Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berusaha menjawab penyebab kegagalan aksi diplomasi koersi Republik Rakyat Tiongkok terhadap Korea Selatan pasca keputusan Korea Selatan untuk menggelar sistem pertahanan udara THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) yang dianggap mengancam keamanan nasional Tiongkok. Pihak pemerintah Tiongkok menggelar aksi retaliasi berupa sanksi informal dalam bentuk boikot tidak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi Korea Selatan seperti pariwisata, usaha perdagangan, produk produk dan budaya Korea Selatan / Hallyu. Diplomasi koersi yang Tiongkok lakukan menggunakan strategi Try and See dan Gradual Turning of the Screw pada awal 2016 hingga 2017 agar pemerintah Korea Selatan menarik kembali sistem pertahanan THAAD tersebut. Dengan menerapkan teori efektifitas diplomasi koersi serta metode kualitatif, penelitian ini menemukan jawaban bahwa tidak berhasilnya aksi diplomasi koersi yang dijalankan Tiongkok pada periode 2016-2017 diakibatkan dari tidak terpenuhinya variabel efektifitas diplomasi koersi yakni legitimasi tujuan dan permintaan, kredibilitas ancaman, reputasi aktor, asimetri motivasi, serta insentif yang ada.

---

This study seeks analyze the causes of the failure of the People's Republic of China's coercive diplomacy against South Korea after South Korea's decision to deploy the THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) air defense system which is considered a threat to China's national security. The Chinese government held a retaliation act in the form of informal sanctions of various aspects of the South Korean economy such as tourism, trade businesses, products and South Korean Hallyu culture. China's coercive diplomacy uses the Try and See and Gradual Turning of the Screw strategies in early 2016 to 2017 to get the South Korean government to withdraw the THAAD defense system. By using the theory of the coercive diplomacy effectiveness and qualitative methods, this study finds the answer that the failed coercive diplomacy attempt carried out by China in the 2016-2017 period resulted from the unfulfilled variables of the coercive diplomacy effectiveness, namely the legitimacy of goals and demands, credibility of threats, actor reputation, asymmetry of motivation, as well the incentives."

"Sebagai negara imperialis yang menduduki sejumlah negara-negara di Asia selama Perang Dunia II, Jepang memiliki hubungan yang kurang baik dengan negara-negara yang pernah diduduki pada masa itu seperti Cina dan Korea Selatan. Meskipun demikian, produk budaya populer Jepang seperti anime dan manga berhasil menjadi populer di negara-negara tersebut, terlepas dari renggangnya hubungan antar negara-negara tersebut. Potensi anime untuk menjadi alat diplomasi membuat pemerintah Jepang meluncurkan program-program untuk mempromosikan anime di Cina dan Korea Selatan dalam rangka untuk memperbaiki hubungan dengan kedua negara tersebut. Naskah ringkas ini akan menganalisis apa saja tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk mempromosikan anime dalam rangka diplomasi budaya populer di Cina dan Korea Selatan serta bagaimana masyarakat di kedua negara tersebut menerima upaya diplomasi budaya populer dari pemerintah Jepang.

---

As an imperialist country who occupied several Asian countries during the Second World War, Japan have strained relations with countries that used to be occupied such as China and South Korea. Nevertheless, Japanese popular culture products such as anime and manga are popular in China and South Korea, despite the poor relations between those countries and Japan. The potential of anime to be a diplomatic tool makes the Japanese government launchs programs to promote anime in China and South Korea in order to improve relations between Japan and those countries. This paper will analyze what have the Japanese government done to promote anime within the pop culture diplomacy program in China and South Korea, and how those countries citizen`s react towards the Japanese government program."

"Penelitian ini menganalisis fenomena meningkatnya permintaan produk mi instan Indonesia di Arab Saudi. Bahkan mi instan Indonesia menduduki peringkat pertama di antara produk mi atau pasta yang masuk ke pasar Arab Saudi. Penelitian ini berargumentasi bahwa mi instan Indonesia telah menjadi salah satu strategi gastrodiplomasi Indonesia di negara tersebut. Selanjutnya dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor pendorong (push factors) dan penarik (pull factors) masuknya mi instan Indonesia ke negara tersebut. Data kualitatif akan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan studi literatur dengan memanfaatkan informasi digital dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Wawancara secara langsung dilakukan dengan pihak produsen mi instan di Jeddah untuk menganalisis push factors. Wawancara jarak jauh (e-interview) dilakukan menggunakan platform zoom meeting atau video-call dengan informan masyarakat Arab dan warga negara Indonesia yang tinggal di negara Arab Saudi.  Wawancara jarak jauh ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan diterima dan populernya mie instan Indonesia di negara Arab. Data juga diperoleh melalui pengamatan terhadap informasi digital, salah satunya video iklan berbahasa Arab tentang mie instan Indonesia. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui citra apa yang dibangun tentang mie instan Indonesia bagi masyarakat Arab. Temuan penelitian ini membuktikan argumentasi bahwa gastrodiplomasi melalui mie instan merupakan diplomasi budaya yang dapat menaikkan citra Indonesia dalam hubungannya dengan negara Arab Saudi.

