Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem sanitasi setempat diartikan sebagai suatu sistem pengolahan air limbah domestik yang dilakukan langsung pada sumbernya (in-situ). Namun, pada penerapannya tidak semua rumah tangga memiliki sistem sanitasi yang aman ataupun layak. Penelitian in menggunakan alat inspeksi sanitasi yang disusun oleh peneliti Universitas Indonesia bekerja sama dengan UNICEF sebagai bentuk pengembangan form inspeksi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan penggabungan dengan syarat-syarat teknis yang ditetapkan oleh SNI 2398:2017 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Pengolahan Lanjutan. Alat inspeksi sanitasi ini ditujukan pada rumah tangga di kota dan kabupaten yang telah berhasil memberhentikan praktik buang air besar sembarangan (BABS) sesuai hasil survei STBM. Kota dan kabupaten tersebut adalah Kota Kupang, Kota Mataram, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sistem sanitasi setempat berdasarkan hasil form inspeksi sanitasi, menganalisis kesesuaian kondisi yang ada terhadap SNI 2398:2017, dan mencari tingkat pengaruh dari faktor non teknis (pekerjaan responden, status kepemilikan rumah, dan kepadatan penduduk) terhadap kondisi sistem sanitasi setempat suatu rumah tangga. Metode yang digunakan adalah metode statistik deskriptif dan metode regresi logistik biner untuk mengetahui besar pengaruh berdasarkan nilai Odds Ratio (OR). Hasil yang diperoleh adalah persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kota Kupang, Kota Mataram, dan Kabupaten Sumbawa Barat adalah 1%, 5%, dan 11%. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak adalah 83%, 91%, 89%. Sementara rumah tangga dengan akses sanitasi belum layak adalah 16% di Kota Kupang dan 4% di Kota Mataram. Persentase rumah tangga dengan tempat penampungan tinja yang sesuai dengan SNI 2398:2017 adalah 2% di Kota Kupang dan 35% di Kabupaten Sumbawa Barat. Rumah tangga yang tidak sesuai berturut-turut 94%, 97%, dan 58%. Kemudian berdasarkan hasil regresi logistik biner kondisi sistem sanitasi setempat dipengaruhi secara signifikan oleh pekerjaan responden dan kepadatan penduduk dengan nilai OR 2,29 dan 2,3. Sehingga disimpulkan bahwa mayoritas rumah tangga di kota objek studi sudah memiliki akses sanitasi layak namun masih jauh dari kesesuaian dengan SNI 2398:2017. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi sistem sanitasi setempat adalah pekerjaan responden dan kepadatan penduduk. Saran yang dapat diberikan adalah peningkatan program edukasi dan penyediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan sistem sanitasi setempat seperti pengadaan sub-sistem pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja (IPLT).

---

On-site sanitation system is defined as a domestic wastewater treatment system that is carried out directly at its source (in-situ). However, in practice, not all households have a safe or improved sanitation system. This study uses a sanitation inspection tool that is a form of development of the Community Based Total Sanitation (CBTS) inspection form and incorporation with the technical requirements stipulated by SNI 2398:2017 about Procedures for Planning Septic Tanks with Advanced Treatment, compiled by researchers from Universitas Indonesia in collaboration with UNICEF. This sanitation inspection tool is aimed at households in cities and regencies that have succeeded in stopping the practice of open defecation (ODF) according to the CTBS survey. The cities and regencies are Kupang City, Mataram City, and West Sumbawa Regency. This study aims to analyze the existing condition of the on-site sanitation system based on the results of the sanitation inspection form, to analyze the compliancy of the existing condition with SNI 2398:2017, and to find out the influence of non-technical factors (respondent's occupation, home ownership status, and population density) on the existing on-site sanitation system conditions of a household. The method used are  descriptive statistical method and binary logistic regression method to determine the magnitude of the effect based on the Odds Ratio (OR) value. The results obtained are the percentage of households with safely managed sanitation system in Kupang City, Mataram City, and West Sumbawa Regency are 1%, 5%, and 11%. The percentage of households with access to basic sanitation is 83%, 91%, and 89%, respectively. Meanwhile, households with inadequate sanitation access were 16% in Kupang City and 4% in Mataram City. The percentage of households with a faecal containment that complies with SNI 2398:2017 is 2% in Kupang City and 35% in West Sumbawa Regency. The non-conforming households are 94%, 97%, and 58%, respectively. Subsequently, based on the results of binary logistic regression, on-site sanitation system conditions were significantly influenced by the respondent's occupation status and population density with OR values ​​of 2.29 and 2.3. It is concluded that the majority of households in these locations already have access to proper sanitation but are still far from conforming to SNI 2398:2017. One of the factors that influence the condition of the on-site sanitation system is the respondent's occupation and population density. Suggestions that can be given are improving education programs and providing facilities that support the implementation of the on-site sanitation system, such as the procurement of a sub-system of transportation and final treatment plant for sewage sludge."

