Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi seluruh tenaga kerja ketika mengalami kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, kehilangan pekerjaan, bahkan kematian. Kota Bogor menunjukkan permasalahan utama dalam kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), yaitu rendahnya kepesertaan aktif dari total pekerja informal dan besarnya jumlah peserta berstatus non aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor belum berjalan optimal sesuai dengan kerangka konseptual pada analisis faktor isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of policy), yaitu ditandai dengan kepesertaan aktif BPU masih jauh dari target yang telah ditetapkan, adapun strategi yang dilakukan nyatanya masih belum mampu meningkatkan kepesertaan BPU secara signifikan, peraturan daerah terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan secara mayoritas hanya mengatur pekerja formal, peran Pemerintah Kota Bogor belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas kepesertaan BPU, serta adanya hambatan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi karena adanya ego sektoral dari dinas daerah terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU.

---

The labor social security program is one of the efforts made by the government to protect all workers when workers experience work accidents, retirement, old age, job loss, and even death. City of Bogor shows the main problems in the participation of the labor social security program for Non-Wage Recipients (BPU) workers, which is the lack of active participation from the total number of informal workers and the large number of non active participants. This study aims to analyze the implementation of the labor social security program of BPU workers in the city of Bogor by using the theory of the policy implementation model of Merilee S. Grindle (1980). This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and document study. The results of the study shows that the implementation of the labor social security program for BPU workers in Bogor City has not run optimally, partly because the active participation of the BPU workers is still far from the target that has been set, the strategy that was carried out has not been able to increase the pasticipation of BPU workers significantly, the regional law on the labor social security program mostly only regulates the formal workers, the role of the City of Bogor's local government has not made a significant contribution in expanding BPU workers participation, there are also obstacles in coordination and communication due to sectoral egos from the regional offices on the implementation of the labor social security program for BPU workers."

"Jaminan sosial tenaga kerja merupakan jaminan sosial yang diperuntukkan bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, baik itu pekerja Penerima Upah ataupun pekerja Bukan Penerima Upah. Skripsi ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk mengupayakan perluasan kepesertaan Program Jamsostek bagi pekerja Bukan Penerima Upah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Disnakertrans DKI Jakarta dalam perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial bagi pekerja BPU serta permasalahan yang dihadapi. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori mengenai konsep hubungan industrial, konsep pekerja sektor informal serta konsep jaminan sosial. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui kegiatan diseminasi informasi kepada pekerja Bukan Penerima Upah masih menemui banyak permasalahan. Masalah tersebut dapat dilihat dari ketidaksiapan SDM di Disnakertrans untuk melakukan penyebarluasan informasi serta sistem yang belum mendukung untuk dilakukannya perluasan kepesertaan secara efektif karena belum adanya relasi yang terbangun antara Disnakertrans DKI Jakarta dengan pekerja Bukan Penerima Upah di wilayah DKI Jakarta.

---

Social security for manpower is social security that is aimed to protect the workers rights, either way for wage receiver or non-wage receiver worker. This thesis describes the efforts that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expanding the membership of non-wage receiver worker in social security programme. This thesis is a qualitative research with descriptive design that aimed to describe the effort that Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta does to expand the non-wage receiver's membership in social security programme. In this thesis, researcher use some theories such as The Concept of Industrial Relation, The Concept of Informal Sector Worker and The Concept of Social Security.

The result of this research describes that the effort that done by Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta, that is through information dissemination to non-wage receiver worker still facing some problems. The problems can be seen from the unpreparedness of Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta?s Human Resources to do the information dissemination and also the system that has not yet supported for doing the membership expanding effectively because there is not any relation yet between Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta and the non-wage receiver workers in DKI Jakarta."

"Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja. Pada tanggal 1 Januari 2014, dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik diharapkan dapat menjangkau seluruh pekerja dalam hal kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, sampai dengan tahun 2017 ditemukan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah. Hal ini sangat berbeda dengan lonjakan jumlah peserta yang mendaftar dalam program jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan indikator-indikator ketenagakerjaan yang mempengaruhi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memberikan pengaruh yang positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Tingkat kemiskinan berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan jaminan sosial ketengakerjaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Persentase pekerja penerima upah berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah, dan persentase pekerja rentan berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor bukan penerima upah. Tingkat pengangguran berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Tingkat upah berpengaruh secara positif terhadap cakupan kepesertaan sektor penerima upah dan berpengaruh secara negatif terhadap cakupan kepesertaan sektor bukan penerima upah.

