"Setiap pengidap penyakit Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disebut
dengan HIV berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merupakan
salah satu bentuk pelayanan publik yang dijamin oleh negara berdasarkan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini sehubungan dengan
kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak asasi dan kebutuhan dasar bagi tiap
orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis kemudian membahas mengenai
penerapan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dan analisis kasus
penolakan pemberian layanan kesehatan terhadap pasien pengidap HIV oleh
fasilitas kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Penelitian
dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data
sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung
dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian
kemudian menyimpulkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Provinsi
Jawa Barat telah melakukan beberapa program guna menurunkan angka pasien
pengidap HIV dan bahwa setiap pasien rumah sakit termasuk bagi pasien ODHA
diberikan hak oleh undang-undang untuk memperoleh layanan yang manusiawi,
adil, jujur, dan tanpa diskriminasi terdapat pada Pasal 32 huruf C UURS jo. Pasal 4
huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Every person with Human Immunodeficiency Virus, hereinafter referred to as
HIV, is entitled to receive health services which is one form of public service
guaranteed by the state based on Law Number 36 Year 2009 concerning Health.
This is in connection with the states obligation to fulfill human rights and basic
needs for each person, as stipulated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia. The author then discusses the application
of the provision of health services to patients with HIV by the Provincial
Governments of DKI Jakarta and West Java Province and analysis of cases of
refusal to provide health services to patients with HIV by health facilities in DKI
Jakarta and West Java Provinces. The study was conducted through a normative
juridical approach using secondary data, including legislation, books, and supported
by primary data in the form of interviews with related parties. The results of the
study concluded that in the Provincial Governments of DKI Jakarta and West Java
Provinces have conducted several programs to reduce the number of HIV-infected
patients and that every hospital patient, including PLWHA patients, is given the
right by law to obtain humane, fair, honest and without discrimination contained in
Article 32 letter C UURS jo. Article 4 letter G of Law Number 8 of 1999 concerning
Consumer Protection."
