Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada abad-abad 16, 17 dan 18, gagasan reformasi pendidikan di Prancis muncul pertama-tama dalam karya sastra. Dimulai oleh Rabelais dalam dongeng-dongengnya Pantagruel (1532) dan Gargantua (1534), tulisan tentang pendidikan dikembangkan dalam Essais (tiga jilid) karangan Montaigne (1580), dan dalam roman Jean-Jacques Rousseau, Emile (1762). Gagasan yang sama didukung pula antara lain oleh Descartes dalam Discours de la Méthode [Risalah tentang Metode] (1637) dan oleh Voltaire dalam dongengnya L?Ingénu (1767). Intinya adalah pertentangan antara sistem pendidikan lama yang mementingkan hafalan dan teori dengan sistem pendidikan baru yang mereka usulkan, yang lebih mementingkan pembinaan nalar, cara berpikir, dalam suasana belajar yang menyenangkan, yang dikaitkan dengan kehidupan nyata serta alam sekitar. Secara resmi reformasi pendidikan Prancis baru dicanangkan Menteri Pendidikan Jules Ferry pada tahun 1880 dengan pembuatan peraturan wajib belajar di sekolah dasar, biaya belajar cuma-cuma dan pemisahan pendidikan formal di sekolah dari pendidikan keagamaan.

---

In the 16th., 17th. and 18th. century, the first ideas of educative reform in France appeared in litterary master pieces. Rabelais wrote his critics and proposals on child education in his stories Pantagruel (1532) and Gargantua (1534), developped later in the Essays (three volumes) written by Montaigne and in Rousseau?novel, Emile. Actually the same ideas were supported also by Descartes in Discours de la Méthode (1637) and Voltaire in L?Ingénu (1767). The central issue was the opposition between the old system of education focusing on learning by heart and theories and the system they proposed which gave importance on the formation of the way of thinking, in a pleasant learning atmosphere, in relation to real life and nature. Officially French education reform was started by the Minister of Education Jules Ferry in 1880 in the decrees proclaming compulsory education in the primary school, free of charge, and the separation between secular and religious education."

"Meningkatnya aksesbilitas terhadap listrik dan nilai konsumsi listrik seharusnya sejalan dengan manajemen konsumsi energi. Manajemen konsumsi energi listrik dibutuhkan dalam upaya konservasi energi listrik, Keberadaan smart meter sebagai infrastruktur dalam teknologi Advanced Metering Infrastructure (AMI), merupakan salah satu solusi dalam manajemen energi listrik yang dikonsumsi. Beberapa keunggulan kWh meter yang mendukung sistem AMI, dalam upaya manajemen energi adalah mampu mencatat dan mengolah informasi konsumsi listrik dengan otomatis, mendekati waktu sebenarnya, dan mampu berkomunikasi 2 arah. Long Range (LoRa) sebagai salah satu teknologi Low Power Wide Area Networks (LPWAN) merupakan media komunikasi yang dianggap paling sesuai untuk digunakan meter dalam pengiriman data hasil pengukuran. Untuk mengetahui kinerja sistem pengukuran menggunakan kWh meter multifungsi 1 fasa berbasis LoRa, maka pengukuran diimplementasikan di 4 titik beban di FTUI. Sistem pengukuran berbasis teknologi LoRa mampu mendokumentasikan hasil pengukuran dan dimonitor jarak jauh mendekati waktu sesungguhnya. Berdasarkan hasil pengukuran pada masing-masing titik beban, didapatkan bahwa jarak antara gateway dengan titik pengukuran berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan sistem pengukuran berbasis teknologi LoRa yang dinyatakan dalam nilai Packet Delivery Ratio (PDR), semakin jauh jaraknya maka nilai PDR akan menurun. Pada pengukuran dijarak 33,77 m, nilai PDR adalah 38,33%. Pada pengukuran di jarak 81,74 m, nilai PDR adalah 31,94%. Pada pengukuran dijarak 102.7 m, nilai PDR adalah 31,39%. Pada pengukuran dijarak 156,96 m, nilai PDR adalah 26,39%. Sistem pengukuran ini kemudian diterapkan untuk mengukur vending machine selama 43 jam 49 menit di lokasi penguran yang berjarak 33,77 m dari gateway, dan berhasil mendokumentasikan data sebanyak 910 paket data (PDR bernilai.34,61%).

