Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipungut dari warga negara dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Penagihan pajak timbul akibat dari adanya utang pajak atau tunggakan pajak. Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan prioritas penagihan pajak atas selebriti di KPP Pratama Cilandak, serta kendala apa saja yang dihadapinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskripstif dan mengambil KPP Pratama Cilandak sebagai site penelitian. Hasil penelitian ini diketahui bahwa fiskus melakukan tindakan persuasif yang disebut dengan penagihan pasif terhadap selebriti dalam melakukan upaya penagihan pajak. Bila wajib pajak tidak responsif terhadap penagihan pasif maka fiskus akan melakukan penagihan aktif dimulai dengan penerbitan surat paksa sampai dengan tindakan penyitaan. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya sistem yang terkoneksi dengan pihak-pihak yang terkait yang dapat memberikan data yang akurat dan valid, sistem ini disebut dengan single identity number.

---

Tax is one of the sources of government revenue which is levied to residents and become one of the obligations that can been forced by the issue of tax collection notices. Tax collection comes from the debt of tax or arrear of tax. This thesis discusses about the priority policy in implementation of tax billing for the soap opera actress at KPP Pratama Cilandak, and which problems they face. This study uses a qualitative research methode and the research site is at KPP Pratama Cilandak. The results of this research shows, that the tax has authorities to take some persuasife actions which is called a passive collection to announce the artist's right in tax collection process, when the taxpayer is not responsive to this way, the tax has authorities to collect the tax by forcing the taxprayer up to confiscation. The problems they face are, they do neither have any system which is connected to the people who can provide accuratly nor valid data. This system is called "single identity number""

"Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana hubungan (positif atau negatif) kewajiban rnemiliki Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pademangan? (2) Sejauh mana efektifitas kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dalam mendirikan perusahaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pademangan ? Pemilihan populasi adalah cluster sampling (sampling daerah) yaitu populasi penelitian ini adalah KPP Pademangan maka sampel dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang ada di KPP Pademangan. Teknik pemilihan sampeI adalah menggunakan non-probability sampling dengan cara sampling kuota. Penelitian ini memakai metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang meliputi analisis teoritis dan studi kepustakaan, Metode kuantitatif yaitu dengan menggunakan koefisien korelasi sederhana dan regresi linier sederhana. Teknik pengumpulan data primer adalah melalui kuisioner.Efektifitas adalah kemampuan melakukan sesualu yang tepat. Sasaran telah didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu apapun yang hendak melakukannya. Efektifitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam usaha untuk mencapi tujuan atau sasarannya. Jadi, sebenarnya sasaran merupakan objek yang utama mengevaiuasi efektif atau tidak efektif suatu organisasi. Sasaran di sini diasumsikan mulai dari memperoleh sumber sampai kepada sasaran tujuan akhir yaitu interests. Pendekatan sasaran (goal approach) dalam pengukuran efektifitas memusatkan perhatian terhadap aspek ourpul, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan.Diundangkannya seluruh undang-undang perpajakan dalam Lembaran Negara dan ketentuan peraturan perpajakan dalam Berita Negara mengandung arti bahvwa masyarakat (wajib pajak) hares sadar dan aktif untuk mencari tahu isi atau maksud dari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, baik yang bernilai kealpaan atau kesengajaan yang dilakukan wajib pajak maka tidak alasan bahwa wajib pajak tidak atau belum mengetahui pcraturannya. Tanggung jawab alas pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat (Wajib Pajak) sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketenruan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.Instrumen cara wajib pajak mengetahui kewajiban perpajakan, peinenuhan kewajiban, dan kepatuhan m :sing-masing mempunyai skor fase pencapaian kondisi ideal yang rendah yaitu 53,6%, 44,96%, 42,4%, Instrumen penyuluhan pajak dan instrumen pelayanan pajak mempunyai skor fase kondisi ideal yang diharapkan dari aparat pajak ternyata juga rendah yaitu 43,2% dan 59,33%. Skor fase kondisi ideal yang diharapkan dari intrumen wajib pajak dan aparat pajak masih rendah. Rendahnya kondisi ideal yang diharapkan maka kondisi instrumen ini tidak dapat diharapkan untuk memberikan signifikasi terhadap peningkatan penerimaan pajak.Hasil perhitungan korelasi wajib pajak terhadap penerimaan dengan rumus koefisien korelasi diperoleh (r) sebesar 0,928. Koefisien tersebut bernilai positif dan sangat mendekati angka 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak memiliki hubungan sangat kuat dan scarab, artinva peningkatan penerimaan terjadi bersama-sama dengan kenaikan jumlah wajib pajak, sebaliknya penurunan penerimaan terjadi bersama-sama dengan penurunan jumlah wajib pajak.Penghitungan t hitung variabeI wajib pajak pada hasil regresi yaitu sebesar 3,52 > t tabel pada tingkat kepercayaan 90% (a=0,1) yaitu sebesar 2,920. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan persamaan regresi dapat disimpulkan; (a) konstanta sebesar -1,099D+12 menyatakan bahwa jika tidak ada wajib pajak maka nilai penerimaan adalah -1.099D+12 (b) koefisien regresi X sebesar 194325728 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 wajib pajak, wajib pajak akan meningkatkan nilai penerimaan sebesar 194325728 X atau Rp. 194.325.728.Persentase peningkatan penerimaan pajak basil estimasi perhitungan regresi program TSP dcngan persentase rata-rata peningkatan realisasi penerimaan pajak sebagaimana pada tabel 13, cukup jauh berbeda. Persentase basil estimasi perhitungan regresi adalah sebesar 28.46% dan persentase rata-rata realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 34,61%, Akan tetapi, dari sisi jumlah realisasi penerimaan memiliki nilai lebih kecil dibanding nilai estimasi basil regeresi.Kinerja KPP Jakarta Pademangan tahun 2005 adalah kurang maksimal atau hanya sebesar 80,34% dari semua rencana. Akibatnya realisasi penerimaan pajak pada tahun 2005 juga adalah 80% dari total rencana penerimaan, Kewajiban mendaftarkan usaha untuk mendapatkan NPWP pada saat mendirikan usaha adalah sarana untuk intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Oleh karena itu, kesempatan ini agar dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana peningkatan penerimaan pajak yang efektif.