"Research'sain is to know the influence of baby gym to the development of rude motorik and soft motorik in baby's age 4-12 months, in Kelurahan Mataram Timur, the reason is there is no research before. The research is by using quasi experimental approach with "Pretest-Post test with Control Group Design". Target population of health babies on 4-12 months that fill the vriteria inclusi and record in 5 posyandu. The result of selection from 162 babies, 38 respondence which is devide into 19 babies group of treatment and 19 babies group control. Collecting independent data by plan observation with checklist, and depedent data observation by DDST. Analysis that used is t-test in sample and one sample test in free with level P<0.05. The research are 19 babies intervention group and 19 babies control group, there is influence of baby gym and development of rude motorik baby who exercise and do not exercise with t-test. The result test P=0.000. There is influence in development of soft motorik baby who exercise and do not exercise with t-test. The result test P=0.001. There is deference between development of rude motorik and soft motorik in post intervention group and control group with the valve of P=0.000 which is meaningfil. From this research we hope for all of official medic can give socialization about healty gyn for all mothers who have bany onclude bursing student"

"Penggusuran kampung yang banyak terjadi belakangan ini terlihat semakin menyudutkan kampung sebagai permukiman yang tidak layak untuk bersanding dengan modernitas kota. Sebagai permukiman yang terjadi dengan sendirinya (organic) dan tanpa perencanaan (informal), kampung kota sangat identik dengan citra tidak teratur, kumuh, padat dengan kualitas lingkungan yang buruk. Perspektif buruk mengenai kampung kota sebenarnya bisa saja dirubah, dengan potensi, ciri khas yang dimiliki dan kontribusi terhadap kota membuatnya dapat dipertahankan. Sekarbela sebagai salah satu kampung yang mempunyai potensi, ciri khas dan kontribusi terhadap kota di Kota Mataram mampu menunjukkan eksistensinya di tengah modernitas kota.Penelitian mengenai keberadaan kampung perajin emas dan mutiara Sekarbela ini untuk mengungkap apa pola permukiman yang terbentuk sebagai perwujudan dari eksistensinya, dan mengapa pola permukiman tersebut yang terbentuk. Metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan mengungkap kondisi kerja, karya dan aksi yang mengkondisikan kehidupan masyarakat perajin di dalam proses penstrukturan dalam masyarkat. Kemudian akan diungkap ruang yang terserap, terkonsep dan terhidupi sebagai hasil dari kondisi manusia dan penstrukturan dalam masyarakat tersebut yang diinterpretasikan melalui observasi partisipan di Sekarbela.Dengan analisa ditemukan bahwa transformasi sosial dan ekonomi menjadi suatu proses yang unik dalam kebertahanan mereka sebagai masyarakat perajin. Masyarakat perajin dapat tampil sebagai masyarakat modern yang mampu menciptakan sistem ekonomi dengan meleburkan nilai-nilai agama, tradisonal dan kapitalis ke dalamnya. Intervensi dari luar kampung tidak mempengaruhi bentuk spasial kampung, namun sebagai pemicu dari metamorfosis yang berlangsung di dalamnya. Sehingga reproduksi sosial ekonomi masyarakat sebagai faktor internal berjalan secara terus menerus dan senantiasa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.Akhirnya ditarik suatu kesimpulan bahwa kampung sebagai ruang yang mewadahi kegiatan bermukim dan terjadinya proses transformasi sosial ekonomi yang terus berproduksi. Kampung sebagai ruang yang nyata dan masyarakatnya akan terus berusaha mewujudkan kampung sebagai ruang yang sesungguhnya bagi kehidupan mereka. Hanya mereka, masyarakat yang bermukim di dalam permukiman yang dapat merasakan dan akan terus menerus merubah model ""ideal"" spasial permukiman. Perubahan secara terus menerus dalam masyarakat inilah yang menjadi cara dalam proses mereka untuk mempertahankan keberadaannya."

