Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pembacaan akta oleh Notaris dihadapan penghadap dalam rangka cyber notary, yakni pembacaan akta oleh Notaris secara elektronik. Ternyata hal tersebut bertentangan dengan keharusan hadir secara fisik dalam membacakan aktanya dihadapan penghadap. Sebenarnya kehadiran tersebut bisa dilakukan secara elektronik sehingga membaca aktanya menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Permasalahan dalam tesis ini yaitu cara Notaris memastikan bahwa penghadap memang sungguh-sungguh paham terhadap akta yang akan dibubuhkan tanda tangan tersebut dalam pembacaan akta Notaris secara elektronik, makna sebenarnya dari pembacaan akta yang dilaksanakan oleh Notaris, dan cara pelaksanaan pembacaan akta oleh Notaris yang seharusnya apabila dikaitkan dengan cyber notary. Metode Penelitian untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil analisis, cara Notaris memastikan bahwa penghadap memang sungguh-sungguh paham terhadap akta yang akan dibubuhkan tanda tangan tersebut dalam pembacaan akta Notaris secara elektronik adalah pembubuhan tanda tangan elektronik oleh penghadap di dalam aktanya, bukti rekaman suara dan gambar, serta disclaimer. Makna sebenarnya dari pembacaan akta yang dilaksanakan oleh Notaris adalah memberikan pengertian pada penghadap bahwa akta tersebut berasal dari keinginan penghadap yang dibuat dihadapan Notaris, meyakinkan kebenaran mengenai keinginan penghadap yang tercantum di dalam akta tersebut, serta memberikan peluang bagi penghadap untuk melaksanakan pengecekan kembali terhadap apa yang tertulis di dalam akta tersebut sehingga penghadap memiliki kebebasan untuk menerima akta tersebut atau tidak. Cara pelaksanaan pembacaan akta oleh Notaris yang seharusnya apabila dikaitkan dengan cyber notary yaitu pemakaian sarana elektronik yang dinyatakan secara sah oleh suatu ketentuan hukum sehingga Notaris tidak lagi harus melaksanakan pembacaan aktanya secara konvensional. Hal inilah yang diterapkan di negara Jepang. Oleh sebab itu, sebaiknya dilaksanakan penyuluhan oleh Ikatan Notaris Indonesia, kepatuhan secara penuh terhadap semua peraturan yang berlaku seharusnya dimiliki oleh Notaris, dan revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, terutama tentang pembacaan akta oleh Notaris seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah.

---

This study discusses the reading of the deed by a Notary before the parties in the context of cyber notary, namely the reading of the deed by a Notary electronically. It turns out that this is contrary to the requirement to be physically present in reading the deed before the parties. Actually, the attendance can be done using electronic means so that reading the deed becomes easier to carry out. The problem in this thesis is the method of the Notary to ensure that the parties really understands the deed to be affixed with the signature in the electronic reading of the Notary's deed, the true meaning of reading the deed carried out by the Notary, and the method of carrying out the reading of the deed by the Notary that ought to when linked with cyber notary. The research method to analyze these problems is in the form of normative juridical research using primary data and secondary data which are analyzed by qualitative methods. The results of the analysis, the method of the Notary to ensure that the parties really understands the deed to be affixed with the signature in the electronic reading of the Notary's deed are the affixing an electronic signature by the partiesin the deed, evidence of sound and image recordings, and a disclaimer. The true meaning of reading the deed carried out by the Notary are to give the understanding to the parties that the deed came from the wishes of the parties made before the Notary, to ensure the truth about the wishes of the parties stated in the deed, and to give the opportunity for the parties to carry out a re-check of what is written in the deed so that the parties has the freedom to accept the deed or not. The method of carrying out the reading of the deed by the Notary that ought to when linked with cyber notary is the use of electronic means which are legally declared by a legal stipulation so that the notary no longer has to carry out the reading of the deed conventionally. This matter is applied in Japan. Therefore, counseling should be carried out by the Indonesian Notary Association, full obedience with all prevail regulations should be owned by a Notary, and revisions to the Law on Notary Positions, especially regarding the reading of deeds by a Notary, should be carried out by the Government."

