Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini industri pertambangan di Indonesia telah berkembang dengan pesat, balk dari segi jumlah investasi dan produksinya. Perkembangan ini disatu sisi merefleksikan semakin besarnya manfaat ekonomi industri pertambangan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Disisi lain, keadaan ini meningkatkan resiko kerusakan lingkungan hidup karena dampak lingkungan hidup melekat dalam setiap kegiatan industri pertambangan. Dampak industri pertambangan terhadap lingkungan hidup mencakup dampak terhadap lingkungan flsik/alamiah maupun lingkungan sosial. Dampak pada lingkungan sosial acapkali bersifat negatif bagi masyarakat lokal. Sekarang ink untuk mengatasi dampak-dampak sosial tersebut, perusahaan pertambangan menaruh perhatian Iebih besar pada upaya pengelolaan lingkungan sosial melalui pendekatan community development. Namun beberapa penelitian menunjukkan community development yang dilakukan perusahaan pertambangan masih kurang memadai, karena cenderung reaktif, bersifat jangka pendek dan ditekankan pada program-program fisik. Sedangkan program yang bersifat non fisik, kuhususnya pengembangan kapasitas masyarakat kurang mendapat perhatian. Padahal pengembangan kapasitas masyarakat adalah faktor yang sangat panting untuk mempersiapkan masyarakat menuju ke arah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Disisi lain, karakter utama dari industri pertambangan adalah sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (non renewable industry, sehingga industri tersebut hanya bersifat sementara. Jika ketergantungan masyarakat lokal pada perusahaan masih sangat besar, pada saat aktivitas industri pertambangan berakhir, maka pembangunan masyarakat lingkar tambang akan mengalami proses deindustrialisasi yang ditandai dengan berhentinya seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Mengacu dari penjelasan-penjelasan diatas, tesis ini akan mencoba membahas upaya pengelolaan lingkungan sosial dalam meningkatkan kapasitas masyarakat lingkar tambang melalui community development yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Tujuan Penelitian ini adalah: pertama, mendeskripsikan pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Deskripsi mengenai hal tersebut ditekankan corporate social responsibility perusahaan dan community development yang dijalankan oleh perusahaan pertambangan. Kedua, mendeskripsikan dampak atau implikasi pengelolaan lingkungan sosial yang pada kapasitas masyarakat Iokal. Ketiga, Memberikan penilaian mengenai peningkatan kapasitas masyarakat lokal dikaitkan dengan kesiapan mereka untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan. Sedangkan hipotesis kerja penelitian ini adalah: pertama, Pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dalam derajat tertentu ditentukan oleh corporate social responsibility perusahaan dan community development yang dilakukan perusahaan pertambangan. Kedua, pengelolaan lingkungan sosial yang selama ini dilakukan oleh perusahaan pertambangan, dalam derajat tertentu dapat meningkatan kapasitas masyarakat lokal. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian studi kasus dan dengan menggunakan metode pengumpulan data pengamatan, wawancara mendalam dan penggunaan dokumen. Studi kasus dilakukan d PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), sebuah perusahaan pertambangan multinasional yang sedang mengusahakan penambangan bijih tembanga di Batu Hijau, kabupaten Subawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Dari hasil penelitian ini diperoleh temuan bahwa perhatian PTNNT pada upaya pengelolaan Iingkungan sosial masyarakat lingkar tambang cukup besar. Hal ini terlihat dari komitmen dan kebijakan Social Lisence To Operate (SLTO) dan Corporate Social Responsibility PTNNT yang memandang penting kedudukan masyarakat lingkar tambang dalam kegiatan perusahaan. Selain itu, dari penelitian ini diperoleh temuan bahwa mekanisme pengelolaan lingkungan sosial PTNNT telah berjalan secara sistematis, berdasarkan konsep dan strategi community development yang cukup jelas, melalui perencanaan jangka panjang dan secara relatif telah melibatan partisipasi masyarakat serta dukungan sumberdaya yang cukup besar dari perusahaan, balk dukungan dalam bentuk organisasi maupun dana atau anggaran. Dalam community developmen nya, PTNNT tidak saja melakukan pembangunan fisik namun juga pembangunan non fisisk, atau pembangunan kapasitas. Cakupan program pengelolaan lingkungan sosial PTNNT juga sangat luas, meliputi program pengembangan infrastruktur fisik, kesehatan masyarakat, pengembangan pendidikan, pengembangan pertanian dan pengembangan usaha (bisnis) lokal. Walaupun demikian, konsep pengembangan kapasitas dalam community development cenderung dipersepsikan secara terbatas, pelibatan partisipasi masyarakat lingkar tambang pada program tahunan community development cenderung masih rendah dan pengelolaan lingkungan sosial cenderung dilakukan secara sektoral oleh masing-masing divisi dan program yang terdapat dalam Seksi Community Development PTNNT. Bertolak dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pengelolaan sosial yang dilakukan PTNNT telah mampu meningkatkan kapasitas di tingkat individu. berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, sedangkan peningkatan kapasitas di tingkat organisasi dan komunitas rnasih kurang terlihat. Berdasarkan hasil tersebut maka, hingga saat penelitian ini dilakukan, peningkatan kapasitas yang terjadi pada masyarakat lingkar tambang dinilai masih belum cukup untuk mempersiapkan masyarakat lingkar tambang untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan. Akan tetapi, upaya pengelolaan lingkungan sosial yang dilakukan oleh Seksi Community Development PTNNT dalam jangka panjang cukup menjanjikan bag peningkatkan kapasitas masyarakat lingkar tambang, bila: a) PTNNT memperluas konsep pengembangan kapasitasnya, b) PTNNT mempertimbangkan program-program yang berkaitan dengan pembentukan, penguatan visi dan kemampuan untuk memerintah serta program-program yang berkaitan dengan peningkatan dan perluasan keterlibatan anggota dalam komunitas, dan c) PT. NNT meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar divisi dan program yang terdapat di dalam Seksi Community Development PT. NNT ataupun antar Community Organizer ketika merealisasikan program-program community development.

