Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hingga pertengahan abad XX terdapat perbedaan kategori ulama (ulama birokrat/ulama penghulu dan ulama non-penghulu/ulama bebas) di Palembang. Hal ini bermula dari proses birokratisasi agama, ketika sistem kekuasaan merasa berkewajiban untuk memberikan pelayanan keagamaan atau ketika kekuasaan melihat agama harus dikendalikan. Sementara itu, sejak dekade kedua abad XX banyak terjadi konflik antara ulama-ulama bebas maupun ulama birokrat Palembang yakni antara ulama bebas yang berorientasi Islam tradisionalis dan ulama bebas yang berorientasi Islam modernis. Di sisi lain, bersamaan dengan bangkitnya gerakan Islam modernis di Palembang, pada awal abad XX, berdatangan juga para ulama tradisionais lainnya yang bermukim di Mekkah. Ulama-ulama yang berfaham Islam tradisionalis ini diantaranya mulai melakukan upaya gerakan pembaharuan dalam bidang pendidikan Islam yakni dengan mendirikan lembaga berupa "Madrasah". Upaya pendirian lembaga pendidikan dengan sistem madrasah ini menunjukkan bahwa adanya unsur "pembaharuan" yang kemudian menegaskan perbedaannya dengan sistem pendidikan Islam tradisional.Kajian ini mengungkap kontinuitas tradisi keilmuan dalam bentuk penulisan karya-karya keagamaan serta pengajaran agama yang dilakukan oleh ulama bebas dan ulama birokrat setelah Kesultanan Palembang dihapus, serta peran ulama bebas dan ulama birokrat di Karesidenan Palembang di tengah wacana adanya gerakan pembaharuan Islam dan gerakan nasionalisme. Dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Palembang, ulama bebas dapat dikatakan sebagai agent of change yakni tokoh yang mampu membawa perubahan sosial sebab terbukti mempunyai kemampuan yang enabling bagi lingkungannya. Sedangkan ulama birokrat dipandang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat atau tidak berperan sebagai agent of change, hal ini disebabkan ulama birokrat dibatasi oleh salah satu perannya yakni sebagai pejabat pemerintah kolonial yang harus loyal terhadap aturan-aturan.

---

Until the mid-twentieth century, the categories of ulama were differentiated into two types: bureaucratic ulama/ulama penghulu (headman ulama) and independent ulama in Palembang. These differences have resulted from the process of bureaucraticization of religion, when the power system feels obliged to provide religious services or when the power considers that religion must be strongly controlled. On the one hand, since the second decade of the twentieth century, the conflicts between independent Muslim ulama with their orientation on traditionalist perspectives and those with modernist perspectives took place. On the other hand, along with the rise of the Modernist movement in Palembang, in the early twentieth century, the other traditionalist scholars who lived in Mecca also took part in these movements. Scholars with traditionalist Islam perspectives partly initiated their efforts of renewal movement in the field of Islamic education by establishing the institution in the form of 'Madrasah'. This effort of establishment of educational institutions with the madrasah system demonstrates the element 'renewal' which then confirms the difference with the traditional Islamic educational system.

This study reveals the continuity of the tradition of knowledge in the form of writing works of religious matters as well as religious instructions conducted by independent scholars and bureaucratic ulama after the Palembang Sultanate had been removed, and the role of independent ulamas and bureaucraticic ulamas at the residency of Palembang in the middle of the discourse of Islamic reform movements and the nationalist movements. In the changes that occur in people of Palembang, the independent scholars can be regarded as the agent of change who is capable of bringing about social changes because it has proved to have the enabling capabilities for the environment. Meanwhile, the bureaucratic clerics are considered not to have the ability to make changes in the society, or they do not act as agent of change due to the fact that bureaucratic ulama are constrained by one of their role as the colonial government officials who should be loyal to the rules."

"[, ]"

"

Masjid adalah sebuah organisasi non profit, milik masyarakat yang dipercayakan kepada para Tamir atau pengelola, untuk melayani kepentingan umat. Modal yang dimiliki oleh masjid biasanya cukup besar, selain tanah, bagunan, serta peralatan, masjid harus membayar biaya rutinitas setiap bulannya. Sumber pendapatan Masjid biasanya terdiri dari shadaqoh masyarakat, baik shadaqoh wajib seperti zakat, ataupun shadaqoh sunnah atau  infaq atau sumber pendapatan lainnya. Trasparansi, tata kelola yang baik dan sikap pengurus organisasi sangat penting dalam semua kegiatan terutama dengan pengumpulan dan distribusi, untuk menjaga kepercayaan masyarakat di mana Masjid adalah tempat suci dan terjauh dari hal yang tidak jujur dan berdosa,

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana efek transparansi, tata kelola, dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dalam mengeluarkan shadaqohnya. (Studi kasus Masjid Nurullah Kalibata City Jakarta Selatan).  Dengan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis.

Tujuan akhir akhir dari penelitian ini agar pengelola lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan manajemen pengelolaan serta meningkatkan transparansi atas semua kegiatan masjid, sehingga kepercayaan masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Instrumen penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat baik di masjid maupun di luar masjid dalam komplek Kalibata city sebanyak 240 . PLS-SEM digunakan sebagai alat analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan, tata kelola berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan dan sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan.

---

The Nurullah Mosque is a non-profit organization, owned by a community entrusted to tamirs or managers, to serve the interests of the ummah. The capital owned by the mosque is usually quite large, in addition to land, buildings, and equipment, the mosque must pay a routine fee every month. The source of income for the mosque usually consists of the communitys shadaqoh, whether shadaqoh is obligatory like zakat, or shadaqoh sunnah or infaq or other sources of income. Transparency, good governance and organizational management are very important in all activities, especially with collection and distribution, to maintain the trust of the community where the mosque is a holy place and farthest from things that are not honest and sinful.

The purpose of this study is to determine how the effects of transparency, governance, and attitudes of managers or managers on the level of public trust in issuing shadaqoh. (Case study of Nurullah Kalibata City Mosque in South Jakarta). With a quantitative approach in analyzing.

The final goal of this research is for managers to further improve service to the community, improve management and increase transparency of all mosque activities, so that public trust can be further improved. The research instrument was by distributing questionnaires to the public both in mosques and outside mosques in the 240 Kalibata city complex. PLS-SEM is used as a data analysis tool. The results showed that transparency has a positive and significant effect on trust, governance has a significant effect on trust and attitudes have a positive and significant effect on trust.

"