Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 183377 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
M. Arief Setiawan
"Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967 jo. UU Nomor 11 Tahun 1970 merupakan dasar hukum Penanaman Modal Asing (PMA) 2 (dua) jenis investasi adalah investasi portofolio (pembelian saham untuk investasi melalui Bursa Efek) dan Foreign Direct Investment (FDI). Pembahasan tesis ini ditekankan kepada pengembangan FDI di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dengan studi kasus di daerah terpencil di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah sejak tahun 1967sampai 1997. Unsur-unsur PMA atau FDI antara lain adanya ?capitaI assets or accumulated goods, possesions, and assets, used fo r productions o f profit and wealth?, berbadan hukum Indonesia (bukan perseorangan), investor menanggung sendiri terhadap resiko modal yang ditanamnya sendiri, dan telah mendapat persetujuan investasi dari pemerintah setempat. Pembangunan nasional Indonesia yang bertumpu pada paradigma pertumbuhan (pembentukan pusatpusat pertumbuhan ekonomi), bukan pada pembentukan pusat-pusat pembangunan nasional yang merata dan sedikit melibatkan bidang-bidang lainnya, maka arah investasi cenderung ditentukan oleh expected raie o f returns dari investasi dengan syarat antara lain infrastruktur (sarana dan prasarana) yang telah tersedia, kestabilan politik yang mantap, tingkat kepercayaan yang baik terhadap pemerintah, birokrasi yang tidak berbeli-belit, tersedianya sumberdaya manusia dan alam, adanya kepastian hukum yang jelas, dan (dari pemerintah setempat diharapkan) adanya transfer tehnologi dan knowledge. Karenanya, arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, yang menurut Regim Orde Baru dilandasi (Pasal 11) Ketetapan Nomor XXTTI/MPRS/1966, telah memperlihatkan proporsi investasi yang ditanam di Kawasan Barat Indonesia (KBI) lebih banyak dan besar dibandingkan di KTI. Tni semata-mata disebabkan posisi KBI sebagai growth generating regions lebih potensial dan posisi 'bargaining power' pihak investor asing lebih kuat dibandingkan pemerintah setempat atau mitra lokalnya.
Mempertimbangkan terjadinya ketertinggalan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan investasi, pembangunan KTI dilakukan dengan cara antara lain melalui dikeluarkannya berbagai produk hukum (termasuk deregulasi hukum) terkait bidang investasi, pemberian fasilitas investasi (fiskal maupun non fiskal), (secara perlahan-lahan) membangun prasarana dan sarana atau infrastruktur, promosi sumberdaya alamnya, pemberdayaan sumber daya manusianya, pembentukan Dewan Pengembangan KTI (Ketuanya adalah Presiden Republik Indonesia, Soeharto), direncanakan revisi kembali dan atau menambah flingsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari birokrator dan regulator menjadi fasilitator, dan pembentukan 13 (tiga belas) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Demi menjaga kelangsungan investor dalam negeri, kedaulatan negara, dan kejenuhan investasi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan proteksi atas penanaman modal untuk bidang-bidang tertentu yang sama atau favorit dan yang sekiranya masih dianggap vital bagi negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1995 (sampai saat ini masih tetap berlaku). KTI (diluar propinsi di Kalimantan)9 menurut Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 meliputi 9 propinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor-Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sejak tahun 1967 sampai 15 Juli 1997, secara kumulatif ternyata KBI telah menerima proyek investasi asing sebanyak mendekati 30 (tiga puluh) kali lebih banyak dari yang diterima KTI. Sedangkan besarnya nilai investasi yang diterima 10 (sepuluh) kali lebih banyak dari yang diterima KTI Besarnya persetujuan investasi asing tidaklah selalu sama pada saat realisasinya. Kumulatif persetujuan dibagi kedalam Sektor Primer, Sektor Sekunder, dan Sektor Tersier. Sejak 1967 sampai 15 Juli 1997 untuk investasi di Sulawesi Utara (Sulut), secara kumulatif Sektor Primer memegang ranking teratas (16 proyek) dalam hal banyak proyek investasi yang disetujui dengan nilai investasi US $ 502,612,000 (lima ratus dua juta enam ratus duabelas ribu dollar Amerika Serikat). Selanjutnya diikuti oleh Sektor Tersier dan Sektor Sekunder. Dilihat perbidangnya, maka Bidang Industri Makanan (Sektor Sekunder) memegang ranking pertama (10 proyek).