"ABSTRAKAdanya pengecualian kewajiban Notaris dalam membacakan aktasebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notarismelatar belakangi penelitian ini, karena pengaturan kewajiban pembacaan aktaoleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris malah menyebabkantimbulnya persepsi seakan-akan membacakan akta sudah menjadi tidak wajib lagisifatnya, yaitu dalam praktek berubah dari wajib menjadi fakultatif karena adanyaaturan tersebut. Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana pelaksanaan pasal16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris, kewajiban Notaris dalammembacakan akta, dan apakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yangdibuatnya apabila akta tersebut tidak dibacakan. Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam bidangKenotariatan yang sama-sama mengatur tentang kewajiban pembacaan akta yangberkaitan erat dengan otentisitas akta yang dibuat. Dalam penulisan tesis ini,digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menelaahasas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat preskriptif.Selain itu, pendekatan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan,dikarenakan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang lebihbanyak dilakukan pada data sekunder yang terdapat di perpustakaan. Analisadilakukan terhadap suatu contoh kasus yang berhubungan dengan suatu akta yangtidak dibacakan, untuk menemukan dimana letak pelanggaran yang dilakukanoleh Notaris dan selanjutnya dikaji sesuai Undang-Undang terkait yang menjadidasar hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan jika kelalaianNotaris dalam hal tidak membacakan akta akan berakibat hilangnyakeotentisitasan akta. Akta yang tidak memiliki otentisitas hanya akan menjadiakta bawah tangan yang tentu saja akan merugikan para pihak yang terikat didalamnya. Oleh sebab itu, fungsi Notaris yang sangat penting dalam kaitannyapada kekuatan hukum akta, mengharuskan adanya pengawasan lebih dari DewanKehormatan ataupun para pihak terkait untuk menghindari adanya cacat ataudibatalkannya akta di kemudian hari.

---

AbstractNotary in the presence of duty exemption deed reads as stipulated inarticle 16 paragraph (7) Notary Law background of this research, for settingliability in the reading of the deed by the Notary Law Notary in fact led to theperception as if reading the deed was to be no longer mandatory in nature whichin practice changed from mandatory to facultative because of the rule. The issueraised is how the implementation of Article 16, paragraph (7) Notary Law, Notaryobligation in the deed read, and whether the responsibility of the notary deedmade when the deed was not read. The purpose of this research is to review thelegislation relating to the Notary in the field are equally set on reading the deedobligations which are closely related to the authenticity of the deed made. It usedresearch method aimed at normative juridical examines of the legal principles inthe legislation that is prescriptive. Instead of use of literature research, due to Datacollected with a more literary study conducted on secondary data contained in thelibrary. Analysis conducted on a sample of cases related to a deed that is not read,to discover where the location of offenses committed by a notary and thenassessed according to the Act related to the legal basis. Based on the results ofresearch can be summed up if negligence of in cases not reading the Notary deedwill result in the loss of authentically deed. Deed whom has not only theauthenticity of the deed will be under the hand which of course would bedetrimental to the parties concerned in it. Therefore, the notary function is veryimportant in relation to the force of law act, requires more supervision of theHonorary Board or the parties concerned to avoid any defects or cancellation ofthe deed at a later date."

"Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris dituntut untuk bersikap hati-hati, teliti dan netral menghadapi para pihak serta dalam pembuatan akta untuk pihakpihak yang datang dihadapannya. Selain itu seorang Notaris juga harus mengetahui batasan dari tanggung jawab dan wewenang selama menjalankan jabatannya. Hal itu diperlukan untuk melindungi agar tidak terlanggarnya hak-hak serta kewajiban notaris serta para pihak yang kemudian bisa menimbulkan sengketa hingga kerugian satu sama lain. Di dalam kasus yang diteliti oleh penulis terdapat ketidaktelitian notaris dalam pembuatan akta perjanjian untuk membangun dan akta kuasa dimana terdapat salah perhitungan jumlah bangunan yang akan dibangun serta pencantuman klausa hibah dalam akta kuasa sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam kasus ini para pihak mencoba untuk menuntut ganti kerugian kepada notaris atas kerugian yang telah mereka terima. Dan akhirnya notaris membayar ganti kerugian serta dibuatnya Akta Perubahan dihadapan notaris yang lain.

---

In rendering his/her services, a notary is involved to work prudently, carefully and being neutral on handling both parties involving in the process of making an agreement in front of him/her. Furthermore, a notary should clearly understand the scope of duties and responsibilities whenever undertaking his/her profession. This is a necessity to avoid infringement on the rights of both notary and the parties. Otherwise, there will be possibly resulted in disputes and losses for both the notary and the parties.

