Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The book provides a panoramic approach to social exclusion, with emphasis on structural causes (education, health, accidents) and on short term causes connected with the crisis which started in 2008. The picture emerging, based on econometric analysis, is that the crisis has widened the risk of social exclusion, from the structural groups, like disabled people and formerly convicted people, to other groups, like the young, unemployed, low skilled workers and immigrants, in terms of income, poverty, health, unemployment, transition between occupational statuses, participation, leading to a widening of socio-economic duality. It has also been stressed the relevance of definitions of socio-economic outcomes for the evaluation of the crisis, and their consequences to define interventions to fight socio-economic effects of the economic downturn. The adequacy of welfare policies to cope with social exclusion, especially during a crisis, has been called into question."

"Runtuhnya komunisme di awal dekade 90-an membuat kapitalisme disanjung sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang sahih. Program-program pasar bebas dan deregulasi pun digencarkan oleh AS di dalam dan luar negeri. Pertumbuhan ekonomi memang melonjak, tapi tak lama. Hanya dalam beberapa tahun krisis keuangan global merebak dan membuat banyak negara jatuh miskin, termasuk Indonesia. Ketimpangan global melebar dan terkuaklah skandal-skandal korporasi paling memalukan sepanjang sejarah. Tata perekonomian dunia rekayasa Amerika ini gagal memenuhi janji-janjinya.Joseph Stiglitz menguraikan dengan jelas apa yang salah dalam kebijakan kapitalis ala Amerika ini. Stiglitz menunjukkan bahwa dengan tidak mencontoh apa yang sudah terjadi di Amerika, negara-negara lain bisa mencapai perekonomian yang lebih sehat serta tata masyarakat yang lebih adil dan berdaulat, masyarakat yang tidak menjadi bulan-bulanan belaka dalam persekongkolan antara dunia bisnis dan politik. "

"Paper ini hendak membahas proses implementasi yang benar dari UU No. 34/2000 sehingga tidak menimbulkan distorsi bagi masyarakat dan perekonomian. Selain itu, pembahasan juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya PAD (Pendapatan Ash Daerah) seperti kemampuan manajemen pemungutan pajak dan retribusi daerahnya, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhitungkan dalam pemungutan PAD, dan peran pertumbuhan bagi peningkatan PAD di daerah. Beberapa temuan dalam studi ini berkaitan dengan PAD dan pemungutan pajak daerah pada tingkat kahupaten/kota adalah bahwa peran dari PAD dalam pembiayaan publik di daerah cenderung berkurang. Selain itu dari hasil perhitungan elastisitas pajak antar daerah ditemukan bahwa jenis-jenis pajak daerah saat ini memiliki basis pajak yang kurang sensitif terhadap perkembangan perekonomian. Pemungutan pajak di daerah juga cenderung belum optimal, hanya ada beberapa jenis pajak yang pemungutannya sudah baik, hal ini terjadi karena kemudahan pengelolaan jenis pajak tersebut. Berkaitan dengan banyaknya kritikan dan keluhan terhadap pemungutan pajak daerah yang mengganggu iklim usaha, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman pemerintah daerah dalam implementasi kriteria-kriteria pemungulan pajak pada UU No. 34/2000.Saran dan kebijakan utama bagi permasalahan ini adalah diperlukan daftar detil pajak yang BOLEHdipungut daerah, bukan hanya kriteria umum saja; serta perbaikan sistem pengawasan penerbitan perda pungutan di daerah, dengan sanksi yang memadai. Selain itu, diperlukan juga optimalisasi pajak lokal melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan lokal. "