Selanjutnya diikuti oleh Bidang Hotel dan Restauran, Bidang Pertambangan, dan Bidang Perikanan. Sedangkan nilai investasi Australia di Sulut menduduki ranking teratas sebesar US $ 256,024,000 (dua ratus lima puluh enam juta dua puluh empat ribu dollar Amerika Serikat). Selanjutnya diikuti oleh Singapura, Filipina, Hongkong, dan Jepang. Sedangkan dilihat dari jumlah proyeknya, rangking pertama adalah Singapura (8 proyek). Selanjutnya diikuti oleh Jepang, Australia, Filipina, dan Taiwan. Jadi total nilai investasi asing (1967-15 Juli 1997) di Sulut adalah US $ 820,701,000 (delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus satu ribu dollar Amerika Serikat) atau 0.44 % (nol koma empat puluh empat persen) dari total persetujuan nilai investasi asing untuk seluruh wilayah di Indonesia yang berjumlah US $ 185,968.1 juta (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus ribu dollar Amerika Serikat).
Sejak tahun 1967 sampai 15 Juli 1997, untuk investasi di Sulawesi Tengah (Sulteng), secara kumulatif Sektor Sekunder memegang ranking teratas (7 proyek) dalam hal banyak proyek investasi yang disetujui dengan nilai investasi US $ 88,737,000 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dollar Amerika Serikat). Selanjutnya diikuti oleh Sektor Primer dan Sektor Tersier. Dilihat perbidangnya, maka Bidang Industri Kayu (Sektor Sekunder) memegang ranking pertama (5 proyek) Selanjutnya diikuti oleh Bidang Peternakan (Sektor Primer), dan Bidang Industri Makanan (Sektor Sekunder). Sedangkan nilai investasi Malaysia di Sulteng menduduki ranking teratas sebesar US $ 69,317,000 (enam puluh sembilan ju ta tiga ratus tujuh belas ribu doliar Amerika Serikat) Selanjutnya diikuti oleh Singapura, Jepang, Taiwan, dan Belanda. Sedangkan dilihat dari jumlah proyeknya, rangking pertama adalah Taiwan (6 proyek). Selanjutnya diikuti oleh Malaysia (2 proyek) dan Jepang (2 Proyek). Jadi total nilai investasi asing (1967-15 Juli 1997) di Sulteng adalah US $ 166,891,000 (seratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu doliar Amerika Serikat) atau 41.46 % (empat puluh satu koma empat puluh enam persen) dari total nilai investasi asing di Sulut atau 0.09 % (nol koma nol sembilan persen) dari total keseluruhan persetujuan nilai investasi asing untuk seluruh wilayah di Indonesia yang beijumlah US $ 185,968 1 juta (seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus ribu doliar Amerika Serikat). Beberapa kendala minim atau kurangnya minat investasi asing di KTI antara lain faktor-faktor tingkat kesulitan di wilayah KTI, kurang memadainya prasarana dan sarana atau infrastruktur, kurangnya informasi peluang usaha di sektor potensial, terbatasnya kemampuan dunia usaha setempat memanfaatkan potensi disana, belum berkembangnya pola kemitraan usaha antara pelaku utama ekonomi dan industri dengan pemberdayaan pusat-pusat riset di Universitas setempat, hambatan birokrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan pihak investor asing, dan kegiatan proyek investasi asing cenderung didominasi oleh Sektor Primer yang dapat menyebabkan high cost investment. Selain itu, krisis moneter berdampak pada penurunan daya saing produk Indonesia di pasaran internasional dan penurunan tingkat kepercayaan dan arus modal para investor asing yang akan menanamkan modalnya dalam bentuk FDI di Indonesia. Dari tanggal 1 Juli 1997 sampai 31 Desember 1997 tidak ada satupun persetujuan untuk investor asing yang akan menanamkan modalnya di Sulawesi Tengah Namun ada 2 (dua) persetujuan investasi asing untuk propinsi Sulawesi Utara dengan nilai US $ 347,000,000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta doliar Amerika Serikat). Selain itu, dari tanggal 1 Januari 1998 sampai 30 April 1998, hanya ada 3 (tiga) persetujuan investasi asing di Sulawesi Tengah dengan nilai US S 2,350,000 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu doliar Amerika Serikat). Sedangkan pada periode yang sama untuk Sulawesi Utara terdapat 6 persetujuan investasi asing dengan nilai US S 103,160,000 (seratus tiga juta seratus enam puluh ribu doliar Amerika Serikat) Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie telah memprogram reformasi politik, ekonomi, dan hukum untuk mengatasi dampak krisis moneter di Indonesia. Reformasi hukum seharusnya bukan saja untuk hukum tertulis, namun merupakan reformasi budaya hukum Budaya hukum antara lain perilaku manusia, keyakinan hukum, kesadaran hukum, pendidikan hukum, penegakan hukum, pranata hukum dan lembagalembaga hukum, materi hukum, dan ?filling system? dari informasi hukum."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Oennitya Fita Dewi Aryanti
"Kawasan Sangiran yang letaknya di perbatasan tidak terlepas dari pemasalahan ego sektoral sehingga dilakukan analisis dengan menggunakan 5 elemen IGR Wright. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalinan kerjasama antar daerah dalam pengembangan pariwisata Kawasan Sangiran dan mengetahui faktor pendorong dan penghambatnya. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada pembagian peran antara pihak yang terlibat dalam kerjasama. Interaksi antar pejabat publik sudah baik dalam aspek perilaku, kepercayaan, persepsi dan preferansi. Komunikasi berkelanjutan yang dijalin sudah cukup baik. Pejabat eksekutif dan legislatif turut berperan dalam pelaksanaan kerjasama serta sudah ada kejelasanan peran administrator yang ditunjuk. Sedangkan dalam fokus kebijakan, kapasitas anggaran untuk melaksanakan kerjasama bersumber dari masing-masing pihak dan kebijakan pemerintah pusat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Faktor pendorong kerjasama adalah adanya kesamaan pemikiran, adanya keuntungan ekonomi dan dukungan pemimpin daerah. Faktor penghambat yaitu keterbatasan dana. Saran yang diberikan adalah penambahan peran pemerintah daerah sebagai dinamisator dan pemerintah daerah bersama masyarakat lebih memanfaatkan potensi budaya."