---

Indonesian mining industry today is growing at a fast pace, both in terms of investments and production. Such progress on the one hand reflects increasing economic benefits generated by the industry for central and local governments; on the other hand, it poses greater risks to the environment because the environmental impact is inherent in every mining activity.

The mining industry affects both the physical/natural and social environments. It is local people that suffer the mostly negative impacts of mining activities on the social environment. In order to deal with these social impacts, mining companies give greater attention to social environment management efforts through a community development approach.

A number of researches, however, show that community development programs run by mining companies are considered not satisfactory as they tend to be reactive, short-term and physical programs. Non-physical programs, e.g. one that develops the community's capacities, are not given proper attention despite the fact that community capacity development is an important factor in preparing people to lead a more independent and sustained life.

Mining is a non renewable industry, and it is only temporary. If local people are highly dependent on mining companies, no more mining activities will result in de-industrialization, marked by stoppages of all social and economic activities of the local communities.

Referring to the above statements, this thesis discusses social environment management applied by mining companies to build the capacities of local communities through their community development programs.

This research used a case study method as well as data collection, observations, in-depth interviews and documents. The company studied in the research was PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), a multi-national company mining copper ores in Batu Hijau in the regency of West Sumbawa, West Nusa Tenggara.

Research results show that PTNNT is highly concerned about social environment management as seen from its commitment to and policy on social environment management that respects the community living around the mining areas. Social Lisence To Operate and Corporate Social Responsibility are the basis on which the company makes its commitment and policy. PT NNT has been managing the social environment systematically, with sufficiently clear community development concept and strategy, long-term planning, community engagement and adequate organizational support and funds. The concept of community development applied by the company does not only address physical development but the capacity building of the community as well. The company's social environment management has an extremely wide coverage: infrastructure development, community health care as well as educational, agricultural and local business developments.

It can be concluded that the social environment management programs run by PTNNT are capable of building the capacities of the communities living around mines. However, in the case of, the company focused its social environment management on building the capacity of the community at individual level by promoting the knowledge and skills of community members, leaving their capacities at organizational and community levels not sufficiently attended to. By the time this research was on-going, the company had not been able to make appropriate capacity building efforts to prepare people living around mining areas to carry on with independent and sustainable development.

However, social environment management efforts taken by the Community Development Division of PT NNT are highly promising in the long run for building the capacities of people living around mining areas provided that the company a) develops a better capacity-building concept; b) considers to implement programs related to the establishing and strengthening of a proper vision and instructing capabilities as well as programs concerned with improving the involvement of community members; and c) enhances coordination and communication between sections within the Community Development Section or between Community Organizer to get its community development programs on track."

