Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan penduduk perkotaan merupakan fenomena yang sedang dihadapi di Indonesia dimana saat ini jumlah penduduk perkotaan mencapai 36% dari total jumlah penduduk Indonesia. Selain daripada itu akibat tingginya laju urbanisasi tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, menyebabkan berkembangnya kawasan permukiman padat penduduk dan kumuh di wilayah perkotaan. Akibatnya terjadi peningkatan kualitas orang-orang yang datang dan menetap di kota menjadikan kota semakin padat. Sebagian besar penduduk kota adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Krisis ekonomi yang terjadi semakin mempercepat penurunan kualitas lingkungan fisik di kawasan permukiman padat penduduk dan kumuh. Kemampuan daya beli masyarakat menjadi menurun termasuk pemeliharaan prasarana dan sarana di kawasan permukiman, pula krisis tersebut meningkatkan jumlah penduduk miskin termasuk di wilayah permukiman kumuh. Dan dalam rangka mengupayakan percepatan pengentasan kemiskinan, salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah menata kawasan permukiman kumuh di perkotaan dengan meluncurkan program-program penataan kawasan kumuh yakni program perbaikan fisik permukiman, program perbaikan dan peningkatan ekonomi serta program pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan sosial - budaya masyarakat. Kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan program tersebut melalui konsep pendekatan Tribina dan pengembangannya dengan konsep Catur Bina Teknologi. Namun dalam pelaksanaannya program-program tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar, bahkan masyarakat tidak peduli akan pelaksanaan program tersebut. Hal ini dikarenakan masih berlakunya sistim top down programme yang diberlakukan oleh pemerintah walaupun skalanya kecil serta tidak adanya sosialisasi peluncuran program secara transparan, sehingga masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk mengusulkan keinginannya sesuai dengan kepentingan masyarakat, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh konflik kepentingan tersebut, dan untuk memecahkan penelitian, maka ditentukan lokasi studi kasus yaitu Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat dengan pertimbangan wilayah tersebut termasuk permukiman yang tingkat kekumuhannya di DKI Jakarta sangat tinggi. Selain itu kondisi ,wilayahnya sangat tidak mendukung, berada 1-2 meter diatas permukaan laut, yang mengakibatkan wilayah tersebut mudah sekali tergenang banjir, sehingga setiap kali program perbaikan kampung dilaksanakan, hanya dapat bertahan sampai dengan 3 tahun. Setelah itu rusak kembali atau kumuh kembali; selain itu juga tidak adanya dukungan partisipasi dari masyarakat setempat. Bertolak dari kenyataan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep dan kebijakan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan, sejauh mana tingkat keberhasilannya dan berupaya untuk dapat memecahkan konflik kepentingan yang sering terjadi antara pemerintah dan masyarakat di kelurahan Kapuk. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode Game Theory dengan AHP untuk memecahkan konflik kepentingan yang terjadi dan menentukan alternatif kebijakan yang baik yang dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah yang seimbang sehingga setiap program yang diluncurkan dapat dilaksanakan secara terpadu dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain masyarakat dapat merasa memiliki seluruh hasil pembangunan baik fisik, ekonomi dan sosial - budaya. Dari hasil analisa dengan AHP dan Game Theory didapatkan hasil akhir payoff antara pemerintah dan masyarakat terjadi keseimbangan strategi yaitu pada strategi peningkatan usaha masyarakat yaitu dengan memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif kepada masyarakat sehingga mendapatkan niiai tambah dan mendukung usaha-usaha masyarakat serta membangun, merehabilitasi dan melengkapi fasilitas usaha seperti prasarana dan sarana tempat usaha, yang merupakan strategi terbaik dalam menghadapi strategi masyarakat yakni menempati bangunan rumah seadanya yang notabene non standard dengan tujuan utama dapat berteduh dari panas dan hujan untuk selanjutnya dapat mengkonsentrasikan diri dalam mencari nafkah, demikian pula sebaliknya. Kedua strategi tersebut (pemerintah dan masyarakat) sama kuatnya. Dengan berjalannya waktu dan perubahan-perubahan yang akan terjadi maka tugas Pemerintah termasuk pemerintah daerah lebih terkonsentrasi sebagai regulator dan pembuat kebijakan. Untuk itu analisis yang sangat mungkin terjadi adalah masyarakat menentukan terlebih dahulu strategi yang akan dijalankan, kemudian diikuti dengan strategi yang dipilih oleh pemerintah yaitu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang pembangunan baik ekonomi, fisik dan sosial - budaya. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi lagi konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Dan kebijakan pemerintah dengan membiarkan warga menempati bangunan seadanya merupakan kebijakan dalam jangka pendek mengingat kondisi perekonomian negara masih dalam kondisi krisis, dimana masyarakat yang berpenghasilan rendah mengutamakan mencari nafkah tanpa mempedulikan kondisi bangunan tempat tinggal maupun lingkungannya. Selanjutnya untuk mencapai target yang telah ditentukan dapat direkomendasikan kebijakan untuk jangka menengah dan panjang, yang mengacu dari hasil analisa Game Theory yaitu pertama kebijakan peningkatan dan pengembangan kesempatan kerja dan kegiatan usaha baik usaha yang bersifat tradisional maupun pengembangan usaha baru; kedua kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, melalui kelompok-kelompok swadaya masyarakat dan ketiga kebijakan pembangunan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Sedangkan dari hasil analisa sensitivitas secara keseluruhan menunjukkan bahwa hirarki kurang sensitif terhadap perubahan prioritas, artinya apabila prioritas kriteria yang dilakukan oleh pemerintah di rubah, maka strategi kebijakan yang paling baik dilaksanakan oleh pemerintah adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Sedangkan hasil analisa sensitivitas dari hasil analisa konflik yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan yang paling baik saat ini dalam arti untuk jangka pendek dilaksanakan oleh pemerintah adalah meningkatkan dan mendukung usaha-usaha masyarakat dengan memberikan kesempatan kerja dan kesempatan usaha produktif seluas-luasnya kepada masyarakat serta membangun dan merehabilitasi fasilitas-fasilitas seperti prasarana dan sarana tempat usaha. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik bahwa bagaimanapun bentuk program penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan dilaksanakan, maka yang paling penting dilakukan oleh pemerintah adalah mengajak serta masyarakat untuk ikut andil mulai dari usulan program, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengoperasiannya dan pemeliharaannya, sehingga program-program tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu yang tidak kalah pentingnya yakni pemerintah harus duduk bersama-sama dengan masyarakat untuk mensosialisasikan program-program yang akan dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat mengerti benar akan hal-hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan kapasitasnya sebagai penerima program."

"Walaupun pertumbuhan penduduk di Indonesia secara relatif telah mengalami penurunan dari 2,32 persen pada periode 1971 - 1980, menjadi 1,97 persen pada periode 1980 - 1990, namun seraca absolut angka pertumbuhan itu masih cukup tinggi. Dan perkiraan terhadap pertumbuhan penduduk sampai akhir abad ini masih akan mengalami peningkatan. Kecenderungan ini terutama dipengaruhi oleh pertambahan alami yang masih tinggi. Sedangkan untuk daerah perkotaan di Indonesia, di samping pertambahan alami itu, juga ditambah dengan pertambahan karena terjadinya migrasi desa - kota atau urbanisasi (Soewartoyo : 1987).Konsekuensi dari perkembangan jumlah penduduk adalah bertambahnya penduduk di setiap strata umur. Dengan begitu, jelas pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerjapun akan semakin meningkat. Tenaga kerja bertambah dari 104,4 juta pada tahun 1980 menjadi 135,8 juta pada tahun 1990, dan diperkirakan akan menjadi sekitar 170,6 juta dalam tahun 2000. Demikian juga angkatan kerja bertambah dari 53,3 juta pada tahun 1980 menjadi 77 juta pada tahun 1990, dan diperkirakan menjadi sekitar 100 juta pada tahun 2000. Dengan demikian jelas semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula penyediaan tanaga kerja (Simanjuntak, 1985 : 21)."

