Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPendidikan dasar 6 tahun di SD oleh Depdagri melalui Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pendidikan dasar 3 tahun di SLTP oleh Depdikbud melalui Kanwil Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pembekalan pengetahuan ketrampilan dan kemampuan adaptasi, Integrasi nasional, Ketahanan Nasional. Tujuan Penelitian Tesis adalah untuk (1) mendapatkan gambaran yang mendalam tentang berbagai kendala dan peluang dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 9 Tahun. (2) untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dengan ketahanan nasional. Masalah penelitian : Penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dan kaitannya dengan ketahanan nasional, selama 3 tahun pertama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Tehnik pengumpulan data didalam penelitian ini adalah pembahasan kepustakaan sebagai tahap persiapan penelitian, tahap pertama penelitian dengan tehnik analisis isi terhadap dokumen kebijakan resmi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun serta peristiwa penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun, tahap kedua dengan tehnik wawancara kepada orang orang tertentu yang terlibat didalam kebijakan tersebut serta pengamatan langsung (observasi). Sumber data dalam penelitian ini seperti (1) Peraturan - peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan dasar yaitu yang antara lain PP RI No 65 tahun 1951, W RI No 2 tahun tentang sistem pendidikan nasional, PP RI No 28 tahun 1990, PP RI No 29 tahun 1990 dan SK Mendikbud No 0306/u11995. (2) Hasil penelitian seperti Litbang Depdikbud, Ditjen Dikdasmen, seperti Dit Dikmenum Depdikbud, Dit. Dikmenjur Depdikbud, Dit. Binwa Depdikbud, Ditjen Dikti Depdikbud, Kanwil Depdikbud Propinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ITS, Biro Pusat Statistik. (3) Wawancara dengan pejabat yang berwenang dan relevan pada topik penelitian. (4) Pengamatan langsung (observasi) pada penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun. Hasil penelitian yang terpenting adalah : penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun yang penyelenggaraannya terpisah terdiri dari pendidikan dasar 6 tahun di SD dan pendidikan dasar 3 tahun di SLTP, problematikanya adalah terbatasnya daya tampung SLTP sehingga kelangsungan pendidikan peserta didik dapat terhenti, tenaga guru yang tersedia jumlahnya terbatas, berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan mutu pendidikan. Administrasi penyelenggaraan pendidikan dasar ada 2 atap, sehingga pengelolaannya tidak dilaksanakan secara efektip dan efisien. Kebijakan SD dan SLTP masing-masing berbeda di dalam kebijakan daya tampung sehingga peserta didik dirugikan. Kemampuan Sosial ekonomi peserta didik yang rendah, untuk melanjutkan pendidikan menambah berat biaya pendidikan, program pemerataan pendidikan tidak dapat dinikmatinya. Saran transportasi yang belum memadai untuk peserta didik, pergi dari rumah ke sekolah, karena lokasi sekolah jauh dari tempat tinggal. Dari problematika tersebut berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun dan keberhasilannya sehingga berpengaruh terhadap pembangunan nasional, pembangunan nasional mendukung ketahanan nasional. "