"Statistik Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 1999, menunjukkan bahwa usaha swasta di Indonesia khususnya Penanaman Modal Asing (PMA), mengalami kemajuan yang begitu pesat. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia tercatat sebanyak 7.568 buah, tersebar di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia (di luar sektor minyak dan gas, perbankan, Lembaga Keuangan non bank, Asuransi dan sewa guna usaha). Di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa telah hadir satu perusahaan multinasional yaitu PT. Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan berbagai aktivitas berupa eksploitasi dan pemanfaatan aset sosial masyarakat, berupa penambangan emas dan tembaga, sesuai dengan kontrak karya yang telah ditandatangani bersama antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, pada tanggal 2 Desember 1982. Kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara tersebut diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam memberikan sumbangan positif bagi peningkatan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, menjadi pembayar pajak yang taat, menunjang program pemerintah dan kebijakan-kebijakan tertentu, serta dapat melaksanakan tanggung jawab sosial di tempat beroperasinya perusahaan. Oleh karena itu, dalam kajian penulisan ini akan menggambarkan dengan jelas tentang bagaimanakah aktivitas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap masyarakat Lingkar Tambang serta faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendorong pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap masyarakat Lingkar Tambang. Dalam kaitan dengan tersebut di atas, maka teori yang digunakan adalah teori-teori yang mengarah kepada pemahaman yang lebih luas tentang Tanggung Jawab Sosial suatu perusahaan, artinya pandangan yang berorientasi kepada shareholders beralih kepada orientasi pada stakeholders. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, oleh Bogdan dan Taylor (1995), didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati. Salah satu pertimbangan pendekatan tersebut adalah karakteristik data yang lebih informasi kualitatif, sebab untuk memahami substansi Tanggung Jawab sosial, implementasi dan dampak bagi masyarakat sekitar perusahaan diperlukan proses penelitian pada ?latar alamiah" atau konteks dari suatu keutuhan (entity). Langkah ini harus ditempuh karena "Ontologi alamiahn menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya (Lincoln dan Guba, 1985; hal 39). Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan dua hal penting berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap masyarakat Lingkar Tambang yaitu: Pertama, berbagai aktivitas dan program yang mengarah kepada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya seperti sentuhan program pada sektor kesehatan, pendidikan, sosial budaya, infrastruktur, pengembangan usaha masyarakat sampai kepada perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak karyawan telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat. Kedua, di sisi lain masih banyak persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lingkar tambang yang belum mendapatkan perhatian yang optimal dan sungguh-sungguh seperti perlakuan dan perhatian kepada bahaya limbah tailing, perlakuan dan perhatian pada reklamasi kawasan yang rusak sebagai akibat dari proses dan aktivitas penambangan, perlakuan dan perhatian pada pencemaran sungai, belum lagi berbicara keinginan yang sungguh-sungguh untuk membantu pemerintah dan masyarakat di sekitarnya dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata, sampai kepada persoalan "Culture Shock" bagi masyarakat lingkar tambang. Berdasarkan temuan di atas, dipandang perlu bagi semua pihak terutama pemerintah daerah, DPRD tokoh masyarakat serta pihak perusahaan untuk memperkuat komitmennya terhadap perbaikan kondisi tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."

"Terdapat perbedaan pendapat antara DPR dan Menteri Keuangan mengenai pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara Tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah. Menurut DPR pembelian tersebut memerlukan persetujuan DPR sedangkan menurut Menteri Keuangan tidak perlu. Hal ini memicu Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ke Mahkamah Konstitusi. Melalui penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan terkait, penulis mencoba menjelaskan kewenangan Pusat Investasi Pemerintah, kategori pembelian saham dimaksud, dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, Pusat Investasi Pemerintah secara hukum memiliki kewenangan untuk membeli saham dimaksud tanpa persetujuan DPR sebagai Investasi Surat berharga.

---

There are differences opinion between the House of representative and the Minister of Finance regarding the purchase of 2010 PT Newmont Nusa Tenggara Divestiture Shares by the Indonesian Investment Agency. According to the House of representative, purchases require their approval, while Minister of Finance opining that is not necessary. It sparked a dispute authority of state institutions to the constitutional court. Through a normative juridical study with a descriptive analysis of the related regulations, the author tries to explain Indonesian Investment Agency authority, category of the purchasing shares mentioned, and the implications of the constitutional court verdicts. As a result, the Indonesian Investment Agency legally has the authority to buy the divestiture shares as Investment Securities without approval of the House of representative."