---

Main Problems of the research are (I) How is correlation (Positive or negative) of obligation in possessing tax payer registered number against tax revenue in KPP Pademangan, Jakarta ? (2) How efectivity of obligation in possessing tax payer registered number in establishing the company against tax revenue in KPP Pademangan, Jakarta? Population choosing is cluster sampling because the research population is Pademangan Jakarta therefore, sample of the research are institution of tax payer that existing in KPP Pademangan Jakarta. Sample selection technique by non-probability sampling by away of quote sampling. The research uses qualitative and quantitative method. Qualitative method by analysis descriptive approach covering theory analysis and bibliography study quantitative method by using simple correlation coefficient and simple limier regression. Primary data collecting technique by questionnaire.

Electivity is a capability of doing thing properly. Target has been defined as a situation and condition which is going to be achieved by something that eager to do it, effectively could be mentioned as a degree of successfulness of policy implementation in the way of achieving the target. So, target is actually the main object in evaluating effective or not effective. The target here is assumed starting from getting sources to final destination, it is interest. Goal approach in effectively measurement by focusing attention to output aspect, by measuring successful in achieving output degree which is planned.

Declaring of all tax regulation in official document of nation implicitly that society ( tax payer) must realize and active to know how or find out what is content or meaning of the determining rule of the tax regulation. If a mistake happened someday, whether by neglecting or intentional done by tax payer then there is no reason of not knowing the rule and regulation. Responsibilities tax implementation, as a reflection of obligation in tax sector is in society member (tax payer) themselves. The government in is this case as tax officers according to their function will responsible in doing development, research and supervise application tax payer based on rules underlying in rule and regulation of taxation.

Instrument to know tax obligation by fulfilling obligation, and obedience which has phase score of each in getting ideal condition is low of 53, 6%, 4, 96%, 42, 4%. Tax counseling instrument and tax service instrument should be at ideal condition phase that is hoped by tax officer, but actuality the score is also low of 43, 2%, and 59, 33%. This low ideal condition of expectation, make the condition instrument could not be used to give significance of increasing tax revenue.

