Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehadiran Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat berakibat merugikan kepentingan bank dalam hal barang jaminan kredit debitur disita oleh Kantor Pajak, mengingat utan pajak adalah piutang negara yang memiliki hak mendahulu dari segala hak mendahulu lainnya termasuk hak bank selaku kreditor pemegang Hak Tanggungan."

"ABSTRAKDewasa ini dalam penerapan hukum dalam praktekkepailitan sering terjadi kekeliruan, khususnya dalam halpengajuan permohonan pailit. Salah satu contohnya adalahdalam hal kreditur dengan kualitas apa yang dapatmengajukan permohonan pailit. Hal ini diakibatkan karenatidak terdapatnya definisi serta batasan yang jelas dalampasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan AtasUndang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang(UUK). Jika tidak diberikan pengertian yang jelas mengenaikreditur macam apa yang berkualitas sebagai pemohon pailit,maka hal ini dapat membawa kepada ketidakpastian hukum dimasa depan. Oleh karena itu penelitian ini akan memberikanpemaparan mengenai hak kreditur preferen, dalam hal inikantor pajak dalam kepailitan dan khususnya dalam halmengajukan permohonan pailit dengan mengangkat kasus PT.Liman International sebagai contoh dimana salah satukreditur dalam kasus tersebut merupakan Kantor Pajak. Dalamkasus tersebut Kantor Pajak dianggap tidak mempuntaiwewenang untuk mengajukan permohonan pailit karenakualitasnya sebagai kreditur preferen, namun sebenarnyaKreditur Preferen mempunyai hak mengajukan permohonanpailit tanpa kehilangan hak jaminannya dan haknya untukdidahulukan. Dengan adanya pembahasan skripsi ini diharapkan pembaca mendapatkan kejelasan mengenai hak krediturpreferen dalam kepailitan khususnya Kantor Pajak dalamKepailitan khususnya dalam mengajukan permohonan pailit."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas pengelolaan pajak restoran oleh BKD Kota CCC. BKD Kota CCC yaitu instansi Pemerintah Daerah yang mengelola keuangan daerah terutama pajak daerah. Kegiatan magang dilakukan di bidang PAD 1 dan membahas pajak restoran. Evaluasi dilakukan dengan melihat kesesuaian aktivitas pengelolaan pajak restoran terhadap referensi dan regulasi yang berlaku. Terdapat 3 kegiatan yang dilakukan selama magang berlangsung yaitu pendaftaran, pelaporan dan penagihan pajak. Pendaftaran pajak meliputi pemberian dan pengembalian formulir SPOPD disertai lampiran, penerbitan NPWPD dan Maklumat Daerah serta Penetapan NPWPD secara jabatan. Lalu, Pelaporan pajak meliputi pemungutan pajak, pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak terutang. Kemudian penagihan pajak yang dimulai dari penagihan, surat teguran hingga kebijakan lelang. Pelaksanaan aktivitas sebagian besar telah sesuai referensi dan regulasi yang berlaku. Ketidaksesuaian bersifat minor dan dapat diselesaikan sehingga tidak mengganggu aktivitas operasional PAD 1.

---

This internship report aims to evaluate restaurant tax msanagement activities by the BKD Kota CCC. BKD Kota CCC is a local government institution that manages regional finances, especially local taxes. Internship activities are carried out in the field of PAD 1 and discuss restaurant taxes. Evaluation is carried out by looking at the suitability of restaurant tax activities against applicable references and regulations. There are 3 activities carried out during the internship, consist of registration, reporting and tax collection. Tax registration includes giving and returning SPOPD forms with attachments, issuance of NPWPD and Regional Declarations then Stipulation of NPWPD in office. Then, tax reporting includes tax collection, SPTPD reporting and payment of tax payable. Then tax collection starting from billing, warning letters to auction policies. Most of the activities carried out are in accordance with applicable references and regulations. Non-conformities are minor and can be resolved so that they do not interfere significantly with PAD 1 operational activities.

"

"Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan eksisting statistik, dan menggunakan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan sebesar 65,6% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Depok.

---

This final assignment discusses the Effect Of The Tax Collection Action with A Forced Letter To Taxpayers Compliance In Tax Service Office Primary Of Depok. The aim of the research is to determine how much the effect of the tax collection action with a forced letter to taxpayers compliance In Tax Service Office Primary Of Depok the method of this research was quantitative with existing statistic and using descriptive interpretative. The results of this study are: tax collection with a forced letter has a strong influence of 65,6% on the taxpayers compliance in Tax Service Office Primary Of Depok."