---

Penggusuran kampung or kampung eviction that many happened lately seen more and more made that kampung as the settlement improper to close together with modernity. As settlement that happened by it self (organic) and without planning (informal), kampung very identical with not regular image (disorder), dirty, solid with ugly environmental quality. Ugly in perspective about kampung actually can be changed, with potency, uniquely and contribution to city, make it defensible. Sekarbela as one of the kampung that have potency, uniquely and contribution to city in Mataram can show its existence in the modernity.

Research concerning existence of "kampung perajin emas dan mutiara Sekarbela" is to express what do the settlement pattern formed as appearance of their existence, and why it settlement pattern that formed. Used method to answer the the question is by expressing the condition of labor, work and action that conditioned the life of society in the process of structuration of society. Then will be expressed about perceived space, conceived space and lived space as a result of human condition and structuration of society which interpreted passing the participant observation in Sekarbela.

With analysis found that social and economic transformation become a unique process in staying them as craftsman society. They can come up as modern society capable to create the economic system by melting the religion values, traditional and capitalist into its. Intervention from outside kampung is not influence the form of spatial kampung, but as stimulate of metamorphosis that goes on in it. So that, social and economic reproduction of society as internal factor walk continually and is always influenced by external factors.

Finally, a conclusion that kampung as the space of live activity and the happening of social economic transformation process continuing productive. Kampung as real space and the society will continue to try to realize the kampung as virtual space for their life. Only their, the society that live in settlement able to feel and will continuously change the model of ideal spatial of settlement. The continually of change in this society become the way in course of them to maintain their existence."

"Pendidikan merupakan titik sentral bagi pembangunan manusia. Berbagai indikator di tingkat internasional menempatkan pendidikan sebagai salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan. Sejak tahun 1994, pemerintah Indonesia telah menetapkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan target partisipasi sekolah untuk SMP/MTs mencapai 90 persen, paling lambat pada tahun 2008. Tahun 2000, pemerintah Indonesia menandatangani MDGs, berkomitmen untuk menyediakan pendidikan dasar untuk semua dengan target menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar. Pada tahun 2005, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional menargetkan bahwa pada tahun 2009, APM SD/MI mencapai 94% dan 75,5% untuk SMP/MTs.Pada kenyataannya, pencapaian pembangunan pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Kesenjangan antara target partisipasi sekolah yang dibuat pemerintah dan MDGs dengan pencapaian realistiknya masih besar. Selain itu, persoalan kesejangan pencapaian pendidikan juga terjadi antardaerah perdesaan dan perkotaan serta antara penduduk kaya dan penduduk miskin.Mengacu pada permasalahan kesenjangan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hal-hal apa saja yang membuat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs masih jauh dari target yang dibuat pemerintah dan target MDGs; dan (2) apakah ada perbedaan interaksi antara sekolah dan kawasan (kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur) dalam pengaruhnya terhadap partisipasi sekolah pendidikan dasar di Indonesia.Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder untuk menjawab pertanyaan dasar tersebut. Data dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel 2002 dan SPSS for Windows Release 11.00. dengan aplikasi analisis regresi metode enter, analisis jalur dan analisis faktorial dengan metode General Linear Model. Dilakukan uji asumsi, seperti uji normalitas sebaran, uji linierit uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas, terhadap data-data penelitian. Unit analisisnya adalah kabupaten/kota, dengan jumlah sampel sebanyak 320.Untuk menjawabi pertanyaan pertama, variabel independen yang diuji terkait dengan faktor sosial/keluarga dalam penelitian ini mencakup (1) faktor pendidikan orang dewasa yang diukur melalui melek huruf laki-laki dan perempuan, (2) faktor ekonomi yang diukur melalui persentase pengeluaran untuk pendidikan dan persentase perempuan dewasa bekerja, dan (3) faktor kesehatan anak yang diukur melalui prevalensi balita kurang gizi. Sedangkan variabel yang terkait dengan faktor sekolah yaitu (1) faktor guru yang diukur melalui rasio murid-guru dan (2) jumlah sekolah yang diukur melalui rasio murid-sekolah. Variabel dependennya adalah partisipasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan kedua, variabel independennya adalah partisipasi sekolah: SD/MI dan SMP/MTs, sedangkan fixed factors adalah kawasan dan sekolah. Kawasan dan sekolah diperlakukan sebagai dumy variable. Dalam penelitian ini, terdapat enam hipotesis penelitian yang diuji.Penelitian ini berhasil menyimpulkan empat temuan mendasar. Pertama, hasil analisa data menunjukkan bahwa secara umum faktor-faktor yang ada di masyarakat/keluarga merupakan faktor yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs. Faktor sekolah hanya berpengaruh terhadap partisipasi sekolah pada pada jenjang SMP/MTs. Secara lebih spesifik, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI yaitu (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki dan perempuan), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan) dan (3) faktor kesehatan anak pada usia 0-5 tahun (balita kurang gizi). Sedangkan partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah).Kedua, hasil analisa data menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang nyata antara sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) dan kawasan (Indonesia Barat dan Indonesia Timur) dalam pengaruhnya terhadap partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar.Partisipasi sekolah pendidikan dasar baik untuk SD/MI maupun SMP/MTs, di Indonesia Barat lebih tinggi partisipasi sekolahnya daripada di Indonesia Timur.Ketiga, kawasan Indonesia Timur menghadapi tantangan yang lebih besar terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pendidikan dasar, seperti melek huruf orang dewasa, pengeluaran untuk pendidikan, balita kurang gizi dan rasio murid terhadap sekolah, daripada Indonesia Barat.Keempat, partisipasi sekolah pendidikan dasar pada jenjang SD/MI sudah mendekati target pemerintah dan MDGs. Akan tetapi, partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs masih jauh dari target pemerintah dan MDGs.Rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi sekolah pendidikan dasar antara lain (1) perlunya upaya untuk perbaikan tingkat keberaksaraan penduduk dewasa, (2) penanganan gizi buruk balita, (3) memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi perempuan, (4) segera merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN/APBD, (5) melakukan amandemen terhadap UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal-pasal yang kontradiktif dengan semangat sumber hukum nasional tertinggi yaitu UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 dan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dan (6) perlunya penambahan guru dan sekolah untuk SMP/MTs.

