Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Target RJPMN 2015-2019 terhadap kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need) yaitu sebesar 9,9 persen belum tercapai, seperti terlihat pada hasil SDKI 2017 terhadap unmet need sebesar 10,6 persen. Unmet need merupakan salah satu faktor penyebab kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi yang tidak aman yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian maternal. Untuk meningkatkan kesehatan ibu, termasuk keluarga berencana perlu untuk mengatasi masalah keberdayaan perempuan (women's empowerment) yang merupakan tujuan ke lima Sustainable Development Goals (SDG's), yaitu mencapai kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan. Penelitian ini bertujuan mempelajari hubungan antara keberdayaan perempuan serta variabel demografi dan sosial ekonomi terhadap unmet need di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data SDKI 2017. Unit analisisnya adalah perempuan usia subur umur 15-49 tahun yang berstatus kawin/hidup bersama serta memiliki kebutuhan terhadap KB dengan observasi berjumlah 26.249 individu. Kategori unmet need adalah unmet need penjarangan dan unmet need pembatasan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logit biner dan multinomial logit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat dari lima komponen keberdayaan perempuan berpengaruh signifikan secara statistik terhadap semua kategori unmet need. Keempat komponen tersebut, yaitu partisipasi kerja perempuan, tingkat pengetahuan, partisipasi pengambilan keputusan rumah tangga, dan kepemilikan aset. Partisipasi kerja perempuan, tingkat pengetahuan, dan kepemilikan aset berpengaruh negatif terhadap unmet need. Sedangkan partisipasi pengambilan keputusan rumah tangga mempunyai pengaruh positif terhadap unmet need. Sementara itu, pandangan pemukulan terhadap istri tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap semua kategori unmet need. Faktor demografi dan sosial ekonomi memberikan pengaruh pada unmet need, namun tidak semua variabel berpengaruh signifikan pada semua kategori unmet need. Umur, jumlah anak masih hidup, dan pulau tempat tinggal berpengaruh terhadap semua kategori unmet need. Daerah tempat tinggal hanya berpengaruh terhadap unmet need penjarangan dan total unmet need. Pendidikan suami berpengaruh terhadap unmet need penjarangan dan unmet need pembatasan. Kunjungan petugas KB hanya signifikan berpengaruh pada unmet need penjarangan, sedangkan perempuan yang melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan hanya signifikan berpengaruh pada unmet need pembatasan.

---

The 2015-2019 RJPMN target of unmet need for family planning at 9.9 percent has not been achieved, since the results of the 2017 IDHS on unmet need was 10.6 percent. Unmet need is one of the factors causing unwanted pregnancy and unsafe abortion which can cause morbidity and maternal death. To improve maternal health, as well as family planning, it is necessary to address the issue of women's empowerment which is the fifth objective of the Sustainable Development Goals (SDG's) that covers gender equality and women empowerment. This study aims to study the relationship between women's empowerment, demographic and socioeconomic variables on the unmet need in Indonesia. This study uses data from the 2017 IDHS. The unit of analysis is women at childbearing age-aged 15-49 who were married/living together and had a need for family planning with observations totaling 26,249 individuals. The unmet need is categorized into unmet need for spacing and unmet need for limiting. The analytical methods used are binary logit regression and multinomial logit. The results showed that four of the five components of women's empowerment had a statistically significant effect on all categories of unmet need. These four components, namely women's work participation, level of knowledge, participation in household decision making, and asset ownership. Women's work participation, level of knowledge, and asset ownership negatively affect unmet need. Whereas participation in household decision making has a positive effect on unmet need. Meanwhile, attitude toward wife-beating has no significant effect on all categories of unmet need. Demographic and socioeconomic factors influence the unmet need, but not all variables have a significant effect on all categories of unmet need. Age, number of living children, and region of residence affect all unmet need categories. The place of residence only affects the unmet need for spacing and total unmet need. Husband's education influences unmet need for spacing and unmet need for limiting. Visit by family planning field workers only has a significant effect on unmet need for spacing, while women who visit health facilities only have a significant effect on unmet need for limiting."

