Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Having abundant natural resources, the village is the foundation of the city. Villages have the potential to develop various natural, physical, social, demographic, and cultural resources that have not been optimally utilized. Therefore, sustainable village development is necessary to improve villagers' welfare and quality of life. This study aims to identify the status of village sustainability and sensitive attributes in village development through a case study in Cijeruk Village, Cijeruk District, Bogor Regency. The study examined four aspects of sustainability, ecology, economy, socio-culture, and legal and institutional dimensions using a Multidimensional Scaling (MDS) analysis called Rap-BUSAJI (Rapid Appraisal of Cijeruk Village Development). The study found that Cijeruk Village has a relatively sustainable status, with an overall index of 53.29%. The study also identified ten sensitive attributes that could be used to evaluate development. These ten attributes include three ecological dimension attributes (clean water sources for communal MCK, availability of clean water, and availability of MCK in every house); 3 attributes of the economic dimension (marketing range of main commodities, types of main commodities, and availability of supporting industries for main commodities); 3 attributes of the socio-cultural dimension (average community education level, number of agricultural workforces, and number of unemployment); and one attribute of legal and institutional dimensions (maps of disaster-prone areas availability)."

"

Perairan Yogyakarta merupakan salah satu perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 dengan aktivitas penangkapan ikan. Nelayan sebagai aktor utama aktivitas tersebut akan terus memanfaatkan sumber daya perikanan untuk kebutuhan hidupnya. Padahal perairan merupakan common-pool resources yang dapat menimbulkan sebuah masalah akibat adanya kegiatan penangkapan ikan. Masalah tersebut dapat berujung pada eksploitasi dan degradasi lingkungan perairan. Perairan Yogyakarta umumnya dimanfaatkan oleh komunitas nelayan di Provinsi Yogyakarta dengan pemanfaatan terbesar pada komunitas nelayan di Kabupaten Bantul. Salah satu komunitas nelayan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang paling besar dan maju adalah nelayan di Pantai Depok, Desa Parangtritis. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemilihan fishing grounds dan aktivitas penangkapan ikan berdasarkan jarak dari garis pantai untuk mencapai pengelolaan sumber daya perikanan yang tepat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis keruangan dan keterkaitan hubungan yang dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan masih sangat bergantung kepada kondisi cuaca dan perairan. Pemilihan fishing grounds hanya mencapai 10 mil dari garis pantai ketika musim berlimpah. Fishing grounds tersebut akan berubah dan cenderung mendekat ke arah garis pantai ketika memasuki musim paceklik. Pemilihan fishing grounds memiliki hubungan yang cukup erat dengan asal daerah nelayan. Nelayan pendatang dari Cilacap yang sudah terbiasa dengan aktivitas penangkapan ikan dapat memilih fishing grounds yang lebih jauh dibandingkan nelayan lokal. Untuk pola spasial penangkapan ikan, jarak fishing grounds akan mempengaruhi ukuran mesin armada. Sementara faktor penangkapan lain seperti armada (kepemilikan dan ukuran), alat tangkap, dan hasil tangkapan cenderung sama baik pada fishing grounds dekat dan jauh di Perairan Yogyakarta. Komoditas tangkapan ikan yang sama serta kondisi cuaca dan perairan diperkirakan membuat aktivitas penangkapan kurang bervariasi oleh nelayan di Pantai Depok.

---

Yogyakarta waters are one of the waters in Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 573 with capture fisheries activity. Fisher is the main actor in fisheries activity who always uses the resources to their life necessities. Waters is a common-pool resource that can cause problems with capture fisheries activity. These problems could lead to exploitation and environmental degradation of waters. Generally, the fisher community who lived in the coastal area in Yogyakarta fishing in Yogyakarta waters. Bantul Regency becomes the biggest fishery production in 2018 than the other regency in Yogyakarta Province. One of the fishing communities in Bantul Regency, Yogyakarta that continues to grow and the most advanced in capture fisheries is the fisher at Depok Beach, Parangtritis Village. Therefore, the research conduct to analyze the fisher spatial behavior of fishing activities based on distance from the coastline to do proper fisheries management. The analytical method used was spatial analysis and quantitative descriptive. The results showed that fisher at Depok Beach still depends on the weather and water condition. Fishing grounds can reach 10 miles from the coastline on west monsoon (good season). Those fishing grounds will change and got shorter to the coastline on east monsoon (bad season). Fishing grounds choice has a relationship with the origin of the fisher. Migrant fishers from Cilacap who familiar with fishing activities choose fishing grounds more distant than a local fisher. For the spatial pattern of fishing, the fishing grounds distance will affect the size of the boat engine. While other fishing activities like a boat (ownership and size), gears, and the amount of catch fish tend to be the same both near and far fishing grounds at Yogyakarta waters. The same commodities and weather and water conditions are thought to make fishing activities less varied by fisher on Depok Beach.