In the case-study observed by the writer, it has been identified that notary?s negligence happened in the Agreement and Procuration made. A mistake on the number of buildings to be built, and the inclusion of the grant's clause in the Agreement and Procuration, resulting in losses for the parties who signed the agreement. The parties prosecuted claim to the notary for their losses. Finally the Notary reimbursed the losses, thence a Revised Agreement was made in front of other notary."

"Seorang Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam akta yang dibuatnya, namun dalam praktek ditemukan akta yang mencantumkan seorang notaris diberikan kuasa oleh penghadap untuk melakukan pencabutan gugatan perdata di pengadilan. Hal ini telah melampaui wewenang notaris dalam melaksanakan jabatannya karena yang berwenang untuk melakukan proses beracara di dalam pengadilan adalah Advokat serta bentuk surat kuasanya harus dalam bentuk surat kuasa khusus. Sanksi yang dikenakan kepada notaris berkenaan dengan pelanggaran yang dibuatnya adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas dari Ikatan Notaris Indonesia.

---

A notary is a public official who is authorized to draft authentic deed and is not the party with interests towards the deed they drafted but in practice some deeds are found to outline that the notary is commissioned by the supplicant to repeal civil claims in court. This has exceeded the authority of their office as a notary in performing their functions because the one who is authorized to conduct proceedings in the court is a lawyer and the form of proxy letter should be a special one. Sanctions imposed on notaries regarding this breach are oral reprimand, written reprimand, temporary suspension, honorable dismissal or dishonorable dismissal by the Board of Supervisors of the Indonesian Notary Association."

"Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan sebagian fungsi administratif negara di bidang keperdataan. Produk hukum Notaris adalah akta notaris dimana akta tersebut adalah akta otentik yang harus memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata. Akta otentik tersebut merupakan dokumen negara yang wajib dijaga dan dipelihara oleh Notaris sesuai Undang-undang Jabatan Notaris, tetapi tidak jarang banyak akta yang terdapat dalam protokol Notaris yang kemudian disimpan secara manual tersebut rusak dan hilang karena penyimpanan oleh Notaris yang kurang berhati-hati maupun bencana alam. Perkembangan dunia teknologi yang sangat pesat membawa pengaruh pada dunia hukum, tidak terkecualikenotariatan. Hadirnya teknologi diharapkan menjadi jawaban atas kesulitan penyimpanan protokol notaris yang berisi dokumen negara tersebut. Penyimpanan dengan menggunakan database nirkabel seperti cloud dan/atau Public Document Repository di dalam suatu server besar yang dimiliki suatu institusi yang ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu jawabannya. Hal ini tentu akan memudahkan Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi Notaris, dengan cara pengawasan jarak jauh. Rumusan masalah yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana ketentuan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia untuk menjaga keotentikan arsip negara dan bagaimana upaya hukum yang tepat yang dapat dilakukan sehingga penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk elektronik dapat diterapkan sehingga dapat meningkatkan fungsi pengawasan Majelis Pengawas Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis-normatif serta pembahasan yang digunakan dalam tesis ini adalah preskriptifanalitisdengan metode pencarian data kualitatif. Sampai saat ini belum ada peraturan khusus mengenai tata cara penyimpanan arsip Notaris baik yang manual maupun terkomputerisasi secara modern. Oleh karena hal tersebut, tesis ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh sejauh mana perkembangan dunia kenotariatan Indonesia menerapkan konsepsi cyber notary khususnya mengenai pengarsipan dan tata administrasi modern Notaris.

---

Notary in Indonesia is a public official who runs some of the administrative functions of the state in the field of civil law. The legal precedents or products of a Notary is a notary act in which the act is an authentic act which must comply with Article 1868 of the Indonesian Civil Code. The authentic act is a state document that must be maintained by a Notary

pursuant to the Indonesian Notary's Law, but not often many acts that contained and stored in the Notary protocol manually, are damaged and lost by Notary negligent or by some disaster. The rapid development of the technological world has had an effect on the world of law and Notary. The presence of technology is expected to be the answer to the difficulty of storing notary protocols containing the state documents. Storage using wireless databases such as cloud system and/or Public Repository Document on a large server owned by an institution designated by the Ministry of Justice and Human Rights is one of the answer. This

will certainly facilitate the Notary Supervisory Board in carrying out its duties to oversee Notaries, by way of remote surveillance. The formulation of the problem examined in this thesis is how the provisions stipulated by the Law of the Republic of Indonesia to maintain the authenticity of state archives and things that can be done so that the storage of Notary Protocol in electronic form can be applied so as to improve the supervisory function of the Notary Supervisory Board. The research method used in this thesis is juridical-normative and the discussion used in this thesis is prescriptive-analytical with qualitative data search

method. Until now there has been no special regulation on the procedure of archival storage of Notary both manually and computerized in a modern manner. Therefore, this thesis is obliged to examine further what the development of Indonesian notary world applying its cyber notary concept especially about archiving and administration for a modern notary."