"Studi ini membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk keluarga berencana di Indonesia menggunakan data SDKI 2002-2017. Penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi di Indonesia adalah usia wanita, status pekerjaan, tempat tinggal, jumlah anak yang masih hidup, pengetahuan keluarga berencana dan diskusi dengan suami tentang keluarga berencana. Faktor yang paling signifikan terkait dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk keluarga berencana di Indonesia pada tahun 2002 SDKI adalah usia perempuan, pada tahun 2007 SDKI adalah jumlah anak yang masih hidup, pada SDKI 2012 adalah diskusi dengan suami, sedangkan pada 2017 SDKI adalah jumlah anak masih hidup. Studi ini menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan program KIE dapat mengandalkan kader, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan keluarga berencana dan menyebarkan informasi tentang keluarga berencana dan pentingnya berdiskusi dengan pasangan di media massa yang dibuat persuasif.

---

This study discusses factors related to unmet needs for family planning in Indonesia using the 2002-2017 IDHS data. This research is quantitative with cross-sectional design. The results showed that factors related to unmet family planning needs in Indonesia were womens age, employment status, residence, number of children still alive, family planning knowledge and discussions with husbands about family planning. The most significant factor related to unmet needs for family planning in Indonesia in 2002 The SDKI was the age of women, in 2007 the IDHS was the number of children still alive, in the 2012 IDHS was discussions with husbands, while in 2017 the IDHS was the number of children still life. This study shows that in implementing the IEC program it can rely on cadres, improve the quality and quantity of family planning services and disseminate information about family planning and the importance of having discussions with partners in the persuasive mass media."

"Indonesia masih memiliki tantangan dalam upaya penurunan AKI untuk mencapai target SDGs tahun 2030. Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program yang efektif untuk menurunkan AKI, namun selama satu dekade terakhir program KB mengalami stagnansi. Saat ini, program KB cenderung berfokus pada perempuan dan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana dinilai masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana pada tahun 2007, 2012 dan 2017, determinan sosial yang mempengaruhinya serta ketidakmerataan geografis dan sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi potong lintang dari data pasangan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, 2012 dan 2017. Sampel pada penelitian ini adalah pasangan usia subur (PUS) yang masih dalam status perkawinan dan responden istri sedang tidak hamil. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 5.058 (2007), 5.431 (2012) dan 5.957 (2017) pasangan. Analisis multiway ANOVA dilakukan untuk menilai determinan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana. Berbagai ukuran ketidakmerataan juga digunakan untuk meninjau ketidakmerataan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana dengan bantuan alat ukur Health Equity Assessment Toolkit (HEAT) yang dikembangkan oleh World Health Organization (WHO). Hasil penelitian adalah terjadi peningkatan partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana dalam kurun waktu 2007 – 2017, dari 68.9 hingga 71.2. Jika dilihat dari ketidakmerataan geografis dan sosial ekonomi, terjadi penurunan ketidakmerataan meskipun terdapat beberapa perubahan pola ketidakmerataan pada tempat tinggal (perkotaan vs perdesaan) dan sosial ekonomi. Umur suami, pendidikan suami, tempat tinggal dan paparan KIE KB dari media menjadi determinan sosial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana. Perlu ada pemanfaatan media sosial atau media massa dengan melakukan kampanye massif terkait peran laki-laki dalam keluarga berencana baik sebagai pengguna maupun pendamping dan agen perubahan.

---

Indonesia still has challenges in efforts to reduce MMR to achieve the SDGs target in 2030. Family Planning (KB) is one of the effective programs to reduce MMR, but over the past decade the family planning program has stagnated. Currently, family planning programs tend to focus on women and men's participation in family planning is still considered low. The purpose of this study was to find out the male involvement in family planning in 2007, 2012 and 2017, the social determinants that influence it as well as geographical and socioeconomic inequality.

