Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wada: Pengelolaan Air dan Pusat Edukasi merupakan sebuah rancangan yang mengelola air permukaan danau menjadi air siap konsumsi. Rancanganan ini merupakan sumber air alternatif yang menyokong seluruh distrik di kawasan Pasar Baru yang direvitalisasi. Sebagai sebuah instalasi, selain menjalankan fungsi utamanya, Wada menjadi sumber edukasi mengenai pengelolaan air. Hal tersebut didukung dengan tur edukasi yang mencakup keseluruhan instalasi pengelolaan air, workshop, serta laboratorium dan kantor sebagai penyokongnya. Rancangan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana kawasan dapat bertanggungjawab atas kerusakan yang ia timbulkan pada alam, serta bagaimana prosesnya dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

---

Wada: Water Management and Education Center is a design that manages lake surface water into ready-to-drink water. This design is an alternative water source that supports all districts in the revitalized Pasar Baru area. As an installation, in addition to carrying out its main function, Wada is a source of education about water treatment. This is supported by an educational tour that covers the entire water treatment plant installation, workshop, as well as laboratories and offices as supporters. This design is expected to be an example of how the area can be responsible for the damage it causes to nature, and how the process can provide direct benefits to the community."

"Air adalah peradaban dan tanpa air kehidupan akan musnah. Pada saat yang sama air, meskipun merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, juga merupakan sumber daya alam yang langka bagi sebagian penghuni bumi ini. Kompetisi penggunaan air untuk berbagai keperluan membuat ketersediaannya, khususnya air bersih, semakin berkurang. Penyediaan air bersih di Propinsi DKI Jakarta masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks, mulai dari kelembagaan, teknologi, pembiayaan, kelangkaan air baku, maupun sikap dari masyarakat dalam memanfaatkan air bersih. Pengelolaan air bersih berpacu dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat serta perkembangan wilayah dan industri yang cepat di Kota Jakarta di tengah ancaman keterbatasan sumber-sumber air balm untuk menyuplai kebutuhan masyarakat perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta yang ada saat ini, (ii) kendalalhambatan yang dihadapi oleh stakeholder dalam pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta, dan (iii) bentuk strategi dan kebijakan yang bisa menjamin pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta guna menjawab tantangan masa depan. Penelitian ini menggunakan Metode Quasi. Analisis deskriptif sebagai langkah awal untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya air. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity, and Threats). Kemudian dilakukan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) guns merancang rencana strategis untuk pengelolaan sumber daya air selanjutnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa air memiliki kriteria kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Indikator pendukung kriteria air adalah penyediaan air, pengelolaan air limbahlkotor, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan sungai dan catchment area. Lalu kendala-kendala dalarn pengelolaan sumber daya air di Kota Jakarta dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) bagian dengan prioritas yang hares segera diatasi adalah: peraturan, sumber daya manusia dan kelembagaan, teknis dan operasional, peran serta masyarakat, dan pendanaan. Untuk mengatasi berbagai kendala dasar tersebut, diusulkan berbagai kebijakan yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta guna menjawab tantangan masa depan, yaitu: penyusunan master plan terpadu; penyusunan peraturan perundang-undangan yang komprehensif; keterlibatan seluruh stakeholder dengan koordinasi yang terintegrasi; sosialisasi yang intensif untuk program-program pendukung maupun rancangan. peraturan perundang-undangan; pemberian reward dan punishment yang tegas dan nyata; pengintesifan implementasi program-program pendukung; pola kemitraan untuk implementasi teknologi modem; pembentukan dewan air pemilihan leading sector; dan peningkatan kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia."

"Masyarakat dan kebudayaan manusia seringkali mengalami perubahan. Penyebab terjadinya proses perubahan tersebut ada beberapa macam, dan salah satu di antaranya adalah melalui inovasi. Dalam setiap usaha inovasi tentunya akan berhadapan dengan rangkaian masalah sosial-budaya yang bukan hanya bersumber pada masyarakat sebagai penerima program inovasi, namun juga pada pihak perencana sebagai suatu birokrasi dan para petugas pembawa inovasi itu sendiri."

