Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Harga minyak bumi dunia yang fluktuatif menyebabkan ketergantungan yang tinggi kepada sektor tersebut dapat menghambat pembangunan ekonomi Indonesia. Melihat kepada harga komoditi yang dihasilkan oleh sektor kehutanan relatif lebih stabil dan luas potensi hutan di Indonesia yang luas, maka agaknya perlu adanya perhatian terhadap sektor kehutanan untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.Untuk itu dibentuk suatu model input-output yang dapat digunakan untuk melihat peranan dan dampak dari pembangunan sektor kehutanan pada periode yang lalu, yaitu selama periode kebijakan substitusi impor dan periode kebijakan orientasi ekspor, untuk merumuskan strategi pembangunan di sektor kehutanan pada masa mendatang.Dari hasil penelitian, terlihat adanya peningkatan peran sektor kehutanan dalam perekonomian Indonesia dan di dalam sektor kehutanan sendiri terjadi pergeseran struktur produksi dari barang primer menjadi barang sekunder.Selama periode kebijakan orientasi ekspor, pertumbuhan di sektor kehutanan relatif lebih daripada selama periode kebijakan orientasi ekspor. Demikian pula halnya dengan keterkaitan sektor kehutanan dengan sektor-sektor lainnya serta efek pengganda dari pertumbuhan sektor kehutanan terhadap perluasan lapangan pekerjaan.Untuk lebih mengembangkan sektor kehutanan pada masa yang mendatang, penulis menyarankan perlunya perhatian terhadap investasi di sektor kehutanan, pengelolaan lingkungan hutan yang terpadu untuk menjaga kelestarian hutan dan penggunaan teknologi produksi yang lebih efisien di dalam industri-industri pengolahan hasil hutan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku yang berasal dari lingkungan hutan."

"The objective of this study is to find out the impact of economic crisis to labor opportunities and to identify the major commodities of agricultural sector in Sulawesi. By using the Input-Output analysis, the economic crisis have given the negative impact by 14.8 percent, and decreasing the labor opportunities in Sulawesi. The decreasing also accured almost at aech sector, except mining. Agricultural sector decreased by 15.7 percent. The role of agricultural sector is very important to appropriate labor opportunities. Therefore, every effort to increase the capability of agricultural sector in creating employments are important. One the effort is to choose the strategic commodities. The study shows that the commodities which have greater labor obsorptien are: rice, corn, orange, onion, garlic and sea fish."

"The objective of this paper is to identify the fundamental economic structure (FES)t developed by Jensen, West, and Hewings (1988), in some regional economies in Indonesia. It is found that fundamental economic structure also exists in Indonesian regional economies which cover secondary and tertiary sectors with th? highest significant cells. To some a lesser extent, fundamental economic structure also consists of &>me primary sectors. The accuracy of the model is acceptable using output multiplier and mean average deviation as indicators. The implication of this finding is to make easier for updating and constructing regional input-output tables by concentrating on the non-fundamental economic structure sectors. Therefore, this finding will contribute in reducing cost to construct or update regional input-output tables in the future."

