Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Intensive explotation of flyingfish roe in Makasar Strait and flores Sea has been occured sine 1970 's therefore its fishery product degraded signifantly. in the last 30 years. Requirement of fishery management plan for flyingfish, espicially in Makassar strait and flores sea is urgent to keep sustainable fishery. This article shows several updated information regarding flyingfish roe production, and a management plan for its fishery resource."

"Ikan tuna segar dalam klasifikasi produk hasil perikanan adalah ikan tuna yang didinginkan dengan suhu dibawah 0 ° C sampai - 2,5 ° C selama kurang lebih 14 (empat belas hari) dari penangkapan ikan di laut sampai ke konsumen. Sedangkan jenis ikan tuna yang dapat diolah menjadi ikan tuna segar adalah ikan mandidihang (yellowfin tuna), ikan mata besar (bigeye tuna) dan ikan tuna sirip biru (bluefin tuna).Kegiatan penangkapan ikan tuna di Perairan Samudera Hindia semakin meningkat dan mengakibatkan semakin luas dan jauhnya daerah operasi penangkapan di laut, terutama di perairan bagian barat yang daerah operasi penangkapannya sampai ke perairan sebelah selatan Negara India. Situasi ini mengakibatkan waktu operasinya .semakin lama dan ukuran kapal ikan juga semakin besar, sebagaimana kapal ikan long iner yang berpangkalan di Jakarta dengan ukuran 60 - 100 GT dan 100 - 200 GT dibandingkan di Benoa-Bali dengan ukuran 30 - 60 GT, 60 - 100 GT dan 100 - 200 GT.Penentuan pelabuhan pangkalan bagi perusahaan perikanan tuna segar ini mengakibatkan perbedaan besamya biaya kegiatan perusahaan dan pada akhimya akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Sedangkan untuk optimasi pendapatan perusahaan perikanan tuna segar melalui penentuan pelabuhan pangkalan tersebut dengan menggunakan Metoda Perbandingan Eksponensial yang hasilnya sebagai berikut :- Untuk pelabuhan pangkalan di Jakarta dengan menggunakan kapal ikan long liner yang berukuran 100 - 200 GT.- Untuk pelabuhan pangkalan di Benoa-Bali dengan menggunakan kapal ikan long liner yang berukuran 100 - 200 GT.- Untuk Perairan Samudera Hindia dengan menggunakan kapal ikan long-liner yang berukuran 100 - 200 GT dan dengan pelabuhan pangkalan di Jakarta.Di dalam penentuan pelabuhan pangkaian juga diperhatikan negara-negara yang terlibat di dalam pemanfaatannya karena masing-masing negara akan mengutamakan kepentingan nasionalnya. Sehubungan jumlah negara yang terlibat dalam pemanfaatan ikan tuna di perairan bagian Timur lebih sedikit dibandingkan di perairan bagian Barest, maka untuk mengoptimasikan pendapatan perusahaan dapat dipilih di Perairan Samudera Hindia bagian timur dengan kapal ikan long liner berukuran 100 - 200 GT dan dengan pelabuhan pangkalan di Benoa-Bali."

"penelitisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian efisiensi teknis usaha budidaya udang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. data dianalisis dengan pendekatan Stochastic Production Frontier dan diduga dengan metoda Maximum Likelihood. hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisiensi teknis yang dicapai tergolong rendah--sedang dan terbukti belum efisien secara teknis. faktor utama yang mempengaruhi efisiensi teknis adalah tingkat pangsa pendapatan keluarga dari usaha budidaya udang, pendapatan total per kapita, umur pembudidaya dan peubah dummy showcase"