"Visi dan misi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta menjadikan Jakarta sebagai kota jasa dan perdagangan di Asia, menuntut adanya peningkatan kualitas layanan. Sebagai upaya peningkatan layanan dalam pemberian izin penyelenggaraan reklame, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta merombak manajemen pengelolaan ijin reklame yang dikelola oleh Tim Pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Reklame (TPTPR) yaitu dengan mengembalikan ke masing-masing Unit atau Dinas terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dilakukan agar fungsi pengaturan (regulasi) dan pembiayaan (budgeter) dapat berjalan bersama. Pengaturan tersebut tercermin melalui SK.Gubernur DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Propinsi DKI Jakarta.Berangkat dari keadaan tersebut, penelitian ini mengevaluasi layanan pemberian ijin penyelenggaraan reklame di Propinsi DKI Jakarta yang diukur dari kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diberikan. Tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan efektivitas layanan pemberian ijin penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta yang diukur dari kualitas layanan yang diberikan, tax peformance index dan tax ratio, kontribusinya terhadap pajak daerah dan PAD, efisiensi biaya pemungutan serta menjelaskan faktor-faktor yang menentukan efektivitas layanan.Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Pendapatan Daerah dan Unit terkait, sebagai penyelenggara ijin reklame di DKI Jakarta. Penelitian dilakukan menggunakan metode analisis deskripsi evaluatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder, wawancara mendalam (in-dept-interview) dan kuesioner dengan menggabungkan dua instrumen penelitian, yaitu instrumen Service Quality (ServQual) dan instrumen Seven-S (7-S) dari Mc-Kinsey. Instrumen SerQual terutama dimaksudkan untuk mengukur kesenjangan tirigkat kepuasan pelanggan antara persepsi dan harapan pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh Dispenda DKI Jakarta dan Unit terkait, dengan menggunakan lima dimensi ServQual yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy.Dari hasil analisis, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa layanan pemberian ijin penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta berjalan kurang efektif. Layanan ijin penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh Dipenda DKI Jakarta dan Unit terkait sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001, menunjukkan penurunan secara drastis pengguna jasa reklame di DKI Jakarta tertutama sejak tahun 2000.Pada analisis kepuasan pelanggan (ServQual), dimensi kualitas pelayanan yang paling penting dalam memberikan kepuasan bagi pelanggan ijin reklame di DKI Jakarta saat ini adalah dimensi tampilan fisik (tangiblelity) dan dimensi pemberian jaminan (assurance). Dimensi tampilan fisik dimasudkan sebagai kemampuan petugas (Dipenda dan Unit terkait) dalam memberikan fasilitas yang memadai bagi pemarifaat layanan ijin reklame seperti ruang tunggu, peralatan kantor, tekhnologi dan dokumen-dokumen. Dimensi jaminan dimaksudkan sebagai kemampuan petugas memberikan kepastian atas pelayanan yang diberikan.Sedangkan dimensi yang lemah menurut penilaian responden adalah pada dimensi keterandalan (reliability), daya tanggap (responsibility) dan perhatian (emphaty). Ketiga dimensi tersebut lebih mengarah kepada kemampuan petugas baik secara individu maupun lembaga dalam memberikan pelayanan. Hal ini tercermin dari kurangnya keterampilan petugas pelayanan ijin reklame dalam memahami prosedur secara menyeluruh, lemah dalam merespon setiap persoalan yang muncul dan dihadapi oleh pelanggan, serta kurang perhatian secara khusus yang diberikan kepada pelanggan baik dalam bentuk meluangkan waktu atau perhatian terhadap persoalan pelanggan.Pada analisis efektivitas layanan pemberian ijin penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta yang diukur dari tax peformance index (TPI) dan tax ratio menunjukkan bahwa secara umum TPI untuk pajak reklame cukup baik, walaupun terlihat sangat fluktuatif. Secara absolut TPI pajak reklame cukup tinggi dengan rata-rata diatas 100%, artinya Dipenda DKI Jakarta dan Unit terkait mampu memenuhi target penerimaan seperti yang direncanakan. Namun demikian, secara relatif peningkatan perolehan pajak reklame dan peningkatan TPI lebih disebabkan karena adanya kenaikan tarif pajak yang diberlakukan sejak tahun 2000 melalui SK Gubernur No.74 tahun 2000, Untuk kontribusi pajak reklame terhadap PDRB (tax ratio) secara umum juga mengalami penurunan yan cukup drastis terutama sejak tahun 1999 dan 2000. Besarnya kontribusi pajak reklame terhadap PDRB hanya terjadi pada tahun 1996 dan 1997, yang kemudian terns mengalami penurunan sampai pada level angka 0,03% pada tahun 2000/2001. Kondisi yang sama juga terjadi pada analisis kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan PAD serta analisis efisiensi biaya pemungutan.Sejalan dengan temuan diatas, dari hasil analisis terhadap faktor-faktor dalam organisasi yang paling menentukan dalam menciptaan efektivitas layanan pemberian ijin penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta adalah skill, system dan structure. Sebagian besar responden menilai bahwa yang terpenting untuk diperbaiki oleh pemerintah DKI Jakarta khususnya Dipenda DKI Jakarta dan Unit terkait guna meningkatkan pelayanannya adalah peningkatan keterampilan petugas pelayanan, perbaikan dalam sistem organisasi dan pelayanan, dan perubahan struktur organisasi yang lebih memudahkan proses pemberian ijin penyelenggaraan reklame di DKI Jakarta."

