Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai faktor dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam memastikan keakuratan dan kebenaran penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas (dan lebih jauh lagi keakuratan dan kebenaran dari porsi bagi hasil yang diterima pemerintah dari operasi Kontrak Produksi Sharing (KPS) di Indonesia). Faktor-faktor tersebut antara lain adalah proses pengadministrasian yang terpisah antara penerimaan dalam bentuk pajak dan penerimaan bukan pajak dari sektor migas di Indonesia dan tidak adanya koordinasi di antara institusi-institusi pemerintah yang terlibat dalam pengadministrasian dan pengumpulan penerimaan-penerimaan negara dari sektor migas ini. Kondisi ini diperparah dengan tidak terlibatnya Kementerian Keuangan dalam proses penandatanganan kontrak-kontrak KPS di Indonesia. Ketidakterlibatan Kemenkeu dalam penandatanganan kontrak telah menyebabkan timbulnya ketidakpastian dalam porsi bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dari operasi KPS-KPS migas. Potensi kerugian yang timbul di sektor migas akan semakin bertambah apabila pemerintah tidak segera mengambil tindakan nyata dalam pengamanan penerimaan negara. Thesis ini menganalisa masalah-masalah dalam kebijakan pemerintah saat ini dan merekomendasikan kemungkinan solusi-solusi penyelesaian yang terbaik dalam pengamanan penerimaan negara dari sektor migas, terutama PPh Migas, dengan tidak mengesampingkan pengamanan penerimaan negara bukan pajak dari sektor ini.

---

Numerous causes can be attributed to the inability of the Government of Indonesia to assure the accuracy and completeness of income tax revenue (and furthermore, the government profit share revenue) from the Production Sharing Contract operations in Indonesia. Such causes include separate administrations between Income Tax Revenue and Non-Tax Revenue from the oil and gas sector in Indonesia and a lack of coordination between government institutions that are involved in the administration and collections of these revenues. These conditions coupled with current conditions where the Ministry of Finance does not become involved in the process of PSCs (Production Sharing Contracts) signing process have led to the uncertainty. Contract operations in Indonesia cannot be assured. The potential loss from this sector will continue to occur if government of Indonesia doesn?t immediately take remedial measures. This Masters Project analyses the policy problem and recommends feasible solutions."

"ABSTRACTThis article argues that MIKTA (Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, and Australia) are middle, regional, and constructive powers that can serve as providers of global governance in the international system. it argues that in order for MIKTA countries to serve as middle, regional, and constructive powers, they need to consolidate the support of all relevant State and non-State actors in their countries, allowing MIKTA to become a relevant mechanism to promote and generate public goods in the international system, specially global governance. Mexico is the second largest economy in Latin America. Mexico is today an actor with global responsibility and obligatory reference. A country with that weight must play in new boards and MIKTA, constituting and innovative alliance with key non-traditional partners, is a strategic space to expand the scope of Mexican foreign policy."

"Seiring kemajuan peradaban dan zaman, perempuan semakin progresif untuk menembus dan tetap berada dalam dunia pekerjaan (profesional). Telah banyak penelitian yang mengeksplorasi tantangan kerja dan hambatan karir yang dihadapi oleh perempuan di seluruh dunia, namun penelitian dengan konteks serupa belum banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman perempuan karier Indonesia melalui wawancara semi-struktural dengan menggunakan pendekatan kualitatif Fenomenologi-Deskriptif. Subjek berjumlah dua belas orang yang terdiri dari perempuan-perempuan yang menduduki level manajerial menengah hingga atas yang bekerja di sektor publik dan Badan Usaha Milik Negara. Analisis data dilakukan dengan sistem reduksi data lewat coding, serta interpretasi dari peneliti. Hasil penelitian yang menjawab permasalahan pertama yakni tantangan dan hambatan kemajuan karir pada perempuan Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan adanya bukti tentang tantangan dan hambatan terkait keluarga, sosio-kultural, dan organisasi terhadap kemajuan karier perempuan. Hasil penemuan kedua berfokus pada dampak dari tantangan dan hambatan tersebut terhadap kemajuan karir perempuan Indonesia. Hasil temuan penelitian ketiga yakni terkait solusi yang dilakukan perempuan terkait masalah tantangan dan hambatan kemajuan karir. Solusi tersebut ditinjau dari sudut pandang individu, organisasi dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

---

Our world is fast-paced and rapidly changing. Women are increasingly progressive to penetrate and remain in the professional ecosystem. There have been many studies exploring work challenges and career barriers faced by women around the world, but research in similar contexts has not been done in Indonesia. This study aims to explore the experiences of Indonesian career women through semi-structured interviews using a phenomenological-descriptive qualitative approach. The subject of this research comprises twelve women who occupy the middle to upper managerial level in the public sector and State-Owned Enterprises. Data coding, triangulations, and data saturation are three main components of analyzing and processing information acquired from data gathering. The research results that answer the first problem are the challenges and obstacles to career advancement in Indonesian women. Research findings reveal challenges and obstacles related to family, socio-cultural, and organizational advancement towards the advancement of women's careers. The second finding focuses on the impact of these challenges and obstacles on the advancement of Indonesian women's careers. The findings of the third research is related to solutions made by women related to the challenges and obstacles to career advancement. The solution is viewed from the perspective of individuals, organizations, and government as policymakers."

