Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi adanya gejala pengangguran sukarela di 10 provinsi yang memiliki angka pengangguran terbuka perernpuan tertinggi di Indonesia) dan apakah ada diskriminasi upah terhadap perempuan di wilayah tersebut yang mernungkinkan mempengaruhi keputusan perempuan memillh untuk bekeda atau menganggur. Metode yang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui analisa regresi logistik biner dan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sakernas 2008. Ditemukan bahwa variabel yang terpHih sebagai indlkasi adanya pengangguran sukarela, yaitu: pendidikan tertinggi yang ditarnatkan dan penghasilan rumah tangga sebulan positif terhadap peluang perempuan untuk menjadi penganggur, sementara perempuan yang berstatus kawin huhungannya negatif tapi tidak signifikan daiam mempengaruhj peluang menganggur. Oleh karcna itu, pengangguran yang terjadi di I 0 provinsi terpilih terindikasi gejala pengangguran sukarela meski tidak terlalu kuat. Sedangkan jika ruenggunakan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca) perbedaan upah yang diterima laki-laki terhadap perempuan sebcsar 41.49 persen. Yang dapat dijelaskan oleh perbedaan karakteristik sebesat 46,18 persen, sedangkan 53,82 persen tidak dapat dijelaskan (diskriminasi upah). Sekitar 53 82 persen perbedaan upah yang tidak dapat dijelaskan variable terpilih yang kemungkinan merupakan diskriminasi upah mungkin akan mempengaruhi keputusan perempuan menjadi penganggur.

---

This study aimed to identify the symptoms of voluntary unemployment in the 10 provinces that have the highest open unemployment rates of women in Indonesia, and whether there is discrimination against women's wages in these provinces which may influence the decision of women to work or to be unemployed. The method used to achieve these objectives is through binary logistic regression analysis and the Blinder Oaxaca used in this study is Sakemas 2008.

It is found that the variables chosen as indicators of voluntary unemployment, namely: the highest education attained and monthly household income are positively related to the probability of being unemployed while being married although negative, is not significant in influencing the probability of being unemployed. Therefore, the unemployment that occurred in I 0 selected provinces indicate the symptoms of voluntary unemployment although it is not too strong, Using the Blinder-Oaxaca. decomposition method, the difference in wages received by men as compared to women's is 41.49 percent, from which 46.18 percent can be explained by differences in the characteristics of individuals and 53.82 percent can not be explained (wage discrimination). This 53,82 percent can be interpreted as wage discrimination against women jnfluences woments decisions to be unemployed"

"Pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang sangat dihindari baik oleh pekerja maupun pengusaha. Hal ini dikarenakan terdapat banyak potensi konflik yang terjadi karena pemutusan hubungan kerja. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang PPHI menawarkan metode penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan diluar pengadilan. Melakukan perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi merupakan opsi yang ditawarkan Undang-Undang PPHI demi menciptakan solusi yang dapat menguntungkan bagi semua pihak. Mengenai pelaksanaan perundingan bipartit, serikat pekerja/buruh atau pengusaha dapat memohonkan pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing. Berbicara mengenai organisasi para pekerja, pastinya tidak akan lepas dari eksistensi serikat pekerja. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat menggunakan kuasa pekerja yang diberikan kepada serikat pekerja. Skripsi ini menjelaskan permasalahan mengenai kewenangan serikat pekerja yang mewakili pekerja berdasarkan kuasa untuk dapat menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan, kewenangan serikat pekerja sebagai penerima kuasa pekerja dalam upaya penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit akan berlaku dan berjalan sesuai dengan kuasa yang dituangkan dalam surat kuasa yang telah diberikan oleh para pekerja sebagai pemberi kuasa.

---

Termination of employment is something which is highly avoided by both workers and employers. It is because there are many potential conflicts which occur due to termination of employment. Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes stipulates that the settlement of industrial relations disputes should prioritize deliberation and consensus. Therefore, in order to realize it, the PPHI Law offers a dispute resolution method which can be conducted outside the court. Furthermore, conducting bipartite negotiations, conciliation, arbitration and mediation are options which offered by the PPHI Law in order to be able to create solutions which useful for all parties. Regards to the implementation of bipartite negotiations, trade/labor unions or employers can request assistance from their respective organizational units. In addition, discussing about worker’s organizations certainly cannot be separated from the existence of trade unions. Settlement of disputes on termination of employment can use the power of attorney which is given to the union. This thesis explains the problem regards to the authority of trade unions which represent workers based on power of attorney to be able to resolve disputes over termination of employment by conducting an analysis of the Supreme Court Decision Number 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Moreover, this study used normative juridical research methods; besides, conducted literature studies in order to obtain secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the shows that the authority of the trade union as the recipient of the worker’s power of attorney in efforts to resolve disputes through bipartite negotiations will apply and operate in accordance with the power set forth in the power of attorney which has been given by the workers as the authorizer."