---

This research analyzes the phenomenon of increasing demand for Indonesian instant noodle products in Saudi Arabia. In fact, Indonesian instant noodles are ranked first among noodle or pasta products entering the Saudi Arabian market. This research argues that Indonesian instant noodles have become one of Indonesia's gastrodiplomacy strategies in the country. Furthermore, using a descriptive qualitative method, this research will analyze the push factors and pull factors of the entry of Indonesian instant noodles into the country. Qualitative data will be obtained using interview techniques and literature studies by utilizing digital information in Indonesian and Arabic. Direct interviews were conducted with instant noodle producers in Jeddah to analyze push factors. Remote interviews (e-interviews) were conducted using the zoom meeting or video-call platform with informants from the Arab community and Indonesian citizens living in Saudi Arabia.  These remote interviews were conducted to analyze the factors that led to the acceptance and popularity of Indonesian instant noodles in the Arab country. Data was also obtained through observation of digital information, one of which was an Arabic-language video advertisement about Indonesian instant noodles. This observation aims to find out what image is built about Indonesian instant noodles for the Arab community. The findings of this research will prove the argument that gastrodiplomacy through instant noodles is a cultural diplomacy that can improve Indonesia's image in its relationship with Saudi Arabia."

"ABSTRAKNama:Erni Eriza SiburianNPM :1506780172Program Studi:Ilmu HukumJudul:Peran Sport Diplomacy Sebagai Strategi Public Diplomacy dalam Menjaga Kedaulatan Negara: Studi Kasus Upaya Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan atas Papua.Melanesian Spearhead Group MSG merupakan salah satu organisasi internasional yang intens mengangkat isu Papua merdeka. Dengan memanfaatkan melanesian brotherhood yang dikampanyekan negara-negara anggota MSG, kelompok ini terus berusaha menggandeng negara-negara Pasifik Selatan anggota MSG untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Papua.Berbagai upaya dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga kedaulatan atas Papua. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan diplomasi olahraga sport diplomacy melalui kerjasama bidang olahraga dengan negara-negara anggota MSG.Melalui penelitian deskriptif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif, penulis mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan bagimana peran sport diplomacy sebagai strategi public diplomasi dalam menjaga kedaulatan negara: studi kasus upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatan di Papua. Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa sport diplomacy merupakan alat diplomasi yang penting dan efektif dalam menjaga kedaulatan negara serta dapat menciptakan pencitraan yang baik suatu negara dimana olahraga dapat dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan kebersamaan dan mendekatkan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda tanpa dikaitkan dengan ras, warna kulit, agama, atau karakteristik yang berbeda satu sama lain.Kata kunci: diplomasi; diplomasi olahraga sport diplomacy ; kedaulatan negara; public diplomacy.

---

ABSTRACTName Erni Eriza SiburianStudent Number 1506780172Program Magister of LawTitle The Role of Sports Diplomacy as A Public Diplomacy Strategy in Maintaining State Sovereignty A Case Study of Indonesia 39 s Efforts in Maintaining Sovereignty over Papua.Melanesian Spearhead Group MSG is one of the most intense international organizations to raise the issue of independent Papua. By exploiting Melanesian brotherhood campaigned by MSG member countries, this group continues to work with South Pacific member countries of MSG to participate in fighting for Papuan independence.Various efforts are made by Indonesia to maintain sovereignty over Papua. One of the efforts taken by the Government of Indonesia is to conduct sports diplomacy through sports cooperation with MSG member countries.Through descriptive research with normative juridical approach, the authors examine the rules legal principles relating to how the role of sports diplomacy as a public diplomacy strategy in maintaining the sovereignty of the state a case study of Indonesia 39 s efforts in maintaining sovereignty over Papua. Based on this, the researchers concluded that sports diplomacy is an important and effective diplomacy tool in maintaining the sovereignty of the state and can create good image of a country where sports can be used as a tool to show togetherness and bring people closer from different background without being associated with differences in race, skin color, religion, or characteristics. "

