Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Daerah Istimewa Aceh. Perhatian kepada kelompok masyarakat nelayan di wilayah ini penting dilakukan karena di samping memiliki potensi perikanan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga masih terdapat masyarakat nelayan yang relatif masih miskin.Program ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di daerah yang berpotensi dengan cara meningkatkan nilai tambah produksinya melalui pembentukan dan pendayagunaan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, serta jaringan kemitraan pengembangan usaha kecil sesuai kompetensi ekonomi lokal.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan dalam pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap di lapangan, hambatan-hambatan, dan alternatif pemecahannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (indept interview) dan observasi langsung dimana peneliti langsung berada di lapangan. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling selanjutnya informan lain ditelusuri dengan mengikuti prinsip teknik snow ball.Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Program PEL melalui pengadaan alat tangkap meliputi beberapa tahap, yaitu tahap sosialisasi program, tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pelestarian kegiatan. Sosialisasi program terdiri dari kegiatan penyebaran informasi dan pelatihan. Penyebaran informasi melalui mimbar ceramah di meunasah (surau) lebih efektif dari pada papan informasi dan brosur-brosur, hal ini disebabkan masyarakat setempat sangat patuh terhadap agama dan aturan adat. Papan informasi dan brosur-brosur ternyata kurang menarik minat kelompok sasaran, karena masih kurangnya kemampuan dan minat baca dari masyarakat, sehingga informasi tentang program hanya beredar dan dipahami oleh kalangan terbatas. Pertemuan diskusi kelompok sasaran melalui lembaga yang telah tumbuh dalam masyarakat menjadi sarana dalam penyampaian informasi. Dalam sosialisasi program juga dilaksanakan pelatihan manajemen keuangan dan industri bagi masyarakat pemanfaat serta sifat dari program tersebut.Tahap persiapan pelaksanaan program meliputi pemilihan desa partisipasi, pembentukan kelompok, dan perumusan rencana kegiatan. Pemilihan desa partisipasi PEL dilaksanakan berdasarkan musyawarah, namun dalam hal ini terlihat adanya intervensi dimana forum musyawarah tersebut terlalu diarahkan oleh dikoordinator TPPK. Pembentukan, kelompok KMP masih dirasakan belum tepat sasaran yang mana keputusan lebih didominasi oleh pihak petugas dan begitu pula dengan perumusan rencana kerja masih terlihat kebutuhan yang diberikan belum mewakili dari kelompok masyarakat pemanfaat. Oleh karena itu persiapan pelaksanaan diharapkan dapat menjadi proses belajar bagi masyarakat, sehingga rencana program yang dibuat sesuai dengan kebutuhannya.Pelaksanaan kegiatan meliputi tahap pengajuan dan pencairan dana, kegiatan kelompok sasaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. kegiatan pengajuan dan pencairan dana dilakukan berdasarkan rencana kegiatan (RK) yang telah dimusyawarahkan ditujukan kepada pimpinan proyek agar dana dicairkan ke rekening TPPK yang ada di bank lokal (BM), selanjutnya diajukan ke KPKN dengan dilengkapi tanda tangan ketua TPPK dan FK. Dalam pelaksanaan kegiatan PEL, keterlibatan kelompok sasaran belum memberikan masukan-masukan yang bersifat pemikiran, hal ini terlihat dari peralatan yang di berikan belum sesuai dengan kebutuhan KMP. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hasil dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan melibatkan warga masyarakat sehingga terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal, tetapi sayangnya kegiatan tersebut hanya dilakukan pada awal-awal program saja. Peningkatan pendapatan tidak disebabkan oleh kerjasama kelompok, akan tetapi penggunaan alat tangkap yang efektif.Kemudian tahap pelestarian, dalam pelestarian program terlihat masih kurang berjalan karena tingkat kesadaran dari petugas masih kurang dalam mengarahkan dan memantau sistem perguliran dana, demikian juga