"Latar belakang penelitian adalah konflik sumber daya air yang berdampak pada terbatasnya akses air oleh komunitas marginal. Permasalahan pada kesenjangan kelompok yang terpinggirkan dalam mengakses air di Penjaringan, Jakarta Utara telah disuarakan oleh kaum perempuan. Tujuan penelitian terdiri dari: menganalisis implementasi program yang mengacu pada SDG 5 dan 6, menggambarkan pemenuhan hak atas air, dan merancang konsep demokrasi air secara praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menggunakan metodologi sistem lunak-pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan informan, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SDGs telah dirancang dan diimplementasikan dalam rencana kelembagaan. Namun, dalam praktiknya, akses air yang disediakan oleh PALYJA dengan program Master Meter masih kurang memadai di Penjaringan, Jakarta Utara terlebih untuk komunitas masyarakat marginal. Desain konseptual berdasarkan manajemen komunal pada demokrasi air yang dirancang menggunakan SSM pada tahap lima yaitu model konseptual. Kesimpulannya, dengan menerapkan pengelolaan air berbasis komunal dapat merangkup lapisan marginal, memberdayakan perempuan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

---

The background of this research is the conflict of water resources that have an impact on limited access to water by marginalized communities. The problem of the inequality of marginalized groups in accessing water in Penjaringan, North Jakarta, has been voiced by women. The research objectives consisted of analyzing the implementation of programs that refer to SDG 5 and 6, describing the fulfillment of the right to water, and designing a practical water democracy concept. The method used in this research is qualitative using a soft system methodology-data collection through observation, semi-structured interviews with informants, and literature study. The results showed that the SDGs program had been designed and implemented in an institutional plan. However, in practice, the water access provided by PALYJA with the Master Meter program is still inadequate in Penjaringan, North Jakarta, especially for marginalized communities. The conceptual design based on communal management in water democracy designed using SSM in stage five, namely the conceptual model. In conclusion, applying communal-based water management can cover the marginal layers, empower women, and improve economic welfare."

"Pesatnya kegiatan pembangunan di Kecamatan Cisarua sebagai salah satu kawasan perkotaan yang tengah berkembang menyebabkan berkurangnya wilayah resapan air. Perkembangan ini menyebabkan alih fungsi lahan terutama milik penduduk setempat. Hal ini juga menyebabkan perubahan limpasan permukaan dari waktu ke waktu yang dapat mengakibatkan kerugian baik bagi penduduk setempat maupun wilayah hilir. Dalam upaya penanggulangannya dibutuhkan kontribusi tidak hanya dari pemangku kepentingan tetapi juga dari penduduk setempat, maka penelitian mengenai penerapan infrastruktur hijau di lahan privat penduduk perlu dikaji dalam upaya pengelolaan air limpasan air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesediaan penduduk dalam penerapan infrastruktur hijau di lahan privat, dan faktor apakah yang mempengaruhi kesediannya dengan menggunakan analisis spasial deskriptif dan analisis regresi ordinal. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan membagi Kecamatan Cisarua menjadi 4 (empat) wilayah klasifikasi ketinggian sehingga dapat diketahui variasi yang terbentuk pada keempat klasifikasi yang berbeda. Hasil penelitian diketahui bahwa penduduk pada wilayah ketinggian 500-700 mdpl, 701-850 mdpl, dan 851-1000 mdpl bersedia dalam penerapan infrastruktur hijau pada lahan privat, sementara penduduk pada wilayah ketinggian >1000 mdpl menyatakan cukup bersedia dalam penerapan infrastruktur hijau. Adapun faktor yang mempengaruhi kesediaan penduduk pada wilayah ketinggian 500-700 mdpl yaitu pendapatan rumah tangga, wilayah ketinggian 701-850 mdpl yaitu pengetahuan penduduk mengenai infrastruktur hijau, dan pendapatan rumah tangga, wilayah ketinggian 851-1000 mdpl yaitu pengetahuan penduduk mengenai infrastruktur hijau, dan persepsi penduduk terhadap limpasan air, serta wilayah ketinggian >1000 mdpl yaitu pengetahuan penduduk mengenai infrastruktur hijau, dan persepsi penduduk terhadap limpasan air. Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi wilayah mempengaruhi kesediaan penduduk dalam penerapan infrastruktur hijau yang lebih rendah daripada wilayah dengan ketinggian lebih rendah, serta faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan kesediaan penduduk adalah pengetahuan penduduk mengenai infrastruktur hijau