"Studi tentang Sektor Informal Perkotaan yang membahas mengenai masalah kemiskinan pada kelompok masyarakat strata bawah, termasuk sektor informal, telah banyak dilakukan. Studi tentang kemiskinan, sektor informal, dan sejenisnya yang dilakukan secara komprehensif baru berhasil mengidentifikasikan permasalahan secara umum, sehingga sangatlah sulit untuk mendapatkan suatu kebijakan yang cocok untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.Kemiskinan sangat beragam, begitu pula dengan sektor informal yang sangat luas cakupannya. Sehingga perlu dilakukan studi dengan subyek yang lebih khusus dengan kelompok-kelompok yang lebih kecil, agar permasalahan yang lebih spesifik (unique) dapat terindentifikasi dan mempermudah pengambil kebijakan untuk merman jalan keluar dengan kebijakan yang tepat sasaran.Keterbatasan dan kesenjangan akses atas sumber pembiayaan dalam bentuk kredit dan jasa keuangan lainnya bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha informal (financial exclusion), dipandang sebagai faktor dominan yang menyebabkan usaha dan tingkat perekonomian mereka sulit berkembang. Usaha microbanking dengan model "Grameen Bank" sebagai sebuah konsep kebijakan yang bertujuan menghilangkan kesenjangan, telah terbukti sukses di Bangladesh dan dapat dijadikan contoh untuk diterapkan di Indonesia sebagai sebuah bentuk kebijakan pembangunan atau intervensi dalam memerangi kemiskinan (poverty reduction).Pedagang Keliling yang merupakan kelompok kecil dan begitu juga dan beraganmya masyarakat sektor informal, menurut pengamatan penulis cukup homogen dan banyak dijumpai di berbagai kawasan perkotaan. Berdasarkan hal inilah, penulis mengambil pedagang keliling sebagai subyek penelitian yang dikaitkan dengan Konsep Usaha Microbanking sebagai instrumen pemberdayaan yang menjadi topik pembahasan dalam tesis ini. Selain itu, bila hasil uji-coba pemberdayaan (pilotting) terhadap pedagang keliling ini berhasil, kebijakan pemebrdayaan yang sama dapat dilakukan di daerah-daerah lainnya.Untuk mempermudah penjabaran profil, potensi dan kendala subyek penelitian - agar dapat digunakan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan untuk mendapatkan instrumen pemberdayaan yang sesuai - penulis memilih menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengamatan, wawancara terhadap 50 pedagangan keliling sebagai responden dan wawancara mendalam dengan 9 informan terpilih (pedagang keliling, aparat pemerintah, dan tokoh masyarakat seternpat).Data sekunder yang relevan diperoleh dari dokumen desa, literatur, dan berbagai jenis laporan yang khususnya berkaitan dengan konsep dan aplikasi usaha microbanking, Kombinasi data kuantitatif dan kualitatif digunakan dengan harapan dapat mempertajam analisis dan diperoleh interpretasi yang sahib dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pamulang Barat merupakan daerah yang kondusif dan potensial oleh pendatang untuk berdagang. Fasilitas dan sarana yang dibutuhkan cukup tersedia dengan harga yang terjangkau oleh para pedagang keliling. Banyaknya komplek-komplek perumahan dan permukiman memberikan peluang pasar yang sangat besar bagi usaha mereka. Aparat desa dan penduduk asli di perkampungan pun dapat menerima mereka dengan baik. Perbedaan etnis, adat, dan budaya tidak menjadi halangan bagi pedagang keliling untuk berinteraksi sosial. Intensitas interaksi antara pedagang keliling dan masyarakat sekitarnya telah memungkinkan terbentuknya sebuah sinergi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.Modal yang dibutuhkan oleh pedagang keliling relatif tidak besar dan untuk kekurangan dana dan pemodalan selama ini diperoleh dari kredit atau sumber pembiayaan rentenir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi adanya hambatan dalam pembiayaan bagi pedagang keliling tidak sepenuhnya benar. Yang sebetulnya terjadi adalah tidak adanya komunikasi, informasi, dan kebijakan pemerintah yang memberikan akses bagi mereka untuk bisa mendapatkan sumber dana dan pembiayaan yang berasal dari sektor keuangan formal. Padahal, 90% responden mengharapkan kredit perbankan dapat menggantikan posisi rentenir karena selama ini mereka harus membayar bunga yang tinggi.Temuan lain adalah bahwa secara individu pedagang