Sragen: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, 2018
306 SUK 2:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Awaludin Apriyanto
"Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang diperkirakan mempengaruhi keputusan pekerja di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk memilih daerah tujuan migrasi. Faktor faktor tersebut adalah faktor-faktor individu seperti jenis kelamin, status perkawinan, umur, pendidikan, dan upah/gaji. Serta faktor-faktor sosial dan ekonomi daerah asal dan tujuan, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Produk Domeslik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Upah Minimum Propinsi (UMP).
Tehnik yang digunakan untuk menganalisis masalah yang ingin dipelajari adalah Model Logistik Multinomial. Model ini digunakan karena variabel tak bebas dari permasalahan yang dihadapi, yaitu pilihan daerah tujuan migrasi adalah kategorik dan kategorinya lebih dari dua. Ada lima kategori pilihan daerah tujuan migrasi pekerja migran di KTI, yaitu migrasi antar KTI, ke Jawa-Bali, ke Sumatra, ke Kalimantan dan ke Sulawesi.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mentah (raw data) dari SP 2000-Modul Kependudukan untuk data tingkat individu. Sedangkan untuk data tingkat wilayah (kontekstual) diambil dari data sekunder beberapa instansi yang telah dipublikasikan.
Dari sebanyak 22 847 pekerja migran yang keluar dari KTI, maka yang proporsi terbesar adalah yang menuju ke Jawa-Bali (52.5 persen), kemudian Sulawesi (19.0) persen, antar KTI (12.5 persen), ke Kalimantan (8.3 persen) dan Sumatra (7.7 persen).
Jika dirinci menurut variabel individu (Jenis kelamin, status perkawinan, umur, pendidikan, dan upah/gaji) maka pekerja migran terbesar bermigrasi ke Jawa-Bali dibandingkan dengan daerah tujuan lain.
Dari hasil estimasi, temyata seluruh variabel individu dan variabel wilayah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proporsi relatif. Untuk variabelvariabel wilayah seperti PDRB, TPAK, dan UMP menunjukkan semakin besar rasio PDRB, TPAK, dan UMP semakin besar kecenderungan pekerja migran dan KTI melakukan migrasi ke daerah tujuan Jawa-Bali, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi dibanding ke daerah tujuan antar KTI."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T179
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tiffany Roma Ulliasi
"Salah satu tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Ketika pemerintah mempertimbangkan kebahagiaan sebagai indikator pembangunan, maka hasil pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara material maupun nonmaterial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kebahagiaan penduduk di kawasan timur Indonesia (KTI) berdasarkan faktor demografi, sosial, dan ekonomi dari data IFLS EAST 2012. Dengan menggunakan metode ordered logit, penulis menemukan bahwa tingkat ekonomi subjektif, pendidikan perguruan tinggi, dan konsumsi rumah tangga per kapita memberikan peran paling besar dalam meningkatkan kebahagiaan penduduk di KTI.

Development works as a measurement to increase the happiness of society which is caught into attention. When the government thinks of happiness as an indicator in development, there is assurance to level up society welfare for both materially and nonmaterally. This study applies ordered logit model to analyse determinants of happiness, specifically in Eastern part of Indonesia (KTI) based on demographic, social, and economic factors from IFLS EAST 2012 data. The research found that subjective level of economy, higher education, and household consumption per capita provide the most impact to improve happiness in KTI."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S64456
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Studi ini berusaha menerangkan bagaimana Indonesia dapat memposisikan dan menempatkan dirinya pada kemungkinan pembentukan kawasan ekonomi Asia Timur...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Adriyanto Teguh
"ABSTRAK
Penulisan karya akhir ini dimaksudkan untuk menganalisa kondisi perusahaan (CV.