dalam pemasaran, peran jaringan kemitraan dengan pihak swasta belum terlihat. Menurut pengamatan di lapangan terlihat bahwa terminasi yang dilakukan bukanlah karena masyarakat pemanfaat yang mandiri atau berhasil, melainkan karena habisnya waktu yang telah ditetapkan dalam proyek telah berakhir.Beberapa kendala dalam pelaksanaan program antara lain: kurangnya peran tim pelaksana (fasilitator) dalam pelaksanaan program, sosialisasi program kurang berhasil, kurangnya motivasi dan partisipasi masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas masyarakat, minimnya tanggungjawab serta sikap malas (budaya malas) yang dimiliki oleh anggota kelompok sasaran, dengan demikian tingkat keberhasilan program rendah atau tidak mencapai tujuan.Perbaikan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap berjalan dengan efektif maka perlu meningkatkan peran serta tim pendamping (fasilitator) sehingga kehadirannya dapat menjadi motivator, perlu dilakukan penataan ulang perencanaan agar tercipta keserasian antara tujuan dengan kebutuhan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program, Pemerintah secara konsisten mendorong masyarakat untuk menuntut ilmu, disamping itu juga perlu dilakukan persiapan sosial dengan mengedepankan metode participatory rural appraisal (PRA), dan mengadakan pendekatan non-direktif."

"Terjadinya krisis moneter yang terus berkepanjangan hingga saat ini, telah menambah jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Krisis tersebut selain berdampak pada perubahan tatanan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Badan Pusat Statistik (2000) mencatat, dalam kurun waktu 1997-1999 angka pengangguran terbuka naik dari 4,79% menjadi 6,4%, suatu gambaran kenaikan yang relatif tajam. Kondisi ini telah membuat jumlah kelompok miskin semakin bertambah seperti pada tahun 1998 jumlah kelompok miskin sebanyak 34,5 juta menjadi 49,5 juta jiwa pada tahun 1999. Bahkan diprediksikan pada tahun 2001 penduduk miskin meningkat menjadi 80 juta-an jiwa (30%). Sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai program pembangunan yang bertujuan menanggulangi kemiskinan seperti program TAKESRA, KUKESRA, KUT, IDT, dengan pendekatan sentralistik dan top-down yang kurang memperhatikan kondisi daerah.Untuk mengatasi dampak krisis ekonomi tersebut terhadap masyarakat miskin, maka pemerintah melakukan berbagai program seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS), Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Krisis Ekonomi (PDMKE), maupun bantuan sembako melalui pasar murah. Semuanya lebih bersifat darurat dan mengarah pada pola konsumtif. Berkaitan dengan masalah kemiskinan tadi, pemerintah melakukan perubahan pendekatan dengan menganut pendekatan "pemberdayaan" yang lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin dengan penguatan institusi lokal. Salah satu program yang dimunculkan adalah "Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan" (P2KP) sebagai program pemberdayaan masyarakat miskin, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri (self-help).Proses pemberdayaan ini menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kewenangan, kekuatan dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin agar mereka lebih berdaya. Dengan kata lain proses pemberdayaan ini harus mampu menyerap aspek-aspek pemberdayaan dalam setiap kegiatan pelaksanaan P2KP seperti (1) perencanaan program tumbuh dari KSM; (2) KSM sebagai aktor utama pelaksana program ; (3) adanya partisipasi dan swadaya KSM; dan; (4) Implementasi program lebih mengutamakan proses daripada hasil.Bila dikaitkan dengan konsep pemberdayaan tadi, maka permasalahan dalam pelaksanaan P2KP sebagai pemberdayaan masyarakat miskin adalah "apakah sudah terserap aspek-aspek pemberdayaan dan sasaran program adalah orang miskin?. Permasalahan ini memunculkan pertanyaan penelitian yaitu: (1) Aspek-aspek pemberdayaan apa yang diserap dalam pelaksanaan P2KP; (2) Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat miskin; (3) Peranan fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin; (4) Hambatan apa yang dijumpai dan usaha mengatasinya.