Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Oppenheimer (2023), sebuah film biografi yang disutradarai oleh Christopher Nolan, menampilkan perjalanan Oppenheimer, Sang Bapak Bom Atom, saat ia membantu memimpin Proyek Manhattan dalam meneliti dan mengembangkan senjata nuklir selama Perang Dunia II. Rilisnya film biografi bertema perang pada tahun 2023 membuka diskursus baru mengenai peran Hollywood dan prevalensinya dalam mempertahankan American Exceptionalism. Dalam konteks film bertema perang, film-film Hollywood dulunya memiliki peran informal sebagai alat propaganda Amerika Serikat melalui glorifikasi kebijakan luar negeri, meningkatkan daya tarik internasional, serta menanamkan gagasan bahwa Amerika Serikat adalah negara adidaya yang berlandaskan pada kepercayaan terhadap American Exceptionalism. Seiring dengan perkembangan dunia menuju tatanan dunia kontemporer, intensitas dari glorifikasi Amerika Serikat dalam film-film Hollywood semakin berkurang. Namun, gagasan American Exceptionalism tetap relevan dalam diskusi modern. Diskusi ini berfokus pada bagaimana American Exceptionalism diperbandingkan dalam Oppenheimer (2023), serta mengaitkan karakter Oppenheimer dengan Cognitive Dissonance Theory yang mengungkap perilaku berlawanan dengan sikap yang ia tunjukkan selama pengembangan ciptaannya—bom atom.

---

Oppenheimer (2023), a biopic directed by Christopher Nolan, showcases the journey of Oppenheimer, the Father of the Atomic Bomb, as he helped in leading the Manhattan Project in researching and developing nuclear weapons during World War II. The release of the biopic that depicts the war setting in 2023 opened up a new discourse in regards to the role of Hollywood and its prevalence in preserving American Exceptionalism. In the context of war-related films, Hollywood movies used to have an informal purpose of being the United States’ propaganda tool—to promote the glorification of their foreign policy and international appeal and instill the idea that the U.S. is a superpower nation which lies in the belief of American Exceptionalism. As the world progresses into the contemporary state of the world order, the portrayal of the aforementioned objective in Hollywood movies has arguably subdued. However, the notion of American Exceptionalism remains relevant in modern-day discussion. This paper deconstructs how American Exceptionalism is showcased and juxtaposed in Oppenheimer (2023), as well as intertwining Oppenheimer’s character with the Cognitive Dissonance Theory that unravels the counter-attitudinal behavior he showcased in regards to the enhancement of his creation—the atomic bomb."

"Konsep pemasaran sudah banyak diterapkan di bidang jasa informasi. Istilah pemasaran yang dimaksud mengacu pada kegiatan menganalisa, merencana, mengimplementasikan dan mengawasi segala kegiatan guna mencapai tingkat pemasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Daur hidup produk merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat berdasarkan posisi produk yang dihasilkan oleh suatu unit usaha dalam kurva daur hidup produknya. Gagasan umum dari daur hidup produk adalah bahwa suatu jasa pelayanan mempunyai karakteristik kehidupan normal yang mengikuti tahap-tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan dan pada akhirnya menyelesaikan daur hidupnya atau keluar dari pasar. Pada penelitian ini, Yang diteliti adalah produk jasa Kesiagaan Informasi di PDII-LIPI. Data yang diambil dibatasi hanya pada Jasa Informasi Kilat, Buletin Informasi Kilat dan Paket Kesiagaan Informasi Teknologi Industri. Data dianalisa berdasarkan prosentasi perubahan penjualan riil dari beberapa tahun periode pengamatan. Prosentasi perubahan penjualan tersebut merupakan variabel kontinyu yang digambarkan sebagai suatu kurva distribusi normal dengan nilai rata-rata sama dengan nol, dengan menggunakan parameter nilai rata-rata dan standar deviasi."

"Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui posisi dua organisasi gerakan dakwah dan politik Islam, yaitu Ikhwanul Musalimin dan Partai Keadilan Sejahtera yang tumbuh dan berkembang di dua kawasan yang berbeda, khususnya yang berkaitan dengan isu relasi Islam dan negara. Selain mendeskripsikan posisi kedua organisasi diatas ditengah-tengah pemikiran politik Islam, penelitian ini jugs mencoba mengungkapkan pengaruh satu organisasi terhadap yang lainnya dalam kaitan pemikiran hubungan politik dan agama.Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap orang yang dianggap ahli dalam bidang yang diteliti serta berbagai sumber lainnya. Berrnula dari temuan akar permasalahan berupa perdebatan politik dalam Islam, kemudian mengungkapkan satu persatu dari dua organisasi yang diteliti dan proses pengaruh gerakan dakwah lkhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera, khususnya tentang masalah hubungan Islam dan negara.Temuan penelitian ini antara lain adalah, bahwa pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera sangat dominan melalui proses pemikiran yang dibawa oleh para alumni perguruan di Timur Tengah dan penerbitan buku terjemahan karya tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang kemudian banyak dijadikan materi kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera, bahkan secara ekstrim bisa dikatakan bahwa PK-Sejahtera itu Ikhwanul Muslimin yang diindonesiakan, dalam artian dominasi tersebut sangat kental, namun disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dan atau ditambah dengan mengambil metode gerakan Islam lainnya. Walaupun hubungan keduanya sangat mirip dan dekat, namun secara organisatoris, hal tersebut tidak dicantumkan dalam AD/ART partai ataupun statuta kebijakan politik lainnya.Khusus tentang pemikiran politik Islam yang berkaitan dengan negara, kedua organisasi ini meneruskan tradisi pemikiran Sunni yang menginginkan tegaknya kekhalifahan, namun dalam upaya ke arah itu, PK-Sejahtera mengambil langkah politik yang moderat, untuk saat ini mereka lebih mengkonsentrasikan terhadap upaya islamisasi masayarakat Indonesia dibawah naungan NKRI dengan memperjuangkan nilai-nilai Islam (maqasid al-syari'ah) terhadap kehidupan individu, sosial dan negara; seperti mengentas kemiskinan, menegakkan keadilan dan memberantas KKN.

---

This research would like to explore the position of two da'wah movements and Islamic politics; Ikhwanul Muslimin and Justice Party of Welfare (Partai Keadilan Sejahtera) which grows and develops in two different areas, especially, in the correlation with the issue on Islam and state relation. Besides, it would like to describe the position of certain organizations in Islamic political thought, this research would like to express the one's influence to another in the discourse on the relation between religion and politics.

This research used descriptive method with qualitative perspective through library research, depth interview with the experts and other sources. Based on the problem on political polemic in Islam, this research will explore two studied organizations and the influencing process of Ikhwanul Muslimin toward Justice Party of Welfare, especially, on the relation between Islam and state.

The results of this research: the influence of Ikhwanul Muslimin toward Justice Party of Welfare is very dominant through the spread ideas brought by Middle East universities' alumni and published translating book written by Ikhwanul Muslimin leaders that is used as the matters of Justice Party of Welfare cadre education. Moreover, Justice Party of Welfare can be claimed, extremely, as Indonesian Ikhwanul Muslimin, but appropriated with the condition of Indonesia society and added by using other Islamic movement method. Although, there is close correlation between certain organizations, but in the sense of organization, it is not grafted in the bill of organization or other political policies.

Especially, on the discourse of Islamic politics which related with state, both organizations continues Sunni tradition that want to upright khilafah, but to achieve that goal, Justice Party of Welfare uses moderate political steps. Now days, they give more concentration on Islamization of Indonesian society in the shadow of United State of Republic of Indonesia (NKRI) by struggling Islamic values (maqashid al-syari'ah) toward the life of individual, social and state; such as, poverty solving, justice upright and corruption erasing."