Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia baru saja menyelesaikan Pemilu 2004, sebagai Pemilu ke sembilan terhitung sejak Indonesia merdeka. Hal menarik dari Pemilu 2004 adalah karena selain sistem Pemilu baru dan kompleks, pemilih juga tidak hanya memilih partai tetapi juga memilih langsung calon anggota legislatif dan DPD untuk mewakilinya di badan legislatif. Selain itu melalui Pemilu 2004 masyarakat Indonesia untuk pertama kalinya memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memperkenalkan sistem dan metode pemilihan yang baru di dalam Pemilu 2004. Mengingat pentingnya menyebarkan informasi yang komprehensif tentang seluk beluk Pemilu 2004, Komisi PemiIihan Umum (KPU) sebagai badan penyelenggara Pemilu menyusun kebijakan sosialisasi melalui Keputusan KPU Nomor 623 Tentang Informasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih. Tujuan kebijakan KPU adalah untuk menyebarkan informasi mengenai tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu dan menyebarluaskan informasi mengenai alasan, tujuan dan cara penyelenggaraan Pemilu. Sasaran kebijakan KPU tersebut adalah; (1) untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, babas, rahasia, jujur, adil dan beradab; (2) menumbuhkan kesadaran pemilih akan hak dan kewajiban sebagai warga negara; (3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu; (4) meningkatkan kemampuan pemilih dalam menggunakan hak suaranya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan strategi yang telah dilakukan KPU dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu 2004. Sasaran sosialisasi Pemilu 2004 adalah masyarakat, khususnya pemilih. Berkaitan dengan itu, agen-agen sosialisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat memegang peranan yang cukup signifikan dalam menyalurkan pesan-pesan politik yang ingin disampaikan oleh KPU. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan KPU dan strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, di dalam studi ini digunakan teori sosialisasi politik dan kampanye sosial. Kerangka social campaign menjelaskan bahwa KPU melakukan dua strategi utama dalam menyebarkan informasi Pemilu, yaitu; strategi above the line dan below the line, selain itu KPU bekerja sama dengan OMS dan LSM untuk melakukan sosialisasi tatap muka dengan semua kelompok sasaran. KPU juga menggunakan fasilitas website www.kpu.go.id, untuk menginformasikan semua kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan KPU untuk melaksanakan Pemilu 2004.Sosialisasi Pemilu 2004 dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap I adalah sosialisasi tentang sistem barn di dalam Pemilu 2004, pentingnya P4B, serta pencitraan terhadap KPU. Tahap II merupakan tahap menyebarkan informasi tentang agenda Pemilu yaitu penyelenggaraan Pemilu Legislatif pada tanggal 5 April, dan pengenalan profil para peserta Pemilu 2004. Pada tahap ini KPU mencetak ribuan poster, leaflet dan brosur tentang tata cara memilih. Tahap III adalah sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I dan II. Di dalam tahap ini, KPU kembali mengajak pemilih untuk mendaftarkan diri di dalam P4B yang diperpanjang waktunya. Sosialisasi para calon Pilpres juga dilakukan melalui poster, leaflet dan stiker. Selain itu, dalam Pilpres putaran I dan II, KPU dibantu oleh IFES menyelenggarakan debat terbuka antar calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam melakukan ketiga tahap sosialisasi tersebut KPU melakukan sinergi dengan berbagai organisasi masyarakat, lembaga internasional LSM, serta media massa. Kelompok-kelompok tersebut membantu proses pendidikan pemilih, baik melalui cara pelatihan-pelatihan maupun simulasi tata cara teknis pemilihan.Pencapaian KPU adalah tingkat awareness masyarakat sebagai akibat dari sosialisasi Pemilu 2004 melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Survey yang dilakukan IFES membuktikan bahwa 96,9% responden mengetahui informasi Pemilu dari televisi dan 42,4% dari radio. 68,0% mengetahui dari poster dan 51% dari spanduk, sisanya sebesar 46,6% dari surat kabar. Selain itu, persepsi masyarakat tentang KPU juga cukup baik, 90% cukup puas dengan kinerja KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2004 dan 74% percaya bahwa tidak ada korupsi di tubuh KPU, sementara 19% percaya ada korupsi. 82 % percaya bahwa KPU bersifat transparan, jujur dan independen dan 12% tidak percaya."

