Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan praktek akuntan publik begitu pesat dalam dasawarsa terakhir ini. Banyaknya akuntan publik yang terkena sanksi profesi membuat organisasi profesi dan regulator semakin memunculkan aturan-aturan yang baru dan lebih ketat lagi untuk mengatur praktek akuntan publik. Tujuan dari diciptakannya aturan ini adalah untuk melindungi para pemakai laporan keuangan hasil auditan oleh akuntan publik dari adanya asymetry information yang dapat menyebabkan adverse selection dan juga moral hazard. Dalam penelitian ini digunakan 5 variabel, yaitu: Jumlah SKP, Gender, Jumlah Profesional, Jenis KAP, Umur. Sedangkan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 103 akuntan publik, baik yang terkena sanksi maupun yang tidak terkena sanksi. Data yang diperoleh merupakan data yang sifatnya very confidential. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel jumlah SKP, gender, dan jumlah profesional erpengaruh terhadap pemberian sanksi yang diberikan terhadap akuntan publik. Pada hasil terbukti bahwa akuntan yang memiliki SKP<30 cenderung untuk terkena sanksi dibanding akuntan yang memiliki SKP 30 ≥ . Sedangkan untuk variabel gender, bila dibandingkan dengan kategori akuntan yang tidak terkena sanksi, akuntan yang berjenis kelamin laki-laki cenderung untuk menerima sanksi dibanding akuntan perempuan. Jumlah profesional juga mempengaruhi pemberian sanksi yang diberikan. Artinya bila dibandingkan dengan kategori yang tidak terkena sanksi, jumlah profesional KAP menentukan kecenderungan jenis sanksi yang diberikan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan PPPK terhadap Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), dan untuk mengetahui apakah pedoman pengawasan PPPK telah memadai dibandingkan dengan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) dan Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh AP terkait laporan auditor independen yang tidak didukung dengan kertas kerja dan peningkatan jumlah temuan atas ketidakpatuhan AP dan KAP terhadap peraturan perundangan dan standar profesi, padahal AP dan KAP telah diawasi oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) selaku regulator AP.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif melalui observasi dokumen, wawancara dan studi literatur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum efektivitas pengawasan PPPK terhadap AP dan KAP cukup efektif, namun diperlukan penyempurnaan dan implementasi atas pedoman pemeriksaan, di antaranya pertimbangan analisis resiko AP dan KAP melalui hasil pemeriksaan dan perbaikan atas implementasi monitoring tindak lanjut action plan. Peneliti juga menyimpulkan bahwa pedoman pemeriksaan PPPK cukup memadai dibandingkan dengan PCAOB dan ACRA. Selain itu Penelitian ini juga menemukan adanya overload tenaga pemeriksa PPPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap AP dan KAP.

---

This study aims to evaluate the effectiveness of PPPK supervision of the Public Accountant (Akuntan Publik/AP) and Public Accounting Firm (Kantor Akuntan Publik/ KAP), and to find out whether the PPPK supervision guidelines are adequate compared to the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) and the Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA). This research is motivated by the existence of violations committed by AP related to independent auditor's report which is not supported by work papers and increasing number of findings on non-compliance of AP and KAP to the regulation and professional standard, whereas AP and KAP have been supervised by Centre of Financial Profession Development (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan/PPPK) as AP regulator.

The research method used in this study is descriptive qualitative method through document observation, interview and literature study. This study concludes that in general the effectiveness of PPPK supervision on AP and KAP is effective enough, but it is necessary to improve and implement the inspection guidelines, such as consideration of risk analysis of AP and KAP through the results of inspection and improvement on the implementation of follow-up monitoring of action plan. The researcher also concludes that the guidelines for PPPK examination are adequate enough compared to PCAOB and ACRA. In addition, this study also found the overload of inspectors in the PPPK examination of AP and KAP."

"Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur kewajiban bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat yang dikenal dengan prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan tersebut telah mulai diterapkan sebelum suatu perusahaan melakukan penawaran umum dimana adanya kewajiban untuk membuat suatu informasi tertulis dengan tujuan agar pihak lain membeli efek yang dikenal sebagai prospektus. Prospektus sebagai salah satu dokumen pokok dalam rangka penawaran umum harus menyajikan fakta materiil yang benar tentang emiten, sehingga tidak mengakibatkan pengambilan keputusan investasi yang tidak tepat oleh investor pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap investor yang bersangkutan.Informasi mengenai emiten yang disajikan kepada investor didasarkan pada penelitian tentang berbagai aspek yang dilakukan oleh profesi penunjang pasar modal, salah satunya adalah pemeriksaan laporan keuangan dengan standar auditing yang dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (financial due diligence) yang dilakukan oleh akuntan publik dan seharusnya mematuhi serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Berdasarkan hasil due diligence tersebut akuntan publik akan memberikan suatu pernyataan pendapat mengenai kewajaran atas data yang diwajibkan dalam laporan keuangan mengenai emiten. Sebagai pihak yang mengerti benar mengenai keadaan emiten, akuntan publik berada di persimpangan, antara mematuhi kode etik dan memenuhi ketentuan UU Pasar Modal mengenai keterbukaan dengan mengungkapkan berbagai kelebihan maupun kekurangan emiten atau memoles kekurangan emiten yang berarti melakukan tindakan kolusi dalam kejahatan akuntansi.Akuntan publik dan emiten sebagai perusahaan publik membawa konsekwensi untuk bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap investor. Tanggung jawab ini dalam prakteknya sering kali diabaikan oleh akuntan publik dan emiten tersebut, bahkan antara akuntan publik dan emiten saling tuding dalam skandal kejahatan akuntansi yang terbongkar. Kasus akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustafa (HTM) dalam skandal kejahatan akuntansi dengan PT. Kimia Farma yang terbongkar sejak lebih dari satu bulan yang lalu terjadi jaek up / market up dari Rp. 99,8 miliar menjadi Rp. 132,2 miliar hingga saat ini masih kabur, sehingga pertanyaan tentang siapakah yang harus bertanggung jawab, akuntan publik, Kimia Farma ataukah keduaduanya ? masih belum terjawab.Tesis ini mencoba menjelaskan mengapa masih terdapat penyimpangan akuntan publik sebagai profesi penunjang pasar modal dalam memberikan pendapat akuntan. Selain itu juga mencoba menjelaskan mengapa tanggung jawab dan tanggung gugat akuntan publik dalam hal pernyataan pendapat akuntan publik yang diberikan berdasarkan due diligence dan dimuat dalam prospektus yang mengakibatkan kerugian bagi investor masih sering terjadi."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh penilaian mahasiswa atas etika perilaku dosen yang dimediasi oleh pemahaman mahasiswa tentang matakuliah akuntansi, serta pengetahuan mahasiswa tentang undang-undang akuntan publik terhadap persepsi mahasiswa kepada profesi akuntan publik. Sampel diambil melalui penyebaran kuesioner kepada 171 mahasiswa akuntansi di tiga Fakultas Ekonomi berbeda, yaitu Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, dan Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika perilaku dosen berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang profesi akuntan publik melalui pemahaman mahasiswa tentang matakuliah akuntansi. Sedangkan pengetahuan mahasiswa tentang undang-undang akuntan publik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang profesi akuntan publik.

---

This research aims to identify the influence of student assessment on ethical behavior in mediation lecturers by students understanding of accounting courses, and students knowledge of public accountant legislation toward student perceptions about the public accountant profession. Samples were taken through the distribution of questionnaires to 171 accounting students in three different Faculty of Economics, that is Faculty of Economics, University of Indonesia, Faculty of Economics, Gajah Mada University, and Faculty of Economics, Pajajaran University. The results showed that the ethical behavior of lecturers significantly has positive influence students perceptions of the public accountant profession through student understanding of accounting course. While the students knowledge of public accountant legislation did not show a significant effect on students perceptions about the public accountant profession."

"Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui praktek peran dan tanggung jawab AP terhadap informasi laporan keuangan auditan pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak dan penerapan pertama kali PSAK 70 serta mengetahui standar audit dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan memberikan jaminan hukum terhadap praktek peran dan tanggung jawab AP atas pelaksanaan audit pada klien yang mengikuti program pengampunan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma interaksionisme simbolik sebagai metode analisis praktek peran dan tanggung jawab AP. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif Milles dan Huberman.Hasil analisis penelitian menunjukan 1 AP dalam pelaksanaan audit atas transaksi pengampunan pajak memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan Standar Audit 250, Standar Audit 315 dan Dokumen TJ 07 serta PSAK 70 sebagai standar akuntansi, sehingga transaksi pengampunan pajak menghasilkan adanya risiko yang harus diminimalisasi melalui prosedur audit; 2 Hasil evaluasi atas standar audit dan peraturan perundang-undangan menunjukan tidak ada standar audit dan peraturan peraturan pemerintah yang saat ini berlaku untuk membatasi tanggung jawab AP dan memberikan kepastian jaminan hukum terkait praktek peran dan tanggung jawab AP ketika mengaudit transaksi pengampunan pajak meskipun UU No. 11 tahun 2016 membatasi AP sebagai pihak ketiga untuk menguji transaski pengampunan pajak.

---

This study aims, firstly, to know the practice of Public Accountant PA roles and responsibilities to the audited financial statement information on clients engaged to Indonesia tax amnesty program and the initial application of PSAK 70 and also to know audit standards and legislation specifically provide legal guarantees on the practice of PA roles and responsibilities in conducting audit on clients participated in tax amnesty programs. This research was conducted with qualitative approach through symbolic interactionism paradigm as PA role and responsibility analysis method. Data analysis techniques were conducted with Milles and Huberman interactive models.

The results analysis show 1 PA roles and responsibilities when conduct the audit on tax amnesty transactions in accordance with Audit Standards 250, Audit Standards 315, Document TJ 07 and PSAK 70 as accounting standards, so risk on tax amnesty transactions were minimized through audit procedures 2 there is no audit standards and current government regulation rules to cap the role and responsibility of the PA and provide certainty of legal guarantees relating to the practice of PA roles and responsibilities before, current and post period of tax amnesty."