Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The world needs a new economy. In spite of tremendous and growing material prosperity, inequality is on the rise and the current organization of the Earth’s natural resources has failed to address the basic human needs of billions of people. This book exposes the bottlenecks of the present path of economic growth and discusses the main path to alternatives.In spite of undeniable advances, all evidence points towards the growing depletion of the very ecosystems that societies depend on. By placing ethics squarely in the middle of economic life, this book demonstrates the need for a new economy, one that fosters unity between society, nature, economics and ethics. It questions the most important scientific and political pillar that forms the basis for evaluating social resource use: economic growth.　Written in a non-specialist language, this book is an introduction to the main issues involving sustainable development. It will be essential reading for both students and professionals working in the field of socio-environmental responsibility."

"Konsep green economy merupakan suatu konsep yang relatif baru, namun konsep ini sejatinya merupakan pengembangan dari suistainable development. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sangat populer dipergunakan di negara-negara barat. Konsep ini sudah lama dijalankan oleh pemerintah Indonesia yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam konteks perubahan climate change dan green economy, Bappenas telah meluncurkan Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR). ICCSR ini memuat strategi sembilan sektor, yaitu kehutanan, energi, industri, transportasi, limbah, pertanian, kelautan, dan perikanan, sumber daya air, dan kesehatan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim hingga tahun 2013 ke depan. Sehubungan dengan ICCSR di atas maka peran Kementerian Keuangan sangat vital. Untuk itu kebijakan fiskal ke depan akan diarahkan untuk mendorong pengembangan energi panas bumi dan energi terbarukan, memperbaiki hasil hutan dan mengkases pasar karbon REDD dan isu terkait dengan pendapatan dari sektor kehutanan, serta mekanisme insentif kehutanan daerah."

"This book presents a multidisciplinary approach to the Western Balkans, addressing topics from the green image of a country, sustainable waste management, the way in which SMEs develop green entrepreneurship, sustainability in tourism and trade, green consumerism, energy efficiency, and conservation projects."

"The contributors’ empirical assessment of these studies identifies the structural conditions required for economic growth to be compatible with environmental sustainability and how the transition to a new economic paradigm should be managed. "

"Kebijakan Social Solidarity Economy dan Green Economy merupakan suatu kebijakan terobosan yang menghasilkan lapangan pekerjaan lebih banyak serta meningkatkan nilai dan pertumbuhan ekonomi setiap tahun dengan mempertahankan kualitas lingkungan, seperti rendah karbon, perubahan iklim, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dicapai melalui teknologi lingkungan hijau untuk menjaga dan mengembalikan kualitas lingkungan dan integritas ekologis, sementara berusaha memenuhi kebutuhan semua orang dengan dampak lingkungan serendah mungkin. Ini adalah strategi yang berupaya memaksimalkan output ekonomi (PDB) dengan meminimalkan ekologis. Sebagai negara anggota Uni Eropa, Jerman dan Prancis menerapkan kebijakan Social Solidarity Economy dan Green Economy yang mempengaruhi signifikan pada perekonomian di negaranya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan ekonomi dan hubungan internasional. Adapun teori yang dipakai sebagai instrumen analisis ialah teori Hijau yang dikemukakan oleh Robyn Eckersley baik yang menggunakan perspektif Hubungan Internasional, maupun ekonomi dan teori ekonomi lingkungan dari Robert Solow dan teori ekonomi sirkular oleh Ellen MacArthur.

---

The Social Solidarity Economy and Green Economy policies are breakthrough policies that generate more jobs and increase value and economic growth every year while maintaining environmental quality, such as low carbon, climate change, saving resources, and being socially inclusive. Sustainable economic growth is achieved through green environmental technology to maintain and restore environmental quality and ecological integrity, while trying to meet the needs of all people with the lowest possible environmental impact. This is a strategy that seeks to maximize economic output (GDP) by minimizing ecology. As a member of the European Union, Germany and France have implemented Social Solidity Economy and Green Economy policies which have a significant influence on the economy of the country. The method used in this study is a qualitative and quantitative method with an economic approach and international relations. The theory used as an instrument of analysis is the Green theory put forward by Robyn Eckersley both using the perspective of International Relations, as well as economics and environmental economics theory from Robert Solow and circular economic theory by Ellen MacArthur."

"After the agricultural and industrial revolution, China is creating the third growth wave based on sustainability. This greening of the Chinese economy offers threats and opportunities for Western organizations. Getting a piece of this new cake requires strategic innovations in both policy and corporate strategy. Based on the theory of strategic innovation and their extensive practical experiences in doing business with China, the authors propose potential areas and activities for strategic innovation in the West in response to Green China."