---

Education constitutes a fundamental and key element for human development. Various development indicators at the international level have put education as one of the main key for achieving a great success of development. Since 1994, the government of Indonesia has proclaimed the nine years compulsory basic education program. This program targeted to achieve 90% of school participation rate for secondary high school (SMP/MTs), at least by the year 2008. In 2000, the government of Indonesia has signed the MDGs agreement, committed to ensure that, by the year 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling. In addition, in 2005, strategic planning of National Department of Education has targeted to achieve 94% as the net school participation rate for elementary school (SD/MI) and 75, 5% as for secondary high school (SMP/MTs), at least by the year 2009.By seeing in its realization achievement, however, the achievement of education development in Indonesia is still far away from its planned targets. The gab between planned school participation rate target of the government and the MDGs and the real achievement in the field is significantly huge. Moreover, the problem of gab in education achievement is also significantly found between rural and urban areas as well as between the rich and the poor communities throughout Indonesia. With regard to the problem of gab in education achievement and its progress as explained above, this study has two main research questions. It aims to know (1) what factors that influence the school participation rate of basic education: SD/MI and SMP/MTs, that is considered still hard to meet with the planned rate of government and MDGs targets; and (2) is there found a different interaction between schools and regions (West Indonesia and East Indonesia) relating to factors influence on school participation rate of basic education in Indonesia.Researcher applies a quantitative approach and secondary data analysis to answer these research questions. Researcher uses a computer program of Microsoft Excel 2002 and SPSS for Windows Release 11.00 to analyze the data. It applies enter method-regression analysis, path analysis and general linear model-factorial analysis for statistical analysis.Assumption examination tests were made prior to statistical variables- analysis, they are such as normality distribution test, linearity test, heteroscedasticity test and multicolinearity test. Unit of analysis was regency/city, with 320 samples.The independent variables, in which were tested, as to answer the first main research question, were related to social/family factors. It includes (1) adult education factor that was measured by male and female literacy, (2) economic factor that was measured by percentage of family's expenditure for education and percentage of women in labor force, and (3) children's health factor that was measured by prevalence of malnourished children under five. The variables that are related to school factors include (1) teacher factor that was measured by student-teacher ratio and number of school that was measured by student-school ratio. The dependent variables were school participation rate of SD/MI and SMP/MTs. To answer the second main research question, the independent variable was school participation rate of SD/MI and SMP/MTs, whereas the fixed factors were regions (West Indonesia and East Indonesia) and schools (SD/MI and SMP/MTs). Regions and schools alike were treated as dummy variables. There were six hypothesis were tested within this research.As results, this research has successfully concluded about four main findings. The first finding, the result of data analysis indicated that, in general, the social or family factors constitute determinant factors that have significant influence on school participation rate of basic education, both for SD/MI and SMP/MTs. While, school factor only influences on school participation rate for SMP/MTs. Specifically, factors that influence on school participation rate of basic education for SD/MI include (1) adult education factor (male and female literacy), (2) economic factor (family's expenditure for education) and (3) children's health factor under five (malnourished children under five prevalence). While, the school participation rate of basic education for SMP/MTs was influenced by (1) adult education factor (male literacy), (2) economic factor (family's expenditure for education), (3) teacher factor (student-teacher ratio) and (4) number of school factor (student-school ratio).The second finding, the result of data analysis shown that there was a real interaction found between schools (SD/MI and SMP/MTs) and regions (West Indonesia and East Indonesia) relating to factors that influence on school participation rate of basic education in Indonesia. The school participation rate of SD/MI and SMP/MTs was where the West Indonesia region was higher than the East Indonesia region.The third finding discussed that compared to West Indonesia region; the East Indonesia region has been facing a higher challenging relating to determinant factors that influence on school participation rate of basic education, such as, adult literacy rate problem, family's expenditure for education problem, malnourished children under five problem, and student-school ratio problem, than West Indonesia region has.The fourth finding indicated that the school participation rate of basic education for SD/MI was currently closed to the planned government's and MDGs targets. However, the school participation of basic education for SMP/MTs was considered significantly still far away from the planned governments and MDGs targets.Several recommendations considered to improve the school participation rate of basic education in Indonesia include: (1) improve literacy program for adult, (2) improve malnourished children under five program, (3) extend working and business opportunity and access for women, (4) increase and immediately realize the education budget of 20% in national and regional budget, (5) amendment of law No. 20/2003 concerning about the national education system, and (6) increase number of teacher and school for SMP/MTs."

