunakan temyata belum menerapkan persyaratan fungsional kearsipan secara keseluruhan. Sehingga belum layak dikatakan sebagai sistem kearsipan elektronik, karena sistem yang digunakan temyata belum menjalankan karakteristik sebagaimana sistem kearsipan elektronik. Sistem Kearsipan Elektronik Departemen Kehutanan saat ini lebih tepat adalah berfungsi layaknya sebagai sistem informasi dalam simpan, temu kembali informasi rekod (arsip dinamis) in aktif. Agar sistem kearsipan elektronik (sistem informasi) di departemen kehutanan dapat memenuhi persyaratan fungsional kearsipan maka perlu dilakukan perbaikan modifikasi serta penambahan fungsi sistem kearsipan elektronik yang disesuaikan ketentuan fungsional sistem kearsipan yang baik. Salah satu caranya adalah dengan membeli dan menggunakan software sistem kearsipan elektronik baru atau merancang sistem kearsipan elektronik yang memenuhi persyaratan fungsional kearsipan."

"ABSTRAKPerlu disadari bahwa pembangunan nasional, termasuk sektor energi dan sumber daya mineral, merupakan proses tanpa henti (never-ending process) yang perlu dijaga kesinambungan dan arahnya menuju sasaran utama, yaitu mendukung dan berkontribusi demi terwujudnya Tujuan Nasional (masyarakat adil, makmur dan sejahtera) sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pendekatan Lima Pilar Program Pembangunan tsb masih sahih (valid) dan retevan dalam pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan. Dalam Program Kerja pemerintah dalam 100 Hari Pertama dibagi atas 3 (tiga) subsektor utama, yaitu migas, ketenagalistrikan, dan mineral. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pembahasan kepada program mineral yang didalamnya termasuk pertambangan umum. Kaitannya Usaha pemerintah di dalam meningkatnya investasi di bidang pertambangan umum seperti Batubara merupakan upaya strategis didalam pembangunan ekonomi diantaranya dengan merencanakan kembali pelaksanaan investasi di subsektor mineral yang melibatkan 13 (tigabelas) perusahaan pertambangan bahan mineral di 9 provinsi. Beberapa program lainnya yang mempunyai kaitannya dengan Otonomi Daerah adalah pemerintah berupaya menyelesaikan pembangunan 9 (sembilan) pabrik briket batubara yang berlokasi di Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Setatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya diversifikasi energi dalam mengantisipasi penghapusan subsidi harga BBM dan kelangkaan BBM untuk menggerakan pembangkit tenaga tistrik. Kebijakan diatas tidak terlepas dari UU Otonomi Daerah yang menginginkan adanya peningkatan PAD Daerah yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja langsung sekitar 32 ribu orang sehingga pada gilirannya akan dapat mensejahterakan masyarakat daerah itu sendiri. Untuk merealisasikan pembangunan ekonomi tersebut pemerintah perlu merencanakan roadmap Pertambangan Umum kepada pemerintah daerah, sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap pemahaman UU Otonomi Daerah yang berkaitan dengan rencana pemerintah pusat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasat 33 ayat (2) dan (3) bahwa sumber daya (kekayaan) alam dalam hal ini pertambangan umum dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kebijakan pemanfaatan sumber daya mineral sebetumnya tebih berorientasi pada kekuasaan Negara sehingga menciptakan kebijakan yang sentralistis dan monopolistis. Sejak era reformasi dan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengelola secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan somber daya nasional yang berkeadiian. Di samping itu penyeLenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. "

