Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang kelancaran penagihan klaim rawat inap pasien JPK Gakin dan SKTM DKI Jakarta di Rumah Sakit Bahyangkara Tk. I R. Said Sukanto yang dilihat dari beberapa aspek yaitu kebijakan, sumber daya manusia, sarana, SOP dan proses yang dimulai dari tahap penerimaan, pelayanan rawat inap, verifikasi, rekapitulasi, dan penagihan. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah studi kualitatif. Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan penelaahan dokumen. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran pada input, proses dan output pada pelayanan administrasi pasien JPK Gakin dan SKTM, yang menjadi potensi terhadap kelancaran penagihan klaim ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan informasi mengenai aspek yang menyebabkan klaim tidak dibayar dan lama hari penagihan klaim JPK Gakin dan SKTM DKI Jakarta di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto tahun 2012. Saran yang diberikan adalah untuk memperbaiki manajemen pelayanan administrasi pasien JPK Gakin dan SKTM dalam aspek input dan proses.

---

This study is discuss about the continuity of inpatient billing claims and patient JPK Gakin and SKTM DKI Jakarta in First Level Bahyangkara Hospital R. Said Sukanto viewed from the aspects of policies, human resources, facilities, Standard Operating Procedures (SOP) and process starting from the stage of admission, inpatient services, verification, recapitulation, and billing activities. The research method has been used is a qualitative study. All of the data in this study were obtained from in-depth interviews and document review. The purpose in this study to get an overview from the aspects of input, process and output of JPK Gakin patient care administration and SKTM, which is the potential things for billing claims continuity to the Health Official of DKI Jakarta. The results of this study shows information about the aspects that causes unpaid claims and long days billing JPK Gakin and SKTM of DKI Jakarta at First Level Bhayangkara Hospital R. Said Sukanto at the year 2012. The recommendation has been given is to improve the management of JPK Gakin patient care administration and SKTM in input and process aspects."

"Skripsi ini membahas mengenai aspek hukum, politik dan sosial yang mempengaruhi belum terimplementasinya kebijakan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS. Kebijakan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS merupakan bagian dari usaha kesejahteraan PNS yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian menemukan bahwa adanya kebijakan lain yang telah mengcover kebijakan asuransi pendidikan bagi putraputri PNS, kurangnya komitmen pemerintah serta adanya kekhawatiran kebijakan ini dapat memicu munculnya kecemburuan sosial merupakan beberapa faktor dalam aspek hukum, politik dan sosial yang mempengaruhi belum terimplementasinya kebijakan.

---

The focus of this studies is to identify law, politic and social aspect that affect education insurance policy for civil servants children that hasn't been implemented yet. Education insurance policy for civil servants children is part of the welfare for civil servants policies which is contained in Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. This research is qualitative descriptive interpretive.

Research found that the presence of other policies that covered education insurance policies for civil servants children, lack of governments commitment and concern of this policy may lead to the emergence of social jealousy are some factors in the legal, political and social aspects that affect the implementation of this policy."

"Asuransi atau pertanggungan berasal dari bahasa Belanda yaitu ?verzekering?, dan dalam bahasa inggris disebut insurance. Terdiri atas dua belah pihak yaitu tertanggung dengan istilah verzekerde atau insured sebagai pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain, dan penanggung dengan istilah verzekeraar atau insurer sebagai pihak penerima peralihan risiko dengan menerima pembayaran yang disebut premi. Asuransi sosial atau wajib merupakan bentuk asuransi yang sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, melalui Undang-undang 33 dan 34 Tahun 1964 juncto Peraturan Pemerintah 17 dan 18 Tahun 1965, menunjuk PT Jasa Raharja sebagai pelaksana tunggal asuransi sosial angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan sekelompok orang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam masyarakat dan menyediakan suatu jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidup dan keluarganya. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah berlaku pada 5 Maret 2000, larangan praktek monopoli yang dapat merugikan kegiatan ekonomi bangsa semakin ditingkatkan. PT Jasa Raharja adalah salah satu BUMN yang menurut KPPU melakukan praktek monopoli tidak sehat yang dilindungi Undang-undang. Pemberian hak monopoli kepada Jasa Raharja melalui Undang-undang dimaksudkan untuk menjamin tersedianya layanan jasa santunan kepada penumpang yang mengalami kecelakaan. Namun, saat ini setelah pelaku pasar semakin kompleks, pemberian hak monopoli itu dinilai sudah tidak tepat, terutama setelah Indonesia resmi menjadi anggota organisasi perdagangan dunia dengan diratifikasinya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization pada tanggal 2 November 1994."