Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi memiliki peranan penting agar tercapainya tujuan bersama. Agar mencapai tujuan tersebut, diperlukannya pengelolaan juga sistem yang bisa memantau perkembangan yang terjadi, salah satunya melalui penilaian kinerja. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan penilaian kinerja selama era new normal yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan penilaian kinerja bagi para aparatur negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintahan, bagaimana hasil penilaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa adanya pengelolaan kinerja yang baik pula agar dapat bermanfaat bagi pegawai, serta bagi organisasi itu sendiri agar bisa berkembang dan berfungsi sosial secara baik. Penelitian ini dilakukan sejak September 2021 hingga Juni 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam bersama 4 informan dari BKPSDM secara luring dan menggunakan protokol kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BKPSDM (1) telah membentuk sistem penilaian kinerja yang disebut Aplikasi Penilaian Kinerja (APIK), (2) Terdapat gap dalam penggunaan Peraturan Pemerintah dalam menilai kinerja PNS, (3) Dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan guna melakukan penilaian kinerja bagi aparatur negara, dan (4) Ditemukan upaya dalam meningkatkan kinerja aparatur negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peran penting dari pihak penilai guna menjalankan penilaian kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah, serta perlunya sistem penilaian yang harus dikembangkan, juga pentingnya penilaian yang adil.

---

Human resources in an organization have an important role in achieving common goals. In order to achieve this goal, it is necessary to have a management system that can monitor developments, one of which is through performance appraisal. This study describes the implementation of the performance appraisal conducted by the Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) of the South Tangerang City Government Office. This study aims to see how the process, also the supporting and inhibiting factor for the implementation of performance appraisals for state apparatus, especially Civil Servants (PNS) in government agencies. This research was conducted from September 2021 to June 2022. Data were collected using in-depth offline interviews with 4 informants from the BKPSDM by implementing health protocols. This research uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The results of this study indicate that BKPSDM (1) Has established a performance appraisal system called the Performance Appraisal Application (APIK), (2) There is a gap in the use of government regulations in assessing the performance of civil servants, (3) In its implementation, there are supporting and inhibiting factors found to conduct performance appraisals for state apparatus, and (4) Found efforts to improve the performance of state apparatus as a form of performance management. The study results also show that there is a vital role for the appraiser to carry out performance appraisals to government regulations, as well as the need for an assessment system to be developed and the importance of a fair assessment in order to maintain the social functioning of workers and organizations."

"Penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Disamping itu, penelitian juga dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja pegawai, hubungan budaya organisasi dengan kinerja pegawai, hubungan motivasi dengan kinerja pegawai, dan hubungan secara bersama-sama antara kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi dengan kinerja pegawai.Penelitian ini memakai metode diskripsi dan analisis kolerasi. Sampel penelitian berjumlah 55 responden diambil dari pegawai BPSDM Hukum dan HAM.Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan mempergunakan kuesioner untuk variabel kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi dan kinerja pegawai. Sedangkan teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik deskriptif kolerasional dengan dibantu penggunaan SPSS (statictical Package for Social Science).Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan ada pada kategori sedang, budaya organisasi, motivasi ,dan kinerja pegawai menunjukan kategori sedang. Hubungan kepemimpinan dengan kinerja pegawai sebesar 0,554 yang berarti terdapat hubungan yang mantap. Hubungan budaya organisasi dengan kinerja pegawai sebesar 0,609 yang berarti terdapat hubungan yang mantap. Hubungan motivasi dengan kinerja pegawai sebesar 0,558 yang berarti terdapat hubungan yang mantap. Hubungan kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi secara bersama-sama dengan kinerja pegawai sebesar 0,737 yang berarti terdapat hubungan yang mantap.

