Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan pajak dalam kondisi divestasi terpaksa. Objek penelitian ini, sebuah perusahaan gadai swasta, melakukan pemisahan usaha untuk mematuhi peraturan pemerintah yang baru. Proses pemisahan usaha melibatkan pengalihan aset dan liabilitas ke beberapa perusahaan baru yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama. Pengalihan aset dan liabilitas akan memiliki konsekuensi pajak berdasarkan undang-undang perpajakan di Indonesia, meskipun tujuan pengalihan adalah untuk mematuhi peraturan pemerintah. Dengan menggunakan Scholes-Wolfson Framework, penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai efisiensi pajak terbesar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalihan aset dan liabilitas melalui sell-off adalah metode divestasi yang paling optimal, karena memiliki pajak yang lebih rendah daripada mekanisme pengurangan modal. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan harus memperhitungkan kewajiban pajak masa depan dalam melakukan perencanaan pajak.

---

This research aims to evaluate tax planning under a forced divestiture condition. The object of this study, a private pawn company, carried out a business separation in order to comply with the new government regulation. The business separation process involves the transfer of assets and liabilities to several new companies owned by the same shareholders. The transfer of assets and liabilities will have tax consequences under the Indonesian tax law, despite the purpose of the transfer was to comply with government regulation. Using the Scholes-Wolfson framework, this study applies case study method to analyze the tax planning conducted by a company to achieve greatest tax efficiency. The results of this study show that the transfer of assets through sell-off is the most optimal method of divestiture, for it has a lower tax levied than the capital reduction mechanism. The results of this study also suggest that companies had to account for future tax liability in doing tax planning."

"PT X sebagai sebuah perusahaan outsourcing berusaha mencapai efisiensi biaya dengan cara mengevaluasi beban pembayaran pajaknya untuk melalui perencanaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak yang diterapkan PT X dalam upaya untuk efisiensi beban Pajak Penghasilan Badan, menganalisis manfaat dari perencanaan pajak, dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat perencanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT X menerapkan perencanaan pajak eksternal yaitu perencanaan pajak dengan jasa konsultan, terdapat manfaat setelah perencanaan pajak diterapkan dari segi biaya yaitu dapat meminimalkan beban pajak dan dari segi administrasi yaitu dapat melakukan penghematan waktu.

---

PT X as an outsourcing company strives to achieve cost efficiency by evaluating its tax burden through tax planning. This study aims to analyze the tax planning that applied by PT X in an effort to efficiently Corporate Income Tax Burden. The research used a qualitative approach. In addition, the data collection techniques used were in depth interviews, documentation and literature research. The results of this study indicate that PT X applying external tax planning which is tax planning with consultant services. There are benefits after tax planning is applied in terms of cost that is to minimize the tax burden and in terms of administration that can make time savings."

"The management's interest to apply tax planning in tax assessment for foundation is one of the strategy to decline the rate of resources' wasting. It has to be done under great care, for the foundation has to know and understand tax laws in order to assess an effective tax planning as intended in the foundation's goals.The evaluation of the Tax Decision No-87/PM 1995 dated October 10, 1995 on Revenues and Expense Treatment on Fund of Bulding Construction and Education Facility for Foundation or the Same Organization related in Education. Then the Amendment of Law Number 7 Year 1983 on Income Tax which has previously treated the revenues of the foundation from earnings and activities solely for general purpose (social purpose) is excluded on income tax objects. The Last Amendment of Tax Law Number 17 Year 2000 is no longer treated revenuses excluded from Tax Objects. Therefore, the result of this amendment is if the foundation has gains resulted from revenues included as tax objects deduced with deductible expense, it is to become the income tax objects.The scope of evaluation done in Yayasan Pendidikan STIE ?AB? Jakarta? is limited in Corporate Income Tax from 2001-2004. The methodological research used in this evaluation is the descriptive analysis with qualitative approach, and the data collection method used is library and field researches.The evaluation concludes the use of gains on the addition of foundations' facilities to decrease taxable income. The method, not only can it be used to avoid the high tax rate, it can also be used to maximize fiscal axpense through depreciation, so the foundations? taxable income is on the range of the lowest tax rate (10%). Hence, the income tax is low and the wasting of the foundations' resources can be reduced."

"Penelitian ini terdiri dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian ini melakukan penelitian kualitatif yaitu wawancara dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan program inklusi pajak dan persepsi Direktorat Jenderal Pajak tentang pengetahuan pajak publik dan pendidikan pajak publik. Menurut DJP, pengetahuan pajak publik masih kurang. Dalam hal pendidikan pajak, dikatakan bahwa pendidikan pajak masih belum terstruktur. Untuk mengatasi masalah ini, DJP mengimplementasikan program inklusi pajak untuk 30-45 tahun ke depan. Selain penelitian kualitatif, penelitian ini juga melakukan penelitian kuantitatif, yaitu metode survei kuesioner pada siswa di Indonesia dengan tujuan mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan terkait dengan tingkat pengetahuan perpajakan, persepsi siswa mengenai pentingnya pendidikan pajak , dan persepsi siswa tentang perlunya pendidikan pajak di antara siswa yang telah menerima pendidikan pajak dan siswa yang belum menerima pendidikan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang telah menerima pendidikan pajak dan siswa yang belum menerima pendidikan pajak dalam hal tingkat pengetahuan pajak. Terkait dengan persepsi tentang perlunya pendidikan pajak, ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang telah menerima pendidikan pajak dan belum menerima pendidikan pajak.