This study uses a quantitative approach with a cross-section study design from the pair data of the Indonesian Health Demographic Survey (IDHS) in 2007, 2012 and 2017. The samples in this study were couples of childbearing age who were still in marital status and respondents wives were not pregnant. The total sample in this study was 5,058 (2007), 5,431 (2012) and 5,957 (2017) couples. ANOVA multiway analysis was performed to assess the determinants of male involvement in family planning. Various measures of inequality are also used to review the unevenness of male participation in family planning with Health Equity Assessment Toolkit (HEAT) measuring tool developed by the World Health Organization (WHO).

The results of the study were an increase in male participation in family planning in the period 2007 – 2017, from 68.9 to 71.2. There is a decrease in geographical and socioeconomic inequality even though there are some changes in the pattern of inequality in residences (urban vs rural) and socioeconomic. The husband's age, husband's education, place of residence and exposure to family planning promotion from the media are social determinants that have a significant influence on man involvement in family planning. Massive campaigns using social media need to be done to promote the role of men in family planning as active client, companions and agents of change"

"Jakarta Timur tahun 2021 ditemukan 10,46% PUS yang melakukan unmet need KB. Beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu usia, pendidikan, jumlah anak, pengetahuan, sikap, pandangan, riwayat kontrasepsi, pemberian pelayanan KB, dukungan suami, dan peran tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kejadian unmet need KB pada PUS menikah saat masa pandemi COVID-19 di Wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah PUS di wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur berjumlah 150 responden dengan teknik multistage random sampling. pengolahan data menggunakan analisis univariat, bivariat dan multivariat dengan uji regresi logistik. Pengumpulan data melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas pada 30 PUS berdomisili di Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan kejadian unmet need KB pada masa pandemic COVID-19 sebesar 40% mengalami peningkatan dibandingkan sebelum pandemic COVID-19. Ada hubungan faktor predisposisi (umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, persepsi, riwayat KB), faktor pemungkin (aksebilitas informasi manajemen pelayanan alat kontrasepsi) dan faktor penguat (dukungan suami dan peran petugas kesehatan) dengan p-value <0.05. Faktor paling dominan mempengaruhi kejadian Unmet Need KB pada PUS menikah saat masa pandemic COVID-19 adalah Riwayat KB. Maka diharapkan BKKBN melakukan peningkatan pembinaan dan koordinasi terhadap pemegang program KB dalam penyuksesan program KB serta PKB meningkatkan preventif promosi KB kepada masyarakat dengan mematuhi protocol pencegahan virus COVID-19 dan melakukan intervensi berkala 3 bulan sekali agar masyarakat yang unmet need KB menjadi akseptor KB.

---

In East Jakarta in 2021, 10.46% of PUS were found to have unmet need FP. Factors influence it, age, education, number of children, knowledge, attitudes, views, history of contraception, provision of FP services, husband's support, and the role of health workers. This study aims to determinants of the incidence unmet need FP in fertile couple during COVID-19 pandemic in the Makasar District, East Jakarta, in 2022. This study used a quantitative method with a cross-sectional design. The sample study is 150 WUS using a multistage random sampling technique. Sample processing with univariate, bivariate and multivariate analysis logistic regression. Data collection by filling out a questionnaire has been tested validity and reliability on 30 fertile age couples live in Makassar District, East Jakarta. The results showed that the incidence of unmet need for family planning during the COVID-19 increased by 40% compared to before the COVID-19 pandemic. There is a relationship between predisposing factors (age, education, knowledge, attitudes, perceptions, history of family planning), enabling factors (accessibility of information on contraceptive service management) and reinforcing factors (husband's support and the role of health workers) with p-value <0.05. The most dominant factor influencing the incidence of Unmet Need FP in married fertile age couples during the COVID-19 pandemic was FP History. It’s hoped that the BKKBN will increase guidance and coordination of FP program holders on success of the family planning program and PKB want to achieve more preventively in terms of FP promotion to the community by adhering to the COVID-19 virus prevention protocol and conducting periodic interventions for 3 months so that people unmet need FP become FP acceptors."

"Laju pertambahan penduduk yang tinggi bila tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, maka tingkat pendapatan rendah akan menyebabkan bertambahnya pengangguran, kemiskinan, dan keterbelakangan masyarakat. Program KB di Indonesia diakui secara nasional dan internasional sebagai salah satu program yang telah berhasil menurunkan tingkat kelahiran yang nyata. Melalui pelaksanaan program KB yang efektif dan efisien diharapkan tekanan penduduk dapat dikurangi serta dapat terjadi peningkatan kualitas penduduk.Program Keluarga Berencana (KB) secara mikro berdampak terhadap kualitas individu dan secara mikro berkaitan dengan tujuan pembangunan pada umumnya. Secara mikro, KB berkaitan dengan kesehatan dan kualitas hidup ibu/perempuan, juga kualitas bayi dan anak. Secara makro, KB dan kesehatan reproduksi berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meraih MDG?s.Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai implementasi kebijakan program keluarga berencana di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Penelitiannya difokuskan kepada telahaan secara mendalam mengenai proses implementasi kebijakan kebijakan keluarga berencana. Adapun proses implementasi kebijakan dalam penelitian ini meliputi variable komunikasi, sumber daya, struktur organisasi dan sikap kelompok sasaran sesuai dengan dengan teori Model George C. Edward III. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang efektifitas kebijakan keluarga berencana dan mengidentifikasi pelaksanaan program KB dalam kerangka ketahanan daerah. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mungkin muncul pada saat pelayanan keluarga berencana diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KB di Kabupaten Sleman efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari penurunan tingkat laju pertumbuhan penduduk yang di Kabupaten Sleman di tahun 2007 yang sebesar 2,07% menjadi 1,28% di tahun 2012 seiring dengan peningkatan jumlah akseptor KB baru setiap tahunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program KB dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Sleman di antaranya adalah : Komunikasi, yaitu bahwa penentu keefektifan pelaksanaan KB dari faktor komunikasi yatu pada tingkatan structural serta upaya komunikasi yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Sumber Daya yang ternyata kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kekurangan jumlah penyuluh KB, anggaran belanja dan jumlah personil dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sikap Kelompok Sasaran, diketahui bahwa efektifitas muncul karena masyarakat Sleman yang tidak hanya menerima namun juga memiliki kesadaran dan keyakinan akan manfaat program. Pelaksanaan program KB di wilayah Kabupaten Sleman sudah cukup efektif dalam menunjang keberhasilan ketahanan daerah.

---

When the high population is not followed by high economic growth, the low income rate will lead to grow the unemployment, poverty and underdeveloped-society. The family planning program in Indonesia is obviously recognized nationally and internationally as one of the programs that have been successful in reducing the rate. Through the implementation of effective and efficient family planning is expected to reduce the pressure of society and increase the society quality of life. Family planning program affects to individual quality in micro perspective and deals with development objective in general. In micro perspective, family planning is dealing with health and quality of life of mothers or women, babies and children as well. In macro perspective, family planning and the health of reproduction contributes to achieve the MDG?s directly or indirectly.This research is a case research on the implementation of the policy of family planning programs in Sleman, Yogyakarta. The research focuses on deep discussion of implementation process of family planning policies. The implementation process of policies in this research consists of communication variable, human resource, organization structure and attitude of target group based on the theory of George C Edward III. This research is basically aimed to provide an overview of the effectiveness of the family planning policy and identify family planning program implementation within the framework of regional security. Furthermore, this research is aimed to identify factors supporting and inhibiting that may arise when family planning service are implemented. This research uses descriptive qualitative researchThe research results showed that the implementation of family planning program in Sleman is effective in reducing the rate of population growth. It can be seen from the decline of the population growth rate in Sleman district in the year 2007 of 2.07% to 1.28% in 2012 due to the increase in the number of family planning acceptors each year. Factors that influence the effectiveness of the implementation of family planning programs in reducing the rate of population growth in Sleman district are: communication, it means that the effectiveness of family planning implementation in communication factor is in structural level and communication efforts of family planning officers, the shortage of human resource in the field, budget and number of personnel in the regional working units. The attitude of target group shows that the effectiveness arises from Sleman people which not only accept but also aware and believe in the benefits of the program itself. The implementation of the family planning program in Sleman has been quite effective in supporting the success of regional security."