"Pengindeksan subyek merupakan salah satu proses yang dilalui untuk menghasilkan wakil dokumen. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tajuk subyek dan nomor klasifikasi dokumen. Pada prosesnya, kegiatan ini melibatkan dua tahapan intelektual yaitu analisis konseptual dan penerjemahan hasil analisis konseptual dengan menggunakan bahasa indeks. Salah satu bahasa indeks yang digunakan adalah tesaurus. Berbeda dengan bahasa indeks lainnya, tesaurus menyediakan peta semantik dengan menujukkan hubungan antar konsep dan memberikan defmisi dari suatu istilah. Dengan kata lain tesaurus merupakan kosa kata terkendali dan dinamis yang terdiri atas istilah-_istilah yang memiliki hubungan semantik dan generik yang mencakup suatu bidang subyek spesifik. Tesaurus berfungsi sebagai sarana pengawasan istilah yang dipergunakan untuk penerjemahan dari bahasa alamiah dokumen ke bahasa yang lebih terkendali. Tesaurus juga berperan menjaga konsistensi dalam penentuan kosa kata indeks dan merupakan alat bantu dalam melakukan temu kembali dokumen. Skripsi ini berupaya mengetengahkan proses-proses yang dilalui dalam melakukan konstruksi tesaurus. Dengan berpedoman pada ANSI/NISO Z39.19-2003 yang merupakan standar dalam membangun serta mengelola sebuah tesaurus monolingualistik, skripsi ini berupaya untuk membuat model tesaurus (pilot thesaurus) untuk bidang subyek pemilihan umum. Model inilah yang kemudian diharapkan dapat dikembangkan menjadi Tesaurus Pemilihan Umum yang lebih lengkap lagi. Pengumpulan istilah dilakukan dengan menggunakan pendekatan literary warrant. Pendekatan ini mewajibkan agar istilah-istilah yang akan dimasukkan ke dalam tesaurus diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan bidang subyek tesaurus yang dicakup."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh pemilihan seorang calon Ketua Umum Partai Golkar pasca Orde Baru yang menggunakan mekanisme demokrasi yang dikenal dengan nama Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. Mekanisme pemilihan Ketua Umum berdasarkan suara dari para DPD tingkat I & II pada saat Munas, merupakan hal yang baru bagi organisasi Golkar yang sebelumnya pada masa Orde Baru melalui proses penetapan/penunjukkan langsung dari Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana demokrasi internal yang terbangun di dalam Golkar Reformasi, dengan melihat proses pemilihan Ketua Umum Golkar pada saat Munas hingga faktor-faktor yang mempengaruhi terpilihnya seorang calon Ketua Umum yang baru. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori demokrasi internal Partai politik, teori faksionalisasi elite, teori catch-all Party, dan teori Oligarki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian bertipe eksplanatif dengan sumber data primer dan sekunder. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa terpilihnya Akbar Tandjung pada Munaslub 1998 disebabkan figurnya sebagai politisi sipil yang telah lama berkiprah di dalam Golkar serta tekanan reformasi yang anti-militer dan anti-Soeharto, dukungan Ormas HMI, dukungan pengusaha kaya dan juga posisinya sebagai Mensesneg. Terpilihnya Jusuf Kalla pada Munas 2004 disebabkan pengaruh kekuasaan sebagai Wapres 2004-2009 dan latar belakang sosial sebagai seorang pengusaha kaya. Sedangkan terpilihnya Aburizal Bakrie pada Munas 2009 disebabkan pengaruh kekuasaan pula sebagai Menteri Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat kabinet SBY jilid I, serta posisinya sebagai orang terkaya di Asia Tenggara tahun 2008 versi majalah Globe Asia. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa adanya kesesuaian dengan teori demokrasi internal pemilihan pimpinan Partai, teori faksionalisasi elite, teori catch-all party, dan teori oligarki. Tesis ini juga menyimpulkan bahwa Munaslub 1998 merupakan pertarungan berbasis ideologi yaitu Paradigma Baru, sedangkan Munas 2004 dan Munas 2009 merupakan kemenangan pragmatisme politik di tubuh Golkar.

---

The thesis is directed by the election of Golkar leader party after Orde Baru regime which using democracy mechanism as known as Musyawarah Nasional (Munas) Golkar. The election mechanism of leader party based on vote from DPD I & II at Munas, were new for Golkar organization which using direct order by Soeharto as chief od Dewan Pembina Golkar before. This research also looking for answer how internal democracy was build ini Golkar Reformasi, by looking election Golkar leader party process in Munas and also the other factors which influencing the Golkar leader party elected As the theoritical basis, this research used internal democracy political party theory, elite faction theory, catch-all party theory and oligarchy theory. The method that is being used in this research is the qualitative method. It is an explanatory research with a primary and secondary data usage.

Data found in the field showed that Akbar Tandjung being elected on Munaslub 1998 because of his figure as civilian politician which had been long served in Golkar and also reformation push which anti-military and anti-Soeharto, being support from HMI organization, rich businessman and his power position as Ministry of State Secretary. Jusuf Kalla being elected on Munas 2004 because of the influence of power as his position as vice President SBY 2004-2009 and his social background as rich businessman. Aburizal Bakrie being elected on Munas 2009 because of the power influence factor also as Ministry of Economic and Social Welfare on SBY cabinet first edition regime and also his position as the richest people on South East Asian on 2008 by Asia Globe magazine version.

The theoritical implication shows that the research result showed has a similar explanation by internal democracy political leader election theory, elite faction theory, catch-all party theory and oligarchy theory. This thesis also conclude that Munaslub 1998 was a competition based on ideology of reformation spirit fighting old Golkar paradigm, but Munas 2004 and Munas 2009 were the victory of political pragmatism in Golkar organization"

"Penelitian ini dilakukan dengan upaya untuk melihat hubungan antara keduanya ketidakpastian politik yang disebabkan oleh pemilihan umum melawan kebijakan dividen perusahaan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Saham (RUPS) menggunakan data dari perusahaan non keuangan di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukannya pembayaran dividen berturut-turut pada tahun 2004 - 2017. As Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan hubungan antara kepemilikan menyatakan kebijakan dividen perusahaan dalam kondisi ketidakpastian yang besar tinggi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi efek acak melakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan pemrosesan data yang tersedia, ditemukan bahwa ketidakpastian politik tidak mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada hubungan antara kepemilikan negara terhadap kebijakan dividen perusahaan pada kondisi ketidakpastian politik.

---

This research was conducted with an attempt to see the relationship between the two political uncertainties caused by the general election against the company's dividend policy stipulated in the General Meeting of Shareholders (GMS) using data from non-financial companies in Indonesia listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) that did so. successive dividend payments in 2004 - 2017. As well, this study considers the relationship between the stated ownership of the company's dividend policy under conditions of high uncertainty. This study uses a random effect regression analysis method to test the hypothesis. Based on available data processing, it is found that political uncertainty does not affect the company's dividend policy. On the other hand, this study also finds that there is no relationship between state ownership and company dividend policy under conditions of political uncertainty."