"Sebagai pihak yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, Pemerintah Indonesia mengadakan suatu kerja sama dengan para investor, dimana salah satu contohnya adalah kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Analisis dilakukan dengan melihat kedudukan dari kontrak karya di dalam hukum perjanjian dan juga melihat kedudukan Pemerintah sebagai subjek hukum perdata, dengan pembahasan mendalam mengenai pelaksanaan dari klausul divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara. Oleh karena itu, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan tipe penelitian sosiolegal, dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai klausul divestasi yang timbul sebagai akibat terbentuknya kontrak karya dan memahami problematika beserta penyelesaian tersebut. Salah satu hasil dari penyelesaian sengketa ini adalah pengakuan perusahaan daerah sebagai pihak yang dapat melaksanakan proses divestasi dan saham yang akan didivestasikan berada dalam kondisi bebas dari gadai,"

"Penelitian ini membahas tentang Tarik-Menarik Kepentingan Swasta-Pemerintah Dalam Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara. Peneliti membatasi studi ini hanya dari tahun 2008-2016 agar lebih terarah pada proses dan dinimika divestasi saham. Aturan divestasi saham Newmont merujuk pada perintah UU No.4 Tahun 2009, tentang Mineral dan Batubara. UU itu mengamanatkan perusahaan tambang asing yang sudah berproduksi selama 5 tahun wajib mendivestasikan saham ke pihak nasional. Namun, dalam perjalanan, divestasi saham Newmont menjadi pusat perburuan para oligarki yang memiliki jaringan kuat di DPR, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan institusi demokrasi lainnya.

---

This research talk about Conflict of Private-Government Interest In The Divestation of PT Newmont Nusa Tenggara's Share. Researchers limit this study only from year 2008-2016 to be more focuses on the process divest stock. The rule of divestment refer to law No.4/2009, about minerals and coal. The law obligated foreign mining company already productive for 5 years to share divested to the national. But, on the way , Newmont's shares at the center of a hunting the an oligarchy having a network of strong in the house of representatives, central government, local governments as well as institutions other democracy."

"Tesis ini akan menganalisis renegosiasi kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara dengan Indonesia pada tahun 2014. Masalah yang diangkat di dalam penelitian ini adalah PT. NNT yang mengajukan keberatan dan protes melalui gugatan arbitrase terkait pelarangan ekspor mineral tembaga mentah atau ore, tetapi setelahnya menyetujui renegosiasi sebagai bentuk perdamaian dengan Pemerintah Indonesia. Alasan-alasan apa yang menjadi latar belakang keputusan PT. NNT untuk menyetujui renegosiasi menjadi pertanyaan dari penelitian ini. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan dalam jaringan dengan menggunakan literatur dan sumber berita elektronik yang berkaitan erat dengan renegosiasi PT.NNT. Data tersebut akan dianalisis menggunakan konsep-konsep MNC (Sornarajah, Heryanto) dan kepentingan nasional (Burchill) untuk melihat bentrokan-bentrokan kepentingan di belakangnya. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa PT. NNT menyetujui renegosiasi dengan Indonesia sebagai cara untuk tetap mempertahankan profit mereka di dalam pertambangan tembaga.

---

This thesis will analyze the contract renegotiation of PT Newmont Nusa Tenggara and Indonesia in 2014. The issue raised in this research is the action of PT. NNT who filed for a claim through an arbitration process related to a ban on exports of copper ore, but later agreed to renegotiate with the Government of Indonesia. The reasons behind this agreement is the question in this study. The data used in this study are literature, documents, and articles from the media related to the "clash" and renegotiation between PT. NNT and the Government of Indonesia. These data will be analyzed using the concepts of MNC's (Sornarajah Heryanto) and national interest (Burchill) to see the clashes of interests behind it. From this study, it was found that PT. NNT agreed to renegotiate with Indonesia as a means to maintain their profits in the copper mining."

