Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang perolehan hak milik berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata dan Undang-Undang Pokok Agraria Terkait Benda Tak Bergerak (Tanah). Pasal 1963 mengatur tentang syarat-syarat memperoleh hak milik benda tak bergerak (Tanah) dengan cara daluwarsa. Pasal 1963 yang merupakan Pasal pelaksana dari Pasal 610 KUHPerdata yang berada pada Buku II KUHPerdata, setelah berlakunya UUPA dinyatakan tidak berlaku lagi. Akibatnya pasal ini tidak lagi dapat digunakan sebagai suatu dasar. Namun pada kenyataannya Pasal ini masih digunakan sebagai dasar pertimbangan pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar nomor 05/PDT.G/2012/PN-TK Tahun 2012. Walaupun penggunaan Pasal 1963 KUHPerdata merujuk pada suatu Yurisprudensi, penggunaannya menjadi Tidak Tepat karena Pasal 1963 KUHPerdata sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder ini, akan melihat bagaimana pengaturan terkait hak milik tanah berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata yang sudah dicabut tetapi masih digunakan dan juga melihat bagaimana ketentuan hukum tanah saat ini dan bagaimana ketentuan pasal 1963 KUHPerdata yang masih digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim sesuai dengan kondisi hukum saat ini.

---

This thesis is focused on royalty based on Article 1963 Indonesian Civil Code and Principle Agrarian Law regarding Unmoveable Things (Land). Article 1963 regulates the requirements of taking the right of unmoveable things (Land) by Expired Method. The article which is implementer of Article 610 in Indonesian Civil Code Book II has not been valided anymore since Principle Agrarian Law is officially committed. As a consequence, the article should not be implemented as the reference. However, in fact this article is still used as consideration in Decision of Takalar District Court in the case number 05/PDT.G/2012/PN-TK in 2012. Although the using of Article 1963 Indonesian Civil Code is based on a Jurisprudence, the decision is not approppriate because of its expiry. Regarding to the problem mentioned above, this essay which use metode Yuridis Normatif formed by the base of literature study observes how the revoked Article 1963 Indonesian Civil Code land law regulation is still bing used. Furthermore, this thesis also examines how is the provision of Article 1963 Indonesian Civil Code which still being used as the principle of consideration to the Judges is corresponding to the present law condition."

"Petani di kabupaten Temanggung sejak nenek moyang hingga kini mata pencaharian pokok petani adalah bertanam tembakau dan menurut sejarah belum pernah tembakau tidak laku jual atau belum pernah tengkulak tidak membeli tembakau....."

"Gangguan kepadatan tulang atau osteoporosis dan osteopenia merupakanmasalah kesehatan masyarakat utama yang disebabkan oleh banyakfaktor. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui berbagai faktor yangberhubungan dengan gangguan kepadatan tulang pada kelompok usia de-wasa di daerah urban dan rural terpilih di Provinsi Jawa Barat tahun 2012.Desain penelitian yang digunakan adalah potong lintang dengan sampel142 responden. Penelitian dilakukan pada bulan Mei _ Juni 2012 di PesonaKhayangan, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sebagai daerah urbandan Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor seba-gai daerah rural. Prevalensi gangguan kepadatan tulang dalam penelitianini adalah sekitar 31,7% (4,2% osteoporosis dan 27,5% osteopenia).Analisis multivariat menemukan responden yang mempunyai indeks mas-sa tubuh (IMT) < 23,49 kg/m2 berisiko mengalami gangguan kepadatan tu-lang 5,5 kali lebih tinggi daripada responden dengan IMT > 27,36 kg/m2.Responden yang mempunyai IMT 23,49 _ 27,36 kg/m2 berisiko mengalamigangguan kepadatan tulang 2,2 kali lebih tinggi daripada responden yangmempunyai IMT > 27,36 kg/m2 setelah dikontrol variabel usia, asupan vita-min D, dan asupan protein. Pada penelitian ini, IMT merupakan faktor yangpaling berhubungan dengan gangguan kepadatan tulang setelah dikontrolvariabel usia, asupan vitamin D, dan asupan protein. Semakin rendahIMT,maka semakin tinggi risiko gangguan kepadatan tulang.Bone density disorder (osteoporosis and osteopenia) is a major publichealth problem caused by multifactor. The purpose of this study was to findout factors related to adult bone density disorder in the selected urban andrural area, West Java Province, 2012. It used cross-sectional method andthe samples were 142 respondents. The data was taken from 2012 May toJune in Pesona Khayangan, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok as the ur-ban area and Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, KabupatenBogor as the rural area. Prevalence of bone density disorder in this studywas 31.7% (4.2% osteoporosis and 27.5% osteopenia). Multivariate analy-sis verified that respondent with body mass index (BMI) < 23.49 kg/m2 will5.5 times higher to have bone density disorder than respondent with BMI >27.36 kg/m2. Respondent with BMI 23.49 _ 27.36 kg/m2 will 2.2 times high-er to have bone density disorder than respondent with BMI > 27.36 kg/m2after controlled by age, vitamin D and protein intake variable. In this study,BMI is the most related factor of bone density disorder after controlled byage, vitamin D and protein intake variable. The lower BMI, the higher risk ofbone density disorder."

"Konflik agraria di Indonesia telah menjadi perhatian serius selama beberapa dekade karena tingginya angka konflik yang terjadi setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis situasi konflik agraria di Indonesia dan bagaimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan bereaksi terhadap konflik agraria di Indonesia pada era kepresidenan Jokowi-JK. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan dari wawancara tidak terstruktur dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sawit Watch, Kementerian Agraria dan Tata Usaha Negara Antariksa/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan pakar kriminologi Universitas dari Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori konflik Galtung sebagai deskripsi penjelasan terkait konflik agraria. Konsep kriminologi kesejahteraan dalam Penelitian ini menekankan pada kebijakan agraria yang telah dilakukan oleh pemerintah Era Jokowi-JK sebagai respon terhadap konflik agraria di Indonesia. Analisis dalam Penelitian ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip kontrol sosial terhadap kejahatan diKriminologi kesejahteraan terkait dengan kerangka Galtung terkait upaya penyelesaian konflik agraria yang mengandung unsur kekerasan. Hasil penelitian Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus memberikan dukungan untuk upaya menyelesaikan konflik agraria dan menjamin terselenggaranya kebijakan agraria Indonesia beroperasi sesuai dengan peraturannya.

---

Agrarian conflicts in Indonesia have been a serious concern for decades because of the high number of conflicts that occur every year. The purpose of this study is to analyze the situation of agrarian conflicts in Indonesia and how the government as a policy maker reacts to agrarian conflicts in Indonesia during the Jokowi-JK presidential era. This research was conducted using a qualitative approach with primary data collected from unstructured interviews with the Consortium for Agrarian Reform (KPA), Sawit Watch, Ministry of Agrarian Affairs and State Administration of Space/National Land Agency (ATR/BPN) and University criminology experts from Indonesia. This study uses the Galtung conflict theory as a description of the explanation related to agrarian conflicts. The concept of welfare criminology in this study emphasizes the agrarian policies that have been carried out by the Jokowi-JK era government as a response to agrarian conflicts in Indonesia. The analysis in this study explains how the principles of social control against crime in Welfare criminology related to Galtung framework related efforts to resolve agrarian conflicts that contain elements of violence. The results of this study indicate that the government must provide support for efforts to resolve agrarian conflicts and ensure that Indonesia's agrarian policies operate in accordance with the regulations."