Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi perekonomian selalu mengalami perubahan, dimana pada periode tertentu mengalami pertumbuhan yang pesat dan mengalami perlarnbatan pertumbuhan pada periode lainnya. Ketika kondisi perekonomian Indonesia lebih baik dibandingkan kondisi saat krisis di 2008 dan lebih baik dibandingkan negara- negara lain di dunia, justru nilai deposito perbankan syariah menurun tajam. Di saat yang bersamaan pasar modal juga mengalami market recovery yang sangal cepat. Bagi masyarakat yang Sensitif akan tingkat keuntungan, pasar modal dan deposito layaknya dua buah bejana yang berhubungan yang dapat terpengaruh oleh kondisi makro ekonomi seperti suku, bunga, inflasi dan nilai tukar. Maka dari itu, tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makro ekonomi suku bunga, nilai tukar. inflasi dan IHSG terhadap deposito perbankan syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut diperoleh melalui studi literatur, penelaahan terhadap teori, dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelurnnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series periods: Januari 2005 sampai dengan April 2009. Data yang diglmakan bersumber dari data Bank Indonesia dan Bloomberg. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa jalur karena metode ini dapal digunakan untuk melihat pengaruh secara langsung dan tidak langsung dari variabel-variabel yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari besaran penganrh totalnya, IHSG merupakan variable yang memiliki pengaruh relatif paling kuat terhadap deposito perbankan syariah, yang diikuti dengan kurs, suku bunga dan intlasi.

---

Economic conditions are always changing, which in a certain period of rapid growth experienced and the slowing growth in the other period. When Indonesia economy facing a good condition than when the crisis happened in 2008 and better than other countries in the world, thus the value of sharia banking deposits declined sharply. At the same time the capital market market also experienced a very rapid recovery. For the people who sensititive with return, capital markets and banking deposit seems like two related vessel that could bc affected by interest rates, exchange rates and inflation. Therefore, this thesis aims to find the effect of macro-economic variable like interest rates, exchange rates, inflation and also capital market variabel like IHSG against sharia banking deposits, either directly or indirectly.

These factors obtained through literature studies, study of the theory, and some research's results that has been done before. Data used in this research is time series data in the period of January 2005 until April 2009, provided by Bloomberg and Bank Indonesia. Research method used was path analysis because this method can be used to see the direct and indirect effect of the variables examined. Results of this research show that from the total influence, IHSG is a variable that has a relatively strong against the sharia banking deposits, which is followed by the exchange rate, interest rates and inflation."

"The effective enforcement ofthe district autonomy regulations will influence allsectors included health sector. Public health center as the point of spear that directlyprovides health scmices to public, will be _inliuenced by that effect. Since the effectiveenforcement of district autonomy, health financing depend on the district?s income andthe concem of the district government. Besides the health financing problems, healthsector is also faced with public demand of good services.One way out altemative is application of self-financed public health centerconcept which public health centers are given authority to manage their functionalrevenue for filling their operational needs directly and to mobilize the potency of publicfinancing in order to increase their quality of services. Tebet public health center as oneofthe self-financed public health centers in Jakarta is also faced with financing problem.Being self-financed public health center, one of the efforts is price adjustment becausethe prevailing prices have accorded to the reject pricing regulation which the prices ofthe seitltinanced public health center are similar with the prices of the public health center that not a self-financed one. Price adjustment effort must consider unit cost andability to pay (ATP).There are no reliable estimate of unit cost and rationale price at Tebet publichealth center. So, the general objective of this study is to obtain the unit cost and therationale price of the basic health services at Tebct public health center.The method used for cost analysis is the ?double distribution method" and theresults were used for price simulation in which ATP'is used to obtain rationale price.The data was taken at 5 basic health services production units (BP, BPG, KB, KIA.,Immunisation) in Tebet public health center fiom April until September 2000.The results indicated that from the 5 production units analizecl, the normativeunit cost of BP is Rp.5.343, Dental Health Consultation is Rp.S_720, simple measures atBPG is Rp.l0_364, complex measures at BPG is Rp.2l.l34, Family Planning isRp. 18.866, Mother and Children Care is R.p.7_018 and Immunization is Rp.4.628.The rationale prices for _each production units when the ATP is considerated, areas follow: BP production unit is Rp_7.000, Dental Health Consultation is Rp.7.000,simple measures at BPG is Rp. R.p. 18.000, complex measures at BPG is Rp. Rp.25.000,Family Planning is Rp.28.000, Mother and Children Care is Rp.8. 000, andImmunization is only Rp.900, because immunization is one ofthe public goods.With those results, it is Suggested for the public health center to ask about theextent of the rationale price to decision maker and to carry out operational costeiiiciency. While the decision maker is suggested to adjust the price of self-financepublic health centers.