---

Increased accessibility to electricity and electricity consumption should be in line with energy consumption management. Management of electrical energy consumption is needed to conserve electrical energy. The existence of a smart meter as an infrastructure in Advanced Metering Infrastructure (AMI) is one of the solutions in managing electrical energy consumed. Some of the advantages of the energy meter that supports the AMI system in energy management are being able to record and process electricity consumption information automatically, close to real-time, and be able to communicate in two directions. Long Range (LoRa) as one of the Low Power Wide Area Networks (LPWAN) technologies is a communication medium that is considered the most suitable for meter use in transmitting measurement data. To determine the performance of LoRa based energy meter and AMI measurement system, measurements using a single-phase multifunctional electronic energy meter are implemented at 4 load points in FTUI. The LoRa technology-based measurement system is able to document measurement results and be monitored remotely close to real-time. Based on the measurement results at each load point, it was found that the distance between the gateway and the measurement point affected the success rate of the LoRa technology-based measurement system, the farther the distance, the lower the PDR value. When measured at a distance of 33.77 m, the PDR value was 26,39%. When measured at a distance of 81.74 m, the PDR value was 31,94%. When measured at a distance of 102.7 m, the PDR value was 31,39%. When measured at a distance of 156.96 m, the PDR value is 26,39%. This measurement system was then applied to measure the vending machine for 43 hours 49 minutes at the measuring location 33.77 m from the gateway and succeeded in documenting 910 data packets (PDR was.34,61%)."

"Tesis ini membahas analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (studi atas Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah). Keberadaan perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedua belah pihak dalam rangka menyebarluasan dan peningkatan pemahaman HKI serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi HKI.Berdasarkan pendapat para ahli faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan kerangka tersebut. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode survey dan wawancara. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di lingkungan Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan, Ditjen HKI yang berjumlah 35 orang sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi, sedangkan untuk wawancara yaitu dengan key informant yang berkompeten dibidangnya. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner, pedoman wawancara, dan telaah dokumen.Hasil penelitian secara umum menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah belum berhasil dengan baik. Terbukti dari hasil kuisioner dan wawancara yang berhasil dikumpulkan ketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara pejabat eselon dan staf pelaksana di bawahnya masih kurang terjalin dengan baik. Sumber daya yang ada sudah mencukupi tetapi masih diperlukan diklat teknis mengenai HKI. Selain itu tingkat pencapaian sasaran yang ada masih kurang. Untuk sikap pelaksana, muncul permasalahan adanya kecendrungan staf menjadi pasif dan sekedar menunggu perintah, kualitas pelaksanaan juga masih perlu ditingkatkan. Dan terakhir, koordinasi dan sosialisasi dalam struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka perlu upaya agar implementasi kebijakan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah tentang dokumentasi dan penyebaran informasi HKI berhasil dengan baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi.

---

This thesis studied analysis of factors influencing the implementation of Memorandum of Understanding (MoU) between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah) on intellectual property rights (IPR) information dissemination and documentation. The objective of this MoU are to support the work of both parties in Based on the above mentioned matters, there had to be things to be done in implementing the policy of MoU between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center on IPR information dissemination and documentation. Therefore, both parties should paid attention to those four factors: communication, resources, attitudes and organizational structure.disseminating and increasing the public understanding on IPR and to give public an easy access to IPR information.Based on the experts opinion, the influencing factors in implementing a policy are: communication, resources, attitudes and organizational structure. This research used those factors. This research is descriptive research, using survey and questionnaire. The population and sample in this research were all of 35 staffs of Directorate of Cooperation and Development, Directorate General of Intellectual Property Rights, therefore this research is called population research, and for interviews, it used the competent key informants. Instruments used in this research were questionnaire, interviews and literature.In general, the result of this research showed that the policy implementation of MoU between Directorate of Cooperation and Development and Indonesian Scientific Knowledge Center has not yet well-succeeded. It could be seen from the returned questionaires and conducted interviews that the communication between echelons and staffs were not good. The resources were appropriate but they still needed technical training on IPR. Another factor was the lack of goal achivement level. For attitude of staffs, there was tendency that they become passive and waited for instruction, and they had to increase their quality. And last but not least, the increase of coordination and structural beaurocrates."