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan informasi-informasi tentang data-data proses pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui P2KP. Pemilihan informan dilakukan ,dengan metode "purposive sampling" yang meliputi Kabid.Pemberdayaan Ekonomi Bapade, Kasi Kesos, Sekretaris kelurahan, Faskel, Ketua BKM, Ketua KSM Cemara V dan anggota maupun Ketua KSM Papaya dan anggota. Untuk mendapatkan informasi dari informan penelitian ini melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa terdapat aspek-aspek pemberdayaan dalam P2KP sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tetapi pada tataran implementasi di lapangan penerapan aspek-aspek pemberdayaan dalam pelaksanaan P2KP di Kelurahan Margahayu masih rendah. Ini dapat dilihat dari dominannya fasilitator, RW/RT maupun pengurus BKM dalam pembentukan dan pemilihan pengurus kelompok, perencanaan program/pembuatan proposal usaha serta perguliran dana. Dalam tataran ini KSM hanya pelaksana pasif tanpa ikut terlibat. Sasaran program belum mengakses kelompok miskin yang mengalami kerentanan sosial dan ketidakberdayaan, karena 90 % dari anggota KSM adalah warga masyarakat yang telah memiliki usaha awal walaupun masih disebut "warga miskin".Dalam tataran pelaksanaan P2KP yang terjadi adalah pemberdayaan program pada tingkat BKM. Ini dilihat dari upaya-upaya pencapaian target ekonomis saja yang selalu mengutamakan hasil daripada proses. Pada hal dalam kebijakan makronya, kegiatan P2KP tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga bersifat sosial seperti peningkatan SDM masyarakat miskin.Berdasarkan temuan lapangan yang direkomendasikan adalah: BKM dalam perguliran dana P2KP lebih memberdayakan masyarakat miskin dengan cara merubah kebijakannya yang lebih memprioritaskan warga yang telah memiliki usaha awal ke arah masyarakat miskin yang memerlukan bantuan usaha modal. Hal ini agar sasaran program P2KP sebagai upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Selain orientasi ekonomi, proses perguliran dana juga dapat diarahkan pada kegiatan sosial seperti upaya peningkatan SDM serta pemberian beasiswa SD terhadap anak-anak dari keluarga miskin. Untuk meningkatkan kemampuan fasilitator dalam pengembangan masyarakat perlu upaya peningkatan pengetahuan tentang teknik-teknik pengembangan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknik pendampingan masyarakat serta dilanjutkan dengan peninjauan lapangan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat miskin, melalui Program Pengembangan -Kecamatan, di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tanjungsari tahun 1999-2002.Dilatarbelakangi oleh ketidakberhasilannya program ini dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat miskin, maka peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap proses sosialisasi ditahap perencanaan kegiatan, proses pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan program.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitik untuk menghasilkan informasi-informasi tentang proses pelaksanan program, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informan didahului dengan membuat theoretical sampling dan dilanjutkan dengan penarikan sample secara "snowball sampling" yang meliputi petugas, dan penerima program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut peneliti menggunakan teknik "in-depth inleruiew ", observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Margaluyu kurang berhasil memberdayakan masyarakat miskin. Penyelenggaraan program tidak mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat miskin, bantuan yang diberikan program terutama untuk UEP dan KSP belum cukup memberikan peluang bagi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, dan juga belum bisa membangun kelompok masyarakat dalam bentuk UEP atau KSP yang kuat, juga malah membuat keharmonisan sebagian masyarakat dengan aparat desa menjadi terganggu karena kecurigaan-kecurigaan masalah dana proyek.Kegagalan ini berawal dari sosialisasi program yang