Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai penunjang pelaksanaan program-program pembangunan tidak lepas dari adanya penyediaan dana untuk pembangunan dan yang berperan penting dalam hal penyediaan dana tersebut adalah Bank. Oleh karena itu Bank Rakyat Indonesia telah mengeluarkan suatu produk jasa perbankan dalam bidang kredit yaitu Kredit Umum Pedesaan (Kupedes). Adapun dasar peraturan dari Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) ini adalah Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor Keputusan 21-Dir/KKP/G/1997 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPKBRI) SBU Unit Retail Banking (SBU-URB ). Kredit ini berbeda dengan kredit-kredit yang ada, karena mempunyai ciri yaitu kredit bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar, bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak. danya produk Kupedes ini, selain sebagai produk unggulan dari Bank Rakyat Indonesia, juga dengan motto dari Bank Rakyat Indonesia yang memberikan pelayanan kepada kebutuhan pembiayaan usaha kecil di masyarakat. Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) mempunyai prosedur yang relatif mudah dan sederhana, selain itu mempunyai sifat produktif. Adapun sasaran dari kredit ini secara garis besar untuk lapisan masyarakat menengah ke bawah baik dari golongan pengusaha maupun golongan berpenghasilan tetap. Pihak Bank Mensyaratkan adanya jaminan dari nasabah/debitur sebagai syarat untuk pencairan pemberian kredit, selain dari kelayakan usaha dan kepercayaan yang berdasarkan suatu analisa kredit. Bila kita meninjau syarat dan prinsip dasar Kupedes, maka untuk memperoleh fasilitas kredit ini tidaklah sulit. Tulisan ini akan menguraikan, dan membahas hal-hal seputar Kredit Umum. Pedesaan (Kupedes) serta dengan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan permasalahan yang di tulis. Untuk menunjang penulisan yang baik dengan data-data yang aktual, penulis melakukan penelitian lapangan pada Bank Rakyat Indonesia Sub Area Kramat Unit Jaya Baya Jakarta."

"Dalam rangka membantu para pengus a ha g olongan ekonomi menengah ke bawah dalam bidang permodalan, maka BRI Unit menyediakan fasilitas kredit, yaitu Kredit Umum Pedesaan (Kupedes ) berdasarkan SE Direksi BRI NOSE 18/ inv/1/1984. Ada 2 jenis kredit yang diberikan dalam rangka Kupedes ini, yaitu Kupedes Eksploitasi d an Kupedes Investasi. Kupedes eksploitasi adalah kredit yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja. Dalam pemberian kredit tersebut, pihak bank meminta adanya jaminan, sebagaimana. di tetapkandalam Undang-undang No. 14 tahun 1967 pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan bahwa bank tidak memberikan kredit tanpa adanya jaminan kepada siapapun. Di BRI Unit, pengikatan jaminan ada bermacam-macam. Namun bagi par a pengusaha, khususnya pengusaha kecil, jaminan fiducia adalah yang paling mudah disediakan, karena walaupun barangnya dijaminkan, tetapi masih dapat digunakan untuk keperluan usaha mereka. Pada pemberian besarnya kredit di BRI Unit ini diperhitungkan pula besarnya nilai jaminan yang.diberikan oleh debitur. Dalam pemberian kredit eksploitasi tersebut, BRI Unit melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha nasabah. Namun demikian bank kadangkala menghadapi resiko menunggak/ wanprestasi dari pihak debitur. Selain itu, kewenangan pihak debitur dalam menguasai benda yang dijadikan jaminan juga dapat merupakan masalah bagi bank. Untuk mengatasi masalah wanprestasi dari pihak debitur, BRI Unit menyelesaikannya secara di bawah tangan atau melalui PUPN."

"Much has happened in the new order era of the Indonesia rural development, including the achievement of a high level of rural economic growth and the development of physical infrastructure. At the same time, Indonesia still faces enormous rural development problems espicially it has been far from equitably distributed opportunity among the people to participate in the rural development process itself. When we made some comparison with South Korea, in rural development with Saemaul Undong movement, there are two problems in Indonesia rural development which it related with the loss of thr rural development momentum and lack of rural individual and community development...."

"Sebagai negara berkembang yang sedang membangun, Indonesia memerlukan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan. Selain itu, manusia sebagai makhluk Homo Economicus yang mempunyai kemampuan terbatas tentunya membutuhkan dana pula untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin meningkat. Dana yang dimaksud adalah dalam bentuk permodalan dari bank yang disebut dengan kredit. Penulis membahas langkah hukum apa saja yang harus ditempuh oleh debitur dan kreditur bila debitur melakukan wanprestasi. Risiko-Risiko apa saja yang akan diterima oleh debitur dan kreditur dalam perjanjian pemberian pinjaman (Kredit) perbankan. Dalam tesis ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan, data sekunder, tipologi penelitian eksploratoris. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang didukung wawancara dengan informan, serta metode pendekatan kualitatif dalam menganalisa data. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, maka diupayakan sedapat mungkin diselesaikan melalui jalan damai (musyawarah). Bila upaya tersebut tidak berhasil, maka dilakukan somasi. Bila tetap tidak ada tanggapan dari debitur, maka dapat diajukan ke pengadilan (untuk bank-bank swasta), sedangkan untuk bank-bank milik pemerintah diselesaikan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), yang kini telah berubah menjadi DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara). Dalam perjanjian pemberian pinjaman (Kredit) perbankan, meskipun resiko akan diterima oleh kedua belah pihak (debitur dan kreditur), namun debitur yang merasakan dampak paling besar. Hal ini karena harta bendanya yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) beralih kepada kreditur."