Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study is about the readiness and willingness of stakeholders to upgrade slum areas through the construction of flats. The results of this study are expected to provide more information and new ideas on the subject. The study includes four principal issues, namely the readiness of local governments in providing a flat area; willingness of the developer in the construction of flats; willingness of agencies to support the construction of flats, and the willingness of the people living in the slums to occupy flats. The study was concluded in Semarang.The conclusion of this study is that in general the stakeholders (local government, Developer, PLN, PDAM, Society) has the readiness to rejuvenate rundown areas through the construction of flats. In order to rejuvenate, it is required cooperation and incentives. In addition, some recommendatios need to be followed up that is the socialization and coordination on planning and implementation of regional rejuvenation through the flats so that each stakeholder understands and support the steps that can be implemented in a secure, peaceful and constitutional."

"Permasalahan yang saya teliti dalam tesis ini adalah : Pola-pola tindak kejahatan yang terbentuk dari pola-pola kehidupan sosial sehari-hari yang terjadi pada penduduk daerah kumuh (slum area) Gang Kelinci - Bumiarjo yang merupakan zone transisi dari kota Surabaya, sebagai akibat perubahan sikap hidup yang dialami orang desa yang datang dan berhuni dikota. Pola-pola tersebut meliputi : kegiatan-kegiatan sosial, keteraturan sosial, aspek sosialisasi, pola patron-Wien, tingkat solidaritas, aspek aspek kriminal, sanksi, orientasi nilai, dan perasaan teritori. Corak kehidupan penduduk Gang Kelinci yang berada didaerah hunian liar, kumuh dan miskin ini cenderung menghasilkan produk sosialisasi yang lebih menonjolkan aspek frsik dalam ?kehebatan" melakukan kejahatan ditandai memudarnya rasa kemanusiaan, etika dan adab yang melahirkan pola-pola kejahatan yang dilakukan warganya, diantaranya membentuk pola patron klien secara berjenjang I bertingkat dalam arti : ada jalinan antara perolehan hak-hak klien untuk mendapat perlindungan dan pengamanan fisik dari patron , serta kewajiban klien kepada patronnya masing-masing berupa pemberian (setoran) sejumlah maters dan/atau uang sesuai jenis dan bentuk "lapangan operasi" yang digeluti. Pola-pola kejahatan juga tidak lepas dari ciri lingkungan sosial yang berada disekitar daerah kumuh tersebut, oleh sebab itu perilaku menyimpang bahkan tindak kejahatan yang dilakukan warga pemukiman ini, bukan merupakan pelanggaran atau deviant behavior, misalnya jenis jenis perbuatan kejahatan jalanan atau street crimes seperti penodongan, penjambretan, perampasan, pencopetan, pemerasan, pelacuran dan perjudian. Penentuan pilihan lokasi kejahatan / tempat kejadian yang radiusnya relatif dekat dengan daerah huniannya adalah salah satu implementasi dalam penerapan kiat pelaku kejahatan guna mengendalikan dan memonitor kegiatan mereka sesuai pola ruang - jarak - wilayah, yang sekaligus dapat disebut sebagai upaya pelarian, persembunyian dan pengamanan diri dari kejaran petugas Polisi."

"Studi ini mempelajari pola artikulasi kepentingan buruh industri dengan menggunakan pendekatan ilmu politik. Kajian tentang masalah artikulasi kepentingan buruh bisa dibilang cukup banyak, tetapi yang menempatkan buruh sebagai satuan analisis kelompok marjinal (powerless) di perkotaan masih terbatas jumlahnya. Selain itu, studi ini mengaitkan pula dengan studi-studi sebelumnya. Tujuannya adalah memperoleh informasi ilmiah yang memadai mengenai pola artikulasi kepentingan buruh industri. Mempelajari masalah artikulasi kepentingan buruh sebagai kelompok marjinal dalam masa Orde Baru cukup menarik. Apalagi bila didekati dengan menggunakan perspektif politik, maka persoalan buruh industri dalam mengartikulasikan kepentingan akan memperlihatkan banyak faktor yang terkait didalamnya. Karena itu, penting sekali mengkaji secara ilmiah dengan menggunakan tes yang ada akan banyak membantu dalam memperoleh informasi yang memadai tentang artikulasi kepentingan buruh. Ada tiga permasalahan yang ditelaah dalam studi ini, yaitu pertama, bagaimana pola dan karakteristik artikulasi kepentingan buruh. Kedua, faktor-faktor intern dan ekstern apa yang mempengaruhi pola artikulasi kepentingan buruh. Ketiga, bagaimana hubungan faktor intern dan ekstern terhadap pola artikulasi kepentingan itu. Teori untuk menganalis permasalahan ada dua, yaitu pertama, teori artikulasi kepentingan. Kedua, teori hubungan negara-masyarakat serta konsep korporatisme negara. Instrumen penelitian yaitu kuesioner dan wawancara mendalam. Dari analisis data terlihat bahwa kemaijinalan buruh berpengaruh terhadap pola arlikulasi kepentingan non-konvensional. Konflik buruh majikan cenderung cukup berpengaruh terhadap pola artikulasi kepentingan non-konvensional. Pengaruh ketidakberfungsian serikat pekerja cenderung menyebabkan buruh tidak dapat mengartikulasikan kepentingan dengan pola konvensional sehingga buruh menggunakan pola non-konvensional. Intervensi negara dalam masalah perselisihan perburuhan menyebabkan buruh mengartikulasikan kepentingan dengan memakai pola konvensional, tetapi apabila buruh sudah berhubungan dengan pihak ketiga (kekuatan LSM/LBH) maka intervensi negara tersebut akan menyebabkan buruh memakai pola non-konvensional untuk mengartikulasikan kepentingannya. Hasil analisis dan interpretasi data menunjukkan bahwa teori artikulasi kepentingan, hubungan negara masyarakat dan konsep korporatisme negara masih relevan untuk menjelaskan masalah studi ini. Intervensi negara dalam berbagai bidang kehidupan tidak bisa dielakkan dan ini berdampak pada melemahnya kekuatan atau kelompok di luar negara, terutama buruh industri. Negara memiliki otonomi relatif dalam berhadapan dengan kelompok di luar dirinya. Implikasi teoretisnya adalah pola artikulasi kepentingan buruh bersifat campuran, dan itu tergantung kondisi sistem politik. Didukung dengan penggunaan konsep korporatisme maka tampak bahwa penataan kelompok kepentingan secara korporatis menyebabkan buruh semakin marjinal dan buruh semakin kehilangan kekuatan tawar menawarnya dan mencampakkan buruh dari struktur politik. Ini semua tak terpisahkan dari hubungan negara-masyarakat yang menempatkan masyarakat sipil, khususnya buruh industri sebagai pihak yang marjinal (powerless."