keliling cukup layak secara ekonomi maupun sosial untuk memdapatkan kredit, apalagi bila kemudian digabungkan menjadi beberapa kelompok berskala kecil ataupun besar (organisasi), yang membuat tingkat kepercayaan pihak perbankan yang telah menerapkan kosep microbanking menjadi lebih tinggi. Namun sangat disayangkan, sampai dengan sekarang ini belum ada organisasi yang dapat bertahan, sehingga secara teori banyaknya kelompok dan jenis pedagang keliling di lokasi tertentu, belum dapat disebut sebagai suatu komunitas.Konsep microbanking yang bertujuan untuk memformalkan sistem keuangan di kalangan bawah belum diminati oleh lembaga perbankan yang ada, terbukti lebih dari 11 kantor cabang yang ada di Desa Pamulang Barat tidak satupun menyalurkan kredit. Mereka hanya berfungsi untuk menghimpun dana dan sebagai kasir bagi para penabung.Sebuah catatan bagi lembaga perbankan khususnya adalah harus lebih proaktif untuk menjemput bola. Hancurnya nasabah besar adalah momentum yang sangat tepat untuk beralih pada nasabah mikro. Memang tidak mudah karena perlu ada kemauan dan perubahan cara kerja. Selain itu, spirit untuk melayani segmen mikro adalah kombinasi dari praktek rentenir, pegadaian dan perbankan itu sendiri. sehingga akan muncul gaya pelayanan yang baru (street-banker). Proses pemilihan dan pengelolaan nasabah yang balk akan dapat menekan resiko bisnis dan dapat menghapus keraguan untuk masuk dan melayani segmen mikro.Bagi Pemerintah sebagai regulator hendaknya menyusun rambu-rambu untuk melindungi kepentingan nasabah maupun mengurangi resiko yang mungkin di alami oleh lembaga keuangan yang berkecimpung dalam usaha microbanking. Regulasi sangat diperlukan baik sebagai acuan bisnis, maupun sebagai acuan untuk supervisi kelembagaan."

"Pelayanan air minum pada wilayah perkotaan belum menjangkau seluruh masyarakat. Pelayanan air minum perpipaan dilaksanakan oleh operator penyedia layanan air minum daerah lebih memprioritaskan masyarakat yang memiliki willingness to connect dan willingness to payment yang tinggi, sehingga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak mendapatkan akses layanan air minum. Tujuan penelitian menganalisis kondisi pemenuhan kebutuhan air minum, mengevaluasi faktor sosial, ekonomi dan lingkungan yang berpengaruh terkait pemenuhan akses air minum, menganalisis prinsip inklusif dalam kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada efektivitas pemenuhan akses air minum, dan membuat model kebijakan inklusif dalam penyediaan akses air minum yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah bivariat, multivariat dan multitidimensional scalling. Hasil penelitian menunjukan, MBR memiliki willingnes to payment yang tinggi, tetapi memiliki willingness to connect yang rendah karena terkendala biaya pasang baru yang cukup tinggi. Model kebijakan inklusif yang berkelanjutan dianalisis dengan public choice teory dengan memberikan subsidi biaya keringanan pasang baru dengan penyebarluasan secara aktif

---

Drinking water supply in urban areas have not yet reached all community groups. Piped drinking water services carried out by drinking water service operators prioritize community groups who have high willingness to connect and willingness to pay, So that the Low-Income Communities (MBR) in slum areas in urban areas do not get access to drinking water. The aim of this research is to analyze the conditions for fulfilling drinking water needs for MBR, evaluate the social, economic and environmental factors that influence the fulfillment of access to drinking water, evaluate inclusive principles in government policy which influence the effectiveness of fulfilling access to drinking water, and create an inclusive policy model in providing sustainable access to drinking water. Research methods used are bivariate, multivariate and multidimensional scaling. Research results show that MBR in the research location area has a high willingness to pay, but has a low willingness to connect because it is constrained by the fairly high cost of new installations. The sustainable inclusive policy model is analyzed using public choice theory by providing subsidies for the cost of new installations accompanied by active dissemination of information."