---

Abstract Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang otonomi daerah, maka akanberdampak pada berbagai sektor termasuk sektor kesehatan. Puskesmas sebagai ujungtombak yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga akanmerasakan dampak dari pelaksanaan otonomi daerah. Dengan pemberlakuan otonomidaerah, pembiayaan kesehatan tergantung pada Pendapatan Asli Daerah dan ?concern?Pemerintah Daerah terhadap sektor kesehatan. Disamping pemxasalahan-pembiayaan,sektor kesehatan juga menghadapi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bermutu.Salah satu alternatif jalan keluarnya adalah dengan menerapkan konsepPuskesmas Swadanzg yaitug puskesmas diberi kewenangan untuk mengelola selumhpendapatan fungsionalnya untuk keperluan opcrasional dan mengoptimalkan mobilisasipotensi pembiayaan masyarakat dalam rangka mcningkatkan mulu pelayanan.Puskesmas Kecamatan Tebet, sebagai salah satu Puskesmas Swadana di DKI Jakartajuga menghadapi masalah pembiayaan Dalam upaya menjadi puskesmas yang mandiri,maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penyesuaian tarif mengingat bahwatarif yang benlaku di Puskesmas Tcbet masih nmcnggunakan pola tadf lama yang samadengan puskesmas-puskesmas lain yang belum swadana. Upaya penyesuaian tarif hamsdilakukan dengan mempcrtimbangkzm biaya satuan dan kemampuan membayarmasyarakat (ATP) Permasalahan yang dihadapi adalah belum diketahuinya biaya satuan dan tarifrasional di Puskcsmas Tebet. Dcngan dcmikian tujuan umum dari penelitian ini adalahuntuk mendapatkan gambaran mcngenai besarnya biaya saluan dan tarif rasionalpelayanan dasar di Puskesmas Tcbet.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskdptif analitik denganrancangan cross sectional. Metoda analisis biaya yang digunakan adalah doubledistribution dan aplikasi ATP melalui simulasi tarif. Data diambil dari bulan Aprilsampai dengan September 2000 pada unit pelayanan dasar (BP, BPG, KB, KIA danlmunisasi) di Puskesrnas Tebct, data ATP dari SUSENAS tahun 1999.Hasil pcnelitian menunjukkan bahwa dari 5 unit produksi pelayanan dasar yangdianalisis biaya saman dan tarifrasionalnya didapatkan biaya satuan normatif di unit BPsebesar Rp.5.343, pcmcriksaan di BPG sebesar Rp.5.'720, tindakan ringan di BPGsebesar Rp_10.364, tindakan berat di BPG sebesar Rp.2l.l34, KB sebesar Rp.18_866,KIA sebcsar Rp_7.018 Serta Imqrlisasi sebesar Rp.4.628.Kcnaikan tarif dengan mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat(ATP) yang direkomendasikan untuk BP adalah sebesar Rp.7.000, pcmcxiksaan gigiRp.7_O00, tarif tindakan ringan di BPG Rp.18.000, tarif tindakan berat di BPGRp.25;000, tarifKB Rp.2s_ooo, tarifKIA Rp.8.000, tariff lmunisasi tetap Rp.9oo karenaImunisasi merupakan salah salu public goods.Dengan hasil tersebut disarankml bagi puskesmas untuk mengusulkan kepadapengambil keputusan tentang besamya tarif rasional di unit pelayanan dasar danmelakukan efisiensi biaya opemsional_ Sedangkan bagi pengambil keputusan untukmenetapkan tarif puskesmas terutama Puskesrnas Swadana sesuai dengan biaya satuandan kemampuan membayar masyarakan."

