Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas good urban governance dalam penataan kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta dengan berfokus pada implementasi Community Action Plan dan faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh. Tujuan peneliltian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penataan kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta melalui program Community Action Plan dari persepktif good urban governance dan menemukan faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh. Penelitian ini mengoperasionalisasikan teori good urban governance dari Van den Dool, dkk dan teori daerah kumuh dari Nassar dan Elsayed. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan post positivisme melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum terlihat bentuk tata kelola kota yang baik dalam implementasi Community Action Plan. Ini disebabkan belum beroperasinya secara adil dan belum tepat prosedur dalam pemenuhan nilai good urban governance. Sehingga implementasi metode CAP dalam penataan kawasan kumuh bukan merupakan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan belum dapat dikatakan produk kebijakan yang efektif dan efisien. Selain itu hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh ialah faktor lingkungan.

---

This study discusses good urban governance in the slum management in Jakarta Province by focusing on the implementation of the Community Action Plan and the factors that influence the implementation of the slum management. This study aims to analyze the implementation of the slum management in this province through the Community Action Plan program from the perspective of good urban governance and to discover the factors that influence the implementation of the slum management. This study operationalises good urban governance theory by Van den Dool, et al and slum theory by Nassar and Elsayed. This research is conducted by using post-positivism through in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that there is no vivid form of good urban governance in implementing the Community Action Plan, because the implementation has not yet worked fairly and in proper procedures on fulfilling the values of good urban governance. The implementation of the Community Action Plan program in the slum management, thus, is not a responsive program toward people's need and not able to be said as an effective and efficient policy "product". Moreover, This study finds that the factors that influence the implementation of the slum management is environmental factors."

"Fenomena urbanisasi menjadi tren di dunia saat ini. Eksternalitas dari aglomerasi ekonomi di kawasan urban dianggap mampu menciptakan penurunan kemiskinan. Di samping itu, paradigma pertumbuhan kota saat ini mengarahkan pada pertumbuhan suatu kota memiliki hubungan dengan kota lainnya. Sejauh ini, studi yang mengukur hubungan antara urbanisasi dan kemiskinan, khususnya spillover effect ke wilayah sekitar, masih terbatas dengan hasil yang masih beragam. Studi ini bertujuan untuk menganalisa peran dari urbanisasi terhadap penurunan kemiskinan di wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Studi ini menggunakan pendekatan remote sensing dalam mengukur urbanisasi serta menangkap spillover effect dari urbanisasi terhadap kemiskinan di wilayah sekitar dengan menggunakan model ekonometrika Spatial Durbin. Hasil empiris dari studi ini adalah peningkatan urbanisasi di suatu wilayah memungkinkan terjadinya penurunan kemiskinan di wilayah tersebut. Namun peningkatan urbanisasi di wilayah tetangga berasosiasi dengan peningkatan kemiskinan di suatu wilayah. Faktor lain yang berasosiasi dengan penurunan kemiskinan adalah porsi dari sektor industri dan tersier di suatu wilayah dan wilayah sekitarnya. Tingkat pengangguran terbuka di wilayah sekitar memungkinkan terjadinya peningkatan kemiskinan di suatu wilayah.

---

The phenomenon of urbanization is a trend in the world today. Externalities from economic agglomeration in urban areas are considered capable of creating poverty reduction. In addition, the current urban growth paradigm leads to the growth of a city having a relationship with other cities. So far, studies that measure the relationship between urbanization and poverty, especially the spillover effect to surrounding areas, are still limited with mixed results. This study aims to analyze the role of urbanization on poverty reduction in districts/cities in Java. This study uses a remote sensing approach in measuring urbanization and captures the spillover effect of urbanization on poverty in surrounding areas using a Spatial Durbin econometric model. The empirical result of this study is that an increase in urbanization in a region allows a decrease in poverty in that region. However, an increase in urbanization in neighboring regions is associated with an increase in poverty in the region. Other factors associated with poverty reduction is the share of industrial and tertiary sectors in a region and its neighboring regions. The open unemployment rate in the neighboring region allows for an increase in poverty in a region."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan World Bank untuk Indonesia, dalam rangka menekan angka kemiskinan pada periode 2000 hingga 2010. Dalam analisis, tesis ini menggunakan sudut pandang Paris Declaration beserta lima prinsip dasar dan dua belas indikator untuk menentukan efektivitas-tidaknya bantuan tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mayoritas data didapat dari literatur, hasil penelitian, laporan, dan dokumen. Terdapat pula data yang didapat melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bantuan World Bank dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia tidak efektif. Melalui analisis lebih lanjut, terdapat indikasi bahwa bantuan World Bank merupakan skema yang lebih besar untuk menciptakan status dependensi bagi Indonesia.

---

The focus of this study is to analyze World Bank?s aid implementation in assisting Indonesia reducing the poverty rate from year 2000 to 2010.

This study utilizes the five principles and twelve indicators of Paris Declaration as tools to analyze the said aid effectiveness. The majority of data in the study is collected trough literatures, research

reports, and institutional documents. There are also data collected trough the means of indepth interviews.

The results of the study show that World Bank's aid is actually ineffective when it comes to terms with Paris Declaration and Indonesia?s poverty rate reduction. Further analysis indicates that World Bank?s aid is of a larger scheme to bringing Indonesia a status of dependency."

"Tesis ini berusaha mempelajari pengaruh infrastruktur terhadap kemiskinan di Sumatera dengan menggunakan pendekatan kuantitatif regresi data panel yang mencakup series data dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 pada sepuluh propinsi di Sumatera. Hasil esimasi koefisien regresi dengan model efek random menunjukkan, bahwa infrastruktur jalan, listrik dan air bersih berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pengurangan kemiskinan di Sumatera yang terlihat dari ketiga tanda koefisiien infrastruktur tersebut yang memiliki tanda negatif, namun demikian tingkat signifikansinya berbeda. Oleh karena itu, kebijakan utama yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana masing - masing pemerintah provinsi di Sumatera meningkatkan ketersediaan termasuk akses terhadap infrastruktur tersebut terutama bagi masyarakat miskin.

---

The aim of this thesis attempts to study the effect of infrastructure on poverty in Sumatera using a quantitative approach of regression panel data which consist of series data over the period 2006 ? 2012 in 10 Sumatera provinces. The regression coefficient estimate results using the random effect model reveal that road, electricity and water infrastructure have statistically significant influence on poverty alleviation in Sumatera, as It can be seen that all the coefficients have a negative sign, however, the significant level are vary among the three of them. Hence, the main policy concern is how local government to improve access to such infrastructures especially for the poor."