"Gastrodiplomasi merupakan diplomasi publik yang menggunakan makanan atau budaya kuliner dengan tujuan menyampaikan pesan tertentu, serta menjadi sarana dan upaya suatu negara dalam meningkatkan brand image dengan nilai-nilai kebudayaan suatu negara untuk memproyeksikan persepsi masyarakat internasional dalam ajang mempromosikan negaranya melalui budaya kuliner. Jepang menjadi salah satu negara yang berdiplomasi menggunakan makanan untuk sarana diplomasinya dengan tujuan menyebarluaskan budaya sekaligus sebagai sarana promosi di dunia internasional. Salah satunya adalah makanan tradisional Jepang yang disebut dengan washoku. Washoku mempunyai ciri khusus dalam kuliner Jepang yaitu selalu mengutamakan musim, bahan, keseimbangan, dan keestetisan dalam sajian makanannya. Washoku sendiri ditetapkan sebagai “Intangible Cultural Heritage list”. Untuk mewujudkan hal ini salah satu implementasi program gastrodiplomasi Jepang diwujudkan melalui program Japan Restaurant Overseas (JRO). Program ini dilakukan untuk menyebarkan restoran Jepang dan membuat budaya masakan Jepang dapat dinikmati dan dikenal oleh seluruh orang di dunia. Penelitian ini akan membahas terkait gastrodiplomasi Jepang di Indonesia melalui program Japan Restaurant Overseas serta untuk mengetahui cara Jepang berdiplomasi menggunakan gastrodiplomasi di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu cara atau proses ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan dengan pendekatan dan prosedur penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis daripada angka-angka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada dasarnya Japan Restaurant Overseas menjadi alat gastrodiplomasi Jepang yang bertujuan untuk mengubah opini publik asing termasuk masyarakat Indonesia tentang Jepang. Namun, di sisi lain, Jepang juga menerapkan budaya washoku dalam praktik gastrodiplomasi Jepang melalui Japan Restaurant Overseas.

---

Gastrodiplomacy is public diplomacy that uses food or culinary culture with the aim of conveying certain messages, as well as being a means and effort of a country in enhancing a country's brand image with cultural values to project the perceptions of the international community in the arena of promoting their country through culinary culture. Japan is one of the diplomatic countries using food as a means of diplomacy with the aim of spreading culture as well as a means of promotion in the international world. One of them is a traditional Japanese food called washoku. Washoku has a special characteristic in Japanese cuisine, namely always prioritizing season, ingredients, balance, and aesthetics in its food preparation. Washoku itself is designated as an “Intangible Cultural Heritage list”. To realize this, one of the implementations of the Japanese gastrodiplomacy program is realized through the Japan Restaurant Overseas (JRO) program. This program is carried out to spread Japanese restaurants and make the culture of Japanese cuisine can be enjoyed and known by all people in the world. This research will discuss Japanese gastrodiplomacy in Indonesia through the Japan Restaurant Overseas program and find out how Japan uses gastrodiplomacy in Indonesia. The data analysis method used in this study is a qualitative descriptive method, namely a scientific way or process to obtain data with a purpose and use with descriptive research approaches and procedures in the form of written words rather than numbers. The results of this study indicate that basically Japan Restaurant Overseas is a Japanese gastrodiplomacy tool that aims to change foreign public opinion, including Indonesian people, about Japan. However, on the other hand, Japan has also implemented washoku culture in Japanese gastrodiplomacy practices through Japan Restaurant Overseas."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pengaruh Peristiwa Malari terhadap perubahan pola diplomasi antara Indonesia dan Jepang, khususnya di bidang ekonomi secara bilateral. Peristiwa Malari merupakan salah satu kejadian yang pernah dialami oleh Indonesia yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974. Peristiwa ini dikoordinir oleh mahasiswa dan dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, Hariman Siregar. Akibat adanya Peristiwa Malari, bantuan dana Official Development Assistance dari Jepang yang diterima Indonesia mengalami perubahan pola. Pola yang terjadi sebelum Peristiwa Malari adalah bantuan yang diberikan lebih banyak berupa Pinjaman Yen, atau pinjaman dengan bunga rendah. Namun setelah Peristiwa Malari, polanya perlahan berubah menjadi bantuan Kerjasama Teknik, atau bantuan pemberdayaan SDM. Selain itu, perubahan yang terjadi adalah perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Sebelum Peristiwa Malari, Indonesia banyak mengimpor komoditas berupa minyak bumi, kayu, dan karet. Namun setelah Peristiwa Malari, jumlah komoditas yang diekspor tersebut berkurang. Bahkan Indonesia tidak lagi mengimpor komoditas Karet ke Jepang.