"Masalah tidur merupakan masalah yang sering dialami oleh orang dewasa, termasuk perawat. Koping yang adaptif diperlukan untuk mengatasi masalah tidur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran masalah tidur dan koping perawat dalam mengatasi masalah tidur yang dialaminya. Penelitian deskriptif ini dilakukan terhadap 106 perawat rawat inap di salah satu Rumah Sakit di Jakarta. dengan cluster proportional sampling. Specialised Centres of Research Sleep Questionnaire yang telah dimodifikasi digunakan untuk mengukur masalah tidur sedangkan koping perawat diukur dengan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat yang bekerja pada unit rawat inap mengalami masalah tidur seperti insomnia (30,2%), sleep apnea (14,2%), restless legs syndrome (10,4%), dan narkolepsi (10,4%). Perawat yang mengatasi masalah tidur dengan koping adaptif sebanyak 50,9%. Pengaturan jadwal shift yang tepat pengawasan terhadap pelaksanaan jadwal, serta pemilihan koping yang lebih adaptif diharapkan dapat menurunkan prevalensi masalah tidur pada perawat.

---

Sleeping disorder is common problem for adult, including nurses. Adaptive coping are needed in handling sleeping disorder. This study aimed to explore sleeping disorder of clinical nurse and how nurses cope with. The descriptive method applied to 106 clinical nurses who work at one hospital in Jakarta. A cluster proportional sampling applied to recruit the respondents. A modified Specialised Centres of Research Sleep Questionnaire used to measure sleeping disorder and a questionnaire that was developed by researcher measured nurses? coping to sleeping disorder. Results showed that nurses have problems covered insomnia (30,2%), sleep apnea (14,2%), restless legs syndrome (10,4%), and narcolepsy (10,4%). Nurses who have adaptive coping were 50,9%. An appropriate shift schedule, a proper implementation of the schedule and a chosen adaptive coping may reduce prevalence of sleeping disorder among nurses."

"Tulisan ini meninjau 50 tulisan akademik dari jurnal-jurnal internasional yang telah melalui proses penelaahan sejawat dalam rangka meninjau perkembangan penggunaan variabel-variabel psikologis dalam studi politik internasional dalam dua dekade pertama abad ke-21. Tinjauan literatur ini menggunakan metode taksonomi dan membatasi cakupannya pada tulisan dari periode 2000-2019. Tulisan-tulisan tersebut diorganisasikan ke dalam empat tema berikut: kebijakan keamanan, analisis strategi dalam krisis internasional, manajemen hubungan diplomatik, dan praktik diplomasi. Temuan-temuan dari tulisan ini menunjukkan bahwa telah terdapat perkembangan yang menonjol dalam hal topik riset, pendekatan psikologis, metodologi, dan pembahasan terhadap konsep-konsep psikologis dalam studi politik internasional. Temuan-temuan tersebut juga menunjukkan bahwa psikologi politik dalam politik internasional telah menunjukkan perkembangan yang paralel dalam kelima area di atas. Tulisan ini menyimpulkan bahwa studi politik internasional telah mendapatkan wawasan konstruktif dari psikologi dalam menjelaskan landasan psikologis di balik pilihan-pilihan individu yang pada akhirnya turut menentukan tercapainya hasil tertentu dalam politik internasional. Namun, untuk dapat mengintegrasikan pendekatan psikologi dalam analisis politik internasional, peneliti perlu memerlengkapi diri dengan kesadaran mengenai konteks politik dalam kasus bersangkutan, kesadaran atas tantangan metodologis, dan pengakuan terhadap batasan eksplanatif.

---

This paper reviews 50 scholarly writings in peer-reviewed international journals to evaluate the development of application of psychological variables to the study of international politics within the first two decades of the 21st century. This literature review deploys organizational taxonomy method and limits its scope to writings published during the 2000-2019 period. These writings are organized into these four following themes: security policies, strategy analysis in international crises, management of diplomatic relations, and practice of diplomacy. The results from this study show that there have been considerable developments in terms of research topics, psychological approaches, methodologies, and discussion of psychological concepts in the study of international politics. The findings also show that political psychology in international politics has made parallel development in those five above-mentioned areas. This paper concludes that the study of international politics has gained constructive insights from psychology in explaining psychological underpinnings of individual choices taking part in determining a particular outcome in international politics. However, in order to integrate psychological approaches in international political analysis, researchers would need to equip themselves with awareness of political contexts, methodological challenges, and limitations of the explanatory powers of such approach."