"Dalam perspektif Pancasila, Peradaban Indonesia sebagai puncak perkembangan kebudayaan nasional ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu Penegakan hukum berbasis keadilan, Peradaban berbasis kebudayaan (integralitas artistika, estetika, dan etika), kedaulatan insaniah (kemanusiaan) berbasis integralitas cinta dan kasih sayang. Proses perubahan kehidupan bangsa selama ini belum merupakan perubahan yang dilandasi strategi kebudayaan dengan semestinya. Semua masih berlangsusng untuk dan atas nama politik, ekonomi, dan sosial yang elementer. Kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya sehari sejak Indonesia Merdeka, kita sudah mempunyai Undang undang Kebudayaan yang kita sebut sebagai Undang Undang Dasar 1945. Dalam konteks inilah mestinya seluruh penyelenggara Negara menangkap esensi kebudayaan yang sejati, sehingga kita dapat tegas menyatakan, bahwa kebudayaan sebagai patron dan jalan utama pembangunan bangsa, yang mencegah terjadinya proses reduksi budaya. Karena reduksi budaya dalam pembangunan nasional, akan menghancurkan tatanan hidup bangsa ini. Pancasila bagaimanapun proses perumusannya sebagai dasar idiologis bangsa Indonesia sebagai traktat kebudayaan, memandu kita menghampiri peradaban masa depan dengan kelenturan khas Indonesia. Untuk mewujudkan cita bersama Negara berdaulat, Ekonomi mandiri, dan Peradaban unggul kala seabad Indonesia Merdeka, semua elemen masyarakat, negara dan bangsa wajib melakukan konsolidasi sebagai kerja baik yang tak boleh ditunda, walau hanya sekejap. Peradaban Indonesia masa depan terkait dengan perkembangan nilai kecerdasan dan kearifan budaya nasional di masa lalu dan interaksi nilai nilai kecerdasan budaya tersebut dengan perkembangan budaya global yang tak lagi sama dengan perkembangan budaya agraris, industri dan informasi. Keseluruhan nilai budaya masa transisisi tersebut berhubungan langsung dan tidak langsung dengan perkembangan politik nasional. Dalam satu tarikan nafas, pengabaikan etika dan budaya dalam praktik politik mempengaruhi perkembangan peradaban Indonesia ke masa depan. Konsistensi menerapkan Pancasila sebagai landasan idiil dan ideologis bangsa dengan keberanian untuk mengelola negara yang tidak membiarkan terjadinya friksi dan konflik dalam tataran gagasan dan praktik politik kebangsaan, akan memungkinkan bangsa Indonesia siap menghadap tantangan Abad ke 21."

"Pengetahuan kini diakui sebagai hal yang setidaknya sama pentingnya dengan modal fisik, modal keuangan, dan sumber daya alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Di abad millenium ini, pengetahuan telah dipandang sebagai salah satu prasyarat untuk menerapkan inovasi. Salah satu yang mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kekuatan dalam bidang ilmu pengetahuan ialah melalui penyediaan informasi yang luas dan mampu menjangkau seluruh lapisan. Tersedianya akses informasi yang luas bagi masyarakat ini mampu diwujudkan dengan meratanya informasi tersebut dapat diperoleh. Broadband merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang dibutuhkan. Melalui ketersediaan jaringan broadband, maka masyarakat dunia pada umumnya dan ndonesia secara khusus akan mampu menjawab tantangan milenium mengenai terwujudnya pemerataan kesejahteraan melalui pemerataan penyebaran ilmu pengetahuan bagi warganya yang akan melahirkan inovasi-inovasi berharga bagi bangsa ini.

---

Knowledge is now recognized as being at least as important as physical capital, financial capital, and natural resources as a source of economic growth. In this millennium, knowledge has been regarded as one of the preconditions for implementing innovation. One that supports the realization of people which has strengths in science is through the provision of extensive information and be able to reach all layers. Providing broad access to information for the public is able to be realized by the spread evenly of such information can be obtained. Broadband is one of the many things that are needed. Through the availability of broadband networks, the community in general and Indonesia in particular will be able to answer the challenge of the millennium, the realization of equitable distribution of welfare through dissemination of knowledge for the citizens who will create valuable innovations for the nation."