Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Each analysis method by some reason, must be validated. The parameters are selectivity, accuracy, precision, linearity, LOD, LOQ, ruggedness, and robustness. The parameters need to be calculated by assay methods.This paper try to give some information above these methods base on some literatures (USP 23rd, WHO, journal, etc)."

"Tugas akhir ini membahas beberapa metode Summability Kegunaan metode Summability ini dapat dilihat saat kita menentukan kekonvergensian suatu deret tak hingga, Selain itu juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah suatu deret tak. Hingga. Pada pembahasan terakhir akan ditentukan Cesaro Sum mability dari deret fourier."

"Tesis ini membahas mengenai legalitas dan tata cara penyusunan Petunjuk Pelaksanaan yang ideal di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Latar belakang penyusunan tesis ini adalah adanya beberapa Petunjuk Pelaksanaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga diragukan sifat mengaturnya. Hal ini berakibat adanya perbedaan pendapat tentang format Petunjuk Pelaksanaan. Pendapat pertama, menyatakan bahwa Petunjuk Pelaksanaan perlu diubah dalam bentuk pasal-pasal atau ditetapkan tanpa Peraturan Menteri. Pendapat kedua, menyatakan bahwa Petunjuk Pelaksanaan tetap merupakan Lampiran Peraturan Menteri dan tidak mungkin dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. Setelah dianalisis dan dikaji secara teoritis, Petunjuk Pelaksanaan merupakan salah satu bentuk aturan kebijakan/beleidsregels/policy rules yang bersifat mengatur dan dasar kewenangan pembentukannya adalah freies ermessen/discretionary power. Sehingga Petunjuk Pelaksanaan memiliki dasar legalitas yang jelas dan wajib dilaksanakan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Sedangkan tata cara penyusunan Petunjuk Pelaksanaan yang ideal di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara adalah sesuai dengan format yang telah diatur dalam Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, Petunjuk Pelaksanaan disahkan dengan Peraturan Menteri yang hanya terdiri dari beberapa pasal. Format Petunjuk Pelaksanaan dapat ditentukan oleh instansi yang wewenang, tugas, dan fungsinya merumuskan kebijakan di bidang tata laksana pemerintahan.

---

This thesis discusses the legality and procedures for the preparation of an ideal Implementation Guidelines of the Ministry of the State Secretariat. Background preparation of this thesis is the implementation of a Directive of the Ministry of the State Secretariat who has not been fully implemented, so it is doubtful nature of the set. This resulted in a difference of opinion about the format Implementation Guidelines. The first opinion, stated that the Operations Manual needs to be changed in the form of the articles or assigned without regulation. The second opinion, stated that the Operations Manual Appendix regulation remains an unlikely and poured in the form of chapters. Having analyzed and studied theoretically, Implementation Guidelines is one form of policy rules/beleidsregels/policy rules that are set up and the basic authority of its formation is freies ermessen/discretionary power. So that the Implementation Guidelines have a clear legal basis and must be implemented in the Ministry of the State Secretariat. While the procedure for the preparation of an ideal Implementation Guidelines of the Ministry of the State Secretariat is in accordance with the format set out in the Guidelines for the Official Scripts Government Agencies. From 2006 until 2012, Implementation Guidelines approved by Ministerial Regulation which only consists of a few chapters. Format Implementation Guidelines can be determined by the authority having powers, duties, and functions to formulate policies in the field of governance."

"ABSTRAKTugas akhir ini menjabarkan tentang salah satu metode yang digunakan di dalam proses graduasi. Metode Whittaker ini kemudian diterapkan kepada data yang masih kasar dan dapat dilihat hasil graduasi seberapa halus dan konsisiten sehingga akan terlihat bahwa tehnik ini cukup baik. Perhitungan dilakukan dengan memilih beberapa nilai z, h dan n. Harga koefisien ini dikalikan dengan sederetan nilai yang diperoleh dan observasi (tingkat kematian awal) (ui) , yaitu untuk mendapatkan sederetan nilai tingkat kematian hasil graduasi Setelah proses graduasi ini nilai tersebut harus melewati pengujian dengan kriteria-kriteria Uji kelicinan (smoothness) dan Uji kecocokan (fit). Apabila ternyata nilai hasil graduasi tidak memenuhi kriteria kelicinan (smoothness) dan kecocokan (fit) maka akan disempurnakan nilai graduasi tersebut."

"Perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi Puskesmas di Kota Bekasi belum menggunakan metode perhitungan kuantitatif karena belum ada pelatihan mengenai metode perencanaan tersebut. Dinas Kesehatan Kota Bekasi sendiri hanya sebagai penyeleksi pengajuan usulan tenaga dokter dari puskesmas karena harus disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, tetap perlu dilakukan perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, penulis ingin menghitung kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi dengan menggunakan metode perhitungan kuantitatif berdasarkan beban kerja yang mudah dioperasikan, mudah digunakan, secara teknis mudah diterapkan, komprehensif dan realistis. Salah satu metode tersebut adalah metode Workload Indicator Staff Need (WISN) yaitu perhitungan kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan beban kerja yang didapat dari Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi tahun 2008 yang dilakukan oleh tim perencana dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi serta menganalisis perhitungan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi dengan menggunakan metode WISN pada tiga puskesmas di Kota Bekasi tahun 2008. Tiga puskesmas dipilih yang jumlah kunjungan pasiennya pada tahun 2007 terendah, sedang dan tertinggi. Puskesmas-puskesmas yang dimaksud adalah Puskesmas Pengasinan, Duren Jaya dan Bantar Gebang I. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif karena sangat kaya dan sarat dengan deskripsi serta analisis. Pendekatan deskriptif dilakukan untuk adalah memberikan gambaran perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi yang selama ini dilakukan oleh tim perencana Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Adapun analisis yang dilakukan penulis untuk menghitung kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi dengan metode WISN pada tiga puskesmas di Kota Bekasi tahun 2008 yang dilakukan oleh penulis.Kerangka konsep pada penelitian ini menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari komponen input, proses dan output. Komponen input terdiri dari tim perencana, anggaran, alat dan bahan, metode serta mesin. Metode dalam input ini ada dua, yakni metode Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan metode WISN. Komponen proses berisi langkah-langkah untuk mengubah input menjadi output, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengkoordinasian dan evaluasi. Output yang sekaligus merupakan hasil penelitian ini adalah gambaran perencanaan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi yang dilakukan oleh Dinas Kota Bekasi serta analisis perhitungan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi dengan menggunakan metode WISN pada tiga puskesmas di Kota Bekasi tahun 2008. Output perencanaan yang dilakukan oleh tim perencana dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi disimpan dalam bentuk Format Ketenagaan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Berdasarkan format tersebut, jumlah dokter umum yang dibutuhkan adalah 95 orang dan dokter gigi sebanyak 61 orang.Hasil perhitungan jumlah tenaga dokter umum dan dokter gigi pada tiga puskesmas di Kota Bekasi tahun 2008 adalah: 2 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi yang dibutuhkan di Puskesmas Pengasinan, 2 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi yang dibutuhkan di Puskesmas Duren Jaya, 6 orang dokter umum dan 2 orang dokter gigi yang dibutuhkan di Puskesmas Bantar Gebang I. Setelah hasil perhitungan kebutuhan tenaga dokter umum dan dokter gigi dengan menggunakan metode WISN pada tiga puskesmas di Kota Bekasi tahun 2008 direkomendasikan kepada tim perencana, tim perencana berpendapat metode WISN bisa digunakan sebagai metode perencanaan kebutuhan tenaga dokter dan dokter gigi puskesmas di Kota Bekasi selanjutnya.Saran yang diajukan penulis adalah sebaiknya dioperasikan on-line system di setiap puskesmas di Kota Bekasi dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi agar database setiap pegawai dan kunjungan dari puskesmas dapat langsung diakses oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi sehingga perencanaan kepegawaian, khususnya dokter umum dan dokter gigi, dapat dilakukan lebih mudah dan cepat. Untuk pengenalan metode atau prosedur kerja baru, sebaiknya diadakan pelatihan bagi tim perencana SDM kesehatan di Kota Bekasi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan khusus tentang perencanaan SDM di Kota Bekasi. Sebaiknya dilakukan aspek kualitatif terhadap setiap puskesmas di Kota Bekasi untuk melihat apakah jumlah tenaga dokter umum dan dokter gigi yang didistribusikan berdasarkan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan pada setiap puskesmas tersebut."