---

The implementation of employment social security has been enacted since the stipulation of Government Regulation Number 33 Year 1977 (Implementation of Employment Social Insurance). Furthermore, in Januari 1st, 2014, Indonesia officially established the Government Regulation Number 24 Year 2011 which marked the beginning of whole coverage sytem in the Social Security for the Workforce (BPJS Ketenagakerjaan) as well. However until 2017, the coverage of participation in employment social security is still low. The coverage is significantly different from the coverage of social health insurance, held by BPJS Kesehatan (Health Social Security Body). The aim of this research is to analyze factors impacting to social security coverage. The result of this research is education level has positif impact to social security coverage for the sectors of salaried worker and unsalaried worker. Poverty level has negative impact to salaried workers coverage and unsalaried workers coverage. The level of workers who receive salaries has positive impact to salaried workers coverage and the vulnerable workers has positive impact to unsalaried workers coverage. The unemployment level has negative impact to salaried workers coverage and unsalaried workers coverage. The wage level has positive impact to salaried workers coverage and has negative impact to unsalaried workers coverage."

"BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga pemerintah Indonesia yang fokus pada Penyelanggaraan jaminan sosial bagi pekerja. Pekerja BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari dua bidang yaitu bidang Penerima Upah (Sektor Formal) dan Bidang Non Penerima Upah (Sektor Informal). Bidang sektor informal yang terdiri dari pekerja mandiri akan cenderung lebih menantang mengingat berbagai latar belakang dan profesi pekerja informal. pekerja informal. juga masih mendominasi jumlah tenaga kerja dibanding tenaga formal dan Sektor Informal memiliki jumlah potensial yang masih bisa diperoleh BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Tenaga Kerja Informal untuk Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan). Analis memasukkan berbagai faktor seperti produk, aspek promosi produk dan harga. Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif analitik. Populasi dalam penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta. Pengambilan sampel berdasarkan teori Structural Equation Modeling (SEM) berjumlah 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Eksperimen menggambarkan bagaimana analis yang diusulkan dapat digunakan untuk institusi sebagai strategi

---

BPJS Ketenagakerjaan as an Indonesian government agency that focuses on social security for workers. Participants in the BPJS Ketenagakerjaan division consist of two fields, namely the Receiver of Wages (Formal Sector) and the Non-Receiving Sector (Informal Sector). The sector of the informal sector which consists of self-employed workers will tend to be more challenging given the various backgrounds and professions of informal workers. informal workers. also still dominates the number of workers compared to formal workers and the Informal Sector has a potential amount that can still be obtained by BPJS Ketenagakerjaan. This study aims to analyze the factors that influence the decision to purchase informal workers for the Social Security Program organized by the Indonesian Manpower Social Security Administration (BPJS Ketenagakerjaan). Analysts include various factors such as product, product promotion aspects and price. This type of research used for this research is to use analytic descriptive research. The population in this study is BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta. Sampling based on the theory of Structural Equation Modeling (SEM) totaling 100 respondents. The results of this study indicate that promotion factors have a positive and significant effect on purchasing decisions. Experiments illustrate how the proposed analyst can be used for institutions as a strategy"

