Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan sehubungan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekspor non migas terutama produk manufaktur, dimana kriteria keberhasilan dalam memasuki persaingan global adalah tuntutan kualitas yang tinggi, harga yang bersaing dan waktu penyerahan yang tepat. Kunci untuk memenuhi kriteria tersebut adalah kemampuan dalam penguasaan iptek dan kemampuan litbang dalam melakukan inovasi teknologi maupun teknik produksi. Kebijaksanaan iptek sejak PJPT I menetapkan sasaran untuk dapat menguasai, mengembangkan dan memanfaatkan iptek guna menunjang kebutuhan peningkatan teknologi produk maupun teknik produksi di sektor industri. Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini melakukan evaluasi terhadap kebijaksanaan iptek dengan memilih studi kasus pengembangan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) mengingat PUSPIPTEK adalah merupakan realisasi program operasional kebijaksanaan iptek nasional guna mencapai sasaran yang dicanangkan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah potensi yang ada khususnya. sumberdaya, program serta kelembagaan iptek yang ada sudah memadai dan didayagunakan secara optimal didalam menunjang industrialisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengintegrasikan data lapangan dengan studi dokumentasi. Data lapangan diperoleh melalui observasi langsung ddan wawancara dengan para pejabat yang terkait dengan penelitian ini. Studi dokumen mencakup kebijaksanaan, peraturan, laporan teknis dan informasi tertulis lain yang berkaitan. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan mengukur hasil kebijaksanaan iptek, membandingkan kesesuaian serta seberapa jauh penyimpangan dari tujuan yang dicanangkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembangan sarana dan prasana penelitian, pengembangan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia dikawasan PUSPIPTEK cukup berhasil. Sekalipun demikian, dalam pelaksanaan pengembangan PUSPIPTEK terlihat belum efektif dan efisien, dan hasil kegiatan operasional meliputi jasa teknik, penelitian dan pelatihan masih jauh daripada memadai. Hal tersebut terjadi akibat pendayagunaan sumberdaya belum optimal oleh karena kurangnya koordinasi, promosi, informasi ke pihak pemakai teknologi (sektor industri) dan adanya kendala dalam sistim perbendaharaan negara. Sedangkan pada tingkat nasional kebijaksanaan iptek belum banyak berperan dalam menarik minat industri untuk menanam modal pada kegiatan ristek. Kebijaksanaan iptek dinilai masih dalam taraf pengembangan sisi suplai saja dan hasil yang diharapkan masih belum memadai. Penelitian ini antara lain merekomendasikan agar di kawasan PUSPIPTEK diterapkan satu manajemen terpusat yang menangani masalah promosi kemampuan riset dan pengembangan, pemasaran pelayanan jasa teknis penelitian dan pelatihan, promosi paten yang ditemukan, publikasi internal maupun eksternat, agar semua potensi yang ada di PUSPIPTEK dapat didayagunakan secara optimal. Sedangkan untuk lingkup nasional perlu dilakukan usaha agar terbentuk pola kemitraan antara industri dengan litbang, sehingga kebutuhan industri akan jasa teknik maupun hasil penelitian dapat secepatnya diantisipasi oleh lembaga litbang, dan dilain pihak program penelitian yang dilakukan litbang lebih berorientasi pasar. "

"Indonesian law on national system for research, development, and implementation of science and technology"

"Sarwono Prawirohardjo adalah pionir pembentukan lembaga IPTEK di Indonesia karena berperan besar dalam pembentukan dan pengembangan Balai Perguruan Tinggi RI, IDI (Ikatan Dokter Indonesia), MIPI (Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia), LIPI (Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia), dan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia). Sumber data penelitian berasal dari arsip di ANRI berupa arsip Sekretaris Negara 1945-1965, Kongres dan Seminar Ilmiah 1957-1983, dan Pidato Presiden Soekarno 1958-1967. Di PDII BRIN ditemukan majalah ilmiah seperti Berita MIPI, Berita LIPI, dan Berita IPTEK. Arsip-arsip berupa surat kabar diperoleh secara digital di laman https://www.delpher.nl, https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers, dan https://www.nationaalarchief.nl. Di Perpustakaan nasional didapatkan surat kabar Kompas, Pikiran Rakyat, dan Republik dalam bentuk microfilm. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa proses pelembagaan IPTEK sebelum kemerdekaan berfungsi untuk mengelola sumber daya dan mempertahankan kekuasaan kolonial. Pemikiran Sarwono mengenai lembaga riset terbentuk dari kombinasi faktor keluarga, pendidikan, lingkungan kerja, dan pengalaman organisasi. Sarwono memiliki berbagai gagasan tentang ilmu pengetahuan, penelitian, kesejahteraan masyarakat, prioritas pembangunan, kualitas peneliti, dan pelembagaan IPTEK. Sarwono tidak selalu berhasil mewujudkan semua gagasannya dan mengubah struktur yang ada namun terus berusaha membentuk perubahan dalam batasan-batasan struktur dengan mengoptimalkan perannya di lembaga IPTEK. Sarwono berhadapan dengan persaingan membangun kekuasaan di bidang IPTEK dengan Belanda, repatriasinya ilmuwan asing, krisis politik dan ekonomi masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin yang menyebabkan penelitian merosot kuantitas dan kualitasnya, kebebasan para ilmuwan dibatasi, dan di bawah kendali pemerintah. Pada masa Orde Baru, Sarwono menghadapi kondisi dominasi penguasaan teknologi negara maju, skala prioritas industrialisasi, persoalan dana, kualitas dan kuantitas ilmuwan Indonesia, perencanaan, serta faktor budaya masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, Sarwono tetap berhasil membentuk dan mengembangkan berbagai lembaga IPTEK, infrastruktur penelitian, memberi bantuan dana riset, menerbitkan berkala ilmiah, mengkoordinasi penelitian antarlembaga, membudayakan pertemuan komunitas ilmiah, terwujudnya pusat penerangan ilmiah nasional dan mengadakan hubungan bidang IPTEK dengan luar negeri.