---

Massive development activities in Cisarua Sub-district as one of the developing urban areas has resulted in reduced water recharge areas. This development led to the conversion of land functions, especially those belonging to local residents. It also causes changes in surface runoff over time which can result in losses for both local residents and downstream areas. In the effort to overcome it, contributions are needed not only from stakeholders but also from local residents, so research on the application of green infrastructure on private land of residents needs to be studied in efforts to manage water runoff. This study aims to determine the willingness of the population in the application of green infrastructure on private land, and what factors influence their willingness to use descriptive spatial analysis and ordinal regression analysis. The research method uses quantitative methods by dividing Cisarua District into 4 (four) altitude classification areas so that it can be seen the variations formed in the four different classifications. The results showed that residents at an altitude of 500-700 mdpl, 701-850 masl, and 851-1000 masl were willing to implement green infrastructure on private land, while residents at an altitude of >1000 masl said they were quite willing to implement green infrastructure. The factors that affect the willingness of the population at an altitude of 500-700 masl are household incom, an altitude area of ​​701-850 masl is the knowledge of the population about green infrastructure, and household income, an altitude area of ​​851-1000 masl is the knowledge of the population about green infrastructure, and residents' perceptions of water runoff, as well as areas with an altitude of >1000 mdpl, namely people's knowledge of green infrastructure, and residents' perceptions of water runoff. So from this study it can be concluded that the higher the area affects the willingness of the population to implement green infrastructure, which is lower than the area with lower altitude, and the most influential factor in determining the willingness of the mpopulation is the knowledge of the population about green infrastructure"

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melihat tingkat kemampuan PDAM dalam mengelolan pelayanaan dan penyediaan air bersih di Indonesia terutama di daerah perkotaan. PDAM sebagai Perusaahaan Daerah yang umumnya berada di daerah tingkat H mempunyai tanggung jawab sebagai public utility dan penyumbang PAD dari keuntungan yang diperolehnya sehingga kondisi tersebut berhubungan dengan pengelolaan pelayanan dan penyediaan air bersih yang secara langsung berkaitan juga dengan peran dan campur tangan pemerintah. Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode studi pustaka dengan data sekunder. Penelitian ini mengambil kasus PDAM Kotamadya Dati II Bandung karena dapat mewakili permasalahan dan latar belakang PDAM di daerah perkotaan, kota besar, serta Indonesia secara umum. Dengan demikian pokok analisa dalam skripsi ini adalah permasalahaan pengelolaan pelayanan air bersih di Kotamadya Bandung tetapi tetap mengacu serta dikaitkan dengan permasalahan PDAM secara umum di Indonesia. Penelitian yang dilakukan memakai data PDAM Indonesia tahun 1993 sampai tahun 1995 yang sebagian bersumber dari Dirjend PUOD, Depdagri guna melihat latar belakang permasalahan umum PDAM dan penyediaan air bersih di Indonesia. Ciri ciri permasalahan PDAM secara umum kemudian dibandingkan dengan permasalahan kasus PDAM Kotamadya Bandung. Ternyata PDAM Kotamadya Bandung juga memiliki permasalahan yang sama dengan permasalahan PDAM secara umum. Permasalahan tersebut secara garis besar adalah tingkat kehilangan air yang masih tinggi, kondisi keuangan yang buruk (kurang sehat), kelangkaan atau krisis air di daerah perkotaan. PDAM Kotamadya Bandung secara khusus memiliki permasalahan kelangkaan cumber air di Cekungan Bandung selain kondisi keuangan yang masih buruk. Karena permasalahan tersebut, PDAM Kotamadya Bandung tidak dapat melaksanakan fungsinya secara optimal sebagai penyedia kebutuhan air bersih dan tidak memperoleh keuntungan yang seharusnya dapat disumbangkan bagi PAD Pemda Kotamadya Bandung. Kondisi pengelolaan pelayanan air bersih PDAM Kodya Bandung dan PDAM secara umum yang belum optimal berkaitan kondisi penyediaan air bersih secara nasional. Penyediaan air bersih di Indonesia berhubungan dengan peran pemerintah khususnya dalam pembangunan prasarana air bersih yang dilatarbelakangi oleh terbatasnya dana. Disamping itu setiap pemerintah daerah tingkat II yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan PDAM tidak memiliki potensi sumber daya air dan sumber daya manusia yang sama kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian PDAM yang tidak tergabung pengelolaannya secara nasional seperti yang ada sekarang tidak mendukung kondisi pelayanan dan penyediaan air bersih secara nasional yang optimal. Artinya kondisi tersebut tidak mencapai tingkat efisiensi baik dari manajemen input air baku maupun penjualan air bersih."

