Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Public sector organization, especially government entities is facting a big chalenge today. The era of ne wpublic management push government for a better public service, In the other hand, there come the information technology age. Technology make the huge of government task easier. The internet make government closer with its poeple. So, it is a must for public service employees handling this technology. Unfortunately, they still poor in IT skill. The purpose of this paper is to examine the influence of the individual factors such as locus of control and self efficacy to their technological acceptance. There are 97 respondents of Surabaya city government employees use for the investigaton. Data collected by a survey conducted in Information dan Communication Office, as a part of Surabaya City Government that handle the Government Information Technology. This research use Structural Equation Model for testing the hypothesis. It is found that external locus of control strength computer self efficacy in information technological acceptance."

"Sekarang ini, perkembangan dunia tidak lepas dari perkembangan teknologi berbasis informasi. Hampir disemua sektor dunia usaha memerlukan teknologi informasi (TI) untuk mendukung proses bisnis masing-masing sektor. Dari semua sektor dunia usaha, yang paling terasa pengaruh teknologi informasinya didalam kehidupan kita adalahsektor perbankan. Teknologi informasi khususnya yang terkait dengan data merupakan hal yang paling kritis yang harus diselamatkan dari segala bentuk kerusakannya. Dikarenakan teknologi informasi itu sangat penting untuk menentukan hal-hal yang bersifat strategis disektor perbankan, maka diperlukan tata kelola TI (IT Governance)yang terarah, terstrukur serta optimal. Untuk itu, maka Indonesia khusus Bank Indonesia selaku Bank sentral yang memegang kekuasaan tertinggi disektor perbankan di Indonesia, memberlakukan peraturan-peraturan mengenai tata kelola TI yang harus dipatuhi (compliance) oleh Bank-Bank yang ada di Indonesia. Penelitian ini akan melihat sejauh mana peraturan-peraturan yang telah yang telah dikeluarkan oleh Indonesia khususnya Bank Indonesia taat pada kerangka tata kelola TI COBIT yang memang telah diakui sebagai salah satu standar internasional. Metoda utama yang digunakan adalah memetakan peraturan-peraturan tersebut ke 34 fokus proses COBIT.Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah: • Penyediaan kerangka kepatuhan TI disektor perbankan di Indonesia, • Sejauh mana peraturan tersebut mentaati kerangka kerja COBIT,• Apabila Bank-Bank yang ada di Indonesia ingin menerapkan kerangkakerja COBIT untuk tata kelola TI-nya, maka akan mempermudah Bank-Bank tersebut dalam mematuhi (compliance) peraturan yang berlakukhususnya peraturan dari Bank Indonesia • Memahami peraturan yang belum dibuat dan yang telah dibuat oleh Indonesia khususnya Bank Indonesia disektor perbankan dilihat dari sudut pandang kerangka kerja COBIT.

---

Nowaday, our real world can not separate from information technology (IT). Almost all bussiness sector need information technology to support their process bussiness. From all bussiness sector which most influenced by information technology isBanking. Data is the most critical part of information technology that must be saved from any disaster. Because IT is strategic for making decision in Banking sector, therefore, required effective, structured, and optimum IT Governance. According to that character of IT, Indonesia Bank, which as central Bank that holds hegemony Banking in Indonesia, implement some regulations related IT Governance that must be obeyed by other Bank in Indonesia. This research’s purpose is to view how the regulations, that published by Indonesia especially Indonesia Bank, appropriate and comply to COBIT (one of IT Governance International Standar). Main Method that used is map theregulations to 34 processfocus COBIT. The required result from this research are: • Provide IT compliance framework for Indonesia’s Banking. • View how these regulations are obeyed COBIT framework.• If Bank in Indonesia desire to implement COBIT framework, then it would be simply for obeying the regulation especially the regulations ofIndonesia Bank.• Comprehend the regulations that have not been made by Indonesia espesially Indonesia Bank viewed from perspective process COBIT.Keywords: IT Governance, Regulation, Framework, COBIT"

"Studi ini menetengahkan transformasi pembangunan persekolahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT). Disadari bahwa pembangunan persekolahan di kabupaten tersebut masih jauh tertinggal. Oleh karena itu, ICT dianggap sebagai media zaman untuk membantu mengakselerasi transformasi pembangunan persekoloahan di daerah ini. Dalam core teori transformasi pendidikan pada model pembelajaran di abad 21 melalui kontribusi teknologi dan mempertimbangkan situasi problematika sosial, maka penulis menggunakan Soft System Methodology (SSM) sebagai penuntun bagi masalah problematik tersebut.Penulis mengembangkan penelitian di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan melibatkan sembilan (components) sekolah sebagai lokus penelitian. Melalui interview/ diskusi secara formal maupun informal dan juga studi literatur, maka penulis menemukan sejumlah situasi problematis tentang pembangunan persekolahan melalui penguatan ICT. Dengan mengadaptasikan teori NIES dalam kerangka kerja model systems thinking yang dikategorikan dalam tiga level yaitu makro (institutional) level yang meliputi sistem aktifitas tentang peraturan daerah tentang pendidikan dan sistem optimasi anggaran pendidikan di daerah bagi pembangunan persekolahan; kemudian meso (organizational) level yang meliputi sistem aktivitas pada manajemen sekolah, kepemimpinan sekolah, dan teknologi pendidikan; serta mikro (individual/operational) level sebagai sentra dari pengembangan ICT sekolah yang meliputi sistem aktifitas kompetensi guru.Selanjutnya, melalui perbandingan dan debating, maka penulis mengimpulkan bahwa pembangunan persekolahan bagi penguatan ICT di daerah tersebut masih mengalami berbagai kelemahan diantaranya sumberdaya dari makro level sampai pada mikro level. oleh karena itu, direkomendasikan agar dikembangkan koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak bagi perubahan melalui komitmen yang sama dengan terus melakukan proses bottom-up and top-down bagi penguatan ICT berbasis sekolah (school-based ICT) di sekolah berdasarkan kebutuhan pembangunan pendidikan pada pembelajaran di abad 21.