"Produk perikanan yang bermutu rendah dan kurang terjamin keamanannya akan berakibat pada tidak tercapainya misi pembangunan kelautan dan perikanan dalam meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui konsumsi ikan. Hal ini dikarenakan produk perikanan terkandung bahan tambahan makanan (BTM) terlarang dan tidak aman dikonsumsi, sehingga akan memengaruhi kesehatan (efek akut dan kronis) bahkan mengakibatkan kematian bagi konsumen. Tujuan penelitian untuk (1) Mengetahui kandungan BTM terlatang pada ikan segar dan produk olahan di PPN Palabuhanratu; (2) Mengetahui aspek sosial budaya meliputi hubungan karakteristik, persepsi dan sikap pengolah ikan, nelayan dan konsumen mengenai BTM terlarang; dan (3) Mengetahui aspek kelembagaan meliputi identifikasi regulasi dan kebijakan keamanan pangan produk hasil perikanan. Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari hingga April 2013 di PPN Palabuhanratu, Sukabumi terhadap produk ikan segar dan ikan olahan (ikan asin/kering, ikan pindang, kerupuk ikan, bakso ikan dan terasi). Metode pengambilan sampel untuk pengolah/pedagang dan nelayan dilakukan secara proportionate stratified random sampling masing-masing berjumlah 76 sampel pengolah ikan dan 169 sampel nelayan. Adapun teknik pengambilan sampel konsumen menggunakan metode sampling yang secara kebetulan dijumpai sebanyak 100 sampel. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner terdiri dari pertanyaan tentang persepsi, sikap dan aspek teknis unit pengolahan ikan di Palabuhanratu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan BTM terlarang pada produk hasil perikanan di PPN Palabuhanratu sangat signifikan terhadap jenis produk olahan. Kandungan boraks 100% negatif, formalin 58,5% positif, Hidrogen peroksida 84,0% positif serta rhodamin B pada terasi 66,7% positif. Persepsi pengolah/pedagang ikan terhadap keamanan produk hasil perikanan "cukup baik" (55,12%), akan tetapi sikap terhadap keamanan produk hasil perikanan "sangat baik" (91,67%) dan persepsi terhadap upaya pemerintah juga "baik" (61,23%). Selanjutnya persepsi nelayan "cukup baik" (50,82%), adapun sikap nelayan "sangat baik" (98,07%) dan persepsi terhadap upaya pemerintah "cukup baik" (53,89%). Berikutnya persepsi konsumen "cukup baik" (55,61%), sikap konsumen "sangat baik" (99,0%), dan persepsi terhadap upaya pemerintah pada keamanan dan mutu hasil perikanan "baik" (61,37%). Selanjutnya regulasi tentang keamanan produk hasil perikanan yang intinya dibuat untuk melindungi konsumen jenis BTM terlarang sesuai dengan upaya pemerintah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dan PPN Palabuhanratu, dalam melaksanakan kebijakan keamanan produk hasil perikanan sudah baik, akan tetapi dalam pengawasan dan monitoringnya belum terealisasi secara berkala dan berkesinambungan.

---

Low quality dan safety fishery products will result in failure to achieve the mission on marine and fisheries development to increase the society intelligence and healthy through fish consumption. The objectives of the research were: (1) To understand content of illegal food additives on fresh fish and processed product in Palabuhanratu; (2) To understand social aspects on the relationship of characteristics, perception and attitude of the fish processors, fishermen, and consumers on those illegal food additives, and (3) To understand institutional aspects on regulation identification and food safety policy of fishery products.

The research was carried out on January-April 2013 in Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Sukabumi. The products tested were fresh fish and processed products (salted/dried fish, boiled fish, fish crackers, fish ball and belachan). Sampling method for processors/traders and fishermen was carried out by proportionate stratified random sampling, 76 samples and 169 samples respectively. Consumers sampling technique was carried out by random sampling of 100 samples. The method for collecting data was carried out by quesioner related to perception, attitude and technical aspects of the establishment in di Palabuhanratu. The data was analyzed descriptively and laboratory tested.

The results of the research showed the difference of additives chemical content on fishery products in PPN Palabuhanratu were very significant to the type of products. Borax content 100% negative, formalin 58,5% positive. Hydrogen peroxide 84,0% positive, rhodamine B on belachan 66,7% positive.

Processors/traders perception on food safety of fishery products were good enough (55.12%), attitude on safety of fishery products were very good (91.67%), and perception on government effort were good (61.23%). Then fishermen perception were good enough (50.82%), fishremen attitude were very good (98.07%), and perception on government effort were good enough (53.89%). Further that consumers perception were good enough (55.61%), consumers attitude were very good (99,0%), and perception on government effort to quality and safety of fishery products were good (61.73%). The regulation related to safety of fishery products to protect consumers on illegal additives as the government effort, especially for Marine and Fisheries service of Sukabumi and PPN Palabuhanratu, has been implemented well, nevertheless for controlling and monitoring periodically and continously has not been implemented yet."

"Social capital is defined as norms and social relationship embedded in a community's structure that promote people to cooporate to achieve collective goals...."