"Penelitian ini mengenai analisis prosedur pembiayaan mudharabah berdasarkan Fatwa MUI dan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 105 kasus pada Bank Syariah XYZ (BSX). Peneliti menemukan bahwa prosedur pembiayaan mudharabah di Bank Syariah XYZ sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan syariah dalam Fatwa MUI. Namun terdapat perbedaan pada ketentuan mengenai tujuan penggunaan dana mudharabah dimana dalam ketentuan Bank Syariah XYZ penggunaan dana akad digunakan untuk kepentingan multiguna, sedangkan menurut Fatwa DSN MUI tujuan penggunaan akad ini diperuntukan hanya untuk usaha produktif. Selain itu ketentuan ganti rugi modal akad jika diluar kelalaian mudharib, BSX tidak akan menanggung kerugian mudharib. Perlakuan akuntansi akad mudharabah di Bank Syariah XYZ sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 105. Dimana dari poin-poin ketentuan akuntansi pemilik dana dalam PSAK 105, perlakuan pencatatan akuntansi mudharabah BSX telah memenuhi ketentuan yang ada. Terdapat perbedaan dengan ketentuan, namun hal ini tidak terlalu signifikan.

---

This research is about mudharabah financing procedure analysis based on provision of Fatwa MUI and accounting treatment in PSAK 105. Researcher found that the majority of mudharabah financing procedure in Bank Syariah XYZ (BSX) has met its sharia provision based on Fatwa MUI. But there is a little difference in some provision about the purpose of the use of fund. Based on Bank Syariah XYZ this fund addressed for multipurpose use, whereas according to Fatwa MUI the financing funds utility is just for productive purpose. Moreover the provision of compensation besides of mudharib error will not borne by BSX as shahibul maal. Accounting treatment mudharabah contract in BSX has met the accounting provision according to PSAK 105. There is some different which is not significant and may not harm the financial report at all."

"Tarif pelayanan persalinan di Puskesmas Cimanggis Kota Depok yang berlaku saat ini adalah Rp. 75.000,0. Tarif ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan operasional kamar bersalin di Puskesmas di mana Puskesmas harus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tempat pertolongan persalinan yang bermutu dengan tidak hanya selalu bergantung kepada subsidi Pemerintah.Dengan penyesuaian tarif diharapkan terwujud maksimalisasi pelayanan, karena tarif yang sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat akan meningkatkan utilisasi. Penyesuaian tarif dilakukan melalui analisa tarif yang berdasarkan biaya satuan pelayanan persalinan ,tingkat pengembalian biaya, tingkat kemampuan (ability to pay ATP) dan kebijakan tarif dan tarif pesaing yang setara.Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di unit kamar bersalin Puskesmas Cimanggis Kota Depok, yaitu menganalisa biaya dengan menggunakan data tahun 2000 dan menggunakan metode double distribution. Adapun untuk menilai tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat membayar yaitu dengan mengolah data hasil survei terhadap masyarakat Kabupaten Bogor. Kemampuan masyarakat menurut ATP adalah : 92 % masyarakat mampu membayar Rp 72.000,0 ; 72% masyarakat mampu membayar Rp 270.000,0.; 50% masyarakat mampu membayar Rp.504.000,00.Dari hasil analisa biaya kamar bersalin, didapatkan biaya satuan aktual Rp.585.593,00 dan biaya satuan normative Rp.524.626,00 Tarif pertolongan persalinan yang akan disarankan adalah Rp. 270.000,0. Saran perubahan tarif tersebut disambut baik oleh kepala Dinas Kesehatan Kota Depok serta Kepala Puskesmas Cimanggis, selanjutnya akan diusulkan ke Pemda untuk diproses lebih lanjut.Daftar Pustaka : 21 (1996 - 2001)