"Keabsahan dan implikasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkait perkara pidana yang dituangkan melalui akta notaris yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Pasal 3 KUHPerdata menegaskan bahwa tidak ada satu pun hukuman yang dapat menghilangkan keperdataan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun seseorang yang terkait perkara pidana bahkan ditahan sekalipun tetap dapat menjalankan hak keperdataannya dalam kehidupan bermasyarakat namun tentunya tidaklah dapat dilakukan dengan bebas atau dengan kata lain lingkup hak keperdataannya adalah terbatas. Misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi, hak keperdataan seseorang menjadi dibatasi terutama untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan perkara pidana korupsi yang sedang dijalaninya. Organisasi profesi notaris dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti lembaga kepolisian, penuntut umum, dan lembaga lainnya diperlukan adanya kerja sama dan perlu dibuatnya suatu nota kesepahaman khususnya mengenai akta notaris yang berisi perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkait perkara pidana, serta perlu lebih banyak diadakan sosialisasi mengenai prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

The validity and implication of legal act conducted by party involved in criminal case which implemented in deed of notary as an authentic deed with impeccable evidentiary function and binds the parties. Article 3 of Civil Code stipulates that no punishment can annul the civil right of any individual. This assertion concludes that although a person involved in criminal case or even imprisoned, such person still can perform his civil right in social life, yet, such right can`t be performed in a liberty manner or in other words, the civil right scope is limited. For instance, in corruption case, the civil right of person is limited particularly in certain legal acts related to the ongoing corruption case. Organization of Notary Profession and another law enforcement institutions such as police, prosecutor, and others need to cooperate and enter into Memorandum of Understanding particularly regarding deed of notary containing legal act conducted by party involved in criminal case, also, socialization of prudent principle implemented by the notary in performing their duties."

"ABSTRAKTesis ini membahas perbuatan notaris khususnya dalam menerbitkan aktapendirian dan perpanjangannya tanpa persetujuan dari pendiri atau kuasanyasebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Yayasan ataumelakukan perubahan anggaran dasar tanpa didasarkan oleh keputusan rapatPembina sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Yayasandapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsurunsurdalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pada kasus dalam tesis ini, Penulismenjelaskan bahwa Pihak Penggugat selaku pihak yang dirugikan mengajukangugatan atas terbitnya Akta Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 3 Nopember 2004dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL juncto PutusanPengadilan Tinggi Nomor 47PDT/2011/PT.PALU juncto Putusan MahkamahAgung Nomor 1873 K/Pdt/2012. Penggugat sebagai pendiri dan ketua Yayasanberdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor : 105 tanggal 10 Nopember 1971juncto Akta Notaris Nomor : 4 tanggal 4 Maret 1986 menggugat dan memohonpada pengadilan agar menyatakan bahwa perbuatan Notaris tersebut dalammenerbitkan Akta Nomor 2 Tahun 2004 adalah perbuatan melawan hukum danAkta Notaris Nomor 2 Tahun 2004 cacat dan tidak mempunyai kekuatanmengikat. Notaris yang terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian serta dikenakan sanksi sesuaiyang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTThis Thesis discuss about notary actions particularly in issuing the deed andextensions thereof without the consent of the founders or their proxies asstipulated in Article 10 paragraph 1 of Foundation Law or make an amendment ofArticles of Association Foundation without grounded by decision of the meetingof Trustees as stipulated in Article 18 paragraph 1 of Foundation Law can beregarded as torts if it meets the elements in Article 1365 of the Civil Code. In thecase of this thesis, the author explains that the Parties to the Plaintiff as theinjured party filed the lawsuit on the publication of Notarial Deed No. 2 Year2004 dated November 3, 2004 in the District Court's Decision No. 77/Pdt.G /2010 / PN.PL in conjunction with the High Court No.47PDT/2011/PT.PALUconjunction Supreme Court Decision No. 1873 K/Pdt/2012. Plaintiff as thefounder and chairman of the Foundation based on Notarial Deed Foundation No.105 dated November 10, 1971 in conjunction with the Notarial Deed No. 4 datedMarch 4, 1986 sued and appealed to the court to declare that the action of theNotary in issuing Act No. 2 Year 2004 is against the law and Notarial Deed No. 2Year 2004 disabled and has no binding force. Any notary who proved to havedone Torts, shall be liable to indemnify and appropriate sanctions stipulated in thelegislation."