"

"Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk penyelundupan pajak yang terjadi pada industri perikanan tangkap yang berada dalam KPP Pratama Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan bentuk-bentuk penyelundupan pajak pada industri perikanan tangkap dan menjelaskan kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas sektor perikanan (studi kasus KPP Pratama Cirebon). Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk penyelundupan pajak atas industri perikanan tangkap yang terjadi pada KPP Pratama Cirebon, yakni merendahkan Laporan Hasil Tangkapan ikan, tidak terdapat pajak penghasilan atas sewa kapal perikanan dan tidak melaporkan penghasilan atas usaha perikanan. Selain itu kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas industri perikanan adalah keterbatasan dan minimnya data, lemahnya pengawasan dan penegakan, dan adanya pungutan liar.

---

This study discusses about income tax evasion that occur on fishing industry in the KPP Pratama Cirebon. This study aimed to describe the form income tax evasion on fishing industry and explain the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fisheries sector (the study of the KPP Pratama Cirebon). This research approach is qualitative data collection through field studies and literature. Results from the study indicate that there are three forms of income tax evasion on industrial fishing is going on KPP Pratama Cirebon, namely degrading Report Catch fish, there are no income tax on the rental of fishing boats and failed to report on fishing effort. Besides the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fishing industry is limited and the lack of data, lack of supervision and law enforcement, and the presence of illegal levies."

"Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk penyelundupan pajak yang terjadi pada industri perikanan tangkap yang berada dalam KPP Pratama Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan bentuk-bentuk penyelundupan pajak pada industri perikanan tangkap dan menjelaskan kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas sektor perikanan (studi kasus KPP Pratama Cirebon). Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk penyelundupan pajak atas industri perikanan tangkap yang terjadi pada KPP Pratama Cirebon, yakni merendahkan Laporan Hasil Tangkapan ikan, tidak terdapat pajak penghasilan atas sewa kapal perikanan dan tidak melaporkan penghasilan atas usaha perikanan. Selain itu kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas industri perikanan adalah keterbatasan dan minimnya data, lemahnya pengawasan dan penegakan, dan adanya pungutan liar.

---

This study discusses about income tax evasion that occur on fishing industry in the KPP Pratama Cirebon. This study aimed to describe the form income tax evasion on fishing industry and explain the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fisheries sector (the study of the KPP Pratama Cirebon). This research approach is qualitative data collection through field studies and literature.