"Pembangunan pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita dan memperluas lapangan kerja. Agar pembangunan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan diperlukan peran serta masyarakat. Adanya kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dan pembangunan perekonomian yang berakar pada kekuatan masyarakat maka pemerintah kemudian berupaya untuk menerapkan suatu kebijakan melalui perancangan berbagai program pembangunan yang melibatken masyarakat sebagai salah satu komponennya. Sebagal salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam program pembangunan yaitu dengan menerapkan suatu kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) yang salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah selama 3 tahun.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan Program P2MPD serta menganalisis pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program tersebut maka penelitian yang dilakukan adalah dengan mengambii salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang menerima alokasi program tersebut sebagai obyek studi. Lokasi yang dipilih sebagai obyek penelitian yaitu Kecamatan Seputih Mataram yang terletak di bagian timer wileyah Kabupaten Lampung Tengah. Dipilihnya kecamatan ini sebagai obyek studi karena walaupun herjarak re/atif dekat dengan ibukota kabupaten namun basil pembangunan yang tercermin dari ketersediaan sarana dan prasarananya masih dirasa sanget minim apabila dibandingkan dengan ketersediaan sarana den prasarana ibukota kabupaten.Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder mengenai pelaksanaan Program P2MPD yang dianalisa secara deskriptif. Hasil analisa yang diperoleh kemudian dijadikan dasar dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Proses (AHP) yang didasarkan pada persepsi pars responden ekspert.Hasil analisa menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program P2MPD di Kabupaten Lampung Tengah, terutama di Kecamatan seputih Mataram belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kendala/permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. Walaupun demikian,. ban yak segi positif yang dapat diambil dan bermanfaat dengan dilaksanakannya Program P2MPD sebagai salah satu program pemerintah.Pelaksanaan Program P2MPD di lokasi studi telah barhasil dalam menciptakan dan meningkatkan proses pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Di samping itu Program P2MPD berhasil dalam meningkatkan peran organ isasi masyarakat desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Dengan dilaksanakannya Program P2MPD, fungsi sarana dan prasarana ekonomi pedesaan lebih meningkat sehingga ha! ini merupakan salah satu keberhasilan pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah terutama di kampung-kampung tertinggal.Program P2MPD yang merupakan media bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya telah berhasil membangkitkan peranserta masyarakat dalam pembangunan. Meskipun masyarakat merupakan tokoh sentral dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, namun peran fasilitator masih tetap dibutuhkan. ICeberadaan fasilitator ini dikaitkan dengan kemampuan masyarakat yang diberdayakan yang relatif masih sangat terbatas yang masih tetap membutuhkan pendampingan balk dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap perneliharaan.Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode AHP diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terwujud apabila target kemandirian masyarakat dapat dicapai. Apabila ditinjau dari sisi kendala, maka kendala yang dihadapi dan perlu mendapat perhatian adalah mengenai kualitas masyarakat yang diberdayakan. Oleh karena itu pelaku yang paling berpengaruh dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah aparat pemerintah yang berperan selaku penentu kebijakan. Jadi walaupun program yang dijalankan oleh pemerintah menempatkan masyarakat sebagai tokoh sentral pembangunan, namun peran pemerintah tetap diperlukan sebagai penga was atau pembina dalam mengatasi kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Menurut hash analisa dari persepsi responden ekspert, bahwa strategi yang paling diprioritaskan agar kebijakan tersebut dapat terwujud adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pada tahap pemeliharaan dan pengawasan.Dari hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jika peran masyarakat lebih dipentingkan maka hat ini tidak akan mengubah strategi prioritas, yang berarti bahwa mendorong partisipasi aktif masyarakat tetap merupakan prioritas utama. Demikian juga apabila pendapat responden dari pihak akademisi dianggap lebih berpengaruh dibanding pendapat responden lain, make hash anatisis menunjukkan bahwa tidak ada perubahan strategi prioritas. Hal ini berbeda apabila pendapat responden dari pihak pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak Bappeda lebih dipentingkan dibanding pendapat responden lain. Menurut Bappeda, strategi yang diutamakan adalah melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan agar kebijakan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dengan optima!. Hal ini berkaitan dengan target yang dinarapkan tercapai dari sudut pandang Bappoda dan juga dikaitkan dengan penitikberatan sasaran kegiatan Program P2MPD, yaitu terciptanya akses sarana dan prasarana ekonomi pedesaan."