"Di kota Metropolitan seperti DKI Jakarta, ketertiban umum adalah hal yang sangat penting bahkan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer. Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dan untuk itu Pemerintah diberi kewenangan untuk memaksa publik menaati peraturan yang ada demi terselenggaranya ketertiban umum. Faktanya, ketertiban umum di DKI Jakarta masih jauh dari yang diharapkan. Dengan demikian perlu ditelusuri bagaimana seluk beluk penyelenggaraan ketertiban umum di DKI Jakarta.Secara teoritis, hukum yang baik adalah hukum yang memenuhi rasa keadilan. Penegakkan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa barang siapa yang melanggar hukum akan dikenai sanksi tanpa terkecuali. Penyelenggaraan ketertiban umum di katakan berhasil, jika Pemerintah berhasil menyusun hukum yang baik dan penegakkan hukum yang efektif. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah : (1) mendeskripsikan rasa keadilan publik DKI Jakarta terhadap peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah DKI Jakarta, (2) mendeskripsikan efektivitas penegakkan Perda tersebut, dan (3) merumuskan cara terbaik penyelenggaraan ketertiban umum di DKI Jakarta.Penelitian dilakukan terhadap 204 orang responden masyarakat DKI Jakarta. Pengumpulan data mengenai rasa keadilan dilakukan melalui wawancara terbuka dengan responden. Jawaban masing-masing responden kemudian dikelompokkan, sehingga terlihat variasi rasa keadilan publik terhadap Perda 11/1988. Untuk mengetahui efektivitas penegakkan Perda 11/1988, dilakukan wawancara dengan para pejabat di Dinas Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, sebagai bagian dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab melakukan penegakkan Perda yang terkait dengan ketertiban umum. Untuk mengkorfirmasi hasil wawancara, dilakukan juga pengumpulan data melalui observasi (Pengamatan) langsung ke lapangan.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rasa keadilan publik Jakarta relatis rasional. Artinya, terdapat kecenderungan bahwa publik akan menerima peraturan yang obyektif dan masuk akal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publik Jakarta akhirnya dapat menerima lalu lintas yang semeraut oleh karena memang secara obyektif masalah lalu lintas memang sangat kompleks. Hal yang mengusik rasa keadilan publik lebih dari pada adanya kewenangan Kepala Daerah (Gubernur) untuk mengambil kebijakan di luar peraturan yang ada, seperti izin Gubernur untuk penggunaan jalur hijau menjadi tempat usaha. Kewenangan Gubernur tersebut cenderung menimbulkan perdebatan karena rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Pemberian izin oleh Gubernur untuk menggunakan jalur hijau atau ruang publik lainnya untuk kegiatan bisnis tentu akan menguntungkan sekelompok masyarakat (pengguna). Di sisi lain akan ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak diberi kesempatan yang sama. Hal-hal sedemikian mengusik rasa keadilan publik.Secara organisatoris, penegakkan Perda 11/1988 ada dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Dinas Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (DKKPM). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa selama ini penegakkan peraturan yang dilakukan DKKPM bersifat represif seperti menangkap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (Pengemis, wanita tuna susila, anak jalanan), menggusur para penggarap yang tinggaI di bantaran kali, serta menertibkan pedagang kaki lima. Untuk melaksanakan tugas-tugas DKKPM memang tidak diperlukan kualifikasi profesionalisme, Yang diperlukan adalah kekuatan fisik, kesiapan mental, dan keberanian untuk menanggung resiko berhadapan dengan masyarakat pelanggar Perda.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pemerintah Propinsi DKI Jakarta belum memiliki strategi penyelanggaraan ketertiban umum yang komprehensif. Yang ada adalah strategi insidentil dan jangka pendek. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya masalah ketertiban umum yang selesai secara tuntas. Sulitnya menyelenggarakan ketertiban umum di DKI Jakarta terkait dengan kompleksitas persoalan yang terjadi di DKI Jakarta. Jumlah penduduk DKI Jakarta tidak sebanding lagi dengan daya dukung lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.Berkenaan dengan dampak/pengaruh penyelenggaraan ketertiban umum terhadap ketahanan DKI Jakarta, hasil penelitian menunjukkan pengaruh Perda yang dirasakan adil 62,2%; pengaruh penegakkan Perda 26,5%; pengaruh peningkatan Perda 11,3%.Mengingat kompleksitas ketertiban umum tersebut, maka diperlukan pendekatan yang komprehensif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah : (1) meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan ketertiban umum sehingga dirasakan adil, (2) meaakukan perubahan Perda 11/1988 untuk mengakomodir dinamika rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, (3) meningkatkan kinerja DKKPM sebagai aparat penegak Perda melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan (4) meningkatkan koordinasi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk terbangunnnya suatu sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan ketertiban umum secara terpadu."