Kurnia) baik dari sisi luar maupun dan sisi dalam yang nantinya agar dapat menjadi
masukan yang bagi perusahaan yang bersangkutan dan agar dapat dimanfaatkan untuk
melakukan perbaìkan-perbaikan yang akan membawa perbaikan pada kinerja perusahaan.
Karya tulis ini lebih banyak memberikan gambaran pada kondisi industri furniture
untuk pasar domestik pada umumnya dan lebih khusus lagi gambaran tentang industri
furniture di daerah Klender dan sekitarnya dengan mengamati dan menganalisa kondisi
yang terjadi pada CV. Kurnia. Pengamatan yang dilakukan penulis meliputi Iingkungan
luar industri (eksternal) dan lingkungan internal industri, lingkungan eksternal
perubahannya tidak dapat dicegah oleh industri itu sendiri seperti perubahan kondisi
ekonomi, kondisi sosial politik, teknologi dan informasi dan kondisi global, dari
pengamatan terhadap lingkungan eksternal ini díharapkan dapat mengidentifikasi
peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang mungkin timbul akibat terjadìnya
perubahan-perubahan tadi. Sedangkan lingkungan internal industri perubahan-perubahan
yang terjadi dapat diprediksi dan dapat diantisipasi oleh industri itu sendiri, hasil yang
diharapkan dari pengamatan ini adalah dapat teridentifikasiya kekuatan-kekuatan dan
kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan.
Industri furniture secara umum merupakan industri yang berkembang secara pesat
baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor, dimasa krisis industri ini menjadi salah
satu sektor yang tetap dapat bertahan, ekspor furniture antik menjadi salah satu
primadona ekspor yang memberikan tambahan devisa negara. Keunggulan ¡ni terutama
sekali disebabkan oleh besarnya keunggulan kompetitif produknya. Untuk pasar lokal
pada masa sebelum krisis permintaan meningkat secara signifikan tapi setelah krisis
terjadi permintaan mulai menurun ¡agi karena daya beli maayarakat menurun.
Masalah utama yang dihadapi dari para produsen furniture di daerah Klender dan
sekitarnya adalah persaingan yang terjadi diantara mereka sendiri. Sebetulnya majalah
persaingan tersebut bukanlah masalah baru, dan dulu persaingan juga sudab ada tap
dalam beberapa tahun terakhir ini persaingan menjadi semakin tajam. Meningkatnya
persaingan secara tidak langsung dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi dínegara kita,
yang menyebabkan banyak terjadi pengangguran karena Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK), banyak diantara mereka yang karena susah mencari kerja lalu berwiraswasta,
diantaranya industri kecil furniture ini, selain itu permintaan yang tídak pernah surut
menyebabkan industri ini kelihatan menarik, mendatangkan banyak keuntungan dan
tingkat resikonya relatif rendah.
CV. Kurnia sebagai salah satu pemain didaerah Klender sadar bahwa persaingan
yang terjadi sekarang bermuara pada persaingan harga, tetapi pada dasarnya persaingan
harga mengharuskan setiap pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produknya,
pelayanan yang maksimal dan produksi yang tepat waktu, dan itu semua dapat dilakukan
dengan melakukan efisiensi-efisiensi dalam proses produksinya.
Dalam anaiisa yang dilakukan, penulis mengidentifikasi indikator-indikator
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan serta kesempatan dan ancaman yang
dihadapi. Selanjutnya indikator-indikator tersebut diberi bobot dan nilai, hasil dan
penilaian tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk memberikan alternatif-alternatif
strategi yang dapat diterapkan oleh CV. Kurnia untuk dapat bersaing dan berkembang
menjadi Iebih besar.
"
2002
T5842
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"The cooperation among autonomous regions, actually, become an imperative necessity because the government and development affairs, nowadays, go beyond to the boundaries of those autonomous regions. Besides, in the context of development, each autonomous region has to face several problems which are not only very difficult to be overcome by every autonomous region itself, but also urge cooperation among the neighbouring autonomous regions. It's also known that, several consequences of the development obtained by a certain region, very often must to be beared by other neighbouring regions too. Additionally, it can be said that , not all the resources needed for the ralization of the development can be found inside such region. Therefore cooperation among autonomous regions is an urgent activity which must to be done . This paper portrays the result of the study conducted by IIP on aspects which must be the focus of cooperation among autonomous regions."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"Dengan terwujudnya otonomi daerah yang semakin luas, diharapkan setiap daerah tidak hanya berorientasi pada daerahnya masing-masing secara sempit....."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>