"The purpose of this study describe the condition of the management, educators, and infrastructure of public primary schools in Banten province based on the parameters of national education standarts. The samples of this study consisted of 78 in many schools under studied. The standards that were achieved in the areas of management such as self-evaluation and its utilization for school development planning do not apply optimally. Also teacher educational qualifications and in-job-training, and infrastructure or facilities. The study recommended that those specific matters would be the main concern in future educational improvement in Banten province."

"Penetapan Kota Mataram sebagai pusat kegiatan nasional dan salah satu destinasi pariwisata nasional menuntut wilayah tersebut untuk mengembangkan infrastruktur, seperti: jaringan jalan, hotel, pusat perbelanjaan dan fasilitas lainnya. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk yang terdapat di Kota Mataram juga menuntut terjadinya perubahan tutupan lahan terhadap area permukiman terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk: 1 Menganalisis perubahan tutupan lahan di Kota Mataram tahun 2008, 2013, dan 2017, 2 Memprediksi dan mensintesa tutupan lahan tahun 2031 di Kota Mataram menggunakan pemodelan spasial Cellular Automata, 3 Merumuskan arahan pengendalian dan penyempurnaan RTRW Kota Mataram berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan untuk memprediksi perubahan tutupan lahan adalah dengan pemodelan Cellular Automata. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: kemiringan lereng, ketinggian, jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari garis pantai, jarak dari pusat pemerintahan, dan kepadatan penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase ketidaksesuaian tutupan lahan eksisting terhadap RTRW di Kota Mataram adalah sebesar 21,63 dan arahan pengendalian tutupan lahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketidaksesuaian terkecil terhadap RTRW adalah berdasarkan skenario 1.

---

Establisment of Mataram City as the center of national activity and one of the national tourism destination insisted the region to develop the infrastructure, such as roads, hotel, shopping center, food court, and other facilities. Other than that, the increase of population in Mataram also insist the transformation of land cover for residential area that increased every year. The purpose of this research is 1 Analyze the change of land cover at Mataram in 2008, 2013, and 2017, 2 Predict and syntesize of land cover in 2031 at Mataram using spatial modeling Cellular Automata, 3 Formulating control directive and improving the scenario land use policy of Mataram based on the principle of sustainable development.

The method use to predict the changes of land cover is by using Cellular Automata modeling. Driving factor that used in this research include slope, distance from road, distance from river, distance from shoreline, and elevation, distance from the government, and the population density. The result of this research indicate that percentage of inconsistency existing land cover to land use policy in Mataram is 21,63 and the land cover control directives can be applied to reduce inconsistency to land use policy are based on scenario 1. "