---

The research is intended to obtain the comprehensive view in Institut Development of Human Resource of Law and Human Rights. The purpose of research is also seeking the correlation between leadership and performance of the employees, Organizational culture and performance of the employees, motivation and performance of the employees. Furthermore, it also want to identify correlation together between leadership, organizational, motivation and performance of the employees.The reaserch used descriptive and correlational analytical method. The sampel is 55 respondent of employees at Institut Development of Human Resource of Law and Human Right. Data collecting metod used quetionaire, and the data is analysed by using SPSS (Statistical Package for Social Science).The result of the research has shown that leadership ,organizational culture, motivation, and performance of the employees indicate at medium level. The correlation between leadership and performance of the employees indicate at 0,554 that mean there is good correlation. The correlation between organizational culture and performance of the employees indicate at 0,609 that mean there is good correlation. The correlation between motivation and performance of the employees indicate at 0,558 that mean there is good correlation. The correlation between leadership, organization of culture, motivation, and performance of the employees together indicate at 0,737 that mean there is good correlation."

"Penelitian ini berfokus pada sistem penilaian kinerja yang dilakukan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM). Penelitian termasuk penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif.Penelitian ini menggunakan teori tentang sistem, strategi dan penilaian kinerja. Responden penelitian ini terdiri dari 63 orang pegawai dan pejabat yang ada di lingkungan BPSDM. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori yang digunakan.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) BPSDM belum mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang sesuai dengan aspirasi pegawai dan kebutuhan organisasi, dan 2) BPSDM belum memiliki strategi implementasi sistem penilaian kinerja. Hasil penelitian menyarankan bahwa BPSDM perlu menerapkan sistem penilaian kinerja berdasarkan sistem analisisi jabatan, perlu menyusun standar kerja pegawai negeri sipil, perlu mengatur jarak waktu antar tahapan penilaian kinerja yang jelas, perlu menerapkan langkah-langkah perumusan strategi implementasi sistem penilaian kinerja, dan perlu melakukan penelitian lanjutan untuk menguji sistem penilaian kinerja yang telah dibuat.

---

This research focuses on performance appraisal system conducted in the Agency for Human Resources Development of Law and Human Rights (BPSDM). This research is using qualitative and quantitative approaches with descriptive method.This research applies theories on system, strategy and performance appraisal. The respondents of this research consist of employees and officials in BPSDM. Data collection is using questionnaire and interview, while the analysis is referring to theories applied.From the result analysis, it can be concluded that: 1) BPSDM has not implemented the performance appraisal system based on the employee aspiration and organization needs, and 2) BPSDM has not had strategies to implement the performance appraisal system. The results suggest that BPSDM should apply the performance appraisal system based on work analysis system, formulate work standard for civil servants, organize a clear time frame between the stages of performance appraisals, apply the steps of strategy formulations to implement performance appraisal system, and conduct advanced research to evaluate the performance appraisal system made in this research."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi pengembangan sumber daya manusia apamtur pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptitf Berdasarkan hasil pcnclitian bahwa pada dimensi strategi ditemukan tidak adanya perencanaan strategi mcngcnai pengcmbangan pegawai dan tidak adanya koordinasi antara Kanwil-Kanwil di seluruh Indonesia (khususnya Kanwil Banten) dengan BPSDM selaku penyelenggara diklat mengenai kebutuhan diklat yang dipcrlukan. Dimensi Struktur Kanwil Banten ditemui : (1) tidak adanya baperjakat: (2) tingkatan yang terdapat antara top manajemen dengzm tingkatan hirarki yang paling rendah pada Kanwil Banten yang bersifat administratif masih terlalu tinggi yaitu 5 tingkat organisasi, sehingga masih banyak staf yang mempunyai beban tugas terlalu ringan; (3) rendahnya peran kanwil dalam pengembangan pegawai. hal ini karena pengembangan pegawai masih tersemral pada Sckrctaris Jcnderal (kantor pusat); (4) pendelegasian wewenang dalam pengembangan pegawai masih setengah hati. Pada dimensi sistem ditemui kemampuan pegawai kanwil dalam melaksanakan lugas cukup baik, namun sikap pcgawai akan aktualisasi diri rendah sehingga penilaiazm prestasi atau kinclja individu meniadi rendah. Pada dimensi gaya kepernimpinan ditemui masih tcrpusatnya kekuasaan/kewenangan pada pimpinan. Pada dimensi kebutuhan pokok pegawai ditemui renilahnya gaji yang diterima pegawai. Pada dimensi kemampuan teknis pegawai, sudah ada upaya peningkatan kemampuan teknis pegawai melalui diklat, namun belum ada evaluasi untuk mengetahui sejauh mana perubahan prcstasi pcgawai setelah di training.Kesimpulan peneliti dari temuan tersebut adalah tidak adanya koordinasi kanwil-kanwil diseluruh indonesia khususnya Kanwil Banten dengan BPSDM dan Sekretaris Ienderal. Penulis menyarankan : (1) rnembual renstra mengenai pengembangan pegawai dan melakukan koordinasi dengan BPSDM selaku penyelenggara diklat, sehingga pegawai termotivasi untuk meningkatkan prestasi; (2) Mcningkatkan peran kanwil dalam pengembzmgan pegawai; (3) sistem pengembangan sebagaimana terdapat pada undang-Lmdang masih sccara umum sehingga perlu ada kebiijakan intern mengenai indikator keberhasilan sebagai penggati dari DP3, sehingga dapat meningkatkan motivasi pegawai. (4) perlu membentuk sosok pemimpin yang delegatif untuk menuju pcrkembangan kemampuan pegawai, (5) lerpenuhinya kebutuhan pokok pcgawai, (6) meningkatkan pclatihan teknis yang berhubungan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia

---

The purpose of this research was to know the apparatus of human resource development coordination in District Otiice of law and human right department in Banten year 2008-2009. This research is qualitative descriptive interpretive. Base on the output of the research that is on the strategic dimension is found that there is no strategic planning about the staffs development and no coordination between District Offices in Indonesia (especially in the District Office of Banten) with BPSDM as the supporter of education and training for the education and training requirement that needed. In the District Office of Banten?s dimension structure are found; (I) no baperjakat; (2) the level that exist between top management with the lowest hierarchy level in the District Office of Banten administratively still too high which has 5 levels of organization, so that still many staffs who have no burden of duty, (3) the role of the District Office to develop its staff is still low, it is because 'in developing the staff is still centralized on the General Secretary (central office) (4) the authority delegation to develop the staff is still with a "half heart". In the system dimension is found that the capability of the staff in the District Office in implementing the duty is good enough. But the staffs attitude of self actuality is low so that the achievement appraisal or individual work becomes low. In leadership style dimension is found that there is a power/authority centralized on the leader. In the staff's basic need dimension is found that there is still having a small salary that accepted by the staff. In the staffs technical capability dimension, there has been an effort to develop the staff?s technical capability through education and training, but there is no staff yet to know how far the change of the staffs achievement aficr being trained.

The conclusion of researcher from those findings is 1 there is no coordination between District Offices in Indonesia especially the District Office of Banten with thc committee of Law and Human Right Resource Development and General Secretary in developing the staff. The writer suggest : (1) make a strategic planning about the staff?s development and do the coordination with BPSDM as the supporter of education and training, so that the staffs are motivated to develop their achievement; (2) develop the District 0ffice?s role in developing the staff; (3) the development system that exist in the laws is still general so it needs the internal policy about the successful indicator as the substitute of DP3, so it can develop the staffs motivation; (4) need to shape the figure of the leader who is delegate to develop the staffs capability; (5) fulfill the staffs basic need; (6) develop technical training which connect to the law and human right."

"Skripsi ini membahas mengenai tahapan pengembangan modal manusia dan modal sosial komunitas pemulung pada program RBU (Recycling Business Unit) atau Bisnis Daur Ulang Tangerang Selatan Danone-AQUA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalu wawancara semi terstruktur dan studi literatur yang melibatkan 6 orang pemulung, 1 orang program manager, 1 orang perwakilan dari NGO, dan 2 orang karyawan Danone-AQUA. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tahapan pengembangan modal manusia terdiri dari 9 tahapan dan dilaksanakan oleh dua tahap atau siklus. Pemberdayaan modal manusia yang diupayakan dalam tahapan pemberdayaan ini adalah peningkatan kesadaran dan pola pikir komunitas pemulung, peningkatan pengetahuan dan keterampilan keuangan dasar, mesin conveyor, bisnis, digital marketing, dan presentasi dan negosiasi. Sedangkan dalam tahapan pemberdayaan pada aspek modal sosial terdiri dari 7 tahapan dan dilaksanakan oleh dua tahap atau siklus. Pemberdayaan modal sosial yang dilaksanakan dalam tahap pemberdayaan ini adalah pengembangan jejaring baik sesama pemulung, maupun dengan pihak yang memiliki sumber daya seperti NGO, Danone-AQUA, dan Bisnis serupa dengan RBU. Pengembangan kepercayaan melalui sistem komunikasi yang efektif, testimoni dan pengalaman sesama komunitas pemulung. Serta pengembangan norma atau aturan baru dengan adaptasi penerapan safety working dan pembentukan tim baru (purchasing).