"Di Indonesia, pertumbuhan penduduk usia kerja sangatlah pesat, hal ini memberikan peluang untuk memperoleh bonus demograifi. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa mayoritas angkatan kexja di Indonesia didominasi oleh mereka yang bcrpendidikan rendah. Selain itu tingginya angka pengangguran terdidik (lulusan SLTA +), dan pencari kerja lulusan SLTA cenderung lebih lama mendapatkan pekeljaan dibandingkan lulusan yang berpendidikan rendah. Dengan dasar tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi lama mencari kenja Iulusan SLTA (SMU dan SMK) di Indonesia. Dengan menggxmakan data Sakernas Agustus 2007, akan menganalisa lamanya mencari kerja di Indonesia yang dipengamhi oleh karakteristik individu yaitu pendidikan, pelatihan, jenis kelamin, umur, daerah tinggal, status perkawinan serta status dan sektor pekezjaan yang diperoleh. Untuk menganalisis digunakan metode Hazard zmalisis dengan regresi Cox untuk melihat resiko mendapatkan pekeljaan. Hasil penelilian ini menunjukkan bahwa mereka yang tinggal di pedesaan Iebih cepat bekelja dibandingkan di perkotaan, laki - laki Iebih cepat mendapatkan pekeljaan dibandingkan perempuan, berstatus kawin lebih cepat mendapatkan pckcrjaan dibmamglmn lainnya, mereka yang pemah mendapatkan pelatihan Iebih cepat mendapatkan pekenjaan dibandingkan yang tidak pernah, mereka yang bekerja di pekerjaan informal lebih cepat mendapatkan pekerjaan lebih oepat mendapatkan pekeljaan dibandingkan pekeljaan formal. Scdangkan mereka yang lulusan SLTA tamatan SMK lebih Iambat mendapatkan pekerjaan dibandingkan tamatan SMU, mereka yang bekelja disektor manufaktur dan jasa lebih Iambat mendapatkan pckcnjaan dibandingkan sektor lainnya yaitu pertanian, kontruksi, pertambangan, listrik, lembaga keuangan dan angkutan. Dan mereka yang bemsia muda lebih lambat mendapatkan pekerjaan.

---

In Indonesia, young population growth is very fast, this matter gives opportunity to get demographic In fact indicate that labor force majority is predominated by them which have low education. Most of open unemployment in Indonesia is labor force whose has high education ( SLTA +). And job search duration for grad of SLTA more longer than they whose has low education. With this background, the research purpose is to know many factors influencing that job search duration grad of SLTA in Indonesia. Using data of Sakemas in August 2007, will analysis job search duration in Indonesia influenced by individual characteristic those are education, training, gender, age, area remain, marriage status.Hazard analysis with Cox regression to see risk get work will be used to analyse the data.

The Result of this research indicate that them who live in rural more faster than in urban to get the job, Male more faster than female, married status more faster than other, them who get training more faster than other, SMU more faster than SMK, informal worker more faster than formal worker, and them who work in trading sector more faster than others sector."

"Studi empiris ini bermaksud menginvestigasi dampak dan hubungan antara urbanisasi dan deforestasi di Asia Tenggara menggunakan data dari sembilan negara periode 1996 – 2018. Metode estimasi Pooled Mean Group (PMG) digunakan untuk menyelidiki hubungan jangka panjang. Hasil studi mengkonfirmasi bahwa hubungan antara urbanisasi dengan deforestasi tidak linier, tetapi mengikuti kurva U-terbalik. Urbanisasi menyebabkan deforestasi pada tahap pembangunan awal, kemudian mencapai ambang batas, dan pada gilirannya mendorong luas tutupan hutan meningkat. Titik balik terjadi ketika level urbanisasi mencapai 73,26%. Dibutuhkan integrasi kuat antara kebijakan pembangunan kota dan tata kelola hutan untuk mengurangi potensi dampak negatif urbanisasi terhadap deforestasi.

