Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab dibutuhkannya Levers of Control (LoC) sebagai Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) dan menganalisis cara implementasi LoC sebagai SPM dalam kegiatan pengawasan kepatuhan WP terkait Transfer Pricing pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Untuk itu instrument penelitian yang digunakan adalah studi dokumen, kuisioner, dan wawancara mendalam. Untuk menganalisis penyebab dibutuhkannya LoC sebagai SPM digunakan Teori Keagenan, dan rerangka yang digunakan dalam menyusun SPM tersebut adalah LoC. Penelitian ini menemukan bukti bahwa terjadi permasalahan keagenan dalam kegiatan pengawasan kepatuhan WP terkait TP dan ketidakmampuan SPM yang sudah ada untuk mengatasi permasalahan keagenan tersebut sehingga menyebabkan perlunya LoC sebagai SPM. Selain itu, berdasarkan kondisi yang ada, LoC dapat diterapkan pada Kanwil DJP Jakara Selatan II sebagai rerangka SPM untuk mengendalikan kegiatan pegawasan kepatuhan Wajib Pajak terkait TP yang dilakukan oleh AR, karena LoC tidak hanya fokus pada penilaian kinerja saja, tetapi dapat memberikan keseimbangan antara kontrol dan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapabilitas dan komitmen para AR selaku agent.

---

This study aims to find out the cause of the need for Levers of Control (LoC) as a Management Control System (MCS) and analyze how to implement LoC as an MCS in taxpayer compliance supervision activities related to Transfer Pricing at the South Jakarta II DGT Regional Office. The approach used in this research is a qualitative approach with a case study research strategy. For this reason, the research instruments used are document studies, questionnaires, and in-depth interviews. Agency theory is used to analyze the causes of the need for LoC as MCS, and the framework used in designing the MCS is LoC. This study found evidence that there were agency problems in taxpayer compliance supervision activities related to TP and the inability of the existing MCS to overcome these agency problems, which led to the need for LoC as MCS In addition, based on existing conditions, LoC can be applied to the South Jakarta II DGT Regional Office as a MCS framework to control taxpayer compliance supervision activities related to TP carried out by AR, because LoC does not only focus on performance appraisal, but can provide a balance between control and empowerment that can increase the capability and commitment of AR as agents."

"Untuk mempermudah mencapai tujuan strategisnya, DJP mengeluarkan surat edaran yang berisi panduan penggunaan CRM (Compliance Risk Management) pada administrasi perpajakan di Indonesia pada tahun 2019. Surat edaran tersebut mendorong penggunaan CRM pada beberapa fungsi perpajakan. Pada tahun 2021, DJP memperbaharui surat edaran tersebut dengan menambahkan penggunaan business intelligence (BI) dengan harapan dapat meringankan masalah yang sangat umum pada perpajakan, yaitu kepatuhan. Penelitian ini dibuat untuk mengevaluasi apakah CRM yang telah dibantu dengan BI mampu meningkatkan kepatuhan materiil wajib pajak. Penelitian ini berbentuk studi kasus kualitatif yang akan mengevaluasi fungsi pemeriksaan dan pengawasan. Sumber data didapatkan dari wawancara dengan praktisi yang memiliki keahlian dan telah mengalami langsung penggunaan CRM di lapangan. Selain itu, data berupa beberapa gambar dan grafik juga didapatkan untuk melengkapi penelitian. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, namun data juga didapatkan dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada langsung dibawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur (single-embedded type). Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik William Dunn yang diantaranya mengevaluasi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan kelayakan. Penelitian ini menampilkan pandangan-pandangan para pelaksana fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam menjalankan tugasnya di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan dari evaluasi CRM di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur. Penelitian ini juga mengungkap beberapa saran dari pelaksana fungsi pemeriksaan dan pengawasan mengenai harapan dan perkembangan CRM di masa depan. Penelitian ini bersifat subjektif sehingga membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan instrumen penelitian lain atau melakukan penelitian dengan pendekatan penelitian lain untuk mendapatkan pandangan yang berbeda dan lebih objektif.