"ABSTRAKImplementasi Pendaftaran Calon Bayi dari PBPU PBP dalam Program JKN di BPJS Kesehatan bertujuan untuk mendapatkan Universal Health Coverage 2019. Implementasi menunjukan isi kebijakan yang berubah-ubah membuat kendala dalam pendaftaran dan pembayaran iuran calon bayi peserta JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pendaftaran calon bayi sebagai peserta JKN di BPJS Kesehatan kabupaten Bogor dilihat dari aspek struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, komunikasi, kondisi geografis sosial ekonomi peserta dan hambatan yang dialami dalam implementasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan penelaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian pelayanan pendaftaran calon bayi program JKN oleh BPJS Kesehatan kabupaten Bogor, maupun pelayanan kesehatan yang diberikan dari fasilitas kesehatan sudah baik meskipun ada hambatan yang dialami. Aspek yang perlu diperbaiki : sumber daya dikarenakan kurangnya petugas dalam pelayanan pendaftaran serta penyaluran informasi kebijakan yang tidak merata. Kesimpulan penelitian ini adalah hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan di beberapa aspek seperti sumber daya dan komunikasi tidak menimbulkan kesulitan yang berarti dalam pelayanan program JKN di kabupaten Bogor. Namun, dikhawatirkan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelayanan dan pencapaian Universal Health Coverage 2019.

---

ABSTRACT Implementation of Infant Candidate Registration from PBPU PBP in JKN Program at BPJS Kesehatan aims to obtain Universal Health Coverage 2019. Implementation shows the content of changing policy making obstacles in registration and payment of contribution of baby candidates JKN participants. The purpose of this study is to find out the description of the implementation of infant candidates registration policy as JKN participants in BPJS Kesehatan Bogor regency seen from the aspects of bureaucracy structure, resources, disposition, communication, social economic condition of participants and obstacles experienced in implementation. The research method used is descriptive qualitative study. The data in this study were obtained from in depth interviews and document review. The results showed that the provision of baby infant registration service program of JKN by BPJS Kesehatan Bogor regency, as well as health services provided from health facilities have been good despite any obstacles experienced. Aspects that need to be improved the resources are due to the lack of officers in the registration service as well as the uneven distribution of policy information. The conclusion of this study is the obstacles that arise in the implementation of policies in some aspects such as resources and communication does not cause significant difficulties in the service of JKN program in Bogor regency. However, it is feared it will take longer in service and achievement of Universal Health Coverage 2019."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi perangkat desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor informal (studi deskriptif pada desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan di Desa Kadugenep, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang) dan hambatan yang terdapat pada program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur, wawancara mendalam, observasi serta dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa perangkat desa menggunakan tiga tahapan pemasaran sosial dalam menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu pertama, tahap analyzing the social marketing environment dimana terdapat kondisi pengetahuan masyarakat yang rendah, dan adanya ketidakpercayaan masyarakat terkait program. Kedua, tahap researching and selecting the target adopter population dimana terdapat empat aspek yang berkembang yaitu aspek pengetahuan dimana masyarakat lebih mengetahui program BPJS kesehatan dibandingkan BPJS ketenagakerjaan; aspek sikap dimana terdapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap program; aspek perilaku dimana pada masyarakat yang tertarik disebabkan oleh adanya pencairan dana program, sosialisasi, pembagian kupon sembako murah, serta adanya kebutuhan program. Sedangkan pada masyarakat yang tidak tertarik disebabkan oleh adanya kepercayaan bahwa program mendukung kematian, kekhawatiran dana tidak cair, serta iuran program terlalu berat. Ketiga, tahap designing social marketing objetives and strategies yang mencakup tiga hal yaitu total biaya pemasaran dimana perangkat desa memanfaatkan momentum acara tertentu yang disisipi dengan sosialisasi program sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan. Pada lingkup bauran pemasaran terdapat empat aspek yang berkembang yaitu aspek produk berupa ide sosial; aspek harga berbentuk pengorbanan berupa uang, waktu, dan usaha; aspek tempat/distribusi terdapat empat bagian meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, berbagai mekanisme pendaftaran, dan berbagai mekanisme pembayaran; aspek promosi terdapat berbagai upaya promosi untuk meningkatkan kepesertaan yaitu melalui organisasi penjualan dengan cara membuat segmentasi sosialisasi dengan berbagai metode dan komunikator, melalui iklan gapura desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan, melakukan promosi penjualan dengan cara pembagian kupon sembako murah, serta dengan mendaftarkan masyarakat pada program gratis bayar iuran 3 bulan pertama. Pada lingkup alokasi pemasaran didasarkan pada aktor yang terlibat dalam proses pemasaran sosial yaitu perangkat desa yang dibantu oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya, pada proses perubahan perilaku masyarakat terdapat empat elemen pokok yang terdiri dari inovasi dimana terdapat aspek kerumitan produk dan aspek tipe keputusan yang terdiri dari opsional dan kolektif; elemen saluran komunikasi terdiri dari komunikasi massa dan interpersonal; elemen jangka waktu yang bervariasi berdasarkan beberapa faktor pertimbangan; serta elemen sistem sosial berupa faktor struktur sosial, peran pemimpin dan agen perubahan. Selain itu, terdapat lima tahapan dalam proses perubahan perilaku yaitu tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap keputusan, tahap pelaksanaan, serta tahap konfirmasi yang didalamnya terdapat hal-hal yang dilakukan oleh perangkat desa dan juga sikap yang ditunjukan oleh masyarakat pada setiap tahapannya. Dalam penelitian ini juga terdapat kendala-kendala yang berkembang dalam program BPJS Ketenagakerjaan baik yang berasal dari internal maupun ekternal. Kendala yang berkembang dari internal antara lain yaitu faktor ketergantungan, faktor predisposisi, serta munculnya faktor waktu sebagai temuan baru penelitian. Sedangkan faktor kendala yang berkembang dari eksternal yaitu faktor pemungkin perubahan. Sejumlah upaya dan rekomendasi juga ditemukan dalam penelitian ini.