---

This empirical study proposes to investigate the effect and relationship between urbanization and deforestation in Southeast Asia using data from nine countries for the period 1996 – 2018. The Pooled Mean Group (PMG) estimation method is employed to investigate the long-term relationship. The study results confirm that the relationship between urbanization and deforestation is non-linear, but follows an inverted U-curve. Urbanization causes deforestation in the early stages of development, then reaches a threshold, and in turn causes forest cover to increase. The turning point occurred when the level of urbanization reached 73.26%. Strong integration between urban development policies and forest governance is required to reduce the potential negative impacts of urbanization on deforestation"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kelayakan kota yang dirasakan dan waktu komuting individu di 26 kota di Indonesia. Penelitian ini dipicu oleh tingginya tingkat urbanisasi di Indonesia, dengan perkiraan 66,6% populasi diperkirakan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2035. Dengan pertambahan populasi, ada potensi penurunan kelayakan kota dan waktu komuting yang lebih lama bagi individu. Lama waktu komuting dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan lingkungan. Menggunakan regresi logistik, penelitian ini menemukan bahwa setiap perbaikan pada tingkat kelayakan kota berhubungan negatif dengan penurunan 0,3% probabilitas individu berkomuting selama lebih dari 60 menit. Namun, jika urbanisasi yang cepat, berlanjut tanpa perbaikan pada kelayakan kota, kemungkinan besar akan meningkatkan probabilitas individu berkomuting dalam waktu lebih lama. Temuan ini menegaskan perlunya perbaikan dalam lingkungan perkotaan, seperti pengembangan compact city, dengan penyediaan aksesibilitas yang baik.

---

This study aims to explore the relationship between perceived city livability and individual commuting time in 26 cities in Indonesia. The research is motivated by the rapid urbanization in Indonesia, with an estimated 66.6% of the population projected to live in urban areas by 2035. With the increasing population, there is a potential for a decrease in city livability and longer commuting time for individuals. The length of commuting time can lead to various health and environmental issues. Using logistic regression, the study found that every improvement in city livability is negatively associated with a 0.3% decrease in the probability of individuals commuting for more than 60 minutes. However, if rapid urbanization continues without improvements in city livability, it is likely to increase the probability of individuals commuting for longer durations. These findings emphasize the need for improvements in urban environments, such as the development of compact cities, with the provision of good accessibility"

"Kecamatan Tambun Selatan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan kepadatan tertinggi di Kabupaten Bekasi (BPS 2021). Salah satu faktor penyebab pertumbuhan penduduk adalah tingginya tingkat urbanisasi (Prayojana et al., 2020). Intensitas laju urbanisasi ini dapat dilihat dari seberapa banyak tutupan lahan terbangun yang berdiri di kawasan tersebut (Chen et al., 2021). Kemudian, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011–2031 di Kecamatan Tambun Selatan direncanakan sebagai Kawasan Pengembangan I (WP I) yang diarahkan pada fungsi pokok pengembangan industri, perdagangan, jasa, perumahan, pemukiman, pariwisata dan kegiatan industri penunjang. Salah satu permasalahan yang akan terjadi adalah dapat meningkatkan suhu permukaan daratan pada daerah perubahan tutupan lahan, akibat pergeseran tutupan lahan dari belum terbangun menjadi terbangun. Suhu permukaan daratan perkotaan dapat dideteksi menggunakan penginderaan jauh. Analisis deteksi dilakukan pada citra Landsat-8 yang menggambarkan bentuk permukaan bumi. Perubahan ini memiliki hubungan dengan perubahan tutupan lahan yaitu kehijauan vegetasi dan kerapatan bangunan di Kecamatan Tambun Selatan, dengan uji korelasi linier untuk mendapatkan hasil bahwa kehijauan vegetasi berbanding terbalik dengan nilai permukaan tanah. suhu dan kepadatan bangunan berbanding lurus dengan suhu permukaan daratan,

---

South Tambun District is the sub-district with the largest population and the highest density in Bekasi Regency (BPS 2021). One of the factors causing population growth is the high rate of urbanization (Prayojana et al., 2020). The intensity of this urbanization rate can be seen from how much built-up land cover stands in the area (Chen et al., 2021). Then, in the Bekasi Regency Regional Regulation Number 12 of 2011 concerning the Bekasi Regency Spatial Plan for 2011–2031 in South Tambun District it is planned as Development Area I (WP I) which is directed to the main functions of developing industry, trade, services, housing, settlements , tourism and supporting industrial activities. One of the problems that will occur is that it can increase the surface temperature of the soil in areas of land cover change, due to a shift in land cover from undeveloped to built up. Urban ground surface temperature can be detected using remote sensing. Detection analysis was performed on Landsat-8 imagery which depicts the shape of the earth's surface. This change has a relationship with changes in land cover, namely the greenness of the vegetation and the density of buildings in Tambun Selatan District, with a linear correlation test to get the result that the Greenness of the Vegetation is inversely proportional to the value of the land surface. temperature and building density are directly proportional to ground surface temperature,"