kurang memasyarakat. yang berakibat pada persepsi yang berbeda, dan motivasi partisipasi yang berlainan, disini motif ekonomi sangat dominan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini. Didukung oleh pendampingan yang tidak berkesinambungan, kompetensi sebagai cotmnunity worker tidak memadai dan pendamping masyarakat yang bekerja lebih berorientasi pada tugas sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional bukan pada proses sehingga kurang bermanfaat bagi anggota kelompok dan anggota masyarakat pada umumnya. Juga pendekatan yang dilakukan pada proses pemberdayaan untuk mencapai.hasil yang maksimal perlu disesuaikan dengan komunitas yang ada, dalam satu komunitas ada saatnya `didekati' dengan pendekatan yang directive tetapi ada saatnya menggunakan pendekatan yang non-directive.Pola perguliran yang dikembangkan tidak menyebarluas menjangkau sasaran yang lebih jauh, tapi membentuk kelompok-kelompok kecil yang lebih eksklusif karena hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang sama yang bisa menikmati pelayanan program melalui UEP.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan perlu dilakukan, program pemberdayaan harus dilakukan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dengan pendekatan directive atau non-directive. Membangun perekonomian desa dengan potensi yang ada dengan memperluas jaringan kerja, membangun lembaga perekonomian seperti misalnya koperasi, guna menghimpun petani tembakau dan kelompok UEP lainnya kedalam satu wadah yang dapat mempermudah dan daya tawar menjadi transparan, menguatkan kelompok UEP agar mampu bersaing dan menumbuhkan produktifitas yang pada akhirnya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin."

"Pengentasan kemiskinan hendaknya dilakukan melalui program yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan/partisipasi masyarakat. Agar terjadinya distorsi akibat ketidaksesuaian program dengan kebutuhan di dalam masyarakat dalam pelaksanaan program tidak terjadi. Salah satu program pembangunan yang didesain dengan menitikberatkan pengentasan kemiskinan masyarakat adalah program PMM/P yang dilaksanakan untuk memberi kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pemukiman/ hunian, kesehatan dan pendidikan yang bertujuan agar program tersebut dapat mengangkat derajat hldup keluarga miskin/ prasejahtera baik akibat krisis ekonomi maupun faktor lain, dan mengurangi beban sosial ekonomi keluarga miskin/ prasejahtera.Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program PMM/P di Kecamatan Ujung sebagai upaya pengentasan kemiskinan, melalui ditinjau dari karakteristik fnput aktifitas dan output dad program tersebut sehingga dapat diketahui basil (outcomes) dan gambaran mengenai hal-hal yang menjadi kelemahan dan kekuatan dad program yang telah dilaksanakan dan dapat dibuat penilaian dari Identifikasi ukuran-ukuran yang sesual untuk digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat melalui pelaksanaan program PMM/P tersebut. Serta rekomendasi untuk keglatan program selanjutnya.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian evaluatif. Model evaluasi, Ruang lingkup dan Logical Frame Work mengacu pada model yang dikemukakan oleh Bank Dunia dan menggunakan tipe evaluasi sumatif. Pada teknik pengambilan sampel informan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan inforrnan yang memahami topik penelitian yaitu Ketua program, staf Dinas Kesehatan, staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Camat Ujung, Kasi Pemkes Kecamat ujung, tenaga pendamping Kecamatan, para lurah, Fasilitator/ panitia Keci1 Kelurahan (staf, LPMK, PLKB kelurahan), serta Masyarakat penerima bantuan yang semuanya berjumlah 17 informan. Lokasi Penelitian yaitu di Kecamatan Ujung Kota Parepare.Hasil pemberian bantuan pada masyarakat yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan program PMM/P meliputi tiga bidang yaitu pemukirnan/ hunian, kesehatan dan pendidikan. Dan temuan lapangan menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan hasil pemberian bantuan tersebut telah mulai