"Pembuatan akta hibah saham secara notariil yang dibuat tanpa memperhatikan prosedur pembuatan akta menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan prosedur pemindahan hak atas saham menurut anggaran dasar perseroan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak seperti kasus yang terjadi pada PT.IM, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut ganti kerugian apabila terbukti adanya pelanggaran prosedur pemindahan hak atas saham serta pembuatan akta hibah sahamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap akta hibah saham yang cacat prosedur dan tanggung jawab dari notaris atas akta hibah saham yang batal demi hukum. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan metode analisis data kualitatif. Hasil analisis penelitian ini adalah akibat hukum terhadap akta hibah saham yang cacat prosedur mengakibatkan aktanya batal demi hukum karena telah menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dalam akta pemindahan sahamnya, kerugian tersebut diakibatkan adanya prosedur pemindahan hak atas saham yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan, serta perbuatan notaris yang mengirimkan minuta akta untuk ditandatangani oleh salah satu pihak dan tidak menjalankan kewajibannya untuk membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak. Hal ini menyebabkan salah satu pihak menandatangani aktanya tanpa benar-benar memahami isi dari akta hibah saham tersebut. Notaris yang tidak menjalankan kewajiban untuk bertindak seksama dengan menegakan prinsip kehati-hatian dan tidak membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak dalam kasus ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata, administratif, dan kode etik notaris.

---

A notarial share grant deed that is made without regarding the procedures for making the deed according to the provisions of Law Number 2 Year 2014 on Notary Profession and procedures for transferring rights to shares according to the Company’s Articles of Association based on Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies can result in losses for one of the parties, as found in the case of PT.IM, the party that aggrieves can demand compensation if violations of the procedures of rights to shares transfer and share grant deed have been legitimately made. This research aims to analyze the legal consequences of share grant deeds that have procedural defects as well as the responsibility of the notary for the share grant deeds that are null and void. Doctrinal with a descriptive analytical research typology is carried out in this research whereas the type of data used is secondary data, with primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are implemented using literature studies, using qualitative data analysis methods. From this research analysis obtained that the legal consequences of a procedurally flawed share grant deed are null and void for it has caused loss to one of the parties involved in the share transfer deed, the loss arises from the procedure for transferring rights to shares which does not comply with the provisions of the Company’s Articles of Association, as well as the heedlessness of the notary that sends minutes of a deed to be signed by one of the parties and does not carry out his obligation to read the deed in front of all of the parties. This causes one of the parties to sign the deed without complete understanding about the contents of the share grant deed. Notaries that do not carry out their obligations to act conscientiously by upholding the principle of caution and not read the deed that they have made in front of the parties in this case can be held liable according to civil, administrative and Notarial Codes of Ethics."

"Akta autentik sebagai produk hukum Notaris merupakan bagian dari protokol Notaris yang harus dijaga dan disimpan oleh setiap Notaris. Protokol Notaris akan beralih kepada Notaris lain apabila Notaris pembuat protokol sudah tidak menjabat. Atas dasar tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terjadi sengketa atas protokol yang diterimanya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai (1) Perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol sebagai tergugat dalam penyelesaian sengketa atas akta yang dibuat oleh pemberi protokol; (2) Pertanggungjawaban Notaris pemberi protokol terhadap akta yang dibuatnya berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1196 K/Pdt/2020. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris-analisis. Data yang digunakan ialah data sekunder dan wawancara sebagai data pendukung. Hasil analisis (1) Akta yang menjadi bagian dari protokol yang diserahkan sepenuhnya dibuat oleh Notaris pemberi protokol, sehingga Notaris penerima protokol tidak bisa diikutsertakan sebagai tergugat, karena Notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh pemberi protokol. Perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol yang dijadikan sebagai tergugat adalah berkaitan dengan rahasia jabatan Notaris, yaitu hak ingkar yang kemudian dapat ditafsirkan sebagai kewajiban ingkar berdasarkan Pasal 4 ayat (2) mengenai sumpah jabatan Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang memuat kewajiban Notaris; (2) Tanggung jawab berkaitan dengan pembuatan akta tidak dapat beralih kepada penerima protokol maupun kepada ahli waris, karena jabatan Notaris melekat subjektif pada diri Notaris, sehingga tanggung jawabnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Tanggung jawab Notaris pemberi protokol selaku pembuat akta tetap melekat meskipun protokol Notaris telah beralih berdasarkan Pasal 65 UUJN, dengan tetap memperhatikan daluwarsa gugatan perdata dalam Pasal 1967 KUHPerdata.