---

This thesis discusses the stages of developing human capital and social capital of the scavenger community in the RBU (Recycling Business Unit) South Tangerang Danone-AQUA program. This study used a qualitative approach with data collection techniques through semi-structured interviews and literature studies involving 6 scavengers, 1 program manager, 1 NGO representative, and 2 Danone-AQUA employees. The results of this study concluded that the stages of human capital development consisted of 9 stages and were carried out by two stages or cycles. The empowerment of human capital that is pursued in this empowerment stage is to increase awareness and mindset of the scavenger community, increase in basic financial knowledge and skills, conveyor machines, business, digital marketing, and presentations and negotiations. Whereas the empowerment stage in the aspect of social capital consists of 7 stages and is carried out by two stages or cycles. Empowerment of social capital carried out in this empowerment stage is the development of networks both among scavengers, as well as with parties who have resources such as NGOs, Danone-AQUA, and businesses similar to RBU. Development of trust through an effective communication system, testimonials and experiences from fellow scavenger communities. As well as developing new norms or rules by adapting the application of safety working and forming a new team (purchasing)."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai perancangan prototipe sistem monitoring kinerja pegawai di BBPK Ciloto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengembangan sistem Iteratif dan Incremental sampai tahap prototipe halaman antar muka (interface). Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara kepada responden di BBPK Ciloto, ditemukan permasalahan dimana sistem monitoring kinerja pegawai yang berjalan masih manual mengakibatkan proses penilaian kinerja pegawai belum berdasarkan data yang terukur. Hal ini yang menjadi peluang peneliti untuk merancang sebuah prototipe sistem monitoring kinerja pegawai berbasis web dengan harapan proses monitoring hasil kerja pegawai dapat dilakukan secara real-time oleh atasan. Berdasarkan hal tersebut, dirancang sebuah prototipe sistem monitoring kinerja pegawai berbasis web.

---

ABSTRACTThis study discusses the design of prototype for an employee performance monitoring system at BBPK Ciloto. This research is a qualitative research with Iterative and Incremental system development methods until prototyping interfaces. Based on the results of data collection conducted by the interview method to respondents at BBPK Ciloto, problems were found where the monitoring system of employee performance that was still manual resulted in the process of evaluating employee performance not based on measurable data. This is an opportunity for researchers to design a prototype web-based employee performance monitoring system in the hope that the monitoring process of employee work results can be carried out in real-time by superiors. Based on this, a web-based employee performance monitoring system prototype was designed."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Sistem Informasi Kepegawaian terhadap Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pengolahan data dengan menggunakan Teknik Structural Equation Modelling (SEM). Teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur dan studi lapangan. Sedangkan sampel penelitian ini sebanyak 103 orang.Hasil penelitian ini menemukan bahwa SIPEG berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan SDM. SIPEG memberikan efek baik kepada pengembangan pegawai maupun kepada penilaian kinerja. Penelitian ini merekomendasikan agar Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan Perencanaan SDM menggunakan data terkini dan akurat sebagaimana dihasilkan oleh SIPEG, sehingga diperoleh SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

---

The aim of this study is to determine if there is impact on the Human Resource Information System to Human Resource Planning in the General Secretariat of the Department of Energy and Mineral Resources. This research was conducted by using descriptive research method and the Structural Equation Modelling Technique (SEM) was used to process it.. While literature study and field study was used to collect the data.The sample of this research is 103 people and the result of this research finds that SIPEG has positive and significant effect on HR planning. SIPEG give effect to both Performance Appraisal and the development of employees. This study recommends that the General Secretariat in implementing the Human Resource Planning using the latest data accurately as generated by SIPEG so that the organization can get the appropriate model for the human resource planning."