Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan atas informasi rahasia atau lebih dikenal dengan istilah rahasia dagang, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang tersebut sangat singkat dan padat,dibandingkan peraturan perundangan di bidang HKI lainnya. Akibatnya berpotensi untuk menimbulkan berbagai intepretasi dan ketidakjelasan bagi pelaku industri di lapangan. Fakta menunjukkan, perlindungan atas rahasia dagang ini menjadi semakin penting akhir-akhir ini sejalan dengan perkembangan trend bisnis yang menuju ke arah bisnis yang berbasis informasi.Informasi yang dirahasiakan menjadi aset perusahaan yang penting dan harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan saingan bisnisnya. Permasalahan muncul akibat pengaturan perlindungan rahasia dagang dalam undang-undang yang tidak cukup memadai sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dari kalangan industri tentang bagaimana bentuk nyata dari melindungi sebuah informasi rahasia,dan apa yang harus dilakukan untuk menghindari persaingan curang, dsb. Pengelolaan Rahasia Dagang menjadi kebutuhan dan sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan, industri, atau pelaku bisnis lainnya, sebab banyak keuntungan dan manfaat yang akan diperoleh. Salah satunya adalah sang pemilik suatu rahasia dagang dapat mencegah penggunaan yang tidak sah atau pengungkapan yang dilakukan oleh seseorang yang memperoleh rahasia dagang tersebut melalui cara-cara yang tidak layak.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan didukung dengan data yang relevan. Hasilnya, dikaji dari aspek hukum ekonomi perlindungan atas Rahasia dagang merupakan aset bisnis yang dapat digunakan sebagai alat untuk menghindari persaingan curang. Sementara, kegiatan sosialisasi tentang Rahasia Dagang harus terus menerus dilakukan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk lebih memperjelas ,pelaksanaan Undang-Undang Rahasia Dagang perlu diusulkan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya."

"Globalisasi atau pasar bebas terjadi paling lambatsebelum tahun 2020. Pasar yang sangat potensial ini akanmemungkinkan usaha restoran berkembang dengan pesat.Kemampuan pelaku usaha dalam bersaing akan tergantung padamekanisme pasar bebas. Untuk melihat sejauh mana kesiapanpara pelaku usaha nasional dan efektivitas dari rahasiadagang, Penulis mengadakan penelitian pada beberapa restoran.Antara lain, tiga rumah makan Padang di Jakarta (RestoranNatrabu, Simpang Raya serta Sari Bundo) dan satu restoran fastfood yang masuk ke Indonesia dengan sistem waralaba,Kentucky Fried Chicken. Dalam penelitian yang menggunakanmetode empiris dengan analisa kualitatif, Penulis menemukanfaktor-faktor penghambat sosialisasi rahasia dagang padarestoran Padang yakni, kurangnya pengetahuan pelaku usahabahwa resep masakan adalah bagian dari rahasia dagang yangdilindungi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang RahasiaDagang, adanya kepercayaan dalam diri pelaku usaha restoranPadang bahwa rasa dan mutu makanan Padang tergantung darijuru masaknya, ikatan kekeluargaan yang kuat pada masyarakatSumatera Barat dan azas keterbukaan yang dianut. Faktor-faktortersebut menyebabkan pelaku usaha restoran Padang kurangmenganggap penting upaya melindungi kerahasiaan resep masakan.Padahal rahasia dagang yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, memilikiperanan besar untuk membantu mengembangkan dan memperluasusaha dengan sistem waralaba. Kemampuan rahasia dagang sebagaikunci sukses usaha clapat dilihat dengan jelas pada restoranKentucky Fried Chicken, yang merupakan restoran fast foodnomor satu di dunia. Strategi yuridis ini akan lebih efektifjika perjanjian waralaba yang memberikan hak untukmemanfaatkan rahasia dagang kepada penerimanya, dikukuhkankedalam akta otentik. Dengan begitu, para pelaku restoranPadang akan lebih mudah untuk melakukan penetrasi pasar dalamdan luar negeri."

"ABSTRAKUndang-Undang Rahasia Dagang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 melalui produk Undang-Unlang Nomor 30 Tahun 2000. Sebagai anggota WTO, Indonesia memiliki tanggung jawab secara moral untuk menegakkan aturan-aturan dalam TRIPs yang di dalamnya terdapat salah satu butir pasal yang mengatur mengenai Protection of Undisclosed Information.Undang-Undang Rahasia Dagang diatur dalam 19 pasal, yang mengatur pasal pidana dalam pasal 17. Delik pidana dalam pelanggaran pidana rahasia dagang diatur dalam pasal l7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yakni UULIK ADUAN. Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20011 diundangkan, pelanggaran pidana berkenaan dengan rahasia dagang diatur dalam bentuk pasal persaingan curing dalam pasal 382 bis KUH Pidana maupun mengenai hub mengenai Membuka Rahasia.Namun, justru pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 sebagai Lex Specialis dalam penegakkan pidana rahasia dagang kurang memadai dan memiliki banyak celah hukum yang dapat menghambat perlindungan penegakkan dan perlindungan rahasia dagang di Indonesia.Sehingga adalah bijak untuk mengkaji kembali unsur-unsur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang mcnguakkan celah hukum yang dapat mengganggu penegakkan rahasia dagang dalam rangka menumbuhkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.Lembar: "