Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konstruksi gender yang didasarkan pada pandangan yang dikotomi berimplikasi pada perbedaan peran dan penggunaan ruang khususnya dalam konteks pekerjaan. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja menyebabkan perempuan mendapatkan pengawasan yang didasarkan pada norma kodrat perempuan karena berada di luar lingkungannya seperti berupa pengaturan jam malam dan beban ganda. Pengawasan tersebut membuat perempuan pekerja mengawasi tindakannya agar tetap sesuai dengan norma kodrat perempuan yang ada di masyarakat sebagai bentuk praktik performative regulation. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan metode observasi dan wawancara mendalam serta teknik hybrid yang menggabungkan pengumpulan data secara online dan offline untuk menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah perempuan pekerja di Gang Bebas, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor juga masyarakat sekitar sebagai informan pendukung. Hasil dari penelitian ini adalah dikotomi domain domestik dan publik menjadi tidak relevan dalam konteks perempuan pekerja. Pengawasan pada perempuan pekerja justru membuat mereka melakukan negosiasi dengan memiliki persepsi tersendiri terhadap domain domestik dan publik melampaui pandangan yang dikotomi sebagai bentuk produksi kekuasaan sehingga dapat berperan di domain publik dengan berbagai cara.

---

Gender construction based on a dichotomous view has implications for different roles and use of space, especially in the context of work. The involvement of women in the world of work causes women to receive supervision based on women's natural norms because they are outside their environment, such as setting curfews and double burdens. This supervision makes women workers monitor their actions so that they remain following the natural norms of women in society as a form of performative regulation practice. This study uses an ethnographic approach with in-depth observation and interview methods as well as a hybrid technique that combines online and offline data collection to adapt to the current Covid-19 pandemic situation. Research informants in this study were female workers in Gang Bebas, Kota Batu, Ciomas District, Bogor Regency as well as the surrounding community as supporting informants. The result of this study is that the dichotomy of domestic and public domains becomes irrelevant in the context of working women. Supervision of women workers makes them negotiate by having their perceptions of the domestic and public domains beyond the dichotomy view as a form of power production so that they can play a role in the public domain in various ways."

"Tiap masyarakat tentunya berbeda-beda dalam mengonstruksi seksualitas mereka dan hal tersebut tercermin pada norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Saya berusaha menjelaskan hubungan antara konstruksi masyarakat Mekarwaru tentang seksualitas perempuan dalam titik ini pengawasan dan pengaturan seksualitas kepada perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi, metode life-history, observasi partisipan, dan wawancara mendalam dengan melibatkan tidak hanya para perempuan sebagai subjek yang diawasi dan diatur, tapi juga orang tua, aparat desa, remaja Karang Taruna, serta masyarakat sekitar yang saya kategorikan menjadi gossipers sebagai bentuk triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian saya, ada dua hal yang menjadi alat untuk mengontrol seksualitas perempuan Mekarwaru, yakni pertalian rasa malu (kinship of shame) dan gosip. Rasa malu nyatanya tak dapat muncul begitu saja, tetapi diaktifkan menggunakan gosip. Tulisan ini juga ingin menunjukan bahwa aliran kekuasaan tidak melulu secara top-down ataupun bottom-up, tapi juga horizontal. Hal ini tercermin dari pelaksanaan apel malam serta bekerjanya pertalian rasa malu [kinship of shame] dan gosip sebagai praktik village biopower untuk mewujudkan performative regulation.

---

Each community constructs their ows sexuality, which could be reflected in their social norms that they carries and applies. Through this writing, I explained the connections between the social construction in the village of Mekarwaru regarding their women’s sexuality with the surveillance and sexuality regulation for women. I use ethnographic approach, life-history methods paired with participant observation and in-depth interview to not only the women as the subject that are being watched and regulated, but also their parents, village apparatus, Remaja Karang Taruna, and the community members that I categorizes as ‘the gossiper’ as a form of triangulation. My research shows that there’s two things that plays the role as a ‘tool’ to control Mekarwaru’s women’s sexuality, that are kinship of shame and gossip. The shame aspect could not stand by itself without the active role of gossip. Through this writing, I would also like to show that power flow is not as stagnant as ‘top-down’ or ‘down-top’, but could also be horizontal, which proven through the ’apel malam’ activity, and the work of kinship of shame with gossip as a practice of village biopower to manifest the performative regulation."