---

This study discusses the strategy of village officials to increase community participation in employment social security program in the informal sector (descriptive study of labor social security aware village of Kadugenep Village, Petir District, Serang Regency) and the obstacles faced by the program. This study uses a qualitative approach and is a descriptive research type. Data collection techniques used were literature study, in-depth interviews, field observations, and documents review. The results showed that village officials used three stages of social marketing in carrying out the employment social security program. First, the stage of analyzing the social marketing environment where there was a condition of low community knowledge, and there was community distrust related to the program. Second, the stage of researching and selecting the target adopter population where there are three developing aspects. Those aspects are: the aspect of knowledge where the public is more aware of the health security program than the employment security program; attitude aspect where there are people who are pros and cons to the program; behavioral aspect where some people are interested and not interested because of some interesting driving factors. Third, the stage of designing social marketing objectives and strategies that include three things, namely: First, the total marketing costs in which the village officials utilizes the momentum of a particular event which is inserted with program socialization; second, the scope of the marketing mix where there are four developing aspects, namely the product aspect in the form of social ideas, the price aspect in the form of sacrifice in the form of money, time, and effort; the site/distribution aspect where there are four sections covering technical guidance, promotion, various registration mechanisms, and various payment mechanisms; and the last one is the aspect of promotion where there are various promotional efforts in order to increase membership. And the third thing is the scope of marketing allocation which is based on the actors involved in the social marketing process. Furthermore, in the process of changing people's behavior there are four main elements consisting of innovation element; element of communication channel; time period element; and social system element that consists of factors such as social structure, the role of leaders and agents of change. In addition, there are five stages in the behavior change process, namely the knowledge stage, the persuasion stage, the decision stage, the implementation stage, and the confirmation stage in which there are things done by village officials and there are also the attitudes displayed by the community at each of these stages. In this study there are also obstacles that develop in the employment social security program, both internal and external. Factors that develop from internal constraints include dependency factors, predisposing factors, and the emergence of time factor as new research finding. While the constraints that develop from the external factor is the enabling factor for change. Several efforts and recommendations were also found in this study.

"

"Lahirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan amanat yang ditugaskan oleh UUD 1945 yang menyatakan bahwa ?Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat? serta pasal 34 ayat 2 yang menyatakan ?Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan?. Pelaksanaan program JKN juga didasarkan pada UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional yang menunjuk PT. Askes (Persero) yang kemudian disebut dengan BPJS Kesehatan sebagai satu-satunya badan penyelenggara SJSN untuk JKN. Sebagai pedoman penyelenggaraan JKN, kemudian diterbitkan Perpres No. 12 tahun 2013 dan Perpres No. 111 tahun 2013 yang telah mengamanatkan bahwa seluruh warga negara Indonesia harus sudah tergabung dalam program JKN selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2019. Untuk membantu mensukseskan program JKN, penelitian ini menguji tentang probabilitas seorang pekerja sektor informal perkotaan untuk menjadi peserta JKN berdasarkan sepuluh variabel bebas yaitu stimulus harga, stimulus diskon, stimulus periode pembayaran, precautionary motive, access motive dalam membeli asuransi, pengetahuan tentang financial planning yang meliputi manajemen risiko, manajemen menabung, perencanaan hari tua, perencanaan waris, dan manajemen cash flow rumah tangga. Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung di wilayah Jabodetabek terhadap 150 pekerja sektor informal yang meliputi pekerja penerima upah tetap, pekerja penerima upah tidak tetap, dan pekerja non penerima upah. Pelaksanaan lapangan penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2014. Berdasarkan analisis regresi probit, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara variabel bebas tersebut, empat variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas seseorang menjadi peserta JKN yaitu stimulus diskon, access motive, cash flow dan perencanaan harta waris (heirs). Dengan demikian, intervensi terhadap faktor-faktor tersebut dapat membantu meningkatkan minat seseorang terhadap program JKN.

---

National Health Insurance (JKN) was born as a mandate assigned by the 1945 Constitution which states that "everyone has the right to social security that allows the development of his or herself as a useful human being" as well as article 34, paragraph 2 which states "the state shall develop a system of social security for all people and empower the incapable and poor citizen in accordance to human dignity". JKN program implementation is also based on Law No. 40 of 2004 on National Social Security System (SJSN) and the Law No. 24 of 2011 on National Social Security Agency which appointed PT. Askes (Persero), which is then referred to BPJS Kesehatan as the sole agency of the Social Security Agency (JKN) and followed up by Presidential Decree No. 12 of 2013 and Presidential Decree No. 111 of 2013 which has mandated that all Indonesian citizens must be incorporated in JKN program no later than January 1st, 2019.

In order to make JKN program is successful, this study examine about the probability of urban informal workers to participate in JKN program based on ten independent variables that are price stimulus, discount stimulus, payment period stimulus, precautionary motive, access motive in buying insurance, knowledge on financial planning which includes risk management, saving management, retirement planning, heirs planning, and cash flow management.

The study was conducted through direct interviews in Greater Jakarta to 150 informal workers which includes fixed wage earners and non-fixed wage earners, and non-wage earners or self-employed. The fieldwork was conducted in October-November 2014.

By using probit regression analysis, the results of this study indicate that four independent variables have significant impact to the probability of a person becomes a participant of JKN. They are stimulus discount, access motive, cash flow and heirs planning. Thus, the interventions against these factors can help to improve person's interest to the JKN program."

"Kepesertaan Atlet pada program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan pekembangan yang relatif baru dan muncul bersamaan dengan berlakunya Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menyatakan bahwa Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tulisan ini menganalisis bagaimana penyelenggaraan kepesertaan tersebut oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tujuan problem identification dan berbentuk preskriptif. Profesi atlet berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai, mengingat atlet memiliki potensi cedera yang tinggi selama beraktivitas, durasi karir yang cenderung singkat, dan adanya tantangan finansial saat memasuki masa pensiun. Dalam hal pelaksanaannya, BPJamsostek mengklasifikasikan profesi atlet dalam kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah. Kategori ini dianggap kurang tepat bagi Atlet Pelatda DKI Jakarta, dikarenakan hubungan antara Atlet Pelatda DKI Jakarta dengan KONI Provinsi DKI Jakarta memenuhi unsur hubungan kerja, dan dapat disebut sebagai hubungan kerja. Sehingga Atlet Pelatda DKI Jakarta lebih pantas untuk dikategorikan sebagai “Pekerja Penerima Upah” dan memperoleh manfaat sesuai kategori tersebut. Pada tanggal 26 September 2023, KONI Provinsi DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan BPJamsostek. Kerja sama tersebut memiliki tujuan utama memenuhi amanat UU Keolahragaan yang mengharuskan negara memberikan dukungan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para atlet. Akan tetapi, kerja sama tersebut masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah belum adanya upaya sosialisasi terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada atlet, beberapa atlet masih mendaftarkan diri mereka secara mandiri dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dipotong langsung dari honor bulanan atlet. Oleh karena itu, KONI DKI Jakarta perlu mengadakan sosialisasi dan melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi kerja dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Atlet Pelatda DKI Jakarta.