---

To achieve the organization’s strategic objectives, the Directorate General of Taxation (DGT) issued a Compliance Risk Management (CRM) guidance for tax administration in 2019. The guidance encourages CRM application on several taxation functions. In 2021, the DGT renewed the CRM guidance by adding a business intelligence application to lighten one of the most common issues in taxation, namely, compliance. This research is conducted to evaluate if CRM, with business intelligence support, manages to increase taxpayer compliance. This is a qualitative case study research evaluating supervisory and inspection functions. Data sources were obtained through interviews with experienced practitioners. Furthermore, pictures were also obtained as a complementary to the research. This research was conducted at East Jakarta’s DGT Regional Office, however, some data were also obtained from several small taxpayer offices directly under East Jakarta’s DGT Regional Office (single-embedded type case study). The evaluation was conducted using William Dunn’s policy evaluation criteria, namely, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Appropriateness. This research displays supervision and inspection function tax officers’ view on CRM’s impact on their tasks, concluding CRM’s evaluation on East Jakarta’s Regional Office. This research will also reveal some suggestions/recommendations from the informants concerning future CRM progression. As qualitative research is subjective, the next researcher is suggested to try another research method to gain wider insights and produce a more objective result."

"Tesis ini membahas tentang analisis pengaruh pengetahuan, sikap, norma subjektif dan kendali perilaku atas integrasi zakat dan pajak terhadap Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Muslim, dalam hal ini penelitian fokus pada kebijakan untuk menjadikan zakat sebagai pengurang pajak.Penelitian dilakukan terhadap 185 responden di wilayah Tangerang Selatan yang merupakan wajib pajak KPP Pratama Serpong, Tangerang Selatan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan program SPSS 13. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh (signifikansi) yang positif pada faktor pengetahuan, sikap, norma subjektif maupun kendali perilaku atas integrasi zakat dan pajak terhadap intensi kepatuhan wajib pajak muslim. Hasil pengujian secara statistik menunjukkan adanya kontribusi pengaruh dari keempat faktor tersebut sebesar 52,5% terhadap Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Muslim, sedangkan 47,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian. Dengan adanya kontribusi pengaruh yang besar tersebut, seharusnya kebijakan zakat sebagai pengurang pajak segera diterapkan karena berpeluang menambah potensi penerimaan pajak sebagai dampak dari intensi kepatuhan pajak yang lebih baik.

---

The objective of this thesis is analyze the influences of Knowledge, Attitude, Subjective Norm and Perceived Behavioral Control about Integration of Zakat and Tax towards Tax Compliance Intention of Moslem Taxpayer. This research has 185 random sample (purposive sampling) from Taxpayer in South Tangerang as regionalof Serpong Tax Office.

This research results that there is positive and significant influences of Knowledge, Attitude, Subjective Norm and Perceived Behavioral Control about Integration of Zakat and Tax towards Tax Compliance Intention of Moslem Taxpayer, with contribution is 52,5%. This results indicate that the policy about zakat as tax credit must be applied soon, in order to increase the potential effect of moslem taxpayer intention and further, increasing of government revenue from tax."

"Skripsi ini menganalisa strategi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua mengelola kepatuhan dari wajib pajak terdaftar dan melihat peranan Akuntan Publik terkait kepatuhan pajak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa co-operative compliance strategy adalah cara yang paling sesuai dalam mengelola kepatuhan pajak, namun butuh beberapa perubahan mengingat kegiatan yang dijalankan masih belum efektif meskipun sudah positif dalam mengelola kepatuhan pajak dan penerimaan pajak; dan dari sisi Akuntan Publik agar terus mempertahankan kualitas kinerja serta independensinya agar dapat memberikan opini yang sesuai mengingat pentingnya opini Akuntan Publik bagi kepatuhan pajak.