---

A Case Study of Birth Delivery Rational Price Analysis at Puskesmas Cimanggis, City of Depok, 2002The current price of delivery service at Puskesmas Cimanggis City of Depok is Rp75.000,-. Considering the tasks and functions of Puskesmas as quality delivery service place that does not depend on government's support, the current price is not suitable with operational need of birth delivery room in Puskesmas. It is expected that price adjustment would maximize the service, because the appropriate price that is in line with people's ability to pay would increase utilization.The price adjustment was conducted through price analysis based on the unit cost of birth delivery service, cost recovery rate, ability to pay (ATP), price policy, and competitor's price. This study is a study case that was conducted in Birth Delivery Room Unit at Puskesmas Cimanggis City of Depok by analyzing the cost using double distribution method. The assessment of the ability to pay and the willingness to pay of the people in the District of Bogor was conducted by processing data from the survey result. The ability to pay according to ATP1 was 92% of people were able to pay as much as Rp72.000, 00; 72% of people were able to pay as much as Rp270.000,00 and 50% of people were able to pay as much as Rp504.000,00.Based on the cost analysis of birth delivery room of this study, the actual unit cost was Rp585.593, 00 and normative unit cost was Rp524.626,00. Nevertheless, the recommended price of birth delivery service is Rp270.000, 00. The recommendation of the price change is accepted by the Head of District Health Office as well as the Head of Puskesmas Cimanggis. Furthermore, the next step would be proposing this pricing to the Local Government.References: 21 (1996 - 2001)"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh integrasi sistem perbankan terhadap kemungkinan terjadinya penularan risiko likuiditas antar sistem perbankan pada periode 2000-2012. Dengan menggunakan metode regresi spasial untuk melihat pengaruh sistem perbankan di suatu wilayah terhadap sistem perbankan di wilayah lainnya, hasil penelitiian ini membuktikan bahwa probabilitas kebangkrutan suatu sistem perbankan secara signifikan berpengaruh positif terhadap probabilitas kebangkrutan sistem perbankan lain. Apabila terjadi kekurangan likuiditas pada salah satu sistem perbankan pada sistem yang terintegrasi maka hal tersebut dapat menyebabkan masalah likuiditas sistem lainnya. Selain itu penelitian ini juga membuktikan bahwa suatu sistem perbankandapat meningkatkan stabilitasnya apa bila ia dengan sistem perbankan yang lebih stabil.

---

This research aims to determine the effect of banking system integration against probability of liquidity risk transmission across banking systems during 2000-2012. By using Spatial Regression to see how a region's banking system might affect other regions' banking systems, this research has proven that a banking system's probability of bankruptcy significantly affects other banking systems' probability of bankruptcy. Liquidity shortage of a certain banking system that is integrated to other banking systems, can cause liquidity shortage to the other banking systems as well. In addition, this study has also proven that a banking system can increase its stability by being connected to a more stable banking system."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi struktur modal perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan variabel dependen adalah ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dividend payout ratio, debt service capacity, degree of operating leverage. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dividend payout ratio, debt service capacity, degree of operating leverage merupakan determinan yang signifikan secara statistik dari struktur modal.

---

The purpose of this study was to analyze the factors that influence the capital structure of companies listed on the Indonesian Stock Exchange. Independent variables that were used to explain dependent variable are size of the firm, business risk, growth of the firm, profitability, dividend payout ratio, debt service capacity, dan degree of operating leverage. This research is quantitative explanatve interpretive. The research shows that size of the firm, business risk, growth of the firm, profitability, dividend payout ratio, debt service capacity, dan degree of operating leverage are statistically significant determinants of capital structure."

"Perubahan sistem nilai tukar yang terjadi sejak krisis ekonomi dari sistem nilai tukar mengambang terkendali ke sistem ?nilai tukar mengambang terkendali? menyebabkan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap USD menjadi lebih besar. Volatilitas nilai tukar yang cenderung berfluktuasi ini dikhawatirkan mempengaruhi stabilitas makroekonomi antara lain inflasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dan mempengaruhi target inflasi yang akan dicapai. Di satu sisi, sejak Juli 2005 Bank Indonesia menganut Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga inflasi diharapkan terkendali. Terkait dengan hal tersebut, akan dilakukan analisis dampak fluktuasi nilai tukar rupiah pasca penerapan sistem ?nilai tukar mengambang terkendali? dan dampak penerapan kebijakan ITF terhadap inflasi di Indonesia selama periode triwulan III-1997 s.d. Triwulan II-2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Nilai tukar rupiah pasca penerapan sistem ?nilai tukar mengambang terkendali? berpengaruh signifikan terhadap inflasi dan berkorelasi positif. (2) Dummy Kebijakan ITF berpengaruh signifikan dalam menurunkan inflasi.

---

Exchange rate system changes that have occurred since August 1997 from the floating exchange rate system to flexible exchange rate system made volatility of the rupiah against the USD becomes larger. Exchange rate volatility which is feared likely to fluctuate affecting macroeconomic stability, among others, inflation, either directly or indirectly and affect the inflation target to be achieved. On the one hand, since July 2005 Bank Indonesia adopted Inflation Targeting Framework (ITF) as a consequence of the enactment of Law No.23 of 1999 concerning Bank Indonesia. With this framework, Bank Indonesia announced explicit inflation target of monetary policy to the public and directed to achieve the inflation target set by the Government so that expected inflation under control. In this regard, will be carried out analysis of the impact the exchange rate fluctuations after the application of flexible exchange rate system and the impact of the ITF policy on inflation in Indonesia during quarter III-1997 until Quarter II-2011. Results analysis indicate that (1) The rupiah after the application of flexible exchange rate system have a significant effect on inflation and positively correlated. (2) Dummy ITF policy have a significant effect in lowering inflation."

"Usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Namun akibat dampak pandemi COVID-19, kontribusi UKM terhadap PDB menurun. Transformasi digital menjadi solusi yang diusulkan untuk menghadapi tantangan ini. Banyak UKM telah mengadopsi digitalisasi, meskipun menghadapi kendala seperti pemasaran produk, akses permodalan, persediaan bahan baku, dan adopsi teknologi digital. Peluang digitalisasi termasuk peningkatan efisiensi dan akses pasar global melalui internet yang meluas di Indonesia. Rekomendasi strategis meliputi implementasi sistem manajemen produksi terintegrasi, pemindaian dan digitalisasi dokumen, analisis data pelanggan, dan pelatihan keterampilan digital dasar. Studi ini menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk merancang strategi transformasi digital, dengan fokus utama pada perencanaan proses bisnis internal UKM pakaian jadi. Langkah-langkah strategis diusulkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan adaptabilitas, termasuk penggunaan teknologi yang tepat, pelatihan karyawan, dan restrukturisasi organisasi. Tujuan jangka pendek (6-12 bulan) dan jangka panjang (5 tahun) telah ditetapkan untuk membantu UKM mencapai kematangan transformasi digital yang lebih tinggi. Dengan fokus pada proses bisnis internal, langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa UKM pakaian jadi ke tingkat yang lebih maju dalam era digital.

---

Small and medium enterprises (SMEs) play an important role in the Indonesian economy, making a significant contribution to gross domestic product (GDP) and job creation. However, due to the impact of the COVID-19 pandemic, the contribution of SMEs to GDP has decreased. Digital transformation is a proposed solution to overcome this challenge. Many SMEs have adopted digitalization, even though they face obstacles such as product marketing, access to capital, raw material supplies, and the application of digital technology. Digitalization opportunities include increasing efficiency and expanding global market access via the internet in Indonesia. Strategy recommendations include implementing an integrated production management system, document scanning and digitization, customer data analysis, and basic digital skills training. This study uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) method to design a digital transformation strategy, with the main focus on planning the internal business processes of apparel SMEs. Strategic measures are proposed to increase efficiency, productivity, and adaptability, including appropriate use of technology, employee training, and organizational reconstruction. Short-term (6-12 months) and long-term (5 years) goals have been set to help SMEs achieve higher digital transformation maturity. By focusing on internal business processes, these steps are expected to bring SME clothing to a more advanced level in the digital era."