"Penelitian ini berangkat dari permasalahan keterbatasan informasi dan data menyangkut peranan sektor kehutanan yang lebih bersifat sektoral dan hanya mencakup sub sektor kehutanan primer saja, dan tidak mencakup sub sektor industri pengolahan kayu sehingga belum memberikan gambaran yang jelas tentang peran sektor kehutanan secara riil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu penulis ingin menganalisis peranan sektor kehutanan dalam penciptaan output, nilai tambah bruto dan penyerapan tenaga kerja, keterkaitannya dengan sektor ekonomi lain, dampak pengganda serta posisi sektor kehutanan dalam jangka waktu 1995-2008, serta melihat perubahan struktur perekonomian (economic landscape) yang terjadi dalam kurun waktu 1995 - 2008. Model yang digunakan adalah model input output dengan memanfaatkan tabel Input Output Nasional tahun 1995, 2000 dan 2008 (updating) yang disusun BPS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan dalam penciptaan output, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja nasional relatif kecil dan trennya menurun dalam jangka waktu 1995-2008, dengan sub sektor industri kayu memberikan sumbangan lebih besar daripada sub sektor kehutanan primer. Berdasarkan indeks keterkaitan ke depan dan ke belakang, sektor kehutanan bukan merupakan sektor unggulan dengan besaran indeks yang cenderung menurun, namun sub sektor kehutanan memiliki kemampuan dalam mendorong sektor-sektor hilirnya yang menggunakan output produksi sub sektor kehutanan primer, sementara sub sektor industri kayu memiliki kemampuan untuk menarik sektor hulunya dengan menggunakan outputnya sebagai input produksi.Dari hasil analisis pengganda dan analisis dampak, diperoleh kesimpulan bahwa sektor kehutanan termasuk dalam sektor yang memilik dampak pengganda yang besar terhadap perekonomian nasional, hal ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan permintaan akhir sektor kehutanan sebesar Rp 1 juta akan menyebabkan kenaikan pada output, pendapatan dan penyerapan tenaga kerja terhadap perekonomian secara keseluruhan. Berdasarkan analisis Multiplier Product Matrix (MPM) diketahui dalam jangka waktu 1995 - 2008 economic landscape Indonesia telah bergeser dari sektor primer yang berbasis sumber daya alam menuju sektor sekunder (industri) dan sektor tersier (perdagangan dan jasa).

---

Development of the forestry sector played important role in Indonesia economy, but limited information and data on the role of the forestry sector, which is have a sectoral character and not yet include linkages with other economic sectors. The research was conducted to identify the role of forestry sector in output creation, the linkages of forestry sector with other economic sectors, and also identify the output, income and labour multiplier of forestry sector in production process involving other sectors. The model used is the National Input Output tables 1995, 2000 and 2008 (update) made by the Central Bureau of Statistics (BPS).The results showed that the contribution of the forestry sector in the output creation, value added and employment is relatively small and the trend decline in the period 1995-2008, with sub-sector, timber industry contributes more than primary forestry sub-sectors. Based on the index of forward linkage and backward linkages, the forestry sector is not the dominant sector with mass index tended to decrease, but forestry subsector has the ability to encourage intermediate sectors that use the output of primary production forestry subsector while the sub-sector, timber industry has the ability to attract top sector using the output as an input to production.Accounting multiplier analysis finds out that, the forestry sector, including in the sector have a major multiplier impact on the national economy, this means that for every increase in demand for the end of the forestry sector amounted to Rp. 1 million will cause an increase in output, incomes and employment to the economy as a whole. Based on the analysis Multiplier Product Matrix (MPM) is known in the 1995-2008 period of Indonesia's economic landscape has shifted from resource-based primary sector to secondary sector (industry) and tertiary sector (trade and services)."

"PendahuluanLatar BelakangPermasalahanSejak menggunakan konsep Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang dimulai dengan Repelita I pada tahun 1969, pembangunan nasional telah menunjukkan banyak kemajuan yang dicapai, terutama bila dilihat dari pembangunan di bidang ekonomi. Sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari segi pendapatan per kapita masyarakat, pembangunan nasional telah berhasil meningkatkyn pendapatan per kapita masyarakat dari berkisar ± US $ 70 sebelum Repelita I menjadi ± US $ 800 pada tahun 1994 (lihat Prijono Tjiptoherijanto,1997). Sedangkan bila dilihat dari pencapaian laju pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan nasional menunjukkan keadaan yang mengagumkan, dimana pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu ± 30 tahun mencapai ± 7% per tahun. Karena laju pertumbuhan ekonomi tersebut, maka tidak mengherankan bila Indonesia mendapat pujian dari berbagai lembaga internasional.Kemajuan pembangunan di bidang ekonomi juga telah membawa dampak pada perubahan struktur perekonomian nasional, yaitu dengan semakin meningkatnya kontribusi sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PD B). Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB sebesar 11,6% pada tahun 1980, meningkat menjadi 23,9% pada tahun 1994 (lihat Moh. Arsyad Anwar, 1995)."

"Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perubahan struktur perekonomian Jawa Timur pada periode tahun 1994 dan 2000 sebagai sumber pijakan bagi penentuan kebijakan pembangunan selanjutnya, (2) mengetahui berbagai sektor unggulan (key sector) dalam pembangunan perekonomian di Jawa Timur periode tahun 1994 dan 2000 dan keterkaitan antarsektor yang terjadi dalam perekonomian.Penelitian ini merupakan salah satu dari sekian banyak analisis perekonomian dengan metode Input-Output. Hal baru yang dianalisis dalam penelitian ini adalah selain mengetahui tingkat keterkaitan antar sektor perekonomian, sektor unggulan, dan angka pengganda sektor ekonomi juga mencoba menggambarkan perubahan struktur perekonomian Jawa Timur tahun 1994 dan 2000 dengan grafik economic landscape. Hasil penelitian ini kemudian digunakan untuk analisis strategi pembangunan yang sebaiknya dilaksanakan untuk mencapai dampak pertumbuhan dan kemajuan ekonomi lain yang diharapkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jawa Timur selama periode 1994 sampai 2000 telah terjadi perubahan struktur ekonomi walaupun tidak drastis. Hal ini ditunjukkan oleh visualisasi economic landscape dari nilai Multiplier Product Matrix (MPM) tahun 1994 dan 2000. Selain itu juga telah terjadi pergeseran dalam beberapa sektor unggulan dan angka pengganda sektoral. Peranan sektor industri lainnya dan sektor industri makanan, minuman dan tembakau sangat dominan dari sisi besaran outputnya, juga memiliki angka pengganda yang cukup tinggi.Secara umum dapat dijelaskan bahwa sebaiknya pembangunan Jawa Timur diarahkan untuk menjadi: (1) Pusat Industri, yaitu industri lainnya dan indutri makanan, minuman dan tembakau, karena kedua sektor ini sangat menonjol peranannya dalam output maupun angka pengganda pendapatan dan tenaga kerja, (2) Pusat Perdagangan dan Distribusi, hal ini didukung oleh sektor perdagangan yang bergeser menjadi sektor unggulan pada tahun 2000 dengan peningkatan dan kontribusi output yang besar. Juga didukung oleh kondisi geografis yang strategis sebagai pintu timur dan barat serta penghubung Jawa Tengah dan Bali, dan (3) Pusat Pertanian, mengingat kondisi alami Jawa Timur sebagai daerah agraris yang menonjol. Juga penyerapan tenaga kerja di sektor ini sangat besar. Sehingga peningkatan pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan.

---

This research objectives are (1) identifying the changing of East Java's economic structures from 1994 -- 2000 as one of the policies considerations, (2) identifying the various development's key sectors in East Java and their linkage into the dynamics of development process from 1994 - 2000.

Those objectives made this research as one of the Input-Output Method's Research with the new focus on description of the structural changing in East Java's economic development in 1994 and 2000 by using Economic Landscape Graphic. This pattern will be useful for the policies recommendations.

This research shows that the East Java's economic structures from 1994 to 2000 has been change although not significant. This dynamics can be seen from the economic landscape graphic as visualization of Multiplier Product Matrix (MPM) values 1999 and 2000. Besides, there has been a regression at the various key sectors and multiplier sector index. At the output and the multiplier sector index, the significance of the other industrial sector and the foods and beverages and tobaccos sector are very dominant.

As the conclusions, the East Java's development process can be emphasized into three sectors: (1) as the industrial center, especially at the other industrial sector and the foods, beverages and tobaccos sector. These focuses will be significantly support the process because these two sectors are dominant in the output result, multiplier sector index, and their absorption on the labor force; (2) as the trade and distribution center, this reason is significantly supported with the changing trend of the key sectors into trade sector in 2000. Geographically, it is supported with its presence as the strategic "East and West Gate" and as the intermediary between Central Java and Bali; (3) as the agriculture center, remained by the objective of nature in East Java as the agrarian. These sectors are significantly support the improvement of increasing household income and creating new jobs."

"Infrastruktur menjadi salah satu pilar dari 12 pilar dalam penentuan indeks daya saing global GCI, dan Indonesia menempati urutan ke 81 dari 140 negara World Economic Forum, 2015-2016. Kebijakan alokasi anggaran untuk sektor-sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN yang masih jauh lebih kecil dari kebutuhannya sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Renstra K/L yang terkait dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2015-2019, menandakan bahwa Pemerintah Pusat masih kesulitan dalam mendanai pembangunan insfrastruktur ekonomi. Selain itu, kebijakan alokasinya yang berbeda-beda untuk setiap sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi juga mengindikasikan kemungkinan dampak yang berbeda-beda terhadap perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan-permasalahan terkait dengan kebijakan alokasi anggaran untuk infrastruktur ekonomi, khususnya yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, menganalisis peranan sektor-sektor dalam bidang infrastruktur, dan memperkirakan dampaknya pada tahun 2015-2019, baik terhadap output, nilai tambah, pendapatan masyarakat maupun penyerapan tenaga kerja.Dengan menggunakan analisa Tabel Input-Output IO nasional tahun 2014 yang merupakan hasil updating dengan metode RAS dari Tabel IO nasional tahun 2010, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor-sektor dalam bidang infrastruktur ekonomi secara total berkontribusi sebesar 27,5 persen terhadap pembentukan output terbesar sektor konstruksi gedung, 21,1 persen terhadap nilai tambah bruto PDB terbesar sektor konstruksi gedung, 21,8 persen terhadap pendapatan terbesar sektor jalan, jembatan, dan pelabuhan, dan 11,1 persen terhadap tenaga kerja terbesar sektor angkutan jalan raya dalam perekonomian nasional pada 2014. Sektor ketenagalistrikan, sektor jalan, jembatan dan pelabuhan dan sektor angkutan jalan raya merupakan sektor kunci dalam bidang infrastruktur dalam perekonomian nasional. Berdasarkan besaran nilai penggandanya, kebijakan alokasi anggaran untuk infrastruktur akan optimal dampaknya terhadap output apabila alokasi anggaran dalam bidang infrastruktur diprioritaskan pada sektor ketenagalistrikan, untuk nilai tambah akan optimal bila diprioritaskan pada sektor industri pengilangan gas bumi, dan untuk pendapatan dan tenaga kerja akan optimal bila diprioritaskan untuk angkutan kereta api. Dikarenakan kebijakan alokasi anggaran untuk sektor-sektor dalam bidang infrastruktur yang tidak sesuai dengan prioritas tersebut, maka dampaknya terhadap perekonomian nasional juga tidak optimal.

---

Infrastructure, as we know, has been recognized as one of the twelve indicators used to define the Global Competitiveness Index GCI of a country. Infrastructure was also one of the ten aspect used to measure the easiness of running business in most countries. In 2015, the slight difficulties of getting electricity supply and services put Indonesia at 46 out of 189 countries World Bank, 2015. In depth study of the country rsquo s Budgetary Income and Disbursement APBN stated in the 2015 2019 National Intermediate Development Plan RPJMN showed that the sectoral budget allocated for economic infrastructure within the related Ministry or Institution so far are still way down under the expected need stated in their recorded Strategic Planning document. This together with the inconsistency in the year to year budget allocation for each sectors directly showed the difficulties faced by the Government in allocating consistent necessary budget to support the Infrastructure Economic Development programs.

This study focused on analyzing the problem related to the budget allocation disbursement for economic infrastructures, in particular the one financed by the Central Government through related Ministry Institution. It analyzes the role of each sector within the infrastructure and forecasting the impact on the output, the value added, the public income and the absorption of work forces for the year 2015 ndash 2019.Analyzing the 2014 National Input Output Table NIOT, updated from 2010 NIOT by RAS method, it was found that in 2014 the total contribution of Economic Infrastructure Sectors on the total country output is 27.5 percent in which the largest was due to building construction sector. The contribution toward Gross Domestic Product GDP is 21.1 percent, and again the largest contributor is building construction, 21.8 percent toward total income where the largest contributor is highway, bridges, and port sector, and 11.1 percent toward work forces absorption the largest is highway transportation.

Availability and easiness of electrical power, bridges, port, and highway transportation became the key sector in the national infrastructure economic count down. Based on its multiplier effect value, the impact of budget allocation for infrastructure will become optimal toward total country output if the budget allocation for infrastructure sectors is prioritized on electrical power sector. The added value will be optimal if it is focused on Natural Gas Refinery industry. Income and work forces absorption will be optimal if railway transportation is prioritized. So far because the actual disbursement of the country rsquo s budget was not following the above conclusion, the impact to the total national economic development is not optimal. "