---

Authentic deed as a notary's legal product is part of the notary's protocol that must be maintained and kept by every notary. The Notary Protocol will be transferred to another Notary if the Notary that makes the protocol no longer serves as Notary. On this basis, legal protection is needed to protect the Notary in carrying out their duties in case of a dispute over the protocol they receive in the future. The issues raised in this study regarding (1) legal protection for the protocol receiver as a defendant in dispute settlement related to deeds made by the protocol giver; (2) the responsibility of the Notary protocol giver for the deed they made regarding the Supreme Court Decision Number 1196 K/Pdt/2020. To answer these problems, this study uses doctrinal research methods with explanatory-analytic research. The data used is secondary data and interviews as supporting data. The results of the analysis (1) The deed that is part of the transferred protocol is fully made by the Notary who gives the protocol, therefore, the Notary protocol receiver cannot be placed as a defendant, because the Notary protocol receiver is not responsible for the deed made by the protocol giver. Legal protection for the Notary protocol receiver as a defendant is related to the Notary’s professional confidentiality,specifically in the form of right to disavow that can be named as obligation to disavow under Article 4 paragraph (2) and Article 16 paragraph (1) letter f UUJN; (2) The responsibility related to the making of deeds cannot be transferred to the Notary protocol receiver or to the heirs, as the Notary’s position is inherently subjective to the Notary themselves. Therefore, the responsibility cannot be shifted to other people. The responsibility of the Notary protocol giver as the maker of the deed remains attached even though the protocol has been transferred based on Article 65 UUJN, whilst taking into account the expiration of civil lawsuits in Article 1967 of the Civil Code."

"Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat dan berwenang membuat akta otentik. Di dalam prakteknya, tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan karena cacat hukum dalam perbuatannya setelah akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Notaris bahkan dapat menjadi Tergugat atau Turut Tergugat di persidangan seperti dalam kasus pemindahan hak atas saham Perseroan yang dapat beralih hanya berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Surat Pemindahan Hak Atas Saham dibawah tangan yang diduga dipalsukan oleh Penerima Hak, dengan tanpa membuat Akta Pemindahan Hak Atas Saham. Notaris harus mencermati bahwa tidak cukup hanya dengan Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan yang menyatakan ditutupnya RUPS tersebut secara otomatis terjadi peralihan hak atas saham dari Pemberi Hak kepada Penerima Hak. Pemindahan hak atas saham seharusnya diikuti dengan pembuatan akta pemindahan hak yang terpisah dari Berita Acara tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan sumber data sekunder yang telah ada serta menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya jika terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya maka pihak yang menderita kerugian karena hal tersebut dapat menjadikan Notaris sebagai tergugat atau turut tergugat dan menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris ataupun juga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berakibat dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.

---

Notaries are public officials who carry out legal services to the public and authorize to make an authentic deed. In practice, some of the Notary experiencing problems in connection with the deed that they made is declared null and void by a court verdict because of their law disability in their actions after the deed is signed by the parties. Notary can be the Defendant or even the Co-defendant in the trial as in the case of the transfer of rights of shares of the Company which can be transfered only by the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders and the Letter of Transfer of Rights of Shares in private deed which allegedly forged by the Assignee, without making the Deed of Transfer of Rights of Shares. Notary must observe that it is not enough just to rely on the Minutes of the Annual General Meeting of the Company that stated the closing of the meeting is automatically the transfer of rights of shares from the Assignor to the Assignee occurred. The transfer of rights of shares shall be followed by the deed of the transfer of rights of shares that are separate from the minutes meeting.

This thesis uses the research method that is the normative juridical which is literature research, using secondary data sources that already exist and analyze several laws relating to the liability of the Notary. After conducting research and analysis, the author conclude that the Notary in the their position if proven to have committed a breach of their obligations and restrictions as set forth in Law No. 30 of the year 2004 regarding Incumbency of the Notary and other regulations then the party who suffer losses because of it can make a Notary as a defendant or co-defendant and demand reimbursement of expenses, damages and interest to the notary or also the deed that is made by the notary can be cancelled or annulled by law."