---

The focus of this study is to analyze the strategy used by the Tax Office of the Large Taxpayers II in managing tax compliance of Large Taxpayers and knowing the role of Public Accountant related to the tax compliance. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study conclude that co-operative compliance strategy is the most appropriate strategy to manage the compliance of Large Taxpayers but still need changes since we know that it has not been effective, even it has a positive impact on the tax compliance and tax-revenue; And from the Public Accountant to keep on developing the quality of performance and independence in order to provide opinions that really describe the condition of a company."

"Tax ratio Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan dan penerimaan pajak yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ/2022 perihal perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, serta pemantauan dan evaluasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan dengan menggunakan kriteria evaluasi (OECD, 2021) yang terdiri dari relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan, serta mengevaluasi faktor-faktor dari pelaku kegiatan pengawasan pajak, yaitu berupa dukungan manajemen puncak, Account Representative, dan wajib pajak yang mempengaruhi kegiatan pengawasan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap 10 responden sebagai data primer dan telaah dokumen, peraturan, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian sebagai data sekunder, kemudian melakukan triangulasi data untuk memeriksa keabsahan data atau informasi yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan SE-05 telah terlaksana dengan baik dengan tercapainya target penerimaan pajak, tercapainya indikator penilaian kantor, dan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pengawasan perpajakan, terbukti bahwa ketiga faktor tersebut mempengaruhi kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Secara ringkas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan dan penerimaan pajak serta mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan.

---

Indonesia's tax ratio is still relatively low when compared to several countries in the ASEAN region. Therefore, the Directorate General of Taxes needs to create policies to improve sustainable taxpayer compliance and optimal tax revenue. This study aims to evaluate the performance of taxpayer compliance supervision activities to improve tax compliance and optimize tax revenue based on Director General of Taxes Circular Letter No. SE-05/PJ/2022 concerning planning, implementation, follow-up, monitoring and evaluation at the Jakarta Grogol Petamburan Small Tax Office using evaluation criteria (OECD, 2021) consisting of relevance, coherence, effectiveness, efficiency, impact, and sustainability, as well as evaluating factors from tax supervision actors, namely with the support of top management, Account Representatives, and taxpayers that influence tax supervision activities. The method used in this study is a descriptive-qualitative. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews with 10 respondents as primary data and reviewing documents, regulations, and previous research relevant to the research theme as secondary data, then triangulating the data to check the validity of the data or information obtained. The results of this study indicate that the SE-05 supervision activities have been implemented well with the achievement of tax revenue targets, the achievement of office assessment indicators, and helping to improve taxpayer compliance. In the factors that influence tax supervision activities, it is proven that these three factors influence taxpayer compliance supervision activities. In short, this study is expected to contribute to efforts to improve tax compliance and tax revenues and identify what factors can affect the success or failure of tax compliance supervision activities."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem pengendalian manajemen menggunakan four levers of control pada perusahaan kontraktor minyak dan gas. Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus dan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa belief system berupa visi dan misi selaras dengan strategi dan tujuan perusahaan walaupun secara deskripif pernyataannya dinilai masih umum. Perusahaan jarang mengkomunikasikannya kepada karyawan dalam sebuah pertemuan. Boundary system dari etika kepegawaian telah membatasi perilaku kerja karyawan. Namun, batasan dari pedoman Pertamina menemui kendala pada proses progres pelaporan proyek dan penetapan klien. Pada diagnostic control system, karyawan mengetahui target yang ditetapkan pada indikator kinerja perusahaan. Namun, perusahaan belum maksimal dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam memantau capaian kinerja secara aktual. Strategic uncertainties berasal dari perubahan isi pedoman Pertamina yang menyebabkan perubahan seperti penggantian standartisasi dan komponen item proyek hingga perubahan perangkat teknologi di mana supplier dan vendor yang dimiliki perusahaan belum tentu dapat memenuhinya secara cepat. Selain itu, force majeure akibat perubahan iklim dan pandemi Covid 19 telah mempengaruhi kelancaran kegiatan bisnis perusahaan. Interactive control system diimplementasikan dengan terbukanya manajemen puncak pada ide baru dari karyawan. Namun, inisiasi debate and dialogue masih bergantung pada instruksi dari manajemen puncak.