---

This research consists of qualitative research and quantitative research. This study conducted a qualitative study, namely an interview with the Directorate General of Taxes related to the tax inclusion program and the perception of the Directorate General of Taxes about public tax knowledge and public tax education. According to DGT, public tax knowledge is still lacking. In the case of tax education, it is said that tax education is still not structured. To overcome this problem, DGT implemented a tax inclusion program for the next 30-45 years. In addition to qualitative research, this study also conducts quantitative research, which is a questionnaire survey method for students in Indonesia with the aim of knowing the presence or absence of significant differences related to the level of taxation knowledge, students perceptions of the importance of tax education, and students' perceptions of the need for tax education among students who have received tax education and students who have not received tax education. The results show that there are significant differences between students who have received tax education and students who have not received tax education in terms of the level of tax knowledge. Regarding perceptions about the need for tax education, there are significant differences between students who have received tax education and have not received tax education."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengenaan pajakpenghasilan pasal 23 atas jasa proyek iklan dan film pada rumah produksi PTABC berserta menganalisis perencanaan pajak pada pengenaan PPh Pasal 23.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah dilakukanpenelitian, hasilnya adalah terjadi perbedaan pemahaman atas dasar pengenaanPPh Pasal 23 yaitu dikenakan atas bruto dan imbalan. Untuk menghindariterganggunya alur kas sebaiknya dilakukan perencanaan pajak denganmenegaskan kesepakatan yang konsisten dan memanfaatkan Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2013 sehingga dapat dikenakan PPh Final apabila memenuhipersyaratan yang berlaku.

---

ABSTRAKThis research was conducted in order to analyze the income taxationimplementation of article 23 for commercial and movie services project atproduction house PT ABC along with analyzing the imposition of tax planningIncome Tax Article 23 . The methods used in this research is qualitative. Afterdoing research, the result is there is a difference of understanding on the basis ofIncome Tax Article 23, namely the imposition of income tax imposed on gross andfee. To avoid disruption of cash flow tax planning should be done with theconsistent agreement confirms and take advantage of Peraturan PemerintahNomor 46 Tahun 2013 so may be subject to final income tax if it meets theapplicable requirements."

"Peningkatan realisasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia diimbangi dengan peningkatan utang luar negeri. Utang luar negeri dengan afiliasi dapat digunakan untuk penghindaran pajak, yakni dengan memaksimalkan biaya bunga pinjaman dan menurunkan laba kena pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No.169/PMK.01/2015 yang mengatur ketentuan rasio utang dan modal perusahaan (rasio DER) sebesar 4:1. Dalam penelitan ini disimpulkan bahwa rasio DER dalam PMK No.169/2015 ditentukan dengan data SPT yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dan benchmark dari negara lain. Alasan adanya pengecualian industri dalam peraturan tersebut adalah struktur modal industri tersebut didominasi oleh utang dan sudah diatur oleh ketentuan peraturan lain seperti Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian lain. Jika dibandingkan thin capitalization rules Indonesia dan Tiongkok, Indonesia membutuhkan escape rules seperti Tiongkok agar thin capitalization rules tidak terlalu ketat terhadap struktur modal perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya pendekatan thin capitalization rules Indonesia dikombinasikan dengan arm‟s length principle seperti di Tiongkok, dan industri yang dikecualikan dari rasio 4:1 segera diatur serta industri infrastruktur segera diatur definisi dan kriterianya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan memperoleh data dari wawancara mendalam kepada narasumber terkait dan studi kepustakaan.

---

Realization of Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia is increased, but this increasing is aligned with foreign debt. Foreign debt from affiliated company may be used to avoid tax by maximizing interest expense and reducing taxable income. To overcome that situation, Minister of Finance issued PMK No.169/PMK.01/2015 which regulates provision of Taxpayer's debt to equity ratio (DER) in the amount of 4:1. In this research, debt equity ratio in PMK No.169/PMK.01/2015 was set by Taxpayer's Tax Review which is collected by Directorate General of Tax and benchmark from other countries. The reason why there are exceptional of industries in the rules are the industries have capital structure which is dominated by loan and DER's the industries have been regulated by other Ministers and Financial Services Authority. Then, if Indonesia's thin capitalization rules is compared with Tiongkok, Indonesia needs escape clause as Tiongkok so that Indonesia's thin capitalization rules is not too rigid with company's capital structure. Therefore, approach of Indonesia's thin capitalization rules is combined with arm's length principle as well as Tiongkok, and excluded industries in PMK No.169/PMK.010/2015 should be regulated soon and also industrial infrastructure should be regulated the definition and criterias more detail. This research uses qualitative descriptive research method and collects the data through deep interview and study of literature."