Results from the study indicate that there are three forms of income tax evasion on industrial fishing is going on KPP Pratama Cirebon, namely degrading Report Catch fish, there are no income tax on the rental of fishing boats and failed to report on fishing effort. Besides the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fishing industry is limited and the lack of data, lack of supervision and law enforcement, and the presence of illegal levies."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Pajak Atas Homestay Di Desa Wisata Batulayang Kabupaten Bogor ditinjau dari hukum pajak material dan hukum pajak formal. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis implementasi pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Bogor. Adapun penelitian ini mengadopsi paradigma post-positivisme dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan memusatkan pada fenomena yang terjadi dilapangan yaitu kebijakan pajak atas homestay desa wisata yang berlaku saat ini di Kabupaten Bogor. Dari data tersebut, peneliti mencari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya peneliti menarik simpulan dari analisnya tersebut. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang telah dipilih. Hasil penelitian ditinjau dari teori hukum pajak karena undang-undang merupakan bagian dari kebijakan. Dengan demikian, Tax Law dianggap sebagai bagian dari Tax Policy. Homestay desa wisata di Kabupaten Bogor masih dikategorikan sebagai objek pajak hotel dengan tarif 10. Pemerintah Daerah dan masyarakat penyedia homestay sampai saat ini belum mengetahui dan menerapkan pemungutan pajak atas homestay. Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai pemungutan perpajakan atas homestay. Penghasilan atas homestay sampai saat ini memang masih tidak dipungut pajak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, selain tidak adanya pengaturan khusus hal ini juga dikarenakan kurangnya informasi dan pemahaman mengenai homestay desa wisata. Ketentuan perpajakan yang ada tidak memberikan penjelasan mengenai definisi atau pengertian homestay desa wisata. Tidak adanya pengertian mengenai homestay desa wisata ini sebenarnya dapat memberikan suatu ketidakpastian hukum, dimana tidak ada batasan atau ruang lingkup yang memberikan gambaran mengenai sejauh mana suatu tempat dapat dikatakan sebagai homestay desa wisata. Ketidakpastian hukum ini dapat memberikan potensi kurang bayar dan sanksi perpajakan atas penghasilan yang diperoleh homestay desa wisata yang mungkin akan ditanggung oleh Wajib Pajak homestay dikemudian hari. Pajak Hotel di Kabupaten Bogor mempunyai beberapa kategori penginapan yang menjadi objek pajak hotel. Kategori objek pajak hotel dibedakan menjadi 4 (empat) jenis kategori yaitu hotel, villa, wisma dan rumah kos. Implementasi penyetoran dan pemungutan pajak di Kabupaten Bogor dilakukan melalui portal online system. Pajak Hotel di Kabupaten Bogor menganut self assessment system dimana Wajib Pajak yang menaksir dalam arti menghitung dan memperhitungkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

---

This study aims to analyze the Tax Policy on Homestay in the Tourism Village of Batulayang, Bogor Regency in terms of material tax law and formal tax law. This study also aims to analyze the implementation of hotel tax collection in Bogor Regency. The research adopts the post-positivism paradigm by using a Qualitative Research Method by focusing on the phenomenon occurring in the field, namely the tax policy on the tourism village homestay currently in force in Bogor Regency. From these data, researchers look for patterns, laws, principles, and finally researchers draw conclusions from the analyst. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with selected informants.The research results are reviewed from the theory of tax law because the law is part of the policy. Thus, Tax Law is considered as part of Tax Policy. Tourism village homestays in Bogor Regency are still categorized as hotel tax objects at a rate of 10. Local governments and homestay providers have not yet known and implemented a tax collection on homestays. There are no specific regulations governing the collection of taxation on homestays. Income to the homestay so far is still not taxed by the Bogor District Government, in addition to the absence of special arrangements this is also due to lack of information and understanding of tourist village homestays. Existing taxation provisions do not provide an explanation of the definition or understanding of a tourist village homestay. The lack of understanding of the tourist village homestay can actually provide a legal uncertainty, where there are no limits or scope that gives an idea of the extent to which a place can be said to be a tourist village homestay. This legal uncertainty can provide the potential for underpayment and taxation sanctions on income earned by a tourist village homestay that may be borne by the homestay taxpayer in the future. Hotel Taxes in Bogor Regency have several lodging categories which are subject to hotel taxes. The category of hotel tax objects can be divided into 4 (four) types of categories, namely hotels, villas, guesthouses and boarding houses. The implementation of depositing and collecting taxes in Bogor Regency is done through an online portal system. Hotel Taxes in Bogor Regency adhere to a self assessment system where the Taxpayer estimates in the sense of calculating and calculating the fulfillment of his tax obligations."

"Skripsi ini menganalisis pengelolaan keuangan pada Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara kepada Sekretaris dan Kaur Keuangan Desa serta telaah dokumen RPJM, Peraturan Desa, Peraturan Bupati, pencatatan keuangan desa, pengadaan barang dan jasa, dan laporan realisasi APBDesa tahun 2109. Evaluasi pengelolaan keuangan dilakukan atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan keuangan pada Desa Bakulan di tahap perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Ketidaksesuaian antara lain APBDes baru diselesaikan bulan Desember padahal seharusnya bulan Oktober, tidak dilakukan tutup buku setiap bulan dan tidak disusun laporan semesteran.