---

The participation of athletes in the employment social security program is a relatively new development that emerged concurrently with the enactment of Article 100 of Law Number 11 of 2022 concerning Sports, which states that athletes and sports performers are entitled to social security protection as part of the National Social Security System. This paper analyzes how this participation is organized by the Employment Social Security Agency or BPJamsostek, using doctrinal research methods with the objectives of problem identification and prescriptive analysis. Athletes are entitled to adequate employment social security, considering their high potential for injuries during activities, relatively short career duration, and financial challenges upon entering retirement. In practice, BPJamsostek classifies the athlete profession under the category of Non- Wage Workers. This categorization is considered inappropriate for DKI Jakarta Regional Training Center Athletes (Pelatda) because the relationship between them and the Jakarta Provincial Sports Committee (KONI DKI Jakarta) fulfills the criteria of an employment relationship and can be considered as such. Therefore, DKI Jakarta Regional Training Center Athletes are more suitable to be categorized as "Wage Workers" and receive benefits accordingly. On September 26, 2023, KONI DKI Jakarta signed a Cooperation Agreement with BPJamsostek. The main objective of this collaboration is to fulfill the mandate of the Sports Law, which requires the state to support the employment social security program for athletes. However, this collaboration still has several shortcomings, including the lack of efforts to socialize employment social security to athletes, some athletes registering independently in the program, and the deduction of social security contributions directly from athletes' monthly honorariums. Therefore, KONI DKI Jakarta needs to conduct socialization and fulfill its obligations as an employer by providing employment social security protection to DKI Jakarta Regional Training Center Athletes."

"Penelitian ini membahas tentang resiko kecelakaan kerja pada pekerja bukan penerima upah di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa setiap pekerjaan memiliki resiko potensial yang perlu diperhatikan dan dikendalikan. Faktor manusia menjadi penyebab utama kecelakaan kerja, dan situasi pandemi COVID-19 telah menyebabkan tekanan yang parah pada kesehatan mental dan fisik pekerja, meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak pekerja bukan penerima upah yang memiliki resiko kerja, kepemilikan jaminan kecelakaan kerja masih rendah. Penelitian ini menggunakan metode estimasi logistik dan menemukan bahwa tingkat resiko kerja berpengaruh positif terhadap kepemilikan jaminan kecelakaan kerja.

---

This research discusses the risk of work accidents among non-wage workers in Indonesia during the COVID-19 pandemic. In this study, it was found that every occupation carries potential risks that need to be considered and controlled. Human factors are the main cause of work accidents, and the COVID-19 pandemic has put severe pressure on the mental and physical health of workers, increasing the risk of work accidents. The results show that despite many non-wage workers having work-related risks, the ownership of work accident insurance remains low. This research uses logistic estimation method and finds that the level of work risk positively influences the ownership of work accident insurance."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan kebijakan dapat menunjang pelaksanaan administrasi kepesertaan. Proses pendaftaran peserta, perubahan data peserta, dan pengalihan data kepesertaan juga merupakan bagian dari sistem administrasi kepesertaan. Implementasi juga terlihat dari kesesuaian hasil proses administrasi yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga resmi dinyatakan sebagai peserta dengan diberikannya kartu peserta. Penambahan loket pendaftaran, perbaikan dan pengembangan aplikasi kepesertaan, dan penjadwalan rutin sosialisasi dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi kendala yang ada.

---

This paper discusses the implementation of the administrative system of participation in health BPJS Bogor District Office Operational Services. From this study, it was faound that the human resources, budget, infrastructure, information technology and policies to support the administration of membership. The registration process participants, change participant data transfer and membership data transfer is also part of the administrative system of membership. Implementation is also visible on the suitability of the results of the administrative process that starts from registration of participants to the registration booth, improvement and development of membership application and scheduling routine socialiation can be considered in overcoming the existing obstacles."