"Sektor kehutanan mempunyai peran strategis dalam pengembangan green economy di Indonesia karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sumber kehidupan bagi masyarakat miskin, dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Salah satu konsep kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk mendorong pengembangan green economy pada periode 2009-2014 adalah pengembangan kebijakan-kebijakan dalam rangka implementasi Reducing Emission from Deforestration and forest Degradation (REDD+), suatu mekanimse mitigasi perubahan iklim pada sektor kehutanan. Salah satu kebijakan strategis dalam implementasi REDD+ adalah mekanisme distribusi insentif REDD+. Permenhut No.36/Menhut-II/2009 telah diterbitkan untuk mengatur besaran proporsi distribusi insentif untuk REDD+, namun peraturan ini belum mengatur mekanisme distribusinya. Kajian ini menyimpulkan bahwa Permenhut No. 36/Menhut-II/2009 kurang transparan dalam menentukan besaran proporsi insentif untuk para pemangku kepentingan di dalam proyek REDD+. Sementara itu, mekanisme transfer ke daerah untuk dana alokasi khusus sektor kehutanan tidak mengatur mekanisme transfer kepada pihak-pihak di luar pemerintah."

"Perubahan iklim merupakan respons terhadap peningkatan konsentrasi gas rumah kaca sebagai akibat dari aktivitas manusia. Pada tahun 2015, UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) termasuk Indonesia menandatangani Perjanjian Paris (Paris Agreement). Salah satu kerangka kerja yang disediakan dalam Perjanjian Paris adalah terkait dengan dukungan keuangan/pembiayaan. Green bond didefinisikan sebagai instrumen keuangan pendapatan tetap untuk meningkatkan modal guna membiayai atau membiayai kembali (re-financing) proyek-proyek hijau yang memenuhi syarat. Kecenderungan green bond adalah menciptakan peluang untuk berinvestasi pada lingkungan dengan memberikan nilai terhadap lingkungan dan perekonomian sebuah negara. Namun, representasi green bond dalam pasar obligasi secara global ternyata tidak lebih dari 2%. Meskipun pasar green bond berkembang pesat di Indonesia, namun masih dalam tahap awal. Masalah dalam riset ini adalah fakta bahwa jumlah penerbitan green bond di Indonesia terutama oleh pihak korporasi masih rendah. Padahal kebijakan terkait sustainable finance di telah diberlakukan sejak 2014 dan pengaturan terkait kerangka green bond dan penerbitan green bond juga telah tersedia sejak 2017. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan riset ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan green bond dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif (mix method) menggunakan quantitative content analysis, analisis statistik deskriptif, analisis finansial dan wawancara mendalam. Hasil riset menunjukkan bahwa green bond di Indonesia memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan yang mendukung upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal-hal yang menjadi kendala dalam pengembangan pasar green bond di Indonesia antara lain adalah tidak adanya perbedaan keuntungan secara finansial bagi penerbit maupun investor yang berinvestasi pada green bond dan belum optimalnya insentif yang didapatkan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond di Indonesia. Kesimpulan dari riset ini adalah diperlukan upaya tambahan dari yang telah dilakukan saat ini, seperti adanya bentuk insentif tambahan bagi pihak yang berinvestasi pada green bond, adanya penguatan regulasi/kebijakan yang dapat mendorong peningkatan dan pengembangan pasar green bond di Indonesia, dan kolaborasi antar pemerintah untuk mendukung pengembangan pasar green bond di Indonesia agar pembangunan berklenajutan dapat terwujud.

---

Climate change is a response to the increasing concentration of greenhouse gases resulting from human activities. In 2015, the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), including Indonesia, signed the Paris Agreement. One of the frameworks provided in the Paris Agreement is related to financial support. Green bonds are defined as fixed-income financial instruments used to raise or refinance capital for eligible green projects. The trend of green bonds aims to create opportunities for investing in the environment, adding value to both the environment and the economy of a country. However, the global representation of green bonds in the bond market is still less than 2%. Although the green bond market in Indonesia is growing rapidly, it is still in its early stages. The issue addressed in this research is the fact that the issuance of green bonds in Indonesia, primarily by corporate entities, remains low. This is despite the implementation of sustainable finance policies since 2014 and the availability of regulations and frameworks for green bond issuance since 2017. Based on this issue, the research aims to evaluate green bond policies and provide policy recommendations to support sustainable development efforts in Indonesia. The research methodology combines quantitative and qualitative methods (mixed method), utilizing quantitative content analysis, descriptive statistical analysis, financial analysis, and in-depth interviews. The research findings indicate that green bonds in Indonesia have the potential to be utilized as a financing alternative that supports sustainable development efforts. Constraints in the development of the green bond market in Indonesia include the lack of financial benefits for issuers and investors in green bonds and the suboptimal incentives provided to parties investing in green bonds in Indonesia. The conclusion of this research highlights the need for additional efforts beyond the current initiatives, such as providing additional incentives for parties investing in green bonds, strengthening regulations/policies to encourage growth and development of the green bond market in Indonesia, and fostering collaboration among governments to support the development of the green bond market in Indonesia to achieve sustainable development goals."