"Sesuai dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang No 30, 1995, bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tangerang mempunyai tugas sebagai menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka PDAM Tangerang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Tangerang. Tingkat pelayanan PDAM baru mencapai sekitar 2,7% dari jumlah penduduk Kota Tangerang, voleme kapasitas pengolahan terpasang (2001) tercatat sebesar 185 ltl dtk. Mengingat persoalan yang dihadapi di masa datang yang semakin komplek sesuai dengan cakupan pelayanan yang semakin tinggi, penelitian dalam tesis ini mencoba untuk merespon tantangan tersebut, dengan melihatnya sebagai opportunity terhadap potensi-potensi yang dapat dikembangkan melalui pendekatan project financing, mencari bentuk pola pendanaan yang sesuai dengan karakteristik perusahaan daerah, serta fungsinya sebagai pelayan masyarakat.Kajian penelitian terhadap perusahaan daerah air minum merupakan, sebagai upaya untuk mengetahui masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan pengolahan air bersih, terutama terhadap kemampuan financial PDAM dalam mengembangkan cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Pendekatan pendanaan rnelalui project financing diharapkan dapat menentukan model pola pendanaan yang melibatkan para lenders, sponsor, banker , contractor maupun supplier. Hasil simulasi Monte Carlo pada CashFlow poly pendanaan Built Operation Transfer (BOT) dengan masa konsesi selama 30 tahun diperoleh nilai Net Present Value tinggi bila dibandingkan dengan masa konsesi yang lebih rendah, serta perolehan nilai profit terhadap pengelola cukup tinggi.

---

As according the decision of Walikotamadya Kota Tangerang, no 30,1995 that PDAM have duty as carrying out management of drinking water to increase prosperity of society, hence PDAM town of Tangerang have big responsibility especially of drinking water to fulfill amount of water required of society in town of Tangerang. Coverage service of PDAM town of Tangerang around of 2,7% from amount of population demand in Tangerang, with processing capacities installed (2001) noted equal to 185 ltldtk. Considering the problem faced in a period coming, which progressively is complex as according to service coverage which is excelsior, hence research in this thesis try for the challenge seen as opportunity the potencies able to develop by approach of financing project, searching financing pattern from matching with characteristic company of district.

Research study to company PDAM of, as effort to know the problem of which is facing by company of processing of drinking water, especially to ability of PDAM financial in developing coverage services of clean water to society. Approach of financing project expected to determine financing pattern model with private sector partnership as of the lenders, sponsor/investors, banking, and contractor or supplier. Result simulation of Monte Carlo with cash flow built operation transfers 30 year, finding NPV value positive and profit acceptable."

"Hingga saat ini air tanah masih menjadi sumber air bersih andalan yang paling utama untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut apabila dibandingkan dengan sumber air bersih lainnya, sayangnya pengambilan air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan permukaan tanah semakin menurun. Fakta lapangan menunjukkan bahwa air tanah terus mengalami pengambilan dan/atau pemanfaatan secara berlebihan, hal ini tidak sesuai dengan fungsi regulerend Pajak Air Tanah. Integrasi data air tanah melalui Program Jakarta Satu yang dilakukan antara DPE dan BPRD dilakukan dengan memberikan, menukarkan, dan menggabungkan peta dan data air tanah dengan data Pajak Air Tanah baik data baru maupun data yang lama. Kelebihan program ini dengan jelas dapat memenuhi target program yang disebutkan dalam salah satu poin yang menjadi sasaran jangka pendek dari program ini sendiri yaitu pengendalian air tanah, yang mana pengendalian air tanah juga merupakan fungsi regulerend dari Pajak Air Tanah.

---

Ground water is still the main source of clean water mainstay to meet the needs of clean water when compared with other sources of clean water, unfortunately excessive groundwater extraction can cause the decreases of ground surface. The facts indicate that ground water continues to undergo extracting and / or excessive use, which is contrary to the regulerend function of Ground Water Tax. The integration of ground water data through Program Jakarta Satu conducted between DPE and BPRD is done by providing, exchanging and combining ground water data and ground water tax data in both new and old ones. The advantages of this program can clearly meet the targets of the program mentioned in one of the short-term target points of the program itself, which is groundwater control, in which ground water control is also a regulerend function of the Ground Water Tax"