"The government's vision of taxes--a spirit of encouraging an increase in revenue from the sector of taxes--will of course give significant influence on any corporate taxpayer in fulfilling its tax obligations. It is particularly because the corporate taxpayer will certainly aim at the interests in its income (operating profit) and smooth corporate cash flow that will eventually be accounted for to the company owner.Law Number 7 of 1983 on Income Tax lays down that the income of a foundation from capital and operational activities that are 'solely for public benefits, namely social interests, is exempted as an income tax object. By amendment to Law Number 7 of 1983 on Income Tax, lastly amended to become Law Number 17 of 2000, the income exempted from the Tax Objects is no longer regulated. Accordingly, if a foundation has any surplus or profit obtained from the income being a tax object, the surplus or profit will, after being deducted by the allowable cost, be subject to Income Tax.The subject matter of this survey is how the tax planning in the XYZ Foundation is realized. Has the Tax Planning complied with the tax regulations, and can the tax planning reach the foundation's objectives?The objectives of this Survey are to illustrate and describe the realization of the tax planning in the XYZ Foundation, analyze and explain the realization results of the tax planning complying with the tax regulations as well as to explain and describe steps in an effort to improve the future tax planning in reaching the foundation's objectives.The methodology of survey adopted in this thesis writing is a descriptive method of analysis with data collection techniques in the form of bibliographical study and field study. The analysis performed is qualitative by nature.From the analysis results, it is found that the tax planning in the XY'Z Foundation has applied a tax regulation governing use of surplus fund for facilities and infrastructure to avoid any tax rate and imposition. Apart from being able to avoid the imposition of a high tax rate, the method can also maximize the fiscal cost by depreciation so that the Foundation's taxable income is subject only to a lowest tax rate, that is 10%. All tax obligations as a form of tax planning have been performed. It is to anticipate and cope with administrative requirements in tax obligations.A conclusion drawn from this survey is that the realization of the tax planning, tax obligations and tax control of the XYZ Foundation can reduce tax obligations. This is evident from the small taxable income and the optimum use of surplus fund for facilities and infrastructure not harming the foundation's cash flow so as to support the achievement of objectives.A recommendation-given by the survey is that it is necessary to improve human resources within the XYZ Foundation in order that the future tax planning will be more effective and will continuously keep up with the ever-changing tax regulations."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perencanaan pajak atas restitusi PPN pada PT BAP-WASKITA-WIKA KSO. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah upaya perencanaan pajak atas restitusi PPN pada PT BAP-WASKITA-WIKA KSO sangat tidak memadai, yang mengakibatkan buruknya sistem administrasi PPN khususnya dalam proses restitusi PPN, seperti: 1 terjadinya keterlambatan penyampaian Faktur Pajak Masukan beserta kelengkapan dokumen dari salah satu tim/divisi proyek; dan 2 adanya kesalahan dalam pemilihan rekanan. Selain itu, kurangnya pengetahuan atau pemahaman akan ketentuan dan peraturan perpajakan mengakibatkan adanya kesalahan dalam menerbitkan Faktur Pajak Keluaran serta minimnya upaya perlawanan yang dilakukan pada saat dan setelah proses pemeriksaan, seperti menyetujui seluruh koreksi atas temuan pemeriksaan dan menerima begitu saja Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKB yang diterbitkan. Pada akhirnya, ketiadaan perencanaan pajak yang memadai atas restitusi PPN menimbulkan adanya sanksi administrasi pajak berupa kenaikan, pembayaran pokok, dan bunga yang jumlahnya cukup material. Sanksi tersebut dikenakan berdasarkan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the efforts of tax planning on VAT refund in PT BAP WASKITA WIKA KSO. This research use qualitative approach with descriptive research type. It concluded the tax planning efforts on VAT refund in PT BAP WASKITA WIKA KSO are inadequate, it causing poor VAT administration system especially in VAT refund process, such as 1 delay in submitting the Input Tax Invoice along with the completeness of documents from one of the project rsquo s team or division and 2 mistake in choosing partners or suppliers. Moreover, the deficient of knowledge and understanding of tax laws and regulations lead to error in issuing Output Tax Invoice as well as the lack of counter measures carried out during and after the tax examination process, such as approving all corrections made on tax examination findings and just accepting the Tax Underpayment Assessment Letter SKPKB issued. In the end, the absence of adequate tax planning on VAT refund lead to the administrative tax sanctions such as increase in amount, principal payment, and interest in significant amount. The sanctions are imposed under Article 13 paragraph 3 and Article 19 paragraph 1 of the Law of General Provisions and Tax Procedures Number 6 of 1983 as lastly amended by Law Number 16 of 2009."