Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMenjadi janda di usia muda bukanlah hal yang mudah. Merekadihadapkan pada permasalahan yang kompleks, misalnya: masalah rumah tangga,ekonomi, sosial, seksual, dan sebagainya. Dengan permasalahan-permasalahanitu, sebagai seorang janda di usia muda, ada banyak pemecahan untuk mengatasipermasalahan tersebut. Salah satu dari pemecahan tersebut adalah menikah.Namun kenyataannya, terdapat janda di usia muda yang memutuskan untuk tidakmenikah lagi. Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat proses pengambilankeputusan pada janda di usia muda untuk tidak menikah lagi berdasarkan teoriJanis & Mann (1977) yang mengatakan bahwa terdapat lima tahap dalam prosespengambilan keputusan. Tahap-tahap tersebut adalah mengenali masalah, melihatalternatif, menimbang alternatif, membuat komitmen, dan menghadapi umpanbalik. Selain itu penulis ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhiseorang janda mengambil keputusan untuk tidak menikah lagi.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif melaluiprosedur wawancara mendalam dan observasi terhadap subyek penelitian yangakhirnya diperoleh informasi sebagai data yang akan diolah untuk menjawabpermasalahan dalam penelitian. Penulis mengobservasi dan mewawancarai duaorang janda sebagai subyek penelitian.Dari penelitian yang dilakukan didapat hasil gambaran tentang prosespengambilan keputusan pada kedua subyek, yaitu mereka melalui kelima tahapandari Janis & Mann (1977). Selain itu diperoleh hasil mengenai faktor-faktor yangmempengaruhi kedua subyek dalam mengambil keputusan untuk tidak menikahlagi. Pada subyek 1 ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembilankeputusan, yaitu: circumslance, preference, belief dan action. Sedangkan padasubyek 2 ditemukan adanya faktor circumslance, preference, belief, action, danemotion.Terdapat keunikan yang ditemukan pada diri kedua subyek yaitu keduasubyek memiliki gambaran masa kecil yang membuat mereka tidak ingin menikahyaitu I melihat bahwa jika menikah dengan pria beristri maka ia merasa akanmenyakiti hati orang lain, sedangkan S mendapatkan gambaran dari ibunya bahwaia akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak lengkap apabila menikah denganpria yng menjadi suami orang. Disarankan untuk melanjutkan penelitian tentang proses pengambilankeputusan dengan melihat kondisi janda yang mengalami kesulitan ekonomi,janda yang tidak memiliki anak, ataupun latar belakang kematian suami karenafaktor-faktor yang lain."

"Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 209 K/AG/1994, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 48/1993/PTA., JK, jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1107/Pdt.G/92/PA.JT., adalah salah satu contoh dari permasalahan di dalam poligami. Di dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, prinsip yang dianut dalam perkawinan adalah perkawinan monogami, artinya seorang pria (suami) hanya boleh beristeri seorang wanita. Namun, secara bersamaan undang-undang, juga memberikan memberikan kesempatan kepada seorang pria (suami) untuk menikah lagi (poligami), meskipun dengan syarat-syarat tertentu dan harus memperoleh izin dari pengadilan. Salah satu alasan yang harus dipenuhi oleh seorang pria (suami) untuk poligami, adalah isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Disamping harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu adanya persetujuan isteri/isteri-isterinya, adanya jaminan dan kepastian bahwa suami akan berlaku adil dan mampu menjamin keperluan hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Hal inilah yang menimbulkan pandangan yang berbeda dari masyarakat mengenai poligami, yang memandang poligami dari segi positif poligami, yaitu dipandang sebagai solusi dari permasalahan dalam keluarga dan segi negatif poligami dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Sehingga timbul pertanyaan, apakah dasar dan pertimbangan Pengadilan Agama memberikan izin atau menolak poligami, bagaimana apabila isteri tidak bersedia memberikan kepada suami untuk menikah lagi, dampak apa saja yang mungkin terjadi dengan diajukannya izin poligami oleh seorang suami, dan apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah memadai untuk mengatur mengenai poligami. Pembahasannya meliputi konsepsi perkawinan dan poligami menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dibandingkan dengan KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), dan tentang konsepsi poligami ditinjau dari norma agama, norma sosial, dan norma hukum, serta tata cara mengajukan izin poligami. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan lapangan."

"Peraturan perkawinan campuran sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 diatur dalam ketentuan Gemengde Huwelijk Regeling (GHR). Perkawinan campuran terjadi antara mereka yang tunduk pada hukum yang berlainan. Bentuk-bentuk perkawinan campuran pada saat berlakunya GHR adalah perkawinan antar tempat, perkawinan antar regio, perkawinan antar golongan, perkawinan iternasional dan perkawinan antar agama. Perkawinan campuran dipengaruhi oleh pluralisme dibidang hukum perkawinan serta masyarakat Indonesia yang terbagi dalam beberapa golongan. Unifikasi dibidang hukum perkawinan dilakukan dengan upaya pemerintah mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1974 meskipun juga tidak berhasil mengakhiri pluralisme hukum perkawinan. Dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 maka segala bentuk perkawinan campuran di atas telah terhapus kecuali perkawinan antar warga negara (perkawinan internasional). Terhadap ketentuan ini ada pendapat dari para sarjana hukum yang melakukan penafsiran secara acontrario terhadap ketentuan pasal 66 UU NO. 1 tahun 1974. Penafsiran tersebut memungkinkan digunakannya ketentuan GHR terhadap perkawinan campuran yang tidak diatur dalam UU No. 1 tahun 1974. Perkawinan campuran memerlukan perjanjian perkawinan untuk menghindari sengketa dikemudian hari, meskipun hal ini bukan suatu keharusan. Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama dalam Undang-undang Perkawinan Nasional seringkali para pihak memanfaatkan ketentuan diperbolehkannya perkawinan di luar negeri. Perkawinan campuran membawa akibat terhadap kewarganegaraan suami/istri dan anak-anak yang dilahirkan. Suami/istri dapat tetap pada kewarganegaraanya atau salah satu pihak mengikuti kewarganegaraan pihak lain. Anak-anak yang dilahirkan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Terhadap harta benda perkawinan menjadi harta bersama, jika terdapat perjanjian perkawinan harta benda perkawinan dalam penguasaan masing-masing pihak."