"PT Newmont Nusa T cnggara merupakan salah satu Perusahaan Tambang Bijih Tembaga di Indonesia yang memproduksi tarnbangnya rata-rata sebesar 130 juta ton lebih setiap lahunnya. Hasil lambang yang berasal dari lokasi peledakan oleh shovel listrik (electric shovel) diambil dan dimuat ke dalam dump truck, yang selanjutnya dibawa ke lokasi pcnghancuran (crushing plany, tempal penimbunan (stockpile), dan limbah buangan (waste dump). Shovel Iistrik dan alat penghancur (crusher) sesuai dengan kapasitas produksinya sanggup melayani rencana produksi tambang sampai dengan th.2010.Permasalahannya di sini adalah dengan kemajuan penambangan scmakin mcningkat, maka jarak pengangkutan material tambang dari lokasi penambangan (lokasi peledakan) menuju ke tiga lokasi pengiriman material (crusher, stockpile dan wastedump) akan bertambah juga. Dengan bertambahnya jarak pengangkutan tersebut akan bcrakibat untuk masa yang akan datang kebutuhan dumptruck juga akan mcningkat. Oleh sebab itu perlu diketahui mulai kapan dumptruck perlu ditambah.Untuk memperoleh kebutuhan dumptruck pada masa yang akan datang, diperlukan suatu simulasi dengan ProModel untuk mcngetahui kcbutuhan dari dumptruck tersebut untuk masa yang akan dalang. Pertama kali dilcumpulkan data penunjang untuk keperluan simulasi, sclanjumya disusun model simulasi yang dapat mewakili keadaan peralatan sesungguhnya di lapangan.Dari proses simulasi temyata diperoleh hasil bahwa untuk lahun 2003 dan 2004 kcbutuhan dumptruck yang ada cukup memadai, tetapi untuk tahun 2005 kebutuhan dumptmck masih kurang dan perlu ditambah sebanyak 7 unit dumptruck.

---

PT Newmont Nusa Tenggara is one of Copper Mining Companies in Indonesia which has an average of 130 million ton copper orc production per annum. Mine production from blasting location are loaded to dump truck by using electric shovel and then transported to crushing plant, stockpile and to waste dtunp locations. Electric shovel and crushing unit services mine production plan until 2010.Now, the problem is if the mining activity is entended, so distance of mining ore transportation &om blasting location to crushing plant, stockpile and to wastedump locations will be longer. The addition of distance for mining ore transportaion is of course will increase cycle time and eventually it will also increase the number of' unit dump truck.For this purpose we have to analyze when and how many dump truck should be increased. By using simulation of ProModel method it can be easily to find out the time and the number of unit dump truck. Simulation process can be done by collecting some field data as a support data to create simulation model representative of field condition.From simulation process can be summarized that in 2003 and 2004 there will be no more units of dump truck are needed and in the year 2005 7 units of dump truck have to be increased."

"Penawaran Umum merupakan salah satu alternatif pembiayaan jangka panjang untuk suatu perusahaan, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Setiap pihak yang ingin melakukan penawaran umum harus mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Untuk mendapatkan legalitas, maka setiap pihak yang melakukan proses penawaran umum diwajibkan untuk memenuhi ketentuan intern BAPEPAM yaitu Letter of Intent, Pernyataan Pendaftaran, Questionaire BAPEPAM, Evaluasi dan Pemeriksaan Setempat,Penalaahan Dokumen Lain, dan Dengar Pendapat Akhir. Hal-hal tersebut merupakan dokumen yang wajib disampaikan kepada otoritas pasar modal oleh perusahaan dalam rangka penawaran umum. Sebelum tahap penawaran saham perdana, perusahaan harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM. Setelah melewati prosedur maka kepada perusahaan diberikan pernyataan efektif menawarkan efek. Pada kenyataannya, masalah bisa terjadi setelah diberikannya pernyataan efektif. Hal ini yang menjadi masalah karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

---

Abstract Public Offering is one of the alternative long-term financing for a company, which performed in accordance with the provisions of the Law No. 8 of 1995 on Capital Market. Any party who wants to conduct a public offering must get the approval of BAPEPAM. To get the legality, are required to comply with internal rules of BAPEPAM Letter of Intent, the Registration Statement, BAPEPAM Question, Evaluation and Audit Local, Review Other Documents, and Hearings End. These documents must be submitted to the authority of the capital markets by a company for Initial Public Offering. Before the Initial Public Offering, the company must submit a Registration Statement to BAPEPAM. After going through the procedures, the company will get effective notice to offering securities. In fact, problems can arise after a company get an effective notice. This is a problem because it is not stipulated in any regulation."