"Menilai risiko pajanan partikulat PM2.5 dilakukan pada pekerja di industri pengolahan batu kapur di Kecamatan Ciampea, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan besar risiko pajanan yang diterima oleh pekerja. Konsentrasi PM2.5 diukur secara langsung pada 12 titik tungku pembakaran di area pembakran dan data pola aktifitas pekerja dikumpulkan dengan kuesioner pada 50 pekerja. Konsentrasi PM2.5 tertinggi tercatat sebesar 1,141 mg/m3 dan terendah 0,065 mg/m3 dari 12 titik lokasi pembakaran. Perhitungan risiko memperlihatkan adanya kelompok berisiko pada kelompok pekerja di area tungku 1-7 (RQ > 1) sedangkan kelompok tidak berisiko lebih dominan pada area tungku 8-12 (RQ < 1). Meskipun konsentrasi PM2.5 masih dibawah nilai NAB Permenakertrans, lamanya aktifitas kerja meningkatkan risiko pada pekerja. Adanya perbedaan risiko disebabkan karena adanya perbedaan jenis bahan bakar yang digunakan pada setiap tungku. Minimalisasi risiko dilakukan dengan mengurangi waktu kontak dengan pemajan bisa dilakukan dengan menggunakan pengendalian administratif dengan cara mengatur lama pekerja per hari (tE) dan per minggu (fE).

---

Risk analysis of exposure to particulate matter PM2.5 was conducted on a group of workers at a limestone processing industry in the Ciampea District, West Java. This research was aimed to estimate the risk of PM2.5 exposure received by workers. PM2.5 was measured directly on 12 furnace burning point. Meanwhile workers activity pattern was collected using questionnaire to 50 workers. Highest concentration of PM2.5 was recorded at 1,141 mg/m3 and 0,065 lowest among 12 monitoring points. Risk calculation showed that there was risk group in furnace burning point 1-7 (RQ > 1), while the no-risk group was more dominant in the furnace burning point 8-12 (RQ <1). Although recorded PM2.5 concentration was lower than Permenakertrans threshold limit value, duration of working will increase the risk to workers health. Difference of risk value between each furnace area is caused kind of fuel used and type of fuel. Minimization of risk can be conducted by decreasing time of contact, administrative control by setting time of working per day or per week."

"ABSTRAKKeterkaitan politik, administrasi, dan organisasi ditekankan kepada keterkaitan desa-kota oleh Rondinelli 1985 . Penelitian ini menganalisis keterkaitan secara inter dan intra regional Kabupaten Bogor melalui pendekatan postpositivist dengan pengumpulan data kualitatif. Keterkaitan politik antara desa dan kota di Kabupaten Bogor secara eksternal dengan Kota Bogor saling mempengaruhi, sedangkan secara politik lokal kota Kecamatan Cibinong memiliki superioritas mempengaruhi desa-desa disekitarnya. Secara pola kewenangan desa-kota dipengaruhi oleh perundang-undangan yang ada seperti UU Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 6 Tentang Desa dan perda terkait aspek kewilayahan maupun agropolitan. Secara arus belanja pemerintah kedua wilayah baik Kabupaten Bogor dan Kota Bogor tidak saling ada perhatian membangun wilayah hinterland nya, secara lokal municipalities Cibinong memiliki peran kuat sebagai pusat anggaran. Pada aspek transaksi antar yurisdiksi pemerintah kedua wilayah antara Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor sangat saling tergantung karena spesialisasi wilayah masing-masing. Secara organisasi baik struktur dan ketergantungan organisasi, secara sosio-politis tentu sangat tergantung perundang-undangan, namun secara ekonomi kedua wilayah sangat tergantung dengan spesialisasi khusus antar wilayah. Selain itu Cibinong secara struktur ekonomi dan pelayanan merupakan wilayah dengan fasilitas terlengkap di kawasan Kabupaten Bogor.

---

ABSTRACTPolitical, administrative, and organizational linkages are emphasized in rural urban linkage by Rondinelli 1985 . This research analyzes inter and intra regional linkages of Bogor Regency through a postpositivist approach with qualitative data collection. Political linkages between rural and urban areas in Bogor externally with Bogor city influence each other, while the local political basis Cibinong district town of superiority affect surrounding villages. In the pattern of rural urban authority is influenced by existing legislation such as UU No. 23 on Local Government, UU No. 6 On Village and related regulations and Agropolitan territorial aspect. In the flow of government expenditures both regions of Bogor and Bogor are not mutually concerned about building their hinterland area, locally Cibinong municipalities have a strong role as a budget center. In the aspect of transactions between the jurisdictions of the two regions between Bogor regency with Bogor City is highly interdependent because of the specialization of their respective areas. Organizationally, organizational structure and dependence, socio politically, is highly dependent on legislation, but economically both regions are highly dependent on specialization among regions. In addition Cibinong is an economic structure and service is the region with the most complete facilities in the area of Bogor Regency.rural urban linkage politics administration organization Bogor District Bogor City agropolitan , spatial region local government. "

