Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis hutang luar negeri negara-negara yang sedang berkembang muncul sebagai akibat dari adanya boom minyak pada dasawarsa 1970, yang menyebabkan pendapatan negara-negara pengekspor minyak meningkat. Peningkatan pendapatan tersebut mendorong mereka untuk membangun negaranya masing-masing, dengan menarik pinjaman dari luar negeri, termasuk pinjaman dari sektor swasta. Dilain pihak dengan adanya kenaikan harga minyak tersebut menyebabkan beban yang harus ditanggung oleh negara-negara berkembang pengimpor minyak semakin meningkat. Sehingga mereka ikut mencari dana dari luar negeri. Memasuki dasawarsa 1980, harga-harga komoditi primer yang merupakan ekspor andalan negara-negara berkembang mengalami penurunan, sehingga pendapatan mereka berkurang. Di lain pihak negara-negara maju melakukan pengetatan anggaran untuk dapat menurunkan laju inflasi dan mengurangi pelarian modal ke luar negeri. Sehingga tingkat bunga riil dunia meningkat. Kenaikan tingkat bunga riil inilah yang menyebabkan timbulnya krisis hutang luar negeri, sebab beban yang harus ditanggung oleh negara-negara berkembang sebagai penerima pinjaman meningkat. Krisis tersebut diawali dengan tindakan Meksiko yang menyatakan bahwa negara tersebut tidak mampu lagi untuk melunasi pinjamannya pada tahun 1982. Sejak saat itu muncul berbagai upaya yang dilakukan baik oleh Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional untuk mengatasi krisis hutang luar negeri tersebut. Diantaranya melalui Baker Plan dan Brody Plan yang menghapuskan sebagian hutang luar negeri Meksiko. Dalam perkembangannya muncul bentuk-bentuk pengurangan hutang luar negeri yang lain, seperti pengurangan tingkat bunga pinjaman, perpanjangan waktu pembayaran, pengaitan pembayaran bunga hutang dengan ekspor, maupun pengurangan hutang melalui pasar sekunder. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat pengaruh pengurangan beban hutang luar negeri (dalam hal ini beban bunganya) terhadap perekonomian Indonesia, terutama pada konsumsi swasta, investasi swasta, dan pendapatan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu : 1. menguji validitas teori yang dipakai melalui regresi dua tahap. 2. melakukan simulasi untuk melihat dampak dari adanya pengurangan beban hutang terhadap konsumsi swasta, investasi swasta, dan pendapatan nasional, baik berupa simulasi historis antara tahun 1969 sampai 1993 maupun berupa peramalan antara tahun 1994 sampai 2003. Hasil penelitian tahap pertama berhasil menunjukkan validitas teori yang dipakai. Hasil penelitian tahap kedua menunjukkan bahwa adanya pengurangan beban bunga hutang dapat meningkatkan kinerja konsumsi swasta, investasi swasta, dan pendapatan nasional. Di samping itu, hasil penelitian tahap kedua juga berhasil melihat dan meramalkan struktur hutang Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan struktur hutang yang sama dengan kondisinya lima tahun terakhir, maka Indonesia akan mengalami krisis hutang luar negeri pada tahun 1998. Karena krisis hutang akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat, maka dibutuhkan kesungguhan upaya pemerintah dengan sisa waktu yang ada untuk dapat menggalang sumber dana dari dalam negeri berupa pajak dan tabungan nasional, sekaligus meningkatkan pendapatannya dari luar negeri yang berupa ekspor. Penulis menyarankan perluasan model yang digunakan dengan memasukkan variabel-variabel non-kuantitatif yang relevan dalam menerangkan pengaruh pengurangan beban hutang terhadap kinerja perekonomian Indonesia."

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk membuktikan adanya pengaruh akumulasi utang luar negeri pemerintah terhadap tabungan nasional, investasi domestik dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi. Dan model yang diterapkan adalah Foreign Debt Accumulation Model yang dikembangkan oleh Fry (1989). Model yang berupa persamaan simultan tersebut akan diuji deugan menggunakan metode regresi TSLS. Dari hasil pengujian model tersebut menunjukkan bahwa rasio stok utang luar negeri pemerintah mempunyai pengaruh yang nyata terhadap rasio tabungan nasional dan rasio investasi domestik, baik secara linear maupun nonlinear. Selama periode yang diteliti (1971-1992), secara linear, rasio stok utang luar negeri pemerintah terhadap GNP mempunyai pengaruh yang negatif terhadap rasio tabungan nasional (SNY) maupun rasio investasi domestik (IY). Sementara, secara nonlinear (dengan menggunakan rasio stok utang pemerintah terhadap GNP dalam bentuk kuadrat/pangkat dua), rasio stok utang luar negeri mempunyai pengaruh yang positif terhadap rasio tabungan nasional maupun rasio investasi domestik. Pengaruh positif rasio utang luar negeri pemerintah terhadap rasio tabungan nasional dan rasio investasi domestik melebihi (outweigh) pengaruhnya yang negatif pada rasio utang melebihi sekitar 0,4. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketidakefektifan dan inefisiensi dalam penggunaan utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga menurunkan pengaruh positif dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi."