tampak pada setiap tahapan pelaksanaan program PMM/P, mulai dari persiapan, perencanaan, sosialisai, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Berdasarkan keseluruhan analisa yang dilaksanakan dapat dibuat penilaian tentang pencapalan program dan penilaian tentang desain program. Dimana berdasarkan temuan lapangan program ini tidak berhasil karena tujuan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Parepare temyata tidak memberikan dampak/ basil sesual dengan harapan pemerintah. Karena hasil yang dicapai bukannya mengangkat derajat hidup masyarakat miskin/ prasejahtera, malah sebaliknya masyarakat menjadi semakin lemah, tidak berdaya, manja bahkan telah menjadi ketergantungan terhadap Pemerintah. Selain itu, jumlah masyarakat miskin/prasejahtera semakin membengkak dari tahun ketahun, hal tersebut disebabkan oleh masyarakat yang semakin bangga dan senang apabila di masukkan kedalam kategori °miskin'. Hal ini disebabkan oleh sistem perencanaan yang bersifat top down yang diterapkan sehingga masyarakat tidak mempunyai peranan sama sekali dalam pengambilan keputusan, Kapasitas pelaksana program (personal capacity) yang terbatas dalam jumlah maupun kualitas, menyangkut serial sense atau peka sosial yang masih kurang sehingga mengakibatkan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin/ Prasejahtera tersebut terindikasi KKN. dan lebih kepada dana yang dialokasikan oleh Pemda masih sangat terbatas. Selain itu, terjadinya distorsi, dimana ketidaksesuaian program dengan kebutuhan di dalam masyarakat. Jadi pemerintah dalam hal ini belum bisa melihat dengan jelas mana kebutuhan (needs) masyarakat yang mendesak untuk dipenuhi dan yang mana hanya merupakan keinginan (wants) masyarakat yang tidak mendesak untuk dipenuhi.Oleh sebab itu diharapkan kepada Pemda Kota Parepare bahwa berdasarkan keseluruhan kegiatan tentang input, proses, output dan outcomes pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan program PMM/P dapat dibuat penilaian terhadap muatan desain program PMM/P yang akan dilaksanakan selanjutnya agar iebih bisa menyentuh dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat miskin. Upaya pengentasan kemiskinan yang meliputi program PMM/P sebagai sarana atau wadah pembelajaran, sehinggga diharapkan agar di tahun yang akan dating pelaksanaannya bisa lebih menyentuh permasalahan yang dialami oleh masyarakat miskin, karena pada dasamya program PMM/P yang dilaksanakan oleh Pemda Kota Parepare ini hanyalah merupakan kegiatan pemberian bantuan dan bukan mengimplementasikan mekanisme pemberdayaan masyarakat seperti yang ada pada tema program. Maka dad itu selayaknya Pemda Kota Parepare membentuk suatu program yang betul-betul menerapkan mekanisme pemberdayaan masyarakat sebagai aitematif proses pembangunan partisipatif. Aspek tersebut merupakan masukan yang perlu dipeitimbangkan dalam mengambil keputusan tentang program pembangunan yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan kekuatan pada masyarakat yang kurang berdaya dengan iebih menekankan kepada potensi-potensi yang ada disekitar masyarakat ataupun potensi yang rnereka miliki sehingga masyarakat dapat hidup lebih sejahtera."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang upaya pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan Program BRDP di desa Pagar Agung Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu. Program ini muncul seiring dengan terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 dan gempa bumi tektonik pada tahun 2000 yang berkekuatan 6,5 skala rikter yang berimplikasi meningkatnya jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun di Propinsi Bengkulu, dimana 23,37 % dari jumlah penduduk 1.592.926 jiwa tahun 2002, masih tergolong miskin.Hal ini disebabkan karena posisi tawar yang dimiliki oleh masyarakat sangat lemah, karena dihadapkan pada kondisi berusaha yang tidak kondusif, akibatnya menimbulkan kerawanan-kerawanan sosial dan terjadinya eksploitasi penggundulan hutan secara besar-besaran terutama pada hutan lindung Taman Nasional. Kerinci Sebelat (TNKS) untuk membuka ladang atau kebun yang akhirnya mengancam kelestarian hutan lindung yang ada di perbatasan Propinsi .Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu, kondisi ini terjadi karena mereka tidak mampu mengatasi masalah dan memanfaatkan potensi yang ada untuk mereka kembangkan di desa, disamping itu belum adanya lembaga yang dapat menyatukan pandangan, gerak langkah mereka secara bersama-sama untuk keluar dan kemelut kemiskinan yang ada.Menyikapi hal tersebut di atas, maka pemerintah mengintervensi desa-desa yang rawan kemiskinan dengan menggulirkan salah satu program pengentasan kemiskinan yaitu melalui program BRDP (Bengkulu Regional Development Project). Sebenarnya telah ada program-program serupa dilaksanakan sebelumnya, namun belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di Propinsi Bengkulu. Hal ini diduga masih kuatnya campur tangan pihak aparat pelaksana pada tingkat proses maupun tingkat pelaksanaannya, yang indikasinya belum memberdayakan dan memanfaatkan dana dimasyarakat, sehingga masyarakat cenderung terabaikan dan kurang diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, untuk itu adanya kemungkinan segelintir masyarakat sebagai pengelola programlproyek yang menuai manfaatnya.Program BRDP merupakan program pemberdayaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dengan bantuan dana bergulir. Namun dalam pelaksanaannya, apakah program ini mampu membawa perubahan dalam peningkatan pendapatan di masyarakat, untuk itu perlu dilakukan penelitian yang lebih, mendalam dalam rangka untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program di lapangan, serta bagaimana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program tersebut dan kendala/hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptip yang mendeskripsikan dan menganalisa data berdasarkan temuan di lapangan dari informasi-informasi yang didapat dan informan yang terpilih sebanyak 18 orang, dan mereka adaiah orang-orang yang terlibat Iangsung dalam kegiatan program BRDP baik di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Desa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan melalui pelaksanan program BRDP di masyarakat masih diwarnai dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengelola yang indikasinya belum sepenuhnya melibatkan peran aktif masyarakat. Penyimpangan banyak terjadi pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Setiap pengambilan keputusan didasarkan atas musyawarah desa, namun banyak hasil keputusan yang dilaksanakan bersifat semu karena dominasi kepentingan dari berbagai pihak masih terialu kuat. Untuk itu hasil yang dicapai dari proses pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program ini secara keseluruhan masih belum maksimal, karena terbukti banyaknya masyarakat yang masih menunjukkan sikap apatis terhadap pelaksanaan program yang cenderung hanya menginginkan untuk mendapatkan pinjaman uang. Sedangkan ditinjau dari peningkatan pendapatan masyarakat menunjukkan adanya indikasi perubahan, dimana tampak telah meningkatnya daya bell masyarakat dan telah adanya gairah untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi serta masyarakat telah mulai menerapkan informasi-informasi teknologi walaupun dalam prakteknya masih terdapat kendafalhambatan yang dihadapi baik ditingkat pelaksana maupun pada tingkat masyarakat itu sendiri.Agar program ini benar-benar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat diharapkan pihak pengelola proyek/program balk tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten serta pihak LSM dalam pelaksanaannya lebih banyak memperioritaskan keberpihakan kepada masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar usaha yang dikelolanya tidak bersifat spekulatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal perlu lebih menanamkan kesadaran dan motivasi yang kuat baik kepada aparat pelaksana maupun kepada masyarkat. Sedangkan untuk menghidari faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan program dilapangan dapat diadakan pendekatan secara individual dan pendekatan kelompok."

