Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Identity can have diverse meanings, social identities (class, race, ethnicity, gender, and sexuality) and political identities (nationally and citizenship). Political identity is conceptually differ from the politics of identity."

"Penelitian dan atau pengkajian terhadap Desentralisasi dan otonomi daerah telah banyak dilakukan para ahli dan pengamat di bidang otonomi dan adrninistrasi negara. Namun pengkajian atau penelitian dampak desentralisasi dan otonomi daerah terhadap desentralisasi pendidikan jarang dilakukan. Oleh karena itu maka penelitian dan pengkajian ini dilakukan dengan sengaja memilih Judul Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dilihat Dan Perspektif Desentralisasi Pendidikan.Desentralisasi pada dasarnya adalah pemberian wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, dalam arti Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang menyelenggarakan pemerintahan kepada pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Pendidikan merupakan salah satu bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Daerah, bahkan untuk Daerah Kabupaten/Kota pendidikan merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan.Konsep desentralisasi pendidikan sebenarnya merupakan konsep dasar yang sudah lama dikembangkan dengan menggunakan prinsip "Pengaturan pendidikan secara terpusat (sentralisasi) dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tidak terpusat (desentralisasi)". Di samping itu bahwa pendidikan menjadi tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Peran masyarakat dalam pendidikan sangat penting untuk itu perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga basis pendidikan akan bergeser kepada masyarakat bukan lagi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan untuk menyelenggarakan/ melaksanakan pendidikan titik beratnya berada di Daerah Kabupaten/Kota, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Oleh karena itu, setiap Daerah Kabupaten/Kota, dan Daerah Propinsi harus mengetahui dan memahami dengan baik kewenangan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Di samping itu untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik, diperlukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang efisien, sesuai dengan kondisi Daerah. Untuk itu diperlukan pedoman yang tepat dalam menyusun organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka melaksanakan desentralisasi.Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mengupayakan agar penyelenggaraan pendidikan di Daerahnya merupakan pendidikan yang bermutu dan memenuhi standar nasional, dengan tetap memperhatikan kekhasan dan karakteristik Daerahnya. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pendidikan terutama di Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada "Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan" yang ditetapkan oleh Propinsi sesuai dengan pedoman Pemerintah.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, telah memberikan kepada Daerah keleluasaan serta kemandirian dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu dalam mengupayakan pendidikan di Daerah tidak menjadi mundur, perlu di dukung dengan pegawai yang berkemampuan dalam jumlah yang sesuai, sarana prasarana, dan dana yang memadai, serta peranserta masyarakat yang makin meningkat. Kondisi seperti inilah yang sebetulnya diinginkan dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi pendidikan."

"Tattoo is only one of many forms of body art. Tattoo was used by the indigenous to create fear to the enemy. In Indonesia tattoo has a strong relation with religious things, especially for the Dayak. But nowadays tattoo has become an industrial mass product. Tattoos are especially popular among younger people and have already become a life style, a status symbol and a part of fashion. Tattooing is no longer a rarity, but is present in everyday life. Using the postmodern theory and the semiotic theory of Charles Sanders Peirce, this thesis will show how chance in the use of tattoo has become a postmodern way of life."

