Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemanfaatan sistem pesawat tanpa awak berupa drone kini telah berkembang di berbagai bidang, salah satunya bidang komersial yaitu penggunaan drone dalam kegiatan pengiriman barang. Beberapa negara di dunia telah membuat drone yang dapat digunakan secara eksplisit dalam kegiatan pengiriman barang ini dan telah mengaturnya dalam undang-undang nasional negara masing-masing. Hal ini mendorong ICAO sebagai organisasi penerbangan sipil internasional untuk berperan dalam memberikan regulasi terkait hal tersebut dan menyelaraskan aturan yang ada di beberapa negara agar tidak melanggar aturan mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan secara umum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa drone tidak terbatas pada bidang militer dan rekreasi. Drone telah berkembang menjadi sarana pengiriman barang di berbagai negara. Hal ini dikarenakan drone memiliki poin lebih dibandingkan bentuk transportasi lainnya. Namun, selain beberapa kelebihan yang ada, drone memunculkan beberapa permasalahan hukum terkait pengoperasian drone sebagai sarana pengiriman barang, yaitu terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan secara umum. Sebagai otoritas tinggi yang mengatur penerbangan sipil dunia dan mengakomodasi perkembangan teknologi penerbangan yang semakin pesat berkembang menjadi komersial, ICAO telah memberikan model regulasi yang dapat digunakan negara-negara anggota sebagai acuan dalam penyusunan peraturan terkait hal ini di negaranya masing-masing. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ICAO telah memiliki beberapa peraturan terkait pengoperasian sistem drone melalui beberapa undang-undang dan peraturan menteri terkait. Namun, Indonesia belum memiliki aturan yang komprehensif terkait pengiriman barang dengan menggunakan drone.

---

The use of unmanned aircraft systems in the form of drones has now developed in various fields, one of which is the commercial field, namely the use of drones in goods delivery activities. Several countries in the world have made drones that can be explicitly used in this goods delivery activity and have regulated this in the national laws of their respective countries. This has encouraged ICAO as an international civil aviation organization to play a role in providing regulations related to this matter and to harmonize existing rules in several countries so that they do not violate the rules regarding aviation safety and security in general. Based on the research that has been done, the authors found that drones are not limited to the military and recreational fields. Drones have developed into a means of shipping goods in various countries. This is because drones have more points than other forms of transportation. However, in addition to some of the existing pluses, drones raise several legal problems related to the operation of drones as a means of delivering goods, which are related to aviation security and safety in general. As the high authority that regulates world civil aviation and accommodates the development of aviation technology which is increasingly rapidly expanding into commercial, ICAO has provided a regulatory model that member countries can use as a reference in drafting regulations related to this matter in their respective countries. Indonesia, as one of the ICAO member countries, already has several regulations related to the operation of drone systems through several laws and related ministerial regulations. However, Indonesia does not yet have comprehensive rules regarding drones delivering goods."

"ABSTRAKDrones atau Unmanned Aircraft Systems (UAS) atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) adalah komponen baru dari sistem penerbangan. Sistem ini merupakan hasil perkembangan mutakhir dalam teknologi kedirgantaraan, yang menawarkan kemajuan yang dapat membuka penggunaan sipil / komersial baru dan lebih baik serta perbaikan pada keselamatan dan efisiensi semua penerbangan sipil. Potensi layanan komersial drone yang inovatif belum pernah terjadi sebelumnya, untuk fotografi udara, jurnalisme, survei, penggembalaan ternak, stasiun relay komunikasi nirkabel, transportasi, pengiriman bantuan darurat di daerah terpencil / tidak dapat diakses, layanan kurir parsel, pengiriman barang secara online, dan sebagainya. Jasa pengiriman barang menggunakan UAV menarik untuk dibahas di Indonesia, karena Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan banyak wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh alat transportasi konvensional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini secara spesifik membahas mengenai jasa pengiriman barang berbasis UAV yang transaksinya dilakukan melalui aplikasi seluler maupun melalui internet. Pembahasan penelitian ini meliputi pengaturan penyelenggara jasa elektronik, pengaturan mengenai UAV secara internasional dan juga nasional, serta bagaimana peraturan hukum di Indonesia untuk jasa pengiriman barang menggunakan UAV.

---

ABSTRACT

Drones or Unmanned Aircraft Systems (UAS) or Unmanned Aerial Vehicle (UAV) are a new component of the aviation system. These systems are based on cutting-edge developments in aerospace technologies, offering advancements which may open new and improved civil/commercial applications as well as improvements to the safety and efficiency of all civil aviation. The potential of innovative drone commercial services is unprecedented, for aerial photography, journalism, surveying, livestock grazing, wireless communication relay stations, transportation, emergency shipping in remote / inaccessible areas, parcel courier services, online delivery of goods, and etc. The freight service using UAV is interesting to discuss in Indonesia, because Indonesia is an archipelagic country with many remote areas that are difficult to reach by conventional transportation. This research is a normative legal research with the approach of legislation conducted through literature study with document study on primary, secondary, and tertiary legal materials. This study specifically discusses UAV-based courier services which transactions are made through mobile applications and over the internet. The scope of this research includes the regulations of electronic service providers, regulations on UAV internationally as well as nationally, and how the legal regulation in Indonesia for goods delivery service using UAV."