---

This study perpetuates transformation of schools development in South Central Timor Regency by strengthening Information and Communication Technology (ICT). Schools development of this Regency are still left behind. So, ICT is considered as current media to accelerate and help transforming schools development in the region. The core theory of transformation in education of this 21st century learning model over the contribution of technology and considering this social problematic situation, then, the writer develops Soft System Methodology (SSM) as a guide for solving this problem interest as well.The writer develops research in educational chamber of South Central Timor Regency included nine selected schools as locus of study. Through formal and informal interview/ discussions and literary study, the writer found kinds of real world problematic situations about schools development to strengthening ICT. Then, by adapting NIES theory in framework model of systems thinking which are categorized into three levels as macro (institutional level) which covers activity system of educational local regulation and optimum budgeting for schools development; Mezzo (organizational) level which covers school management, school leadership, technology in education and the micro (individual/operational) level as the center of ICT development which involves school teachers competences.Over the comparison and debating, the writer concludes that schools development to strengthening ICT still bears kinds of shortcomings in resources from macro through micro levels. So, the writer suggests to develop coordination and communication among parts for improvement through the same commitment to keep up bottom-up and top-down procession in order to strengthen school-based ICT around schools based on the need of educational development in this 21st century learning."

"Naskah ini membahas kajian terhadap BUMN dan penguasaan negara pada sektor pos. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguasaan negara terhadap kegiatan pos berubah sesuai dengan sistem perekonomian yang dianut oleh pemerintah yang berkuasa. Pada masa orde lama penguasaan negara terhadap kegiatan pos sangat dominan, bahkan Jawatan Pos, Telegram dan Telepon memiliki kewenangan untuk melakukan monopoli. Pada masa orde baru penguasaan negara terhadap sektor pos mulai berkurang bahkan pada masa orde reformasi penguasaan negara terhadap sektor pos hanya sebagai regulator saja. Namun demikian pada masa orde reformasi ada sejumlah kewajiban negara yang diemban oleh BUMN dalam bentuk kewajiban pelayanan umum untuk menyelenggarakan pos di daerah-daerah terpencil. "

"ABSTRAKDengan dilatarbelakangi oleh massifnya penggunaan media sosial sebagai media komunikasi eksternal Humas sektor publik di era digital government. Penelitian ini berupaya mengkaji unsur-unsur yang menjadi daya tarik media sosial dan mengikat sektor publik untuk terus menggunakannya sebagai salah satu media komunikasi resmi, bahkan ketika diakui bahwa adopsi media sosial memiliki risiko tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada teori yang berfokus pada aspek-aspek penarik yang dimiliki oleh media sosial, salah satunya adalah teori logika media sosial Van Dijck dan Thomas Poell. Permasalahan penelitian yang diajukan adalah bagaimana determinisme elemen logika media sosial, yaitu abilitas program, popularitas, konektivitas, dan datafikasi melekat pada mediatisasi sektor publik melalui media sosial oleh Humas Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi terhadap aktivitas komunikasi dan interaksi dalam akun media sosial, serta wawancara mendalam terhadap para admin pengelola akun tersebut, ditemukan bahwa elemen logika media sosial Van Dijck dan Thomas Poell telah menjadi elemen online sebagai unsur penarik dalam adopsi media sosial sektor publik. Temuan menunjukkan bahwa elemen abilitas program dan konektivitas merupakan dua elemen yang paling penting dan paling banyak terlibat dalam komunikasi publik di era digital government. Peneliti mengajukan tiga argumen terkait dengan adanya elemen offline yang ditemuan dari penelitian ini. Pertama, pengguna media sosial sektor publik terperangkap dalam trend masyarakat akan platform dan kecenderungan selera massa terhadap konten, atau dengan kata lain sektor publik menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Kedua, kecenderungan pola komunikasi dan interaksi dalam media sosial secara langsung didorong oleh trend masyarakat dan secara tidak langsung didorong oleh popularitas platform. Argumen yang ketiga terkait dengan elemen popularitas, elemen yang paling penting dalam popularitas bagi pemilik platform sebenarnya adalah popularitas platform itu sendiri.

---

ABSTRACTWith the background of its massive use of social media as a public sector public relations external communication medium in the era of digital government. This research seeks to examine the elements of the allure of social media and bind the public sector to continue using it as one of the official communication media, even when it is recognized that the adoption of social media has its own risks. Therefore, this study refers to a theory that focuses on aspects of attraction possessed by social media, one of which is the theory of social media logic of Van Dijck and Thomas Poell. The research question posed is how determinism of social media logic element, ie program abilities, popularity, connectivity, and datafication are attached to public sector mediatization through social media by Public Relations of Ministry of Education and culture. Using a qualitative descriptive approach through observation of communication activities and interactions in social media accounts, and also conduct in-depth interviews with these account administrators, it was found that the elements of social media logic Van Dijck and Thomas Poell have become an online element as a puller element in the social media adoption as the public-sector official communication medium. The findings show that the elements of program abilities and connectivity are the two most important and most involved elements of public communication in the digital government era. The researcher proposed three arguments related to the offline element found in this study. First, public-sector social media users are caught in the community's trend of platforms and the trend of mass taste toward content, in the other word the public sector adjusts to the development of society. Second, the tendency of communication patterns and interactions in social media is directly driven by community trends and indirectly driven by the popularity of the platform. The third argument is concerning with the popularity element, the most important element in popularity for the owner of the platform is actually the popularity of the platform itself."