---

This thesis analyzes financial management in Bakulan Village, Kemangkon District, Purbalingga Regency. The research method used was interviews with the Secretary and Head of Village Finance and review of RPJM documents, Village Regulations, Regent Regulations, village financial records, procurement of goods and services, and reports on the realization of the 2109 APBDesa. Financial management evaluation was carried out on the implementation of planning, implementation, administration, reporting, to accountability, then compared with the provisions in the Minister of Home Affairs Regulation No. 20/2018 concerning Village Financial Management. The results showed that there was still a mismatch between financial management practices in Bakulan Village at the planning, administration, and reporting stages. The discrepancies include the new APBDes being completed in December whereas it should have been October, no closing books every month and no semi-annual reports."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan di Desa pascaUndang-Undang Desa yang berlaku sejak tahun 2014. Penelitian ini menggunakanmetode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, danpenelaahan dokumen. Penelitian ini dilakukan di Desa AAA, sebuah Desa mandiriyang memenangkan lomba Desa yang diselenggarakan oleh Kabupaten Bogortahun 2015. Hasil dari penelitian ini adalah masih ada ketidaksesuaian yangdilakukan oleh Desa dalam mengelola keuangannya, baik dalam tahapperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.Solusinya adalah meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaankeuangan Desa.

---

ABSTRACTThis thesis analyze the financial management conducted by Village after theimplementation of Village Act since 2014. The research is conducted withqualitative method and the data are gained by interview, observation, and analyzedocument. This research is conducted on AAA Village, a ?mandiri village? whichwon the village competition organized by Bogor Regency in 2015. The result ofthis research is there are a number of infringement on village financialmanagement, whether it be on planning, implementation, administration,reporting, and responsibility phase. The solutions are by develop the village staffskills and increasing the monitoring on village financial management"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penciptaan nilai publik dan upaya pengembangan kapasitas operasional pemerintah desa pada program Smart Village Nusantara di Desa Kemuning. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data Mixed Method. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen, sedangkan pengumpulan data kuantitatif dilakukan pada dimensi substantive outcome melalui survei. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penciptaan nilai publik pada program Smart Village Nusantara di Desa Kemuning masih belum optimal, dikarenakan proses pengambilan keputusan belum dilakukan secara inklusif, pengelolaan komunikasi dan otorisasi yang belum optimal, pelaksanaan program belum efektif dan efisien, serta kepuasan masyarakat cenderung rendah dikarenakan kinerja program yang semakin menurun. Pengembangan kapasitas operasional Desa Kemuning dalam menciptakan nilai publik melalui program Smart Village Nusantara dinilai masih belum memadai, karena pengembangan kapasitas pengelolaan sistem kerja, sumber daya manusia, pengelolaan data untuk rencana pengembangan dan pengelolaan stakeholder belum dilakukan dengan optimal dan profesional untuk keberlanjutan program. Rekomendasi untuk penelitian di masa mendatang yaitu melakukan studi komparatif penciptaan nilai publik pada program Smart Village Nusantara antara desa piloting dan desa reguler, serta mengeksplorasi faktor-faktor penciptaan nilai publik di kawasan pedesaan.

---

The purpose of this research is to analyze the public value creation and operational capacity of the village government in the Smart Village Nusantara program in Kemuning Village. The research uses post-psitivist approach with mixed-method data collection techniques. Qualitative data collection was conducted through interviews and document analysis, while quantitative data collection was conducted through survey method that use to analyze substantive outcome dimensions. The result of this study indicated that public value creation in the Smart Village Nusantara in Kemuning Village is still not optimal, because the decision-making process is not inclusive, communication and authorization management has not been optimal, program implementation has not been effective and efficient, and community satisfaction tends to be low due to declining program performance. The operational capacity development of Kemuning Village in creating public value through Smart Village Nusantara Program is still inadequate, because the development capacity of work systems, governance, human resources, data management for development, and stakeholder management has not been carried out optimally and professionally for program sustainability. Recommendations for future research are conducting a comparative study of public value creation in the Smart Village Nusantara program between pilot villages and regular villages, as well as exploring the factors of public value creation in rural areas."