"Untuk mencapai reputasi yang baik, perusahaan melakukan berbagai kegiatan strategis. Salah satunya melalui program community relations. Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), program community relations yang dapat dilakukan adalah program corporate social responsibility (CSR) dan community development (Comdev).Prinsip yang terkandung dalam CSR adalah charity dan stewardship. CSR adalah kewajiban perusahaan untuk melindungi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Comdev Iebih menitikberatkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat.Reputasi perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain visi, kebijakan formal perusahaan, budaya organisasi, komunikasi, identitas perusahaan dan citra negara atau industri. Faktor-faktor ini harus dapat dikon;unikasikan dengan baik melalui strategi komunikasi korporasi. Dalam kaitan dengan perubahan lingkungan yaitu implementasi otonomi daerah, BUMN dapat menerapkan strategi untuk mengharmoniskan tujuan perusahaan dengan perubahan dan tujuan perusahaan dengan harapan publik. Strategi respon sosial ini relevan dalam strategi komunikasi dan implementasi program CSR dan Comdev dan bisa dikaitkan dengan strategi buffering dan bridging ketika perusahaan berhubungan dengan lingkungan.Melalui penelitian kualitatif, peneliti mencoba mengkaji strategi komunikasi dan implementasi program CSR dan Comdev BUMN dikaitkan dengan adanya implementasi otonomi daerah. Penelitian evaluatif ini dilakukan di PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk. Data didapat melalui kajian kepustakaan dan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang telah ditentukan. Data tersebut dianalisis dengan mengikuti prooposisi teoritis atau kerangka konsep yang membawa pada studi evaluasi dan dengan mengembangkan kerangka kerja deskripitif untuk mengorganisasikan studi evaluasi.Dari analisis data ditemukan bahwa perubahan lingkungan dengan adanya implementasi otonomi daerah membawa perubahan kebijakan dan konsep bagi BUMN dalam strategi komunikasi dan implementasi program CSR dan Comdev. Strategi komunikasi yang awalnya low profile dibenahi menjadi lebih proaktif dengan penguatan aspek-aspek kualitatif komunikasi formal dan memperbaiki komunikasi informal dengan .stakeholder. Sedangkan implementasi program Comdev mengalami perubahan, balk fokus daerah binaan maupun alokasi dana.Keberhasilan BUMN, khususnya dalam melaksanakan program Comdev tidak serta merta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan program Comdev yang lebih komprehensif untuk diterapkan di sebuah daerah. Perbedaan kepentingan antara pe-nerintah, perusahaan dan stakeholder keduanya bisa menjadikan program ini kurang berjalan dengan baik. Salah satu perubahan lingkungan yang membawa dampak dalam strategi komunikasi program ini adalah dengan diterapkannya otonomi daerah.Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi BUMN dan perusahaan lainnya dalam menata dan membenahi program CSR dan Comdev. Perubahan yang dapat dilakukan adalah menempatkan program CSR yang mengandung prinsip charity dan stewardship sebagal investasi sosial perusahaan (corporate social investment) sehingga dapat menumbuhkan kemandirian bagi masyarakat. Dengan demikian, program CSR akan sinergi dengan program Comdev sebagal upaya perusahaan untuk mencapai reputasi yang balk. Dari sisi akademis, bidang kajian Comdev yang relatif lebih banyak dibahas dalam perspektif ilmu kesejahteraan sosial atau social welfare dengan menitikberatkan pada pendekatan kemasyarakatan. Karena BUMN juga melakukan program ini, maka diharapkan Comdev juga bisa dikembangkan dalam perspektif ilmu komunikasi sehingga menjadi bidang yang menarik dalam kajian corporate communications."