Calculation result of tax payer correlation against revenue by correlation coefficient formula is got (r) 0,928. The coefficient is positive and absolute approaching to number I, thus it is summarized that a number of tax payer to tax revenue has a strong relation and direction, meaning, revenue increasing is altogether happened with a number of tax payer.

Counting of t counting tax payer variable to regression result is 3,52 > t table at confidence degree of 90% ( =0,1) is 2,920, It shows tax payer influence significantly to tax revenue. Based on equal regression is summarized: (a) constanta -1,099D + 12 is meant ,if there is no tax payer then revenue value is -1.099 + 12 (b) coefficient regression X 194325728 is meant, each addition of 1 tax payer will increase revenue value of 194325728 X or Rp, 194.325.728.

Increasing percentage of tax revenue as result counting estimation of TSP regression program with average percentage of increasing tax revenue realization as shown at table 13 is quite far different. Percentage result estimation of regression counting is 28, 46%and average percentage of tax revenue realization is 34, 61%. But, from side of total of revenue realization own a smaller value than estimation value of regression result.

Work performance KPP Jakarta Pademangan in 2005 is less maximum or only 80,34% from the target, And the result to tax revenue in 2005 is also 80% from total of revenue planning. Obligation to register business to get NPWP at the time of establishing, is a medium of tax intensification and extensification. Therefore, this opportunity should be benefited as a medium of increasing tax revenue in more effective."

"Permasalahan yang mendasar dalam modernisasi organisasi pajak, dengan adanya sistem kompensasi baru dan penerapan kode etik, apakah dapat mengubah pola pikir dan perilaku PNS yang selama ini identik dengan praktik-praktik tidak sehat seperti KKN. Apakah terdapat perbedaan menyangkut kualitas pelayanan yang menjadi tugas utama pegawai pajak selama 2 tahun masa modernisasi di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Tujuan utama penelitian adalah untuk memberikan penjelasan tentang kompensasi dan kode etik dan perbedaan yang dapat diberikan kedua hal tersebut pada kualitas pelayanan serta memberikan pemahaman mendalam terhadap pegawai mengenai masalah kompensasi dan kode etik serta melakukan perbandingan antara teori yang ada serta fakta yang berlaku sebenarnya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengedepankan analisis mendalam yang didapat dari wawancara narasumber terhadap kuesioner mengenai kompensasi dan kode etik yang telah disebarkan terdahulu. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif yang berasal dari penyebaran kuesioner yang ditujukan terhadap pegawai KPP Pratama Jakarta Gambir Empat dengan kriteria sample purposive yaitu pegawai yang terlibat langsung dengan Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan, sehingga didapat sampel sebanyak 81 orang pegawai dan data sekunder dari jawaban 522 responden terhadap kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Bidang Penyuluhan, Pelayanan da n Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat mengenai kualitas pelayanan di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Data lainnya adalah data kualitatif yang didapat dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari 4 orang aparat pajak dan 3 orang Wajib Pajak mengenai persepsi mereka tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan. Dasar teori yang dipergunakan untuk mengkaji masalah kompensasi adalah yang diutarakan oleh Salt (1994) yaitu sistem penggajian dibuat bukan hanya untuk mencapai efisiensi yang lebih besar tetapi juga untuk menumbuhkan semangat para pegawai untuk lebih profesional dalam memberikan pelayanan. Untuk teori kode etik digunakan teori oleh Tampoe (1994) yang menyatakan bahwa kode etik dan moral dari pelayanan publik, membentuk nilai-nilai yang diharapkan dari suatu pekerjaan dan mempengaruhi bentuk dan cara pekerjaan itu dilakukan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kompensasi adalah terdapat ketidakadilan dalam berbagai aspek kompensasi yaitu keadilan berdasarkan daerah tempat unit kerja, beban kerja,pengalaman kerja, dan kinerja yang dihasilkan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kode etik adalah terdapat keraguan responden terhadap pengawasan pelaksanaan kode etik, baik yang dilakukan oleh atasan maupun Badan Independen, dan masalah efektivitas peran Komisi Kode Etik. Data sekunder yang dipakai dari kuesioner kualitas pelayanan adalah pelayanan telah memenuhi aspek kualitas dilihat dari semua indicator pelayanan kecuali terkait indicator reliability mengenai masalah sarana pengaduan.Hasil penelitian di atas kemudian dianalisis lagi dengan menggunakan hasil wawancara mendalam dengan narasumber mengenai persepsi tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan yang didapat oleh Wajib Pajak. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa bagi Wajib Pajak terdapat peningkatan kualitas pelayanan dibandingkan sebelum modernisasi terutama dalam masalah pemberian hadiah kepada pegawai pajak, kecepatan pelayanan, sikap ramah dan sopan santun, kemampuan dan penguasaan peraturan serta penampilan ruang pelayanan yang semakin baik dan rapi. Masih adanya ketidakpuasan terhadap kurangnya fasilitas pendukung kantor serta miskomunikasi dengan pegawai pajak akan dijadikan saran perbaikan. Bagi pegawai sendiri, penambahan kompensasi menjadikan kebutuhan hidup terpenuhi sehingga kualitas kerja juga akan meningkat, dan penerapan kode etik dipandang perlu sebagai pedoman dan rambu-rambu yang membatasi perilaku pegawai sehingga dengan sendirinya akan memperbaiki kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