"Judul Tesis "Peran Dewan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di DKI Jakarta", dengan meneliti peran Dewan Kelurahan Cikini dan Dewan Kelurahan Serdang Jakarta Pusat, sengaja di kedepankan dengan harapan dapat memicu dan memacu Dewan Kelurahan untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi pemerintahan dalam era otonomi daerah sesuai semangat reformasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan derah. Sejalan dengan semangat itu pula, Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara republik Indonesia yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, merupakan cermin kiblat provinsi lain di Indonesia maupun dunia international, perlu mendapat perhatian khusus dalam penyelenggaraan otonomi daerah.Berdasarkan pendapat para ahli, faktor-faktor yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan maupun pemberdayaan masyarakat antara lain faktor akuntabilitas, transparansi, responsi, demokrasi maupun bukti langsung yang dapat ditunjukan. Dipahami bahwa aspek yang mengemuka dalam era otonomi daerah sekarang ini antara lain, aspek demokrasi, pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu Dewan kelurahan sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu mendapatkan perhatian agar semakin mampu berperan.Penelitian ini memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang berkaitan dengan peran Dewan Kelurahan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah; peran Dewan Kelurahan dalam pelayanan masyarakat serta peran Dewan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan mempertimbangkan bahan pustaka dan sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode eksplanatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (in depth interview) dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap informan kunci (key informan). Harapan rakyat dan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 maupun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, dalam kenyataan saat penelitian belum mampu diemban oleh dewan Kelurahan secara optimal. Berbagai kendala yang dihadapi, baik itu dari sisi anggota Dewan Kelurahan, pemerintah kelurahan maupun dari masyarakat kelurahan itu sendiri. Oleh karena itu diharapkan adanya penguatan peran Dewan Kelurahan yang ditandai pengembangan demokrasi lokal, penguatan SDM, akuntabilitas yang cukup memadai, transparansi dan daya tanggap yang tinggi. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan sinergi berbagai stakeholder. Disamping itu sebagai lembaga baru yang berada di lini terdepan proses penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan perhatian pemerintah propinsi untuk mendorong terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dewan Kelurahan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP yang digagas oleh Daniel L. Stufflebeam. Pelaksanaan Program KJP sudah berjalan selama 4 tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 dan selama pelaksanaannya terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KJP berhasil dalam mencapai tujuannya dan mampu mengatasi permasalahan pendidikan di DKI Jakarta, namun perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti sosialisasi, ketidaktepatan sasaran program, verifikasi pendataan calon penerima KJP, dan pencairan dana KJP.

---

This research aims to evaluate of the implementation Assistance Program The Personal Cost of Education through Jakarta Smart Card in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach, with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In doing evaluation, researchers used the CIPP evaluation model initiated by Daniel L. Stufflebeam. Implementation of Jakarta Smart Card program has been running for four years from 2013 to 2016, and during their implementation, there are many obstacles or problems, so that need for evaluation to see the success or failure of the program. The results showed that the implementation of the Jakarta Smart Card program is successful in achieving its objectives and answer the problems of education in DKI Jakarta, but needs improvement or evaluation in some aspects, such as socialization, inaccurate targeting, verification of data collection Jakarta Smart Card candidates, and disbursement of funding Jakarta Smart Card."