---

ABSTRACTThis thesis explain the effects of Malari Incident on diplomacy pattern between Indonesia and Japan, particularly in bilateral economy. Malari Incident is a riot that occurred on 15th of January 1974 in Indonesia. This incident was coordinated by the students and led by the Chairman of the University of Indonesia Student Council, Hariman Siregar. The Malari incident resulted in a change of pattern on ODA funds that was received by Indonesia. Japan economy aid for Indonesia slowly changed from Yen Loan to non material assistance such as Technical Cooperation and developing training for human resources. Another change that occurred after the Malari Incident was the decrease in export and import commodities on bilateral trade between Indonesia and Japan."

"Tesis ini membahas mengenai isu polusi lingkungan China dalam hubungan bilateral China-Jepang selama kurun waktu 2001-2008. Keamanan manusia di kedua negara juga dianalisa apakah terancam oleh polusi lingkungan China yang dilihat dari perspektif keamanan manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu polusi lingkungan China merupakan isu yang sangat penting dalam hubungan kedua negara karena China dan Jepang memiliki kepentingan masingmasing atas isu tersebut. Isu ini mempunyai alasan-alasan penting bagi kedua negara seperti alasan ekonomi, lingkungan hidup, keamanan manusia, sosial dan politik. Kemudian isu polusi lingkungan China juga merupakan ancaman terhadap keamanan manusia di kedua negara yang dilihat dari perspektif keamanan manusia. Parameter yang digunakan adalah ketujuh dimensi dalam perspektif keamanan manusia yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) yakni keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik.

---

This thesis is focusing on the China environmental pollution issue in China-Japan relationship during 2001-2008. Human security in both countries was also analyzed whether threatened by China environmental pollution that seen in human security perspective. This research uses qualitative method with descriptive analytical approach. The result of the research has shown that China environmental pollution issue has been a very important issue in China-Japan relationship because both countries have their own interest to that issue. This issue has many important reasons such as economic, environmental, human security, social and political reason. Then, this issue also has been threatened to human security aspect in China and Japan. Threat parameter uses the seventh dimensions of human security perspective that released by United Nations Development Programme (UNDP). The seventh dimensions are economic, food, health, environment, personal, community, and political security."

"Industri hiburan merupakan sebuah industri yang terlibat dalam penyediaan konten hiburan, seperti radio, film, televisi, dan teater. Di Tiongkok, industri hiburan berkembang dengan pesat sejak adanya kebijakan reformasi dan keterbukaan hingga dapat dikenal di mancanegara, salah satunya di Korea Selatan. Hubungan kerja sama dalam industri hiburan di antara Tiongkok dan Korea Selatan telah terjalin sejak lama, namun hubungan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah karena terjadinya THAAD pada tahun 2016, yang membuat Tiongkok memberikan sanksi ekonomi terhadap Korea Selatan. Kondisi hubungan dalam industri hiburan di antara Tiongkok dan Korea Selatan dengan adanya THAAD menjadi pokok bahasan dari penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan ilmu sejarah, yang mencakup beberapa tahapan, yaitu menentukan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak sanksi ekonomi yang diakibatkan oleh THAAD turut terasa dalam kerja sama di industri hiburan, terutama terkait dengan investasi, penayangan konten hiburan Korea Selatan di Tiongkok, dan kerja sama SDM.

---

The entertainment industry is an industry involved in providing entertainment content, such as radio, film, television, and theater. In China, since the reform and opening up policy, the entertainment industry has grown rapidly and has become recognized internationally, including in South Korea. The cooperative relationship in the entertainment industry between China and South Korea has existed for a long time, but the relationship has not always run smoothly. One of them is due to the deployment of THAAD in 2016, which made China impose economic sanctions on South Korea. The condition of the relationship in the entertainment industry between China and South Korea with the presence of THAAD is the subject of this research. The method used is a qualitative method with a historical approach, which includes several stages, namely determining the topic, heuristics, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the impact of economic sanctions caused by THAAD is also felt in cooperation in the entertainment industry, especially related to investment, broadcasting South Korean entertainment content in China, and human resource cooperation."