Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Incentives kerja, adalah segala daya upaya yang dapat merangsang atau mendorong para kerja untuk bekerja lebih giat"

"Keberadaan Knights of Labor sebagai salah satu organisasi buruh yang besar pada abad 19 di AS, memiliki banyak pengaruh dalam perkembangan buruh. Organisasi ini adalah organisasi buruh pertama yang keanggotaannya mencakup hamper seluruh macam buruh, baik buruh yang terlatihdasn tidak terlatih, kulit hitam maupun kulit putih, dan buruh perempuan maupun buruh laki-laki. Organisasi ini juga mengembangkan program-program yang berjutuan meningkatkan standard kehidupan buruh, antara lain menghilangkan penggunaan buruh anak-anak, membatasi jam kerja tambahan termasuk jam kerja malam bagi buruh perempuan, serta mengupayakan berlakunya peraturan bagi pihak majikan agar bertanggung jawab terhadap kecelakaan di tempat kerja."

"ABSTRAKTen species of wild begonias, from java and sumatera were cultivated in cibodas botanic garden. The begonias, with an attractive leaves and flowers were potentianally for ornamental plant. morphological description, their distribution and other information were described in this paper."

"Skripsi ini membahas tentang peranan kaum buruh pribumi di Jawa yang tergabung dalam serikat buruh dan federasi serikat buruh melawan penindasan yang dilakukan oleh kaum kapitalis asing dan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa Perjuangan Pergerakan Nasional Indonesia. Kaum buruh ini memperjuangkan nasib mereka yang tertindas dan dieksploitasi oleh kaum kapitalis asing yang dilindungi oleh pemerintah kolonial Hindia belanda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada tahun 1920-an pergerakan kaum buruh dalam serikat buruh dan federasi serikat buruh berlangsung secara radikal dan revolusioner yang diwarnai dengan aksi protes dan mogok kerja terbuka yang terorganisir. Aksi ini juga didukung oleh organisasi bumiputra seperti Sarekat Islam dan PKI yang bersifat kontra terhadap kapitalisme asing dan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada puncaknya, perjuangan itu menempuh jalan revolusioner yang diwarnai dengan pemberontakan PKI tahun 1926 di Jawa. Namun, aksi pemberontakan ini dapat ditumpas oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena dinilai kurang matang dalam perencanaan dan aksinya.

---

The tesis discusses about the role of indigenous labors in Java who joined in the labor union dan federation labor union against pressure from the alien capitalist and Dutch Colonial Government in a time of National Movement of Indonesia. This indigenous labors struggle their live from pressured by alien capitalist who gets protected by Dutch Colonial Government. These study concluded that in the 1920s the labors movement in labor union and federation of labor union had been radikal and revolutionaire with full of protest and open organize strike. This action was also supported by opposing indigenous organisation like Sarekat Islam and PKI against alien capitalist and the Dutch Colonial Government. In climax, that struggle rule the way of revolutionaire with communist rebellion in Java 1926. But, this rebellion can terminated by the Dutch Colonial government because this rebellion is not to fit in plan and action."

"ABSTRAKHubungan Industrial tidak dapat dipisahkan dari perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Perselisihan yang terjadi di antaranya ialah menyangkut hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat buruh/serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Pemutusan hubungan kerja menduduki trend tertinggi dalam perselisihan hubungan industrial. Melihat hal tersebut, maka penyelesaian PHK perlu melibatkan pemerintah (tripartit) sebagai salah satu bentuk dari pelayan publik untuk masyarakat dengan menjadi pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada PT. Panarub Dwi Karya Benoa (PT. PDK) yang berada di Kota Tangerang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui quasi mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya quasi mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada PT. PDK. Mediasi mulai dilaksanakan setelah ada rekomendasi surat dari ILO dengan sebelumnya penyelesaian melalui forum-forum nasional dan internasional. Proses mediasi dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja ditemukan hambatan yang mendukung penyelesaian menjadi lama seperti pada segi sumber daya manusia, pemahaman pihak pekerja dan pengusaha dalam melihat penyelesaian perselisihan, dan lambatnya pelayanan yang diberikan Dinas Ketenagakerjaan. Saran yang diajukan berupa perlunya pengoptimalan sosialisasi dan pembinaan kepada hubungan industrial, meng-upgrade keterampilan mediator dan bekerja sama dengan masyarakat. Kata kunci: Hubungan Industrial, Mediasi, Mogok Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Tripartit.

---

ABSTRACT

Industrial relations cannot be separated from the occur between workers and employers. The conflicts that occur might be related to rights, interest, layoffs, and labour unions within an enterprise. Related to that, termination of employment occupies the highest trend in industrial relations conflicts. Seeing this case, a tripartite layoff is needed as a from of public service for the citizens with third parties as intermediaries. The settlement of labour relations conflict that occur PT. Panarub Dwi Karya Benoa (PT. PDK) located in Tangerang City was carried out by the Ministry of Manpower through quasi mediation. This study used qualitative data collection techniques with interviews and literature studies. The result of this study indicate the fact that there was a quasi mediation conducted by the Ministry of Manpower as one of the settlement in conflict termination that occurred at PT. PDK. The mediation was implemented after an agreement from the ILO was previously approved through national and international forums. Through the mediation process in resolving termination of employment faced some obstacles, such of as in human resources, the comprehension of the workers and employers in seeing the settlement conflict, and the slow services provided by the Ministry of Manpower in handling the conflict settlement. Some suggestions related to this matter are about the need to optimize socialization and guidance for industrial relations, upgrade mediator skills, as well as increasing cooperation with the citizen."