"Penelitian ini dilatar belakangi adanya perbedaan pendapat tentang efektivitas diklat fungsional pustakawan atau diklat penyetaraan yang merupakan salah satu persyaratan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional pustakawan, dengan alasan bahwa diklat ini hanya diselenggarakan dalam waktu relatif singkat bila dibandingkan melalui pendidikan formal bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi.Tujuannya untuk mengetahui persepsi peserta diklat fungsional pustakawan terhadap kesesuaian kurikulum, kemampuan pengajar dan metode diklat yang digunakan serta mengetahui keefektifan penyelenggaraannya dengan indikator adanya peningkatan keterampilan, pengetahuan dan perubahan sikap peserta setelah mengikuti diklat, serta untuk mengetahui hubungan antara kurikulum, pengajar dan metode dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap.Populasi penelitian adalah lulusan diklat fungsional pustakawan dari tahun 1999 - 2003 yang bekerja pada Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Umum yang ada di DKI Jakarta. Populasi tersebut berjumlah 110 orang dan sampel ditetapkan sebanyak 50 responden.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi menggunakan statistik. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data.Penelitian ini membahas tiga variabel bebas yakni kurikulum, pengajar dan metode diklat serta satu variabel terikat yaitu tentang efektivitas diklat yang terdiri dari tiga sub variabel yakni peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan perubahan sikap.Hasil penelitian tentang penyelenggaraan diklat fungsional pustakawan yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Perpustakaan Nasional RI di DKI Jakarta mendapat kategori positif, dan memperoleh nilai rata-rata tinggi, dengan rincian nilai, untuk kesesuaian kurikulum (3,88), kemampuan pengajar (3,8075) dan metode diklat (3,8866). Sedangkan efektivitasnya dengan indikator peningkatan pengetahuan, peningkatan ketrampilan dan perubahan sikap mendapat kategori efektif dan memperoleh nilai rata-rata tinggi, masing-masing indikator mendapat nilai 4,0475 untuk peningkatan pengetahuan, 4,042 untuk peningkatan ketrampilan, dan 3,95 untuk perubahan sikap. Sedangkan hubungan variabel antara variabel X dan Y secara keseluruhan terdapat korelasi dengan arah korelasi positif dan harga korelasi sangat signifikan.Implikasi dari penelitian ini yaitu dapat menjawab tentang perbedaan pendapat tentang efektivitas penyelenggaraan diklat fungsional pustakawan dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan bahwa diklat ini dapat dijadikan salah satu alternatif dalam menyiasati kekurangan tenaga perpustakaan yang profesional.This research is based on the existing arguments on the effectiveness of the Functional Education and Training for Librarian, or accredited Education and Training which is one of the first appointment requirement in the librarian functional position. Based on the arguments that this Education and Training are only performed in a very short period of time , when compared with the period of that it takes through formal education in the study field of Library, documentation and information.

This is targeted at finding out the Librarian functional Education and Training participants perception on the issue of syllabus relevancy, the competence of the lecturer, and the Education and Training method applied, and to evaluate the effectiveness of the program through the indicators of improved skill, science, and a change of attitude of the participant after completing the education and training, as well as to find out the correlation of the syllabus, lecturer, and method with the improvement of scientific, skill, and attitude's change.

The population under research are the graduates of the 1999- 2003 Librarian Functional Education and Training, who are working at National Library of the Republic of Indonesia, Special Library, University Library, School Library and Public Library existing around the Capital city of Jakarta.

The population figure is 110 persons, and the samples are taken from 50 respondents. This research is based on a quantitative approach and the result is in a Statistical Description form . The method used is Survey Method based on the questionnaire as the main instrument for collecting data.

This research is digging into three independent variables including syllabus, lecturer, and the program's method and covering one dependent variable regarding the effectiveness of the Education and Training comprising of three sub-variables , the improvement of science, skill, and attitude's change.

The result of the research on the implementation of the Librarian functional Education and Training which is performed by the Center of Education and Training, the National Library of the Republic Of Indonesia, in the capital city of Jakarta, earns positive category and scores high in the average ,with scores brake-downs as follows : Syllabus relevancy (3.88), Lecture's competence (3.8075), and program's method (3.8866), while it's effectiveness shown in the indicators of the improvement of science, skill, and attitude's change earn effective category and hit the average high figures, each indicator achieve 4.0475 in the improvement of science, 4.042 for the improvement of skill, and 3.95 for the attitude's change. While the correlation of X variable and Y variable as a whole stands at positive correlation course. And the value of the correlation is quite significant.

The implication of this research can find the answer to the arguments regarding the effectiveness of the Librarian Functional Education and Training as well as a consideration point that the program is one of alternatives to meet the lack of professional Librarian."

"Tujuan studi ini adalah mempelajari dan menelaah pelaksanaan pendidikan bebas pungutan di Provinsi DKI yang dapat dijadikan bahan masukan untuk pemerintah daerah (Pemda) provinsi lain dalam membuat kebijakan terkait pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar. ...."