Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia’s public finance and functions of Badan Pemeriksa Keuangan, Supreme Auditing Board."

"Tesis ini mencoba melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan publik pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sehingga berhasil mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi sejarah, data yang digunakan adalah data dokumen dengan data utama berasal dari tiga buku biografi Umar bin Abdul Aziz yang masing-masing ditulis oleh Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi dan Imadudin Khalil.Dari hasil penelitian diketahui bahwa Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesesuaian dengan syari'at dan pola hidup sederhana sebagai dasar filosofi tata kelola pemerintahannya, termasuk di dalamnya keuangan publik. Sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan publik yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengembalikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, optimalissi kharaj, menetapkan beban jizyah yang relatif tinggi, memberantas korupsi dan nepotisme, dan gerakan penghemtan dan efisiensi. Dalam menetapkan belanja publik, Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas uama, selaras dengan salah satu tujuan syari'at yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Dari analisis yang dilakukan diketahui bahwa kebijakan pengelolaan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz relevan untuk diterapkan pada masa kekinian, sehingga kesejahteraan rakyat bisa terwujud.

---

This thesis tries to make a research toward public finance management era Umar Bin Abdul Aziz so as to prosper the society. The thesis uses a qualitative method by historical study approach. The data being used are documentary data with primary data mainly deriving from three Umar Bin Abdul Aziz biographycal books which were written by Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi and Imadudin Khalil consecutively.From the research, it is known that Umar Bin Abdul Aziz makes use of shariah and austerity as philosophical basis of its goverment management, including public finance. As for Public Finance decision being taken by Umar Bin Abdul Aziz is to put zakah back as primary source of government?s income, optimize kharaj, decide high level of jizyah, fight against corruption and nepotism, and socialize simplicity and efficiency. In setting government expenditure, Umar Bin Abdul Aziz puts social prosperity as top priority, and accordance with one shariah objectives that is to accomplish prosperity for human beings. From the analysis done, it is identified that Umar Bin Abdul Aziz public finance management decision is relevant to be implemented to the present condition, so that social prosperity can be attained."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap efisiensi investasi Pengukuran efisiensi investasi mengacu kepada model pengukuran yang digunakan Biddle et al 2009 sedangkan kualitas laporan keuangan diukur menggunakan perhitungan discretionary accrual yang digunakan Kothari et al 2005 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi multinomial logistik dengan total 301 observasi firm year dari perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009 2010. Hasil penelitian menunjukkan discretionary accrual memiliki pengaruh positif signifikan terhadap underinvestment namun tidak berpengaruh terhadap overinvestment Perusahaan dengan kualitas laporan keuangan yang tinggi diproksikan dengan rendahnya nilai discretionary accrual lebih kecil kemungkinan mengalami underinvestment Kualitas laporan keuangan yang tinggi dapat mengurangi asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer perusahaan.

---

The objective of this research is to analize the effect of financial reporting quality on investment efficiency The measurement of investment efficiency follows to Biddle et al 2009 model Financial reporting quality measured by estimation of discretionary accruals from Kothari et al 2005 model The examination of hypotesis testing is carried out by using statistical multinomial logistic regression with 301 observation firm year of non financial company listed in Bursa Efek Indonesia during the year 2009 2010. The result indicate that discretionary accrual has positive significant effect on underinvestment but doesn rsquo t have effect on overinvestment Firm with higher financial reporting quality proxied by lower discretionary accrual will be less likely to experience underinvestment The higher financial reporting quality could reduce information asimetry between shareholders and managers."

"Penulisan skripsi ini didasarkan pada masuknya keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara.Salah satu akibat hukum masuknya keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara adalah pemeriksaan keuangan BUMN Persero dilakukan oleh Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan.Masuknya BUMN Persero sebagai objek pemeriksaan BPK menimbulkan ketidakpastian hukum.Pertama, status hukum BUMN Persero menjadi tidak jelas apakah termasuk badan hukum privat atau badan hukum publik.Kedua, apabila BUMN Persero merupakan badan hukum privat maka BPK seharusnya tidak lagi melakukan pemeriksaan keuangan BUMN Persero dan lebih fokus pada fungsinya untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk APBN.Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum keuangan BUMN Persero bukan lagi merupakan keuangan negara dan sebagai badan hukum privat, maka Akuntan Publik lah yang berwenang melakukan pemeriksaan.

---

This thesis is based on the inclusion of State Own Enterprise`s financial as a public (state) finance. One of the legal consequences of that condition is the examination of SOE is conducted by Public Accountant and BPK. The inclusion of SOE as the one of examination object of BPK is causing the legal uncertainty. First, the legal status of SOE is unclear whether including private legal entity or public entity. Second, if the SOEis a private legal entity, then BPK doesn`t have an authority to examine the SOE financial anymore and should focus on its function to examine the management and financial responsibility of the state (APBN only).This research method is using normative juridical and relying on secondary data will be presented in descriptive analysis. The result of this research shows that the legal status of SOEfinancial is no longer public (state) financial and as a private legal entity, the Public Accountant is the one who is authorized to conduct the examination."