---

Sarwono Prawirohardjo was a pioneer in establishing science and technology institutions in Indonesia, significantly contributing to the creation and growth of the Indonesian Higher Education Center, the Indonesian Doctors Association (IDI), the Indonesian Council of Sciences (MIPI), the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), and the Indonesian Family Planning Association (PKBI). His work has left an indelible mark on the development of science and technology in Indonesia. The primary sources for this research include archives from ANRI, such as records from the State Secretary (1945–1965), Congress and Scientific Seminar proceedings (1957–1983), and President Soekarno's speeches (1958–1967). At PDII BRIN, relevant scientific publications like Berita MIPI, Berita LIPI, and Berita IPTEK were examined. Additional archival materials in the form of newspapers were accessed digitally at https://www.delpher.nl, https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers, and https://www.nationaalarchief.nl. Newspapers such as Kompas, Pikiran Rakyat, and Republik were found on microfilm at the National Library. The findings reveal that the institutionalization of science and technology in the pre-independence era primarily served to manage resources and sustain colonial rule. Sarwono's ideas on research institutions emerged from a mix of influences, including family background, education, work environment, and organizational experience. He developed numerous ideas regarding science, research, public welfare, development priorities, researcher quality, and the institutionalization of science and technology. Although Sarwono did not always succeed in implementing all his ideas or changing existing structures, he persisted in promoting change within institutional constraints by optimizing his role in science and technology organizations. Sarwono faced numerous challenges, including competition from the Netherlands in the scientific arena, the exodus of foreign scientists, and the political and economic crises during the Liberal and Guided Democracy eras, which reduced the quantity and quality of research, limited scientists' freedom, and placed them under government control. In the New Order period, Sarwono encountered issues such as the technological dominance of developed countries, prioritization of industrialization, funding limitations, the quality and quantity of Indonesian scientists, and societal cultural factors, including a lack of public interest in science and technology and a preference for traditional practices. Despite these conditions, he succeeded in establishing and developing various science and technology institutions, building research infrastructure, providing research funding support, publishing scientific periodicals, coordinating inter-institutional research, fostering scientific community gatherings, creating a national scientific information center, and establishing international relations in science and technology."

"Peran Perguruan Tinggi dalam menunjang proses industrialisasi sangat besar artinya, mengingat dalam proses tersebut terkait tiga pihak yang berperan penting yakni, Pemerintah sebagai pemegang kebijaksanaan, Perguruan tinggi sebagai pihak penghasil teknologi dan masyarakat industri sebagai pihak pemakai hasil teknologi itu sendiri. Selama ini masih terjadi kesenjangan informasi antara Perguruan Tinggi dengan pihak masyarakat industri sehingga produk-produk perguruan tinggi dirasakan masih kurang mencukupi tingkat kebutuhan masyarakat industri terutama dari segi produk teknologi. Per1u disadari pihak Perguruan tinggi memiliki sumberdaya manusia lebih banyak dibanding pihak masyarakat industri tetapi dana yang tersedia sangat terbatas, sementara itu pihak masyarakat industri memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan teknologi yang dibutuhkan tetapi sumberdaya manusia yang dimiliki untuk pengembangan tersebut sangat terbatas. Masyarakat industri dalam proses transformasi teknologi masih berada pada posisi tahap 1 dan 2, yakni tahap penerapan teknologi yang sudah ada untuk proses nilai tambah dalam memproduksi barang yang telah ada dipasaran, sedangkan perguruan tinggi berada pada posisi tahap 3 yaitu tahap pengembangan dan penyempurnaan teknologi untuk merancang produk masa depan. Tetapi sinkronisasi antar keduanya belum terwujud sehingga apa-apa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi belum dapat dirasakan manfaatnya oleh pihak masyarakat. Untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan ini perlu dikembangkan suatu pola koordinasi dari ketiga pihak yang terkait dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama pola pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi. Pola yang perlu dikembangkan dengan tanpa mengabaikan tingkat kebutuhan dimasyarakat industri. Koordinasi antar kelompok bidang keahlian perlu disusun disamping adanya alternatif dengan menyediakan sarana penunjany yang lebih kompleks seperti dibentuknya gagasan industri masuk kampus dan perlunya semacam stimulan untuk mengatasi pergeseran minat profesi. Strategi pencapaian maksud diatas dituangkan dalam tiga tahapan strategi : jangka pendek untuk menghadapi tingkat kebutuhan teknologi yang mendesak; jangka menengah untuk menghasilkan teknologi-teknologi alternatif; jangka panjang untuk melakukan penelitian-penelitian dasar sebagai bahan penciptaan teknologi-teknologi Baru."