"Dunia motor di Indonesia identik dengan kaum laki-laki. Pada umumnya, keterlibatan perempuan di dalam dunia motor atau biasa dikenal dengan istilah Lady Biker mendapat label dari masyarakat sebagai perempuan maskulin yang memiliki sifat kelelakian, keberanian, kekuatan, kegarangan dalam berpakaian dan berpenampilan. Padahal seorang Lady Biker menunjukkan sisi feminin dan masih menjalankan kodratnya selayaknya seorang perempuan, seperti masih mengenakan rias wajah dan melakukan perawatan kecantikan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Lady Biker di dalam komunitas MotoLadies Indonesia maupun saat berada di jalan menampilkan identitas mereka melalui atribut keselamatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang mencakup wawancara mendalam dan observasi partisipan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengenakan atribut keselamatan, membuat identitas gender mereka jadi tersamarkan. Ini berkaitan dengan cara pandang mereka mengenai tubuh dan penampilan berpakaian berdasarkan konsep gender feminin dan maskulin yang sudah tertanam di dalam diri mereka. Penelitian ini menemukan bahwa Lady Biker mengenakan helm sebagai “casing” atau tameng untuk menunjang performance mereka di masyarakat. Identitas mereka kemudian tidak terlepas dari tindakan performatif seperti yang dijelaskan Butler (1988), yang terus dilakukan secara berulang pada community stage dan daily stage.

---

The world of motorbikes in Indonesia is synonymous with men. In general, the involvement of women in the world of motorbikes or commonly known as Lady Biker is labeled by the community as masculine women who have male characteristics, courage, strength, ferocity in dress and appearance. Even though a Lady Biker shows her feminine side and still carries out her nature like a woman, like still wearing make- up and doing beauty treatments. This study aims to describe how Lady Biker in the Indonesian MotoLadies community as well as on the road displays their identity through safety attributes. This study uses a qualitative method with an ethnographic approach that includes in-depth interviews and participant observation. The results of this study indicate that wearing safety attributes will disguise their gender identity. This has to do with the way they look at their bodies and their appearance in clothes based on the concept of feminine and masculine gender that has been embedded in them. This study found that Lady Biker wore a helmet as a "casing" or shield to support performance theirin society. Their identity is then inseparable from performative actions as explained by Butler (1988), which continues to be repeated on the community stage and the daily stage."

"Penelitian ini membahas tentang ekonomi moral pengrajin bunga kayu Kota Batu sebagai peasant. Saya menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengrajin sebagai peasant memiliki ekonomi moral yang sama dengan petani. Kehidupan ekonomi pengrajin memiliki keterkaitan dengan kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat Kota Batu yang memiliki sejarah sebagai masyarakat petani agrikultural. Selama pengrajin memiliki ikatan sejarah dengan masyarakat petani, memiliki hubungan kekerabatan dan emosional sebagai satu Karuhun, adat-istiadat yang sama dengan petani, menjalankan tradisi yang sama dengan petani, memiliki pola pengaturan sosial yang sama dengan petani, ketergantungan secara sosial dan ekonomi seperti petani, sebagai peasant, pengrajin memiliki ekonomi moral yang sama dengan petani. Penelitian ini penting untuk melihat keterkaitan antara ekonomi moral pengrajin dengan ekonomi moral petani.

---

This research is about the moral economy of Kota Batu's wooden flower craftsmen as a Peasant. I used the qualitative approach which is descriptive in this research. Data gathering is conducted by observation, interview, and literature studies. This research concluded that craftsmen as peasant has the same moral economy as peasant agriculture. The life of these craftsmen is connected with culture and social life of Kota Batu community who have historical background as agricultural peasant society. As far as the craftsmen have historical connection with peasant community, have some kind of kinship and emotional ties as a singe ancestor, the same custom with peasants, running same tradition with peasants, have a pattern of social arrangements with peasants, social and economic dependence like peasants, thus as peasant, the craftsmen has the same moral economy as the peasants. This research is important to look at the the connectedness between moral economy of the craftsmen with the moral economy of the peasant."