"Tesis ini membahas bagaimana pertanggungjawaban The Boeing Company terhadap penumpang korban kecelakaan Pesawat Malaysia Airlines (MAS) Penerbangan MH370 rute Kuala Lumpur-Beijing yang terjatuh di Samudera Hindia. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Selain itu, tesis ini bersifat preskriptif dan menggunakan data yang sifatnya primer (konvensi-konvensi internasional terkait hukum udara privat internasional, preseden pengadilan asing (Amerika Serikat), Uniform Commercial Code, dan Restatement (second) of torts dan sekunder (buku-buku, jurnal, dan kamus hukum). Hasil penelitian ini adalah bahwasannya The Boeing Company dapat dibebankan dua jenis tanggung jawab. Pertama yaitu secara tidak langsung, melalui mekanisme Konvensi Montreal 1999 tentang Unifikasi Aturan-Aturan tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional dan kedua, secara langsung, melalui mekanisme tanggung jawab produk mutlak yang terdapat di Restatement (Second) of Torts Section § 402A.

---

This study discusses how the liability of The Boeing Company for passengers who were victims of the Malaysia Airlines (MAS) Flight MH370 Kuala Lumpur-Beijing flight crashed in the Indian Ocean on March 8, 2014. The research method used in this study is a normative juridical method using statute and case approaches. In addition, this study is prescriptive and uses primary data (International conventions related to international private air law, precedent of foreign courts (United States), Uniform Commercial Code, and Restatement (second) of torts) and secondary data (books, journals, and legal dictionaries). The results of this study are that the Boeing Company can be charged with two types of liabilities. First, indirect liability, through the 1999 Montreal Convention mechanism on Unification of certain Rules concerning International Air Transport and Second, direct liability, through strict product liability mechanisms contained in the Restatement (Second ) of Torts Section § 402A."

"ABSTRAKDrone adalah pesawat jenis baru yang diterbangkan oleh operator denganmenggunakan kontrol eksternal atau bahkan dengan kemampuanmengendalikan diri secara otonom melalui program yang telah tertanam didalamnya. Drone yang disebut juga Pesawat Tanpa Awak (Unmanned AerialVehicle/UAV) berguna untuk pelayanan sipil, pemerintahan dan banyakdipakai oleh layanan militer. Dengan kegunaan drone yang sangat banyakmaka akan terbuka lapangan pekerjaan baru sebagai operator drone.Mengingat operator drone sebagai pekerjaan profesional, maka akan selaluberkaitan dengan beban kerja. Beban kerja didefinisikan sebagai hal yangdikeluarkan oleh individu, mengingat kapasitas mereka, hingga mencapaitingkat tertentu kinerja pada tugas dengan spesifik tuntutan. Tujuan utamadari penelitian ini adalah untuk menganalisa keterkaitan antara beban kerjaterhadap kinerja agar dapat memberikan evaluasi berupa masukan kepadacalon-calon operator drone ke depannya. Penelitian dilakukan menggunakanMetode NASA-TLX dan Regresi. Penelitian ini dilakukan dengan 30 Pria yangteridiri dari komunitas, industri kreatif dan pengguna drone DJI – Phantom.Metode NASA-TLX diperlukan untuk mengukur beban kerja dan setelahobservasi dilakukan tahap selanjutnya adalah uji Regresi denganmenggunakan tools Statistical Product and Service Solution ( SPSS )

---

ABSTRACTDrone is a new type of aircraft that is flown by an operator using an externalcontrol or using the ability to control themselves autonomously through aprogram that has embedded in it. Drone that is also called Unmanned Aircraft(Unmanned Aerial Vehicle / UAV) is useful for the civil service, governmentand widely used in the military services. With the number of advantages ofdrones, it will give new job opportunity as a drone operator. Since droneoperator is a professional work, it will always be associated with the workload. Workload is defined as a thing that given by an individual, depending onthe capacity, in order to achieve a certain level of performance on specifictasks with the demands. The main objective of this study was to analyze therelation between workload and performance in order to be able to provideevaluation in the form of suggestions and advices for the better future ofdrone operators. The study was conducted using the NASA-TLX andRegression method. It was conducted with 30 men consisting creativeindustries and drone DJI users- Phantom. NASA-TLX method is needed tomeasure the workload. After the observation was done, the next step was touse tools Regression Statistical Product and Service Solutions (SPSS)."