"ABSTRACTMetode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan metode yang efektif bagi responden yang ingin memiliki anak lagi dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun atau bagi responden yang sudah tidak ingin punya anak lagi. Namun, persentase pemakaian MKJP berdasarkan SDKI 2017 masih cukup rendah jika dibandingkan dengan pemakaian kontrasepsi Non-MKJP. Hal tersebut mengindikasikan bahwa berdasarkan preferensi fertilitasnya, masih terdapat wanita yang seharusnya memakai MKJP, namun ternyata daya tarik pemakaian kontrasepsi jangka pendek masih cukup memikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh preferensi fertilitas sebagai penentu pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang pada akseptor KB modern serta mengetahui faktor yang paling berpengaruh pada setiap kelompok preferensi fertilitas. Penelitian ini memakai data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Sampel penelitian ini adalah wanita berusia 15-49 tahun yang pada saat dilakukan wawancara berstatus menikah atau hidup bersama dan memakai metode kontrasepsi modern. Hasil penelitian ini adalah akseptor KB modern yang ingin mempunyai anak lagi sebanyak 33,8%, sedangkan yang tidak ingin anak lagi ada sebanyak 62,9%. Akseptor KB modern yang memakai MKJP ada sebanyak 23,3%. Pada responden yang ingin anak lagi, potensi pemakaian MKJP terdapat pada responden dengan karakteristik tidak bekerja dan mengambil keputusannya sendiri. Sementara itu, pada responden yang tidak ingin anak lagi, potensi pemakaian MKJP terdapat pada semua responden yang masih menggunakan Non MKJP dan responden dengan karakteristik telah memiliki anak ≤ 2 dan tidak terpapar sumber informasi dari media.

---

ABSTRACTLong acting and permanent method (LAPM) is an effective method for respondents who want to have more children in more than 2 years or for respondents who don't want to have more children. However, the percentage of LAPM utiliaztion based on the 2017 IDHS is still quite low when compared to the use of Non-LAPM. This study aims to determine the effect of fertility preferences as a determinant of the use of LAPM in modern family planning acceptors and to find out the most influential factors in each fertility preference group. This study uses data from the Indonesian Demographic and Health Survey 2017. The samples of this study were women aged 15-49 years who at the time of the interview were married or living together and using modern contraception methods. The results of this study are modern family planning acceptors who want to have more children as much as 33.8%, while those who don't want more children are 62.9%. Modern family planning acceptors who use LAPM are 23.3%. In respondents who want more children, the potential for LAPM utilization is found in respondents with characteristics that do not work and make their own decisions. Meanwhile, for respondents who do not want more children, the potential for LAPM utilization is found in all respondents who still use Non LAPM and respondents with characteristics have children ≤ 2 and not exposed to sources of information from the media."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebutuhan KB yang tidak terpenuhi untuk penjarangan dan pembatasan kelahiran di Indonesia. Data yang digunakan adalah Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012, PDRB 2011 dan PODES 2011. Analisisnya menggunakan regresi multinomial logit. Hasil penelitian menunjukkan jumlah anak masih hidup, umur, pendidikan, kunjungan ke fasilitas kesehatan, PDRB dan interaksi antara indeks kekayaan dan akses signifikan mempengaruhi Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi untuk penjarangan kelahiran. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi untuk pembatasan kelahiran signifikan dipengaruhi oleh jumlah anak masih hidup, umur, daerah tempat tinggal, kunjungan ke fasilitas kesehatan, interaksi antara indeks kekayaan dengan akses.

---

The objective of this study is to assess determinant of unmet need for spacing and limiting services in Indonesia. The data used in this papes are from results of Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) 2012, Gross Domestic Regional Product (GDRP) 2011 and PODES 2011. The analysis using multinomial logit regression.

The results of this paper shows number of living childen, age, education, visit to health services, GDRP, and the interaction among wealth index and access are found as main determinant of unmet need for spacing. Unmet need for limiting are affected by number of living childen, age, place of residence, visit to health services, and the interaction among wealth index and access."