"Penelitian ini mempelajari posisi perempuan kepala keluarga sebagai petani penggarap tak bertanah yang mengalami eksklusi berlapis dan posisinya dalam perjuangan atas tanah di lahan eks HGU Perkebunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan kerangka teori ekologi politik feminis, teori kuasa atas eksklusi, dan teori feminis tentang keadilan sosial. Subyek utama penelitian ini adalah perempuan kepala keluarga tak bertanah di Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar petani di desa ini adalah petani penggarap. Situasi di Desa Nanggung merupakan representasi terjadinya ketimpangan struktur kepemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria dimana tanah yang dimiliki masyarakat, termasuk di dalamnya area pemukiman, sesungguhnya hanya 23 persen dari total wilayah desa. Sebagian besar tanah di desa ini merupakan tanah negara yang penguasaan pengelolaannya berada di tangan perusahaan swasta pemegang HGU perkebunan PT. Hevindo dan pengusahaan negara bidang kehutanan Perhutani.Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga tak bertanah mengalami eksklusi berlapis yakni pada ranah keluarga inti, keluarga besar, komunitas, warga desa, organisasi pendamping, dan negara. Eksklusi berlapis di tingkat keluarga inti, keluarga besar, dan komunitas menyebabkan perempuan kepala keluarga tak bertanah ditinggalkan dalam perjuangan memperoleh akses atas tanah yang diupayakan organisasi tani setempat dengan memanfaatkan program Tanah Obyek Reforma Agraria TORA . Di sisi lain, program yang merupakan bagian dari kebijakan nasional tentang reforma agraria tidak menempatkan petani perempuan, apalagi petani perempuan kepala keluarga tak bertanah sebagai subyek kebijakan.

---

This research studied the position of women heads of household as landless peasants who faces multi layer exclusions and their position within struggle over land in the ex plantation concession land. This research used qualitative approach and adopts feminist political ecology theory, the power of exclusion theory, and feminist theory of social justice. Primary subjects of this research are landless women heads of household in Nanggung Village, Nanggung Sub District, Bogor Regency, West Java Province. Most of villagers are tillers. Situation in Nanggung Village is representation how agrarian injustice where only 23 percent of total village lands owned by its inhabitants in form of housing area. The rest of lands in this village is considered by state lands, controlled by private plantation company namely PT. Hevindo and state forestry company namely Perhutani.This research showed that landless women heads of household face multi layer exclusions on main family, large family, community, villagers, NGOs, and state. Multi layer exclusions on main family, large family, and community ignored on struggle over land by local peasants organization which used Land Object of Agrarian Reform TORA program. On the other hand, program that is part of national government policy of agrarian reform have neglected women peasants, especially landless women heads of household as subject of these policy. "

"Penelitian ini tentang strategi survival buruh perempuan dalam memenuhi perekonomian keluarga yang dibahas dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah kemiskinan yang telah menjadi masalah sosial dan diperburuk oleh munculnya pandemi Covid 19. Indonesia memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi dan kenaikan angka tersebut bertambah ketika Covid 19 melanda. Peningkatan kemiskinan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena konsep kemiskinan erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Urgensi dilakukan penelitian ini yaitu buruh perempuan sebagai kelompok rentan akan kemiskinan dan perlu menghadapi situasi baru saat munculnya Covid 19 yang membuat perekonomian kelurga terpuruk. Kemiskinan yang dialami buruh perempuan dan keluarganya menyebabkan kesejahteraan ekonomi keluarga menurun. Sebagai alat untuk mencapai pembangunan, kesejahteraan sosial memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara menyeluruh termasuk kemandirian dalam ekonomi. Sebagai kelompok rentan, banyak perempuan yang telah berkeluarga memilih bekerja karena himpitan ekonomi. Sektor informal menjadi pilihan perempuan bekerja karena tidak dituntut tingkat pendidikan dan keahlian, termasuk perempuan pekerja batu bata di desa Jetis. Tujuan dari skripsi ini yaitu membahas tentang kontribusi buruh perempuan dalam perekonomian keluarga, dampak pandemi Covid 19 terhadap pekerjaan dan ekonomi keluarga serta strategi bertahan yang dilakukan buruh perempuan dalam memenuhi perekonomian keluarga saat pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi dan wawancara. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling. Penelitian ini dilaksanakan pada rentang waktu Oktober 2021-Juni 2022 di desa Jetis. Informan pada penelitian ini berjumlah sebelas orang yang terdiri dari lima orang buruh perempuan sebagai informan pokok, lima orang suami dari buruh perempuan, dan seorang pemilik industri sebagai informan tambahan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perempuan berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga khususnya pada kebutuhan makan. Sedangkan kebutuhan terkait pendidikan anak, dana sosial, setoran bulanan/mingguan, dan pengeluaran terduga di penuhi oleh suami. Kemunculan pandemi Covid 19 berdampak terhadap pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan buruh perempuan. Pada bidang pekerjaan, penjualan batu bata menurun dan buruh perempuan menjadi jarang bekerja sehingga pendapatan yang dihasilkan menurun. Menurunnya pendapatan membuat beberapa kebutuhan sulit terpenuhi. Strategi survival yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga disaat pandemi beragam, beberapa diantaranya yaitu meminjam uang kepada saudara/pemilik industri/bank, menekan pengeluaran keluarga, dan melakukan pekerjaan sampingan.