"Penulisan tesis ini bertujuan menjawab berbagai kegagalan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengatasi kemiskinan dalam masa krisis ekonomi dengan meninjau implementasi kebijakan PDM-DKE ( Pemberdayaan Daerah daiam Mengatasi Krisis Ekonomi ) Dan PZKP ( Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ) di Jakarta dengan kasus pelaksanaan di Kelurahan Kapuk di Jakarta Barat. Seiain itu dari acuan kegagalan tersebut, penuiis berusana menyusun konseo pemberdayaan bagi pengentasan kemiskinan meiaiui kebijakan oemberciayaan masyarakat yang optimal dalam mengatasi kemiskinan oerkotaan di Jakarta. Peralatan AHP ( Ana/yor Hierarchy Process ) digunakan untuk menyusuri konsep penyempurnaan program pemberdayaan dengan basis dari be-rbagai elemen yang diambii dari konsep dan peiaksanaan P2KP dan PDM-DKE di Jakarta dengan kasus kelurahan Kapuk.Adapun aiasan Kelurahan Kapuk dijadikan sebagai tempat atau Studi kasus dilaksanakannya kedua program tersebut disebabkan kelurahan tersebut menerima alokasl dana terbanyak ( 1997-1998/1999 ) di Jakarta melalui dua program yang bercirikan pemberdayaan masyarakat ( P2KP dan PDM-DKE ) juga dikarenakan mewakili kawasan miskin dan kumuh Serta padat Jakarta dilihat jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kondisi permukimannya.Penelitian ini adalah juga studi kasus kebijakan yang melihat proses pelaiwanaan hasil kebijakan atas penanggulangan kemiskinan di Jakarta khususnya masa krisis ekonoml tahun 1996 akhir -1998 lalu. Adapun kedua kebljakan P2KP dan PDM-DKE dianalisis sebagai suatu program pemberdayaan masyarakat yang tidak tepat untuk masyarakat Jakarta berdasarkan studi literatur dan berbagai hasil survey serta dengan bantuan informasi para expert yang mewakili setiap stakeholder atas tujuan kebljakan pemberdayaan masyarakat."

"ABSTRAKPendekatan pembangunan melalui kebijakan kebijakan ditingkat makro, tidak dapat memberikan nilai tambah pada sebagian lapisan anggota masyarakat. Adanya pendekatan masalah secara kasus perkasus merupakan salah satu alternatif melengkapi pendekatan pembangunan secara makro tersebut. Wujud pendekatan kasus-perkasus ini dapat dilihat pada usaha penanganan masalah kemiskinan dengan Program Usaha Ekonomi Produktif Kelompok. Program kegiatan ini secara konsep untuk tual disebut pengembangan masyarakat, dan karena kahadiran nya pada masyarakat sebagai program baru maka hal ini dapat dilihat sebagai inovasi. Untuk melihat lebih Jauh tentang inovasi ini, maka harus dikaitkan dengan konsep-konsep komunikator- (agen pembaru), saluran komunikasi (media), dan konteks sosial. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan konsepkonsep di atas dalam kaitannya dengan proses pengembangan masyarakat. Dengan memahami konsep ini, maka akan dapat memberikan evaluasi terhadap berkembang atau gagalnya program tersebut. Untuk mencapai tujuan ini metode grounded dinilai paling tepat sebagai metodologi penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Usaha Ekonomi Produktif dapat berkembang dengan baik karena munculnya hubungan patron-klien antara para peserta program. Namun jika dilihat dari konsep pengembangan masyarakat, hadirnya hubungan tersebut menandakan kekurang berhasilnya program. Adanya hubungan patron-klien diantara para peserta program disebabkan, adanya nilai-nilai kultural yang mengarah pada hubungan tersebut, kurang berkualitasnya komunikator, pemakaian saluran komunikasi yang memungkinkan terjadinya pemusatan informasi pada ketua kelompok, dan kurang dipersiapkannya para peserta program dengan pengetahuan yang diperlukan sebelum aktif dalam kegiatan usaha kelompok."