"The aim of this paper was to determine the effect of public sector expenditure to economic growth and poverty in all provinces in Indonesia during period 2006 to 2008. Using Full Information Maximum Likelihood (FIML) approach, the result showed that public sector expenditure on education and health sector had significant effect inboosting economic growth. In addition, the output produced by the education and health sector, both of the output had significant effect on economic growth. While, public sector expenditure on infrastructure had insignificant effect. Furthermore, this study showed that public sector expenditure on education and health also had significant effect in reducing the number of poor through the outcome such as form of school enrollment, literacy, infant mortality and life expectancy. On the other hand, the effect of economic growth to reduce the number of poor was not significant."

"osisi utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan dariUSD2.0 miliar pada tahun 1966 menjadi USD62.0 miliar pada tahun 1997 danUSD68.0 miliar pada tahun 2004, menurun menjadi USD62.0 miliar pada tahun2006 dan akhir tahun 2010 meningkat menjadi USD200,4 miliar. Besarnya stokutang luar negeri Indonesia sudah menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapiIndonesia khususnya terkait dengan peranannya terhadap pertumbuhan ekonomiIndonesia. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui perananutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomis baik yang bersifat mendukungdan tidak sedikit yang menilai bahwa utang luar negeri berdampak negatifterhadap pertumbuhan ekonomi.Untuk kasus Indonesia dalam periode penelitian tahun 2001 sampai dengan2010 diketahui bahwa utang luar negeri Indonesia tidak berpengaruh terhadappertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian diketahui salah satu penyebab tidakberpengaruhnya utang dimaksud adalah adanya kebijakan transfer negatif sejaktahun 2004 dimana penarikan pinjaman luar negeri lebih kecil dibandingkanpembayaran cicilan pokok dan bunga, dengan salah satu tujuannya untukrefinancing. Selain itu, pemerintah dalam pembiayaan pembangunan (menutupdefisit APBN) lebih mengutamakan sumber dana yang berasal dari Surat BerhargaNegara (SBN) khususnya domestik yang sharenya mencapai 75% dari SBN yangditerbitkan dalam periode 2006 sampai dengan 2010. Hal ini diperkuat puladengan masih rendahnya pengelolaan utang luar negeri mengingat DebtManagement Office (DMO) untuk mengelola utang luar negeri baru efektifdibentuk pada tahun 2006 serta prudential regulation baik untuk pengelolaanutang luar negeri Pemerintah dan Swasta masing-masng baru dimulai tahun 2006dan 2007.Dalam rangka pengelolaan utang luar negeri Pemerintah yang lebih prudent,transparan dan akuntabel, maka diperlukan pengaturan pengelolaan utang luarnegeri setingkat undang-undang sehingga memberikan kepastian hukum bagipelaksanaan pengelolaan utang luar negeri. Selanjutnya. dalam mendukungpengelolaan ULN swasta yang prudent, arah kebijakan ULN swasta ke depanharus lebih difokuskan pada beberapa aspek yaitu (1) penguatan sistemmonitoring ULN swasta melalui peningkatan cakupan informasi laporan yangdisampaikan oleh perusahaan swasta yaitu informasi lokasi bank pembayarkewajiban luar negeri. Dengan demikian akan dapat diketahui dari mana sumbervaluta asing diperoleh dan dapat diprediksi dampaknya terhadap nilai tukar, (2)peningkatan komunikasi dengan sektor swasta melalui program kemitraanstrategis, (3) peningkatan good corporate governance dalam pengelolaan utangluar negeri swasta untuk meningkatkan concern terhadap risiko.

---

AbstractIndonesia's foreign debt position continued to increase from USD2.0billion in 1966 to USD62.0 billion in 1997 and USD68.0 billion in 2004,decreased to USD62.0 billion in 2006 and the end of 2010 increased to USD200,4 billion. The magnitude of Indonesia's foreign debt stock has become its ownproblems facing Indonesia in particular related to the role of Indonesia'seconomic growth. Much research has been conducted to determine the role offoreign debt on economic growth in both supporting and not a few who conssiderthat foreign debt is impacting negatively on economic growth.For the case of Indonesia in the study period 2001 to 2010 is known thatIndonesia's foreign debt has no effect on economic growth. From the surveyresults revealed no influential one of the causes of the debt in question is theexistence of negative transfer policy since 2004 in which the withdrawal offoreign loans is smaller compared to payments of principal and interestinstallments, with one of his goals for refinancing. In addition, the government infinancing the development (closing the budget deficit) prefer the source of fundsfrom the Government Securities (SBN), particularly domestic sharenya reach 75%of government securities issued in the period 2006 to 2010. This is confirmed alsoby the still low considering the Debt Management Office (DMO) to manage thedebt effectively formed in 2006 as well as prudential regulation for themanagement of government foreign debt and Private each new start in 2006 and2007.In order to manage the Government's foreign debt to more prudent,transparent and accountable, it would require setting the level of foreign debtmanagement laws so as to provide legal certainty for the implementation of themanagement of foreign debt. Futhermore, in supporting the prudent managementof private debt, private debt policy direction in the future should be more focusedon several aspects: (1) strengthening the monitoring system of private debtthrough increased coverage of the report submitted by a private company that isthe location information overseas paying bank liabilities. Thus will be known fromwhich source of foreign exchange earned and predictable impact on the exchangerate, (2) increased communication with the private sector through a strategic"