---

This study is about the survival strategy of female workers in fulfilling the family economy, which is discussed from the discipline of social welfare. This research is motivated by the problem of poverty which has become a social problem and was exacerbated by the emergence of the Covid 19 pandemic. Indonesia has a fairly high poverty rate and the increase in this number increased when Covid 19 hit. Increasing poverty will have an impact on people's welfare because the concept of poverty is closely related to social welfare. The urgency of this research is that female workers are a vulnerable group to poverty and need to face new situations when the emergence of Covid 19 which made the family economy slump. Poverty experienced by women workers and their families causes the economic welfare of the family to decline. As a tool to achieve development, social welfare has a goal, namely to improve the welfare of the community through improving the quality of human resources as a whole, including independence in the economy. As a vulnerable group, many women who have families choose to work because of the economic squeeze. The informal sector is the choice of women to work because they are not required to have a level of education and expertise, including female brick workers in Jetis village. The purpose of this thesis is to discuss the contribution of women workers in the family economy, the impact of the Covid 19 pandemic on work and the family economy as well as the survival strategies carried out by women workers in fulfilling the family economy during the Covid 19 pandemic. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques, namely documentation studies and interviews. The informant selection technique in this research is purposive sampling. This research was conducted in the period October 2021-June 2022 in the village of Jetis. There were eleven informants in this study, consisting of five female workers as main informants, five husbands of female workers, and an industrial owner as additional informants. The results of the study concluded that women contributed to the fulfillment of family needs, especially the need for food. Meanwhile, the needs related to children's education, social funds, monthly/weekly deposits, and unexpected expenses are met by the husband. The emergence of the Covid 19 pandemic has an impact on the work and fulfillment of the needs of female workers. In the field of work, sales of bricks declined and female workers became less likely to work, resulting in lower incomes. Declining income makes some needs difficult to meet. The survival strategies they did to meet the family's economic needs during the pandemic varied, some of which were borrowing money from relatives/industrial owners/banks, suppressing family expenses, and doing side jobs."

"ABSTRAKTulisan ini membahas tentang implementasi kebijakan dalam konteks proses produksi dan reproduksi ruang di salah satu RPTRA yakni di Duri Pulo, Jakarta Pusat. Konsepsi ruang publik yang digagas pemerintah cenderung homogen sementara publik pun memiliki kebebasan untuk memaknai ruang publik dengan cara mereka masing-masing. Saya menggunakan teknik pengamatan, wawancara serta melibatkan diri dalam keseluruhan prosesnya untuk membantu dalam pengumpulan data secara holistik dari berbagai sudut pandang. Internalisasi nilai melalui praktik governmentality ternyata bergesekan dengan pemaknaan masyarakat yang mempersepsikan ruang sebagai embodied space mereka. Hal ini memunculkan fakta bahwa publik tidak bisa disimplifikasi menjadi satu entitas yang seragam dan ruang bukanlah perihal teknis belaka.

---

ABSTRACTThis paper is intended to discuss about policy implementation in production and reproduction process context at one of the Child Friendly Integrated Public Spaces RPTRA at Duri Pulo, Central Jakarta. Public spaces conception which initiated by the government tend to be homogeneous meanwhile public has a freedom to interpret public space on their own. I used observation techniques, interviews and engaged myself in whole process to assist in the data collection holistically from various points of view. Values internalization through the governmentality practice apparently against the public rsquo s meaning of public space that perceived space as their embodied space. This raises the fact that public cannot be simplified into unified entity and space is not merely a technical matter."