"Keselamatan penerbangan salah satunya ditentukan oleh pengiriman kargo dan pos. Sehingga diperlukan pemeriksaan terhadap keamanan kargo dan pos. Salah satu pelaksana untuk pemeriksaan keamanan tersebut adalah regulated agent. Tesis ini membahas bagaimana hubungan hukum antara regulated agent dengan badan usaha angkutan udara dalam melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos; dan tanggungjawab hukum regulated agent apabila terjadi kesalahan pemeriksaan kargo dan pos menurut Standar International Civil Aviation Organization (ICAO) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menunjukkan bahwa hubungan hukum antara regulated agent dengan badan usaha angkutan udara adalah hubungan hukum pemberian kuasa atau agency law. Hal ini karena regulated agent melakukan pemeriksaan keamanan kargo dan pos untuk kepentingan badan usaha angkutan udara berdasarkan (perjanjian) kerjasama. Adapun badan usaha angkutan udara adalah badan yang berwenang untuk menjaga keselamatan penerbangan udara. Terkait dengan tanggung jawab regulated agent apabila terjadi kesalahan pemeriksaan keamanan kargo dan pos, baik dalam ICAO maupun undang-undang penerbangan, tidak secara tegas mengatur tanggung jawab regulated agent. Namun demikian, beberapa ketentuan di kedua aturan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam hal terjadi kesalahan pemeriksaan maka yang bertanggungjawab adalah pengangkut, dalam hal ini badan usaha angkutan udara di Indonesia dan aircraft operator di ICAO."

"Pesawat terbang tanpa awak PTTA akan sangat bermanfaat bagi Indonesia. Jika PTTA dapat dirancang dan dikembangkan dengan baik, PTTA dapat diberikan tugas seperti pengawasan pada wilayah perbatasan dan hutan. PTTA diharapkan berukuran kecil dengan panjang fuselage 1 m, lebar sayap 1 m, berat 1 ndash; 2 kg, dan biaya < Rp 3.500.000,-. Untuk dapat membuat PTTA, digunakan 7 langkah mendesain pesawat, yaitu parameter persyaratan desain pesawat, perkiraan awal berat pesawat, parameter performa kritis pesawat, konfigurasi rancangan, perkiraan berat yang lebih baik, analisa performa, dan optimalisasi. Prototipe dari PTTA berhasil dibuat dan memenuhi persyaratan dengan panjang fuselage 0,93 m, lebar sayap 0,958 m, berat 1,016 kg, biaya Rp 3.349.000,- dan telah divalidasi terhadap performa desain PTTA yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

Unmanned aerial vehicle UAV would be very useful for Indonesia. When UAV is properly designed and developed, it would bring tasks such as border and forest surveillance into the next level. UAV was expected has a small size with fuselage length 1 m, wingspan 1 m, weight 1 ndash 2 kg, and cost Rp 3.500.000, . To be able to create a UAV, 7 steps are use to design the aircraft, which are requirement, weight of the airplane, critical performance parameters, configuration layout, better weight estimate, performance analysis, and optimization. The prototype of UAV was successfully made and fulfilled the requirements with a fuselage length 0,93 m, wingspan 0,958 m, weight 1,016 kg, cost Rp 3.349.000, and has been validated with pre determined of UAV design performance."

"Tindak pidana pencucian tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistem perekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini akan membahas mengenai peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan perlindungan hukum apabila pengguna jasanya terlibat dalam tindak pidana tersebut dengan memanfaatkan jasa Notaris dan PPAT. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kasus seorang mantan Direktur perusahaan penerbangan yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang salah satu transaksinya menggunakan jasa PPAT. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumenter. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peran Notaris dan PPAT dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu dengan melaksanakan kewajiban pelaporan, serta perlindungan hukum bagi Notaris dan PPAT Pihak Pelapor tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan dari pihak pelapor berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya serta diperlukannya pengaturan yang memberikan kepastian hukum agar Notaris dan PPAT optimal dalam hal menjaga kerahasiaan akta berdasarkan Undang-Undang dan Kode Etik Profesi, serta sekaligus kooperatif dalam melaksanakan kewajiban pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan

---

Money laundering not only threatens the stability and integrity of the financial system and the economic system but also can endanger the joints of the life of the nation and state. This research will discuss the role of the Notary and Land Deed Making Authorities ("PPAT") in preventing money laundering and legal protection if the service user is involved in the crime by utilizing the services of a Notary and PPAT. The study was conducted by analyzing the case of a former airline director who was convicted of a money laundering crime in which one of the transactions used PPAT services. The research method used in this research is normative juridical with an analytical descriptive approach. Data collection techniques used are library and documentary studies. The results of the study concluded that the role of the Notary and PPAT in preventing the occurrence of money laundering is to carry out reporting obligations, and legal protection for Notaries and PPAT of the Reporting Party cannot be prosecuted both civil and criminal for the implementation of reporting obligations of the reporting party based on the laws and regulations invitation. This research recommends that the Notary and PPAT carry out the prudential principles in carrying out their duties and positions and require regulations that provide legal certainty so that the Notary and PPAT are optimal in terms of maintaining the confidentiality of the deed based on the Law and the Professional Ethics Code, as well as being cooperative in carrying out reporting obligations based on statutory regulations."