---

This study aims to analyze the implementation of a management control system using four levers of control in oil and gas contractor. This study uses a case study strategy and qualitative methods. Data was collected by means of interviews and documentation. This study shows that belief system in the form of a vision and mission is in line with the company's strategy and goals, although descriptively the statement is considered general. Companies rarely communicate it to employees in a meeting. Boundary system of staffing ethics has limited employee work behavior. The limitations of Pertamina's guidelines encounter obstacles in the project reporting progress process and client determination. Diagnostic system, employees know the targets set on the company's performance indicators. The company has not been maximal in conducting monitoring and evaluation in actual performance achievements. Strategic uncertainties stemmed from changes in the contents of Pertamina's guidelines which led to changes such as the replacement of standardization and component project items as well as changes in technology equipment where suppliers and vendors owned by company were not necessarily able to fulfill them quickly. Force majeure due to climate change and Covid 19 has affected the smooth running of the company's activities. Interactive system is implemented by opening up top management to new ideas from employees. Initiation of debate and dialogue depends on top management instructions."

"Pengawasan yang efektif terhadap IPDes memerlukan pendekatan yang tepat sasaran seperti yang diterapkan pada wajib pajak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi dan membuat peta risiko kepatuhan pada Instansi Pemerintah Desa (IPDes) di Indonesia, untuk menentukan prioritas pengawasan. Metode deskriptif kualitatif menganalisis data mengenai alokasi pendapatan dan belanja desa (APBDes), pembayaran pajak, utang pajak, tingkat pendidikan, jarak desa ke otoritas pajak, dan indeks desa. Peta yang dihasilkan mengkategorikan IPDes berdasarkan tingkat risiko, sehingga memungkinkan intervensi yang ditargetkan: prioritas pengawasan untuk 14 IPDes yang berisiko tinggi dan konseling untuk 212 IPDes.

---

Effective supervision of village treasurers requires targeted approaches similar to those used for other taxpayers. This research aims to see the potential and create a compliance risk map for village government agencies (IPDes) in Indonesia, to determine supervision priorities. Employing descriptive qualitative methods analyzes data on village income and expenditure allocations (APBDes), tax payments, tax payable, education level, village distance to tax authority, and village index. The resulting map categorized IPDes based on risk levels, enabling targeted interventions: prioritized supervision for 14 high-risk IPDes and counseling for 212 IPDes."

"ABSTRAKRendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang tercermin dalam tax ratio Indonesiayang relatif rendah dibandingkan dengan negara asia tenggara. Hal tersebut menjadikan Reinventing policy sebagai salah satu alternatif yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015. Reinventing policy ditujukan untuk meningkatkan penerimaan, mendorong kepatuhan Wajib Pajak serta memperkuat basis data di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Kebijakan ini memberi keringanan Wajib Pajak dengan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi pajak melalui surat permohonan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. Skripsi ini merupakan studi kasus implementasi kebijakan reinventing policy di KPP PMA Lima dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan reinventing policy dikatakan tidak berhasil dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya yang telah dilakukan KPP PMA Lima dalam pelaksanaan kebijakan ini diantaranya melakukan sosialisasi, himbauan dan melakukan lembur di akhir batas pelaksanaan kebijakan.