---

The fundamental issue in the modernization of tax service organization in Indonesia, along with improvement in compensation system and code of ethic for the employees, can be put into these questions: How effective are these new components in changing the employee?s way of thinking and behave, to change unhealthy practices among them, such as KKN (corruption, collution, and nepotism). After two years of modernization process among the employees, is there any significant difference in relation to the quality of service among the Small Tax Office employees of Jakarta Gambir Four. The main objective of this research is to explain the modified compensation and code of ethic among the tax office employees, and how much those two may affect the quality of tax service to the public, as well as how much those employees understand about modernization concept in the two components, with some analysis of relevant theories in comparison with what is actually going on.

Our method of research shall be qualitative, by stressing on some in-depth analysis on results of interviews with some source persons and questionnaires about compensation and employment code of ethic previously distributed among the employees of the tax office. Our primary quantitative data consists of questionnaires results from 81 employees of the Small Tax Office of Jakarta Gambir Four as respondents to the questionnaire. For secondary quantitative data consists of questionnaires results from 522 taxpayer from survey that has been given by Tax Socialization, Service and Public Relation, Area Tax Office of Central Jakarta, in relation to the said tax office. To further validate the analysis, we also conducted in-depth interview with 4 tax office staff and 3 public taxpayers, to find out their perceptions on the compensation system, code of ethic regulation and the quality of service among the tax office employees. Some theories were exploited as basis for analysis of job compensation among the tax office employees; such as Salt (1994) who wrote that compensation system is not merely created for higher work efficiency but also to boost up morale and work spirit among the employees, driving them to be more professional in delivering the service. We utilize the code of ethic theory formulated by Tampoe (1994) which basically stated that code of ethic and moral among public service workers should target at establishing values of what is expected from the job, and should be able to affect the format and the way such job is conducted. In brief, feedback from the questionnaire showed to us that, based on similar answer to particular question, the compensation system currently applied in the tax office is considered by many as unfair; incapable to evenly distribute the compensation based on workload, place of work (working unit), work experience, and performance. From the code of ethic part of the questionnaire, many expressed their uncertainty on the supervision of implementation of such values at workplace, both to be conducted by their superiors or independent oversight board. They also question the effectivity of the role of the Code of Ethic Commission in the organization. From the quality of service aspect, most of the respondents confirmed that the quality of tax service is up to the expected level, seen from all measurement indicators, except for reliability indicator related to complaint handling system.

The said result from the questionnaire was further analysed and compared to result from indepth interview. Still on the same topics, the interviews dug deeper into individual perception on the compensation system, employement code of ethic and the quality of service among the employees of the tax office; to include some opinions from public taxpayer. In general, they confirmed that improvement in the quality of tax service is apparent; in particular on how the tax office staff deals with gifts/gratification, hospitality and the speed of service, as well as improved service attitude among the front-row officers, along with some physical improvement in the service office themselves. Some minor dissatisfactions were addressed to lack of support facility in the tax office, and miscommunication among the officers, which shall be targetted for the next improvement. In the eye of the tax office staff themselves, improvement of compensation helps them to improve their welfare, and thus it affects their quality of work, whereas implementation of the improved code of ethic regulation is seen as necessary to serve as guidance among the staff, and eventually enhance the quality of service to taxpayers as well."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis implementasi pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi. Fungsi budgetair dan fungsi regulerend dibutuhkan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame. Kenaikan pemasukan PAD kota Bekasi dari sektor Pajak Reklame seiring dengan pesatnya pertumbuhan reklame yang diselenggarakan di kota Bekasi, maka diperlukan pengawasan terhadap standar teknis reklame agar reklame tidak mengganggu estetika kota, keamanan dan ketertiban kota Bekasi. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu implementasi pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi dan faktor penghambat pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan Pajak Reklame pada instansi-instansi pemerintah daerah yang terkait masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di kota Bekasi, diantaranya adalah pelaksanaannya tidak sesuai dengan Standard Operating Procedure dan konsep Pajak Reklame.

---

This thesis discusses implementation of Advertising Tax collection in Bekasi. Budgetair functions and regulerend functions needed in the implementation Advertising Tax collection. The increase of revenue Bekasi from Advertisement Tax sector along with the rapid growth by held advertisement in Bekasi, it is necessary to supervise the technical standard of advertisement in order to does not interfere the aesthetics of the city, security and discipline in Bekasi. This thesis raised two issues, namely the implementation of Advertising Tax collection in Bekasi and obstacle factors of Advertising Tax collection in Bekasi.

This research`s approach that being used is qualitative approach, analyze the data with qualitative method. And the result of this research stated that the Advertising Tax services in government agencies related areas is still many obstacles in the implementation of the Advertising Tax collection in Bekasi, the implementation of which is not in accordance with the Standard Operating Procedures and the concept of Advertising Tax."

"Buoyancy dan elastisitas pajak merupakan salah satu ukuran kualitas suatu pajak.Buoyancy dan elastisitas pajak dapat memberikan gambaran tentang responsifitas pajak terhadap basis pajaknya. Idealnya, suatu penerimaan pajak harus meningkat seiring dengan meningkatnya basis pajak. Buoyancy dan elastisitas pajak sama-sama mengukur perubahan persentase penerimaan pajak karena perubahan basis pajak sebesar 1%. Pada buoyancy perubahan tersebut termasuk didalamnya pengaruh tax discretionary change, sedangkan dalam elastisitas pajak tidak termasuk pengaruh tax discretionary change/DTMs. Dengan demikian dalam mengukur elastisitas harus dilakukan penyesuaian data penerimaan pajak dari pengaruh Terdapat beberapa metode penyesuaian data penerimaan pajak, yaitu propotional adjustment, constant rate structure dan dummy variable. Dalam penelitian ini, digunakan dummy variable method.Estimasi buoyancy dan elastisitas pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur difokuskan pada pajak hotel dan restoran, hotel, restoran pajak penerangan jalan dan total pajak daerah dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan time series tahun 2001-2005 dan cross section 38 kabupaten/kota. Hasil estimasi buoyancy dan elastisitas semuanya memiliki nilai kurang dari satu. Hasil estimasi ini memberikan gambaran bahwa pajak hotel dan restoran, hotel, restoran pajak penerangan jalan dan total pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur merupakan jenis pajak, yang tidak buoyant dan ine/astis. Dengan kata lain, responsifitas penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur terhadap basis pajaknya masih rendah. Estimasi kontribusi pengaruh DTMs terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, diperoleh bahwa kontribusi DTMs di Kabupaten Sampang jauh lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yaitu sebesar 27,77%. Terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki kontribusi DTMs minus,yaitu; Kabupaten Bondowoso (-0,67%), Kabupaten Pasuruan (-0,17), Kota Blitar (-3,59%) dan Kota Mojokerto (-0,01%). Rata-rata kontribusi DTMs pada penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 2,82% dan memberikan pengaruh yang negatif hanya di Kabupaten Ponorogo, yaitu sebesar -0,09. Sedangkan rata-rata kontribusi DTMs terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 3,99%.Beberapa saran terkait dengan hasil penelitian ini, antara lain; perlu adanya upaya intensifikasi dalam pemungutan pajak oleh pemerintah kabupaten/kota melalui identifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak serta memperbaiki basis data objek pajak, pemerintah daerah agar meningkatkan efisiensi dan meminimalkan biaya pemungutan pajak dan dalam pemungutan pajaknya agar dihitung berdasarkan potensi pajaknya."

"ABSTRAKPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu penerimaan pajak yang kurang signifikan di Kabupaten Bogor. Pengoptimalisasian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Evaluasi kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini bahwa kebijakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum berjalan dengan baik karena belum terpenuhinya satu dari lima kriteria. Kriteria yang belum terpenuhi adalah kriteria efektivitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Sedangkan yang telah memenuhi adalah kriteria perataan. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai peraturan yang mengatur mengenai ketentuan umum perpajakan daerah untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

---

ABSTRACTNon Metal Minerals and Rocks Tax is none significant tax revenue in the Regency of Bogor, West Java. The optimization of Non Metal Minerals and Rocks Tax has caused severe environmental damages. This study is aimed to analyse the evaluation of Non Metal Minerals and Rocks Tax policy in the Regency of Bogor. This study is based on quantitative approach using several methods like data collecting and indepth interview with main sources. The study shows that Non Metal Minerals and Rocks Tax policy does not work well as it does not meet its one of five main criterias. The criterias that does not work well is effectiveness, adequacy, responsiness and appropriateness. The one that work well and meet the criteria is equity. It rsquo s need further study about Governor Regulations that organize about the implementation od Non Metal Minerals and Rocks Tax."

"Usaha-Mikro-Kecil-Menengah (UMKM) di Indonesia berkembang secara signifikan setiap tahunnya. Namun perkembangan ini tidak diikuti dengan tingkat kepatuhan pajak dari pelaku UMKM. Pemerintah berusaha meningkatkan kepatuhan pajak dari pelaku UMKM salah satunya dengan memberikan kebijakan berupa pengenaan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet yang diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Penelitian ini mengambil site penelitian di Kepulauan Seribu. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan teknik analisa data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini meninjau bagaimana implementasi kebijakan PPh Final UMKM di Kepulauan Seribu serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak, dan meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPh Final di Kepulauan Seribu tergolong cukup. Implementasi kebijakan penurunan tarif PPh Final menunjukkan titik tarif yang optimal. Serta kebijakan penurunan tarif PPh Final UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada KPP Jakarta Pademangan dan KP2KP Kepulauan Seribu dalam mengimplementasikan kebijakan PPh Final UMKM di Kepulauan Seribu.

---

Micro-Small-Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia develops significantly each year. However, this development was not followed by the level of tax compliance of MSME actors. The government is trying to improve tax compliance from MSME actors, one of which is by providing a policy in the form of imposing Final tax income of 0.5% of turnover which is expected to increase tax compliance of MSME actors. This study took the research site in Kepulauan Seribu. This study uses a mixed approach with qualitative and quantitative data analysis techniques. This study examines how the implementation of the MSMEs Final tax income policy in the Thousand Islands and its impact on tax compliance, and looks at the factors that affect tax compliance. This study shows that the implementation of the Final Income Tax policy in the Thousand Islands is sufficient. The implementation of the Final Income Tax rate reduction policy shows the optimal tariff point. And the policy for reducing the MSMEs Final tax income tariff has a significant effect on tax compliance. This research is expected to provide input to office tax Jakarta Pademangan and Kepulauan Seribu in implementing the MSMEs Final tax income policy in Kepulauan Seribu.

"