"Adapun tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah ingin mengetahui apa yang menyebabkan nelayan sulit keluar dari lingkaran kemiskinannya. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mencoba mencari jawab melalui sebuah studi kasus di desa nelayan Carita, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat. Dalam penelitian yang bersifat studi kasus ini yang menjadi fokus perhatian adalah kemiskinan selaku gejala sosia1 yang meliputi aspeK kultural dimana tinjauannya lebih banyak terletak di dalam diri penduduk misKin itu sendiri seperti cara hidup, tingkah laku, Kebiasaan dan pandangan hidup (sistim ni1ai) dan aspek struktural yang banyak menyangkut pola hubungan sosial yang paling dominan dalam komunitasnya. Studi tersebut dilakukan dengan metode kwalitatif yang mengutamakan teknik pengamatan biasa dan terlibat serta pedoman wawancara tak berstruktur dan mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama dilakKan terhadap 20 responden yang menjadi sumber informan utama. Tahap kedua dilakukan terhadap. 40 responden sebagai pendukung temuan pada tahap pertama. Dari 40 responden tersebut kemudian dipilih 4 responden untuk penggalian lebih mendalam mengenai riwayat hidupnya, guna memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang berbagai tahap kesulitan hidup dalam proses kemiskinan mereka dan segala aspek yang turut mempengaruhi kebertahanan kemiskinannya. Gambaran empiris yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan nelayan mempunyai berbagai aspek/dimensi yang satu saama lain saling berkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan nelayan seperti sudah terpola sedemikian rupa sehingga sulit untuk keluar dari li ngkaran kemiskinannya. Pengaruh yang umumnya sudah mengakar kuat di kalangan nelayan, adanya struktur sosial yang pincang, siap ketergantungan pola hubungan yang asimetris, proses pembagian pendapatan yang berat sebelah (Struktur ekonomi), pola konsumsi dan sikap mental yang kurang menguntungkan bagi kemajuan nelayan keseperti hidup boros dan "hedonistik" sehingga apa yang dapat disimpulkan dari proses kemiskinan nelayan ini adalah terdapatnya faktor struktural dan kultural yang saling menunjang keberadaan kemiskinan nelayan."

"Dengan diberlakukannya U.U No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah beserta beberapa peraturan pelaksanaannya pada 1 Januari 2001, salah satunya P.P No. 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Berakibat banyak perubahan dilingkungan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama struktur organisasi dilingkungan pemerintah daerah tersebut. Hal ini berkosekuensi pada perubahan jabatan-jabatan eselonnya. Perubahan yang terjadi misalnya di Propinsi Jawa Barat dan atau Kota Bandung adalah banyak kekurangan jabatan eselon 3 dan jabatan eselon 4. Dalam rangka pengisian kekurangan jabatan eselon tersebut, pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota mengirimkan para pegawainya, yang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengikuti diktat Adumia dan atau diktat Spama di salah satu Lembaga diktat diantaranya diktat Wilayah II Departemen Dalam Negeri - Bandung.Penelitian ini menggunakan jenis deskriptip, dimana untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar dimulai pada awal pelaksanaan diklat T.A 1999 std 2001 yang diikuti 4 angkatan diktat Adumla dan 8 angkatan diktat Spama, dilaksanakan suatu test yang disebut Pretest dengan hasil nilai rata-ratanya 51,52 untuk peserta diktat Adumia dan 48,76 untuk peserta diktat Spama sedangkan pada akhir pelaksanaan diktat para peserta memiliki nilai akhir dengan hasil nilai rata-ratanya 74,77 untuk diktat Adumia dan 74,90 untuk diktat Spama. Sehingga diperoleh peningkatan prestasi belajar, didapat dari selisih antara nilai akhir dengan nilai pretest dengan hasil 23,25 (45,15 %) untuk diklat Adumia dan 26,14 (53,61 %) untuk diktat Spama.Sedangkan untuk memperoleh retevansi diktat di dapat dan ketika penelitian ini dilaksanakan, sebanyak 26 orang (78,79 %) bagi alumnus diktat Adumia dan 60 orang (92,31 %) bagi alumnus diktat Spama sudah menduduki jabatan eselon baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan Relevansi diktat Adumia maupun Spama belum sesuai dengan tujuan masing-masing diktat yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan diktat Adumia dan diklat Spama. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara usia/umur responden dengan nilai akhir digunakan Korelasi Product Moment Didapatkan hubungan yang kuat atau dengan nilai koefisien korelasi 0,6238 antara usia/umur responden dengan nilai akhir responden diktat Adumia dan hubungan yang kuat dengan nilai koefisien korelasi 0,7344 bagi responden diktat Spama.Dari kuisioner yang diisi mengenai Ketahanan Nasional diperoleh nilai yang cukup, baik yang diisi oleh responden diktat Adumia maupun responden diktat Spama. Hal ini berarti diktat Adumia maupun dildat Spama tidak memberi pengaruh nyata terhadap Ketahanan Nasional."