Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perkara dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012 yang memberikan sanksi denda sebesar Rp 4.600.000.000,00 kepada PT. Mitra Pinasthika Mustika atas keterlambatannya melakukan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham. Penelitian ini juga membahas sistem pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia yang dilakukan setelah pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis atau yang biasa disebut pemberitahuan pasca akuisisi (post merger notification). Penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia yang menganut sistem pemberitahuan pasca akuisisi dengan contoh kasus keterlambatan pelaksanaan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengggunakan metode eksplanatoris. Dari hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kewajiban pemberitahuan di Indonesia hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang akuisisinya menyebabkan nilai aset dan/atau nilai perusahaan melebihi batas tertentu setelah akuisisi; didapatkan juga hasil bahwa pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia adalah tidak efektif dan efisien; dan didapatkan hasil bahwa PT. Mitra Pinasthika Mustika sesuai dengan peraturan mengenai kewajiban pemberitahuan di Indonesia terbukti terlambat melakukan kewajiban pemberitahuan akuisisi, namun ketentuan di Indonesia sendiri tentang kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan tidak tepat.

---

This thesis explains about the case in the Decision of Business Competition Supervisory Comission Number 09/KPPU-M/2012 which sentenced Rp 4.600.000.000,00 amount fine to PT. Mitra Pinasthika Mustika for its delay to fulfill its acquisition notification duty. This research also explains the system of acquisition notification duty in Indonesia which set to be done after the acquisition legally valid or usually called post merger notification. This research is aimed to analyzes the effectiveness and efficiency of explains the system of acquisition notification duty in Indonesia which applies the post merger notification system with the delay of acquisition notification duty did by PT. Mitra Pinasthika Mustika in the Decision of Business Competition Supervisory Comission Number 09/KPPU-M/2012 as the case example. This research is a normative juridical research using exlanatory method. From the reult of this research, found that acquisition notification duty in Indonesia only have to be done by entrepreneur whose acquisition caused his company?s sell value and/or asset value has more value than the threshold after the acquisition done; from the result also found that the regulation of acquisition notification duty in competition law in Indonesia is ineffective and inefficient; and found the result that PT. Mitra Pinasthika Mustika was proved belated in submission of its acquisition notification according to the regulation of acquisition notification duty in Indonesia, but the regulation of acquisition notification duty in Indonesia itself is not appropriate."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas prosedur penyempurnaan Pedoman Akuntansi Sub Bab Prinsip dan Acuan Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang dilakukan oleh PT Konsultan AAA untuk klien Unit Usaha Syariah (UUS) BBB. SAK dan kebijakan yang mendasari sub bab ini adalah PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan Peraturan Bapepam - LK No. VIII.G.7 yang relevan dengan aktivitas bisnis klien. Penyempurnaan terhadap pedoman akuntansi klien secara keseluruhan dilakukan terakhir kali di tahun 2014-2015, sehingga dibutuhkan penyempurnaan terbaru untuk mengakomodasi adanya perubahan SAK dan peraturan terkait yang berubah dari tahun 2015 hingga 2021. Prosedur penyempurnaan yang dilakukan dengan: (i) menganalisis perubahan SAK relevan; (ii) memetakan perubahan SAK relevan terhadap pedoman akuntansi; dan (iii) mengidentifikasi SAK yang belum diadopsi. Hasil kerja dari prosedur tersebut dituangkan dalam bentuk hasil penyempurnaan dokumen sub bab Prinsip dan Acuan – Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Evaluasi prosedur penyempurnaan dilakukan dengan membandingkan prosedur riil atau sebenarnya terkait penyempurnaan pedoman akuntansi sub bab Prinsip dan Acuan – Penyajian Laporan Keuangan Syariah dengan pedoman penyempurnaan yang dimiliki PT Konsultan AAA dan peraturan terkait. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman penyempurnaan yang dimiliki PT Konsultan AAA maupun dengan peraturan terkait.

---

This internship report discusses the evaluation of the procedure for improving the Accounting Guidelines for Sub-Chapter Principles and Reference for Presentation of Sharia Financial Statements carried out by PT Konsultan AAA for BBB Syariah Business Unit (SBU). SAK and the policies that underlie this sub-chapter are PSAK 101 concerning Presentation of Islamic Financial Statements, Indonesian Islamic Banking Accounting Guidelines and Bapepam - FS Regulation No. VIII.G.7 relevant to the client's business activities. Improvements to the client's accounting guidelines as a whole were last carried out in 2014-2015, so that the latest improvements are needed to accommodate changes in SAK and related regulations that change from 2015 to 2021. Improvement procedures are carried out by: (i) analyzing changes in relevant SAKs; (ii) map relevant changes to SAKs against accounting guidelines; and (iii) identify SAKs that have not been adopted. The results of the work of the procedure are stated in the form of the results of the refinement of the Principles and Reference sub-chapter document - Presentation of Islamic Financial Statements. Evaluation of the improvement procedure is carried out by comparing the real or actual procedures related to the improvement of the accounting guidelines of the Principles and Reference sub chapter - Presentation of Sharia Financial Statements with the improvement guidelines owned by PT Konsultan AAA and related regulations. Based on the results of the evaluation carried out, the procedures carried out are in accordance with the improvement guidelines owned by PT Konsultan AAA as well as with related regulations.

"