"Pola Pembinaan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah variabel bebas yang mempunyai indikator yakni : a. Informasi Kepegawaian, b. Perencanaan Sumberdaya Manusia, dan c. Pengembangan Organisasi, dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu Pelaksanaan Desentralisasi dengan indikator yakni : a. Ada kewenangan daerah otonom, b. Setiap kewenangan yang diserahkan didukung dana yang cukup, c. Didukung sumberdaya manusia yang jelas unit kerja/organisasi, jelas struktur organisasi dan jelas tugas dan tanggung jawab. Pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan kedua variabel adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, Pola Pembinaan Karir PNS di Kantor Pemerintah Kabupaten Dati II Bekasi, belum ditetapkan secara jelas dan transparan, hanya terbatas yang mengetahuinya yaitu PNS yang secara fungsional dekat dengan pimpinan atau pengambil keputusan atau terbatas ada di Bagian Kepegawaian Setwilda Kabupaten Bekasi. Responden yang terdiri dari tiga Asisten Sekwilda, sembilan belas Kepala Dinas Otonom dan empat belas Kepala Bagian, atau sebanyak 36 responden (100%). Sebanyak 22 responden atau 61% diantaranya "Sangat Setuju" dan sebanyak 12 responden atau 33% diantaranya "Setuju" dilakukan PengeloIaan Pembinaan Karir PNS di Kabupaten Bekasi secara jelas dan transparan. Adapun penyebab belum ditetapkan secara jelas dan transparan Pola Pembinaan Karir PNS dimaksud, karena penyusunannya belum didasarkan pada Informasi Kepegawaian, Perencanaan Sumberdaya Manusia yang mantap dan belum dituangkan dalam suatu bagan prosedur kerja yang menunjukkan tahap awal sampai tahap akhir karir. Untuk itu disarankan hal-hal sebagai berikut : 1. Aspek Informasi Kepegawaian perlu dilakukan : a. Seleksi data yang sesuai kebutuhan, b. Pencatatan data secara teratur dan terpelihara, c. Dilakukan pengolahan data dengan sistem komputer, agar menjadi sebuah network dalam satu Sistem Informasi Manajemen (SIM).2. Aspek Perencanaan Sumberdaya Manusia, unit pengelola kepegawaian harus berupaya untuk : a. Menyusun informasi kepegawaian melalui sistem komputer, b. Secara terus menerus menganalisis organisasi akan sumberdaya manusia yang selalu berubah dan mengembangkan kebijakan kepegawaian yang sesuai dengan jangka waktu panjang organisasi.3. Aspek Pengembangan Organisasi, yaitu : a. Dalam penetapan bagan prosedur pembinaan karir PNS, urutan tahap demi tahap harus jelas dan transparan, b. Bagan prosedur kerja tersebut harus disusun sedemikian rupa sehingga memiliki stabilitas yaitu mengandung unsur tetap dan fleksibilitas yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.4. Desentralisasi, disarankan adalah : program di bidang sumberdaya manusia yang saat ini sudah dibuat, kiranya dapat ditinjau kembali, disamping lebih dominan kepentingan Pemerintah Tingkat atasnya, juga kurang didasarkan pada analisis kebutuhan pegawai terutama untuk kecamatan-kecamatan dan dinas-dinas otonom yang ada."

"Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri adalah institusi yang salah satu tugasnya menyelenggarakan kediklatan urusan Pemerintahan Dalam Negeri. Banyaknya target peserta yang menjadi sasaran kegiatan kediklatan dan sulitnya memperoleh informasi terkait sebaran alumni diklat, menuntut pengadministrasian penyelenggaraan kediklatan berjalan secara cepat dan mudah dengan tetap menjaga keakuratan data peserta dan alumni diklat. Hal inilah menjadi pertimbangan dibangunnya SIDAD. Selama kurun waktu dua tahun berjalan ternyata penerapan SIDAD tidak berjalan sesuai dengan harapan sehingga perlu dilakukan penelitian terkait penyusunan strategi manajemen perubahan penerapan SIDAD. Strategi Manajemen perubahan yang disusun dalam penelitian ini menggunakan kerangka kerja system thinking dan model perubahan 8 (delapan) langkah Kotter dalam menyusun strategi manajemen perubahannya, kemudian dilakukan penentuan prioritas strategi pada setiap langkah Kotter dengan teknik Analyical Hierarchy Process (AHP). Hasil dari penelitian ini adalah strategi manajemen perubahan yang telah diprioritaskan untuk mendukung kesuksesan penerapan SIDAD di Badan Diklat Kemendagri.

---

Education and training agency of The Ministry of Home Affairs is an institution which provides training for the home affairs related. The high target of prospective trainee and the difficulties in having information related to the alumni, require quick and easy administration process which still pointed on data accuracy of trainees and alumni. This is the fundamental reason for SIDAD development. For two years, SIDAD is not running as expected. Further research is needed regarding to strategic management plan in the change of SIDAD implementation.

The change of strategic management set in this research is using system thinking framework and Kotter's eight changes model in developing the change of strategic management, then strategic priority determination is done in each step of Kotter's using Analycal Hierarchy Process (AHP) technique. The result of this research is the change of strategic management which prioritized for the succeed of SIDAD implementation in Education and Training Agency."