---

ABSTRACTThe low level of tax compliance in Indonesia which is reflected in Indonesia 39 s tax ratio is relatively low compared with countries of Southeast Asia. It made Reinventing policy as an alternative released by government in mid 2015. Reinventing policy aimed at increasingtax revenue, tax compliance and also strenghten database at Directorate General of Taxation DJP . This policy gives relief taxpayer by reducing or removing the administrative sanction of taxes through petition regulated in Finance Minister Regulation No. 91 PMK.03 2015. This thesis is a case study implementation of reinventing policy in KPP PMA Lima using qualitative research methods. The results of this study indicate that implementation of reinventing policy has failed in increasing tax revenues and tax compliance. In optimizing this policy, the tax office undertakes socialization activities, provide appeal to taxpayer and do overtime at the end of utilization limit of reinventing policy."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan Four Levers of Control (4LOC) Simons sebagai sistem pengendalian manajemen (SPM) pada start-up. SPM penting dalam pertumbuhan start-up karena menyediakan infrastruktur manajemen dan membantu pendiri atau CEO untuk memastikan bahwa tindakan seluruh anggota organisasi konsisten dengan tujuan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif sehingga dapat menerapkan SPM yang sesuai untuk start-up XYZ. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyoroti pentingnya memformalkan tujuan perusahaan dengan menetapkan visi, misi, dan nilai inti perusahaan (belief system) dan kode etik perusahaan (boundary system) di start-up XYZ. Selanjutnya untuk memonitor kinerja dan tujuan organisasi, start-up XYZ menggunakan Balanced Scorecard sebagai diagnostic control system

---

This research aims to explain how Simons’ Four Levers of Control (4LOC) framework is implemented as management control system (MCS) in a startup. MCS is important in startup growth because it provides management infrastructure and helps founders or CEOs to ensure that all members’ actions are consistent with the company goal. This research uses a qualitative case study method so that a suitable MCS can be implemented for XYZ startup. Data were collected through semi-structured interviews, direct observations, and literature review. The findings highlight the importance of formalizing company goals by establishing a company vision (belief system) and a company code of conduct (boundary system) in XYZ. Furthermore, to monitor organizational performance and goals, XYZ can use a Balanced Scorecard as a diagnostic control system."

"Saldo piutang pajak di Indonesia meningkat setiap tahun. Hal ini mencerminkan Wajib Pajak belum mematuhi seluruh kewajiban pajaknya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan tindakan penagihan pajak termasuk pemblokiran rekening keuangan Penanggung Pajak. Pemblokiran dimaksudkan untuk memberikan konsekuensi hukum bagi Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan pajak, sehingga menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan pajak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemblokiran harta kekayaan Penanggung pajak ditinjau dari deterrence effect menurut Beccaria (1963) yaitu certainty, celerity, dan severity dan dampak pemblokiran terhadap kepatuhan formal dan material dari Wajib Pajak. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan Juru Sita KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu dan Wajib Pajak untuk mengetahui aspek deterrence effect dari pemblokiran serta wawancara dengan Account Representative untuk mengetahui dampak pemblokiran terhadap kepatuhan Wajib Pajak setelah pemblokiran. Data sekunder berupa data kepatuhan formal juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek certainty pemblokiran tidak memberikan deterrence effect bagi Wajib Pajak, Aspek celerity dan severity pemblokiran memberikan deterrence effect bagi Wajib Pajak, namun deterrence effect dalam aspek severity harus memenuhi beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Dampak pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak belum tercermin dalam kepatuhan formal dan kepatuhan material di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu.

---

The tax receivables in Indonesia increases every year. This reflects that taxpayers have not complied with all their tax obligations. One effort to increase Taxpayer compliance is by tax collection actions including blocking the Tax Insurer's financial account. Financial account blocking is intended to provide legal consequences for Tax Insurers who violate tax provisions, thereby creating a deterrent effect and encouraging tax compliance. Based on these problems, this research aims to analyze the blocking of tax insurers’ financial assets in terms of the deterrence effect according to Beccaria (1963), namely certainty, celerity, and severity and the impact of blocking on formal and material compliance of taxpayers. Qualitative primary data in the form of interviews with the KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Bailiff and the Taxpayer to determine the deterrence effect aspect of the financial account blocking as well as interviews with Account Representatives to determine the impact of the financial account blocking on Taxpayer compliance after that. Secondary data in the form of formal compliance data was also used in this research. The results of the analysis show that the certainty aspect of financial account blocking does not provide a deterrence effect for Taxpayers. The celerity and severity aspects of financial account blocking provide a deterrence effect for Taxpayers, however the deterrence effect in the severity aspect must fulfill several conditions that must be met. The impact of